2018-03-18

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

, ,

JAKARTA - Setelah melaporkan secara resmi Ditjenpas dan  Kalapas Klas I Batu, Nusakambangan ke Komnas Ham, pada waktu yang sama Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)  juga melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Jumat ( 23/03).

Baca juga: Tidak Diberi Izin Temui Klien, YARA Laporkan Ditjenpas dan Kalapas Batu Ke Komnas HAM

Laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan ORI diterima secara langsung oleh bagian penerimaan pengaduan diterima lansung oleh staf Wendi Ferdian.

Direktur Hukum dan Ham, Yudhistira Maulana menjelaskan bahwa di Komnas Ham pengaduan YARA terkait pengabaian hak hak narapidana sedangkan di Ombudsman YARA mengadukan tidak transparannya informasi sehingga saat YARA berusaha menjumpai Narapidana Tabrani Poetih pindahan dari Lapas Tanjung Gusta ke Lapas Klas I Batu Nusakambangan Kalapas tidak memberikan penjelasan yang akurat dan terkesan di bola bolai.

Alasan yang disampaikan oleh petugas dan Kalapas Klas I Batu Nusakambangan tidak diizinkan tim dari YARA bertemu Narapidana hanya bersifat lisan saat dimintakan aturan tertulis tidak diberikan bahkan menyuruh tim dari YARA untuk kembali ke Jakarta berkordinasi dengan Ditjenpas.

" Untuk mendapatkan sebuah aturan kami disarankan kembali ke jakarta berkordinasi dengan Ditjenpas, padahal kami sudah sampaikan ke Kalapas bahwa kami datang dari Aceh dan tidak mungkin harus kembali kejakarta, apalagi maksud kedatangan kami untuk bisa mendapatkan tanda surat kuasa khusus dari Tabrani Poetih terkait yang menjadi korban terkait dugaan pemerasan oleh oknum Panitera Pengadilan Tinggi Medan ",ungkap basri kordinator YARA Wilayah Aceh.

Pada saat salah seorang pengurus YARA telah mencoba melakukan komunikasi dengan Dirjenpas agar bisa di beri izin, namun dirjenpas mengarahkan ke Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dengan alasan itu kewenangan Kanwil, Setelah mencoba menghubungi kanwil, kakanwil mengarahkan kembali ke lapas ke Ditjenpas.

Dari Ditjenpas kemudian pengurus YARA kembali diminta untuk menemui petugas lapas batu dan memperlihatkan surat kuasa hukum yang sudah ditandatangani oleh napi yang bersangkutan.

YARA merasa ada keanehan yang terjadi di kemenkumhan khususnya di bawah Ditjenpas dalam mengelola lapas di nusakambangan.

" Pengelolaan adminstrasi yang tidak transparan ini bisa mencederai hak-hak napi yang berada di Lapas Batu Nusakambangan, apa lagi Tabrani Poetih masih ada haknya dan belum di cabut oleh pengadilan, dia hanya di hukum 8 tahun ", tegas basri.

Karena tidak mendapatkan penjelasan yang akurat, menjadi dasar YARA melaporkan Kalapas Klas I Batu Nusakambangan ke Ombudsman dan Ditjenpas.

Dalam laporan tersebut YARA meminta agar Ombudsman bisa menyelesaikan. Permasalahan tersebut seauai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku agar kedepan pelayanan di Lapas Klas I Batu Nusakambangan lebih profesional.(Red/rls)


Terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018, organisasi santri Harakah Thalabah Aceh Utara (HATHAR)" resmi mendalat Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Kemenkumham telah mengeluarkan SK yang bernomor AHU-0003831.AHA.01.07.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Harakah Thalabah Aceh Utara.

Dalam Pers Realise yang diterima redaksi pada Sabtu (24/3) Humas HATHAR Martunis A. Jalil mengatakan dengan disahkan sebagai badan hukum, HATHAR menjadi organisasi yang legal, mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum badan (recht person) yang dapat bertindak, melakukan perbuatan hukum untuk wilayah lokal, nasional, maupun menjalin hubungan dengan subjek hukum internasional.

Sebagai organisasi yang legal, HATHAR berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan dari Negara.

Rais 'Am HATHAR Tgk. Zulfirman Ismail menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat atas proses keluarnya SK. "Terimasih kami yang sebesar-besarnya kepada yang mulia Notaris Bapak H. Bukhari Muhammad SH yang telah bersedia "mewakafkan" akte dan pengurusan SK Kemenkumham. Juga kepada seluruh tim yang telah terlibat. (Redaksi)

Sulaiman
BIREUEN --- Sejumlah wartawan dan media di Kabupaten Bireuen menyesalkan terkait order iklan yang biasanya hanya birokrasinya melalui Kabag Humas Bireuen, kini tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya.

Namun saat ini seluruh iklan baik media cetak mau pun online harus melalui lansung dan atas perintah dari Bupati Saifannur, Jum,at (23/03).

Terungkapnya ini setelah sejumlah wartawan media online berupaya mengajukan permohonan iklan kepada Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen.

Namun pihak humas pemkab menolak permohonan iklan dengan alasan sejak pemerintahan baru terkait iklan baik media cetak dan online semua harus melalui Bupati Bireuen H. Saifannur.

" Sangat kita sesalkan, apalagi saya sudah coba lakukan kofirmasi dengan Kabag Humas Bireuen Enjur Parhandi, SE, beliau membenarkan hal tersebut, dan katanya saat ini kita lagi kekurangan dana,"dalih kabag humas pada saya ",ungkap sulaiman salahsatu wartawan online Bireuen kepada redaksi.

Bukan itu saja Kabag Humas Bireuen mengatakan pada sulaiman jika setiap wartawan yang ingin order iklan sebaiknya lansung melalui bupati Saifannur.

" Nanti kita cari momen lain,sekarang kalau mau order iklan lansung saja melalui bupati saifannur ", ujar sulaiman meniruka  perkataan Kabag Humas Pemkab Bireuen saat menolak permohonan iklan yang akan diajukan oleh sulaiman.

Namu anehnya saat ditanyakan berapa anggaran di humas, kabag humas Enjur Parhandi,SE mengatakan Insya Allah saya terbuka dengan anggaran di bagian kita pak,"tulisnya dari pesan WhatsApp kepada wartawan media online bireuen seraya memperlihatkan pesan WhatApps kepada redaksi.

Sementara itu untuk kebenaran serta kejelasan terkait tata cara maupun prosedural pengajuan iklan yang dialami oleh sulaiman hingga berita ini dilansir pihak Humas Pemkab Bireuen serta Bupati Bireun H. Saifannur belum dapat dikonfirmasi.

Walau demikian pihak redaksi akan terus berupaya mendapatkan konfirmasi dari keduanya.(Red)


BELITUNG- Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Belitung mengukuhkan Anggota Paskibraka Angkatan 2017 sebagai anggota PPI Belitung Kamis (22/3) di Auditorium INLA Belitung. Pengukuhan ini dihadiri Ketua Umum Pengurus Provinsi PPI Babel Yudianto Evan Setiawan, Majelis Pertimbangan Organisasi dan Pengurus Kabupaten.
Anggota PPI yang dikukuhkan ini telah melalui proses pendaftaran dengan menyerahkan Hasil Karya Tulis Essay bertemakan Peran PPI dalam Membangun Generasi Muda Belitung” yang dilaksanakan 2 Bulan yang lalu. Tidak hanya itu, mereka juga kami amati dari sikap kesehariannya baik di Lingkungan sekolah maupun di masyarakat. 
Dari 38 Anggota Paskibraka baik yang bertugas di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Kabupaten yang dikukuhkan adalah 37 Orang. 1 orng  tidak kami kukuhkan karena tidak mendaftarkan diri dan menyerahkan karya tulis. Pengukuhan ditandai dengan Penyematan Topi dan Pin Harian PPI.
Ketua Umum PPI Belitung Yovie Agustian Putra A.Ma.Pust dalam amanatnya menekankan agar Para Purna Paskibraka yang dikukuhkan hari ini bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka benar – benar Pemuda Pilihan. " Kalian melalui Proses Seleksi dan Pembinaan sebagai anggota Paskibraka yang dianggarkan menggunakan Uang Rakyat ",ungkap yovie.
Seraya melanjutkan " Kembalikan uang rakyat tersebut dengan Kerja Nyata, dan jadilah Pemuda – Pemuda yang kreatif, Inovatif, dan mempunyai Misi kesuksesan dalam menggapai masa depan. “jangan hanya banyak bicara dan berkomentar saja, mari kita bekerja, tegas Yovie.
Dalam kesempatan ini juga Pengurus PPI Kabupaten Belitung memberikan Apresiasi kepada Anggota PPI 2017 yang memberikan Ide terbaik dalam Karya Tulisnya kepada Xepi Twinarti asal Sekolah SMA Negeri 2 Tanjungpandan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi PPI Babel.
Siang harinya, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Pengurus Kabupaten PPI Belitung Timur. Kedatangan rombongan disambut Sekretaris Umum PPI Belitung Timur Kristianto didampingi Pengurus dan Anggota PPI 2017 Belitung Timur. 

Kegiatan Ngopi Bareng di Warkop 1001 ini diisi dengan ramah tamah sesama Pengurus dan anggota PPI dengan berbagi ide untuk kegiatan bersama selanjutnya. Nampak suasana keakraban karena beberapa diantaranya ada yang pernah tugas bersama di Tingkat Provinsi Babel.
Ketua Umum Pengurus Provinsi Babel Yudianto Evan Setiawan saat dikonfirmasi secara terpisah menjelaskan, langkah yang diambil Pengurus Kabupaten PPI Belitung dalam menyeleksi anggota barunya sudah tepat. Karena berdasarkan AD/ART Organisasi memang syarat menjadi Anggota PPI adalah mendaftarkan diri. 
" Kami menyambut baik dan mendukung berbagai kegiatan positf yang dilakukan PPI Belitung selama ini. Memang harus seperti itu, tidak harus baris berbaris dan pembinaan fisik saja, " ujar Pengusaha Travel Agent yang akrab disapa Yunfu ini.

, ,

StatusAceh.Net- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) resmi melaporkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Batu Nusakambangan pada Komisi Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI atas tidak diberi izinnya pihaknya menemui kliennya di Lapas tersebut.

Pengaduan pihak YARA lansung diterima oleh Staf Komnas HAM Heni diruang pelayanan dan pengaduan kantor komnas HAM.

Dalam keterangannya kepada Komnas HAM YARA melaporkan terkait pelayanan pihak Ditjenpas serta Lapas Batu Nusakambangan yang tidak mengijinkan pihaknya untuk menemui kliennya yakni napi tabrani untuk mengajukan penandatanganan surat kuasa hukum.

YARA melihat sikap kedua instansi yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM ini telah melanggar HAM serta hak seorang warga binaan yang dapat dikunjungi oleh pengacara serta bantuan hukum.

“ Kita melaporkan ini lansung kepada Komnas HAM dan Ombudsman sebagai tindaklanjut peristiwa ditolaknya kami untuk mendapatkan izin bertemu dengan klien kami napi tabrani kemarin dilapas batu nusakambangan “,ungkap basri bersama beberapa pengacara lainnya dari YARA dikantor Komnas HAM, Kamis (23/3/2018).

Usai membuat laporan di Kantor Komnas HAM,tim kuasa hukum dari YARA lansung berangkat menuju kantor Ombudsman untuk melaporkan hal yang sama.

Tidak berbeda jauh, dikantor Ombudsman kedatangan pihak YARA lansung diterima oleh staf bidang pelayanan laporan pengaduan.

Pihak Ombudsman dan Komnas HAM berjanji akan segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari YARA dalam waktu dekat.

Sementara Kalapas Batu Nusakambangan Hendra yang berhasil dihubungi Redaksi , Jumat (23/3/2018) mengatakan dirinya belum mengetahui perihal adanya  keinginan tim pengacara dari YARA untuk menemui napi yang menghuni Lapas Batu.

Hendra menyampaikan dirinya baru beberapa hari yang lalu dilantik sebagai Kalapas Batu Nusakambangan menggantikan Kalapas yang lama.

Namun dirinya pada dasarnya tidak pernah menghambat siapapun yang akan bertemu para napi namun yang utama adalah sesuai prosedur yang telah ditentukan .

" Saya belum tahu kalau ada yang ingin berkunjung, saya baru dua hari sertijab di Lapas Batu namun jika ada yang ingin berkunjung atau bezuk ke Lapas batu jika telah memenuhi prosedur saya tidak akan menghambatnya ", ujar hendra dengan bahasa yang santun kepada redaksi melalui sambungan telepon selulernya.(Red/BPN)

Lhokseumawe -  Seorang kakek di Aceh Utara tega melampiaskan hawa nafsu bejatnya terhadap cucunya, dan seharusnya dia menjadi salah seorang yang ikut menjaga cucunya tersebut.

Dalam konperensi pers yang digelar Polres Lhokseumawe, Jumat (23/3/2018), Kejadian memilukan itu menimpa Bunga, (nama samaran-red) gadis cilik berusia 7 tahun warga salah satu desa di Kecamatan Nisam Antara,  Aceh Utara pada akhir tahun 2017 lalu.

“Jadi benar, kita menerima laporan pada bulan nopember sekitar tanggal 26 tahun 2017, Seorang ibu melaporkan tentang kasus pemerkosaan terhadap anaknya, setelah dilaporkan beliau membuat visum dan langsung kita tindak lanjuti dengan melakukan pencarian terhadap tersangka,” kata Wakapolres Lhokseumawe Kompol Imam Asfali didampingi Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruwu.

Tapi tersangka lebih dahulu menghilang selama 3 bulan dan beberapa waktu lalu kita mendapatkan informasi kemudian langsung kita lakukan penangkapan.

“Jadi benar kemarin kita melakukan penangkapan dikawasan Nisam terhadap salah satu DPO kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka AJ (71 tahun)  petani terhadap cucu kandungnya sebut saja Bunga (8 tahun).” Tuturnya lagi

kejadian itu terjadi pada bulan November, kami sudah terima laporan dan kita tindak lanjuti tapi yang bersangkutan menghilang dari kampung selama 3 bulan sehingga pihak kepolisian  terbitkan status DPO.

“Selanjutnya kemarin kita mendapatkan informasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di kawasan Nisam.” ungkapnya

Aksi bejat itu sudah terjadi  3 bulan yang lalu, karena kendala keberadaan tersangka pada waktu itu yang diamankan  oleh pihak keluarganya.

Menurut informasi awal, aksi itu sudah dilakukan sebanyak dua kali, namun kita masih mendalami setelah kita dapati hasil visum yang memang terdapat bukti atau terdapat luka robek di kemaluan korban.

“Saat ini motifnya masih kita dalami, korban itu adalah cucu kandungnya warga Nisam.” katanya

Kronologisnya, seperti biasa ibunya melakukan menitipan terhadap cucunya karna pergi belanja kepasar. ibunya melakukan penitipan di rumah kakeknya sekitar jam 04.00 WIB sore hari.

Setelah itu Jam 07.00 Wib dia melakukan pengambilan, dipanggil nggak keluar tapi begitu masuk melihat langsung kejadian tersebut.

“ibunya melihat langsung kejadian tersebut, setelah melihat kajian tersebut dia langsung kembali melaporkan ke kepala desa setempat.” Jelas Wakapolres Lhokseumawe Kompol Imam Asfali.

Besoknya ketika akan diverifikasi yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres dan kita tindak lanjuti.
“Nanti kita akan kenakan pasal lex specialis 34 Jo 47 tahun qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukuman jinayah, ancamannya hukuman cambuk.” Tegasnya.

Lanjutnya, pihanya sudah memeriksa 4 saksi,  dilakukan dua kali di hari yang sama, ibunya langsung melihat, korban tidak menggunakan celana dan tersangka menggunakan kain sarung,  kejadian tersebut dari jam 4 sore sampai jam setengah delapan magrib.

“Durasi 3 sampai 4 jam dan dilakukan selama dua kali. Kekek itu masih punya istri dan diwaktu kejadian istrinya kakek tersebut berada di aceh timur.” Tutur Wakapolres Lhokseumawe Kompol Imam Asfali didampingi Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruwu.[Rill/SA]

Foto pria yang diduga germo bersama 7 wanita yang diamankan personel Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, saat kembali membongkar praktik prostitusi online dari sebuah hotel di Aceh Besar, Rabu (21/3/2018) malam. (Sumber Foto: Beredar di WhatsApp)
StatusAceh.Net - Personel Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, kembali membongkar praktik prostitusi online dari sebuah hotel di Aceh Besar, Rabu (21/3/2018) malam.

Pengungkapan kasus esek-esek via online yang dilakukan oleh polisi itu dengan mengamankan satu pria dan 7 wanita.

MRS (27) seorang pria yang diduga germo atau mucikari, polisi juga ikut mengamankan 7 perempuan.

Informasi itu pertama kali diperoleh Serambinews.com, dari pesan berantai yang dikirim melalui aplikasi whatsApp dari satu grup ke grup lainnya.

Lalu, Serambinews.com pun memastikan kebenaran pengungkapan kasus esek-esek via online tersebut ke sejumlah sumber di Mapolresta Banda Aceh.

"Benar, tapi kabarnya besok, Jumat (23/3/2018) sekitar pukul 15.00 akan dirilis secara resmi dan rekan-rekan media pastinya akan diundang," kata seorang sumber yang minta tidak dikutip namanya.

Setelah memastikan informasi itu benar, Serambinews.com dan sumber kepolisian itu pun mengakhiri pembicaraan.

Sementara dari pesan whatsapp yang diterima Serambinews.com, disebutkan pengungkapan kasus esek-esek itu berawal dari laporan yang diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polresta.

Setelah menerima laporan itu, penyelidikan pun dimulai dan petugas pun diturunkan untuk mencari nomor Hp MRS yang diduga sebagai germo dalam kasus prostitusi online itu.

Nomor Hp MRS ditemukan dan petugas yang menyamar itu pun akhirnya terlibat chatting melalui whatsapp dengan MRS.

Kesepakatan pun dicapai, setelah MRS menyebutkan tarif 'mengontrak' sebesar Rp 2 juta untuk seorang wanita.

Ini disertakan mengirimkan sejumlah foto wajah wanita-wanita yang diinginkan.

Dua petugas polisi yang menyamar itu pun memesan dua wanita dengan tarif Rp 4 juta.

Selanjutnya sesuai jadwal yang telah disepakati, pelaku MRS pun mengantar dua wanita ke hotel di wilayah Aceh Besar itu, menggunakan sepeda motor.

Lalu MRS pun membawa masuk kedua wanita itu ke dalam salah satu kamar hotel.

Transaksi pun dimulai dengan disertai penyerahan uang sebesar Rp 4 juta yang dilakukan oleh petugas yang menyamar.

Setelah transaksi itu, dua wanita itu pun langsung ditinggal di dalam kamar bersama dua anggota yang menyamar itu.

Kemudian MRS yang bermaksud pulang langsung dicegat oleh petugas yang telah siaga di lokasi.

Dalam pengungkapan kasus prostitusi online itu, petugas mengamankan MRS, seorang pria yang diduga germo atau mucikarinya.

Lalu di dalam pesan whatsapp itu juga terlihat 7 wanita yang ikut diamankan.| Serambinews

,
Aceh Besar – Di tengah-tengah pengerjaan pengecoran pada sasaran pembangunan lapangan volly dalam kegiatan pra TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 101 di wilayah Kodim 0101/BS anggota Satuan Penugasan (Satgas) bersama warga Desa Aneuk Glee melaksanakan makan malam bersama.

Makan malam bersama ini dilakukan di lokasi pengerjaan sasaran pembangunan lapangan volly yang berlokasi di Desa Aneuk Glee, Indrapuri, Aceh Besar, Kamis (22/03/18) malam.

Komandan Koramil 24/Lembah Seulawah Kapten Arh T. Ridwan selaku koordinator pembangunan lapangan volly mengatakan, bahwa makan malam bersama ini merupakan suatu bentuk keakraban dan keharmonisan yang telah tumbuh antara anggota Satgas dengan warga Desa Aneuk Glee.

“Ini suatu bentuk keakraban dan keharmonisan yang tumbuh antara anggota Satgas dengan warga Desa Aneuk Glee,” kata Kapten Arh T. Ridwan.

Kapten Arh T. Ridwan juga mengungkapkan, diharapkan keakraban dan keharmonisan ini bisa terus dipertahankan, tidak hanya saat momen seperti ini saja, melainkan dalam kegiatan-kegiatan lain yang juga tetap dilaksanakan bersama warga.

“Saya harap kegiatan seperti ini bisa terus kita lakukan, sehingga wujud Kemanunggalan TNI dengan Rakyat menjadi lebih nyata,” tutur Kapten Arh T. Ridwan.(Rill)


SIGLI - Aksi Cepat Tanggap - Masyarakat Relawan Indonesia (ACT-MRI) Pidie bekerjasama dengan klinik Perawatan Luka Modern HMC Wound Care Center Sigli menggelar pengobatan luka gratis. Acara pengobatan luka gratis tersebut diselenggarakan di klinik perawatan luka HMC Wound Care Center Sigli, di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Sp.4 Lampu Merah Sigli, Kamis siang (22/03).

Ketua ACT-MRI Pidie, Waled Syahrul Fuadi,S.Pdi mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bagian dari bentuk aksi nyata kepedulian ACT-MRI Pidie terhadap masyarakat Sigli dan sekitar, selain itu juga dalam rangka lebih memperkenalkan lembaga ACT-MRI di Kabupaten Pidie.

“Pengobatan dan perawatan luka gratis ini mengusung tema Merawat Luka Rakyat, yang didukung oleh tenaga perawat luka yang seluruhnya difasilitasi oleh HMC Wound Care Center Sigli" ujar Waled Syahrul Fuadi.

Pada kesempatan tersebut CEO HMC Wound Care Center Sigli, Ners. Syahrial Hasda, S.Kep.MKM menyampaikan terimakasih kepada ACT-MRI Pidie atas kepercayaannya bekerjasama dengan pihaknya, apalagi bulan ini bertepatan dengan peringatan HUT organisasi perawat PPNI yang ke 44 yang kali ini bertemakan Mendukung Praktek Mandiri Keperawatan.

" Aksi Cepat Tanggap adalah lembaga kemanusiaan yang sudah mendunia, tentu ini sebuah kehormatan besar bagi kami bisa diajak kerjasama, kami berharap kerjasama ini bisa berlanjut baik dalam kegiatan perawatan luka khususnya ataupun kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat Pidie." pungkas Syahrial Hasda.(Red/Rls)


SIGLI - BEM Akper Jabal  Ghafur Sigli, melalui Koordinator Aksi Peduli Ghouta Suriah, Busyra , didampingi Ketua BEM Akper Jabal Ghafur  Sigli, Miswar Tawi, menyalurkan donasi untuk Ghouta Suriah  melalui ACT-MRI , Kamis Siang ( 22/03) di klinik HMC Wound Care Center Sigli, yang sekaligus saat itu digelar acara perawatan luka gratis.

Koordinator Aksi Peduli Ghouta BEM Akper Jabal Ghafur Sigli, Busyra, dalam keterangannya mengatakan pihaknya menyalurkan donasi melalui ACT MRI Pidie sejumlah Rp.11.000.000 utk Palestina, yang diterima langsung oleh Ketua ACT-MRI Pidie, Waled Syahrul Fuadi, S.Pdi.

Sementara Ketua BEM Akper Jabal Ghafur Sigli, Miswar Tawi, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut hasil  penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa Akper Jabal Ghafur Sigli melalui Aksi Peduli Ghouta dari mahasiswa dan pengguna jalan yang dipusatkan di Sp.4 Lampu Merah Kota Sigli. 

"Memang jumlahnya mungkin tidak seberapa, namun jangan lihat jumlahnya , ini sebagai upaya kepedulian kami dan masyarakat Pidie kepada saudara kita muslim Ghouta Suriah yang menderita akibat perang di Suriah, memicu semangat kesadaran dan kepedulian kita kepada Suriah." ujar Miswar Tawi.

"Kami percayakan bantuan tersebut disalurkan melalui ACT Pidie, karena ACT adalah lembaga kemanusiaan yang sangat konsen peduli kepada muslim baik di Suriah dan Palestina juga Rohingya, kami sangat percaya dan yakin amanah kami ini akan disampaikan kepada muslim Ghouta Suriah." pungkas Busyra. (Red/Rls)


JAKARTA- Presiden Joko Widodo mendorong para musisi nasional untuk membuat sebuah visi dan peta jalan mengenai arah dan bagaimana industri musik di Indonesia akan berkembang. Hal itu disampaikannya saat menerima sejumlah musisi nasional dan panitia Konferensi Musik Nasional di Istana Merdeka, Senin, 22 Maret 2018.

"Saya sebetulnya ke depan itu mengimpikan bagaimana strategi besar kebudayaan kita, lebih khusus lagi di bidang musik, ada visi misalnya ada visi 2050 dan visi 2100. Ini sudah mulai dirancang sejak mulai sekarang," kata Presiden dalam sambutannya.

Presiden mendorong agar visi dan peta jalan dimaksud dapat difokuskan ke dalam sejumlah tahap beserta target-targetnya. Seperti misalnya fokus yang hendak dicapai dalam lima tahun pertama dan seterusnya.

"Menurut saya, ini akan lebih memberikan sebuah hasil yang lebih konkret. Entah masalah yang berkaitan dengan tata kelola atau yang lainnya. Mungkin 5 tahun pertama misalnya kita hanya garap masalah tata kelola saja, kita gerakkan di masalah itu saja. Di 5 tahun kedua masalah perlindungan," ujarnya memberi contoh.

Menurutnya, target dan peta jalan yang jelas seperti itu akan memberikan kemudahan baik bagi pemerintah dan para pelaku di industri musik itu sendiri mengenai arah dan tujuan industri musik nasional. Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah menerima segala masukan-masukan yang ditujukan untuk mendukung perkembangan musik nasional.

"Saya sendiri juga memerlukan masukan-masukan untuk ke depannya. Jangan sampai misalnya setiap ganti presiden kita masih berkutat di urusan masalah properti kekayaan intelektual. Jadi (dalam peta jalan) pemerintah sendiri diberikan target oleh pelaku-pelaku seperti memberikan payung (hukum) bagi para musisi," tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir di antaranya Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Glenn Fredly selaku ketua panitia Konferensi Musik Nasional 2018, Abdee Negara, Bunga Citra Lestari, Sheryl Sheinafia, Erwin Gutawa, dan sejumlah musisi serta para pelaku industri musik Tanah Air.

Triawan Munaf mengatakan bahwa kedatangan para musisi ini untuk melaporkan kepada Presiden tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Musik Nasional. Tahun ini juga secara khusus diadakan Konfrensi Musik Indonesia yang pertama di kota Ambon. 

"Kenapa dipilih kota Ambon? Karena Ambon sudah beberapa tahun ini dicita-citakan sebagai kota musik pertama Unesco atau kota musik dunia pertama di Indonesia. Semua potensi ada di sana. Hanya saja ada fasilitas-fasilitas yang perlu direalisasikan bekerjasama dengan berbagai stakeholder," kata Triawan.

Triawan melanjutkan kondisi musik di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Kesejahteraan musisi, pencipta, masih jauh dari harapan. Selain itu, pelanggaran hak cipta belum ditindak dengan baik. Oleh karena itu, senada dengan Presiden, ke depannya akan disusun langkah-langkah kongkret untuk kebaikan musik nasional.

"Tidak saja seremonial tapi lebih ke bekerja, sehingga musik Indonesia ada perencanaan yang baik. Inilah yang akan kita lakukan ke depannya," lanjutnya.

Sementara itu Glenn Fredly mengatakan Konferensi Musik Indonesia adalah momen bersejarah bagi musik Indonesia. Dalam konferensi tersebut ada tiga aspek besar yang dibahas, yaitu musik dalam aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan sebagai alat ketahanan kebudayaan.

"Dalam pertemuan dengan pak Presiden kami menyapaikan rekomendasi yang dihasilkan konfrensi musik selama tiga hari. Presiden sangat terbuka sekali. Dan beliau justru meminta input dan masukan untuk perkembangan ekosistem Indonesia," ujar musisi asal Ambon ini.(Red/Rls)

StatusAceh.Net -  Bos Facebook, Mark Zuckerberg telah menjual saham lebih banyak dalam tiga bulan terakhir. Selama dua pekan, Zuckerberg menjual 1,14 juta saham. Ini bagian dari program yang dijadwalkan secara regular.

Aksi ini terjadi sebelum ada sentimen negatif laporan penyalahgunaan data para pengguna oleh Cambridge Analytica. Berdasarkan Argus Research’s Vickers Weekly Insider, penjualan saham dilakukan Zuckerberg termasuk terbesar. Mark Zuckerberg dan eksekutif lain menjual saham Facebook lebih mahal sekitar USD 20.

Saham Facebook turun 6,77 persen pada Senin waktu setempat, usai dugaan penyalahgunaan data 50 juta pengguna Facebook yang menambah kekhawatiran. Saham Facebook pun diperdagangkan lebih rendah 5,3 persen ke posisi USD 163 pada Selasa sore waktu setempat.

“Saya tidak melihat hubungan antara penjualan saham yang dilakukan orang dalam dengan berita keluar dalam beberapa hari terakhir,” ujar Direktur Penelitian InsiderScore, Ben Silverman.

Mengutip laman CNBC, Rabu (21/3/2018), dalam dua minggu terakhir, Zuckerberg menjual 228.400 saham per hari pada 8 dan 9 Maret 2018. Kemudian menjual 220.000 saham per hari pada 12 dan 13 Maret 2018. Selanjutnya pada 14 Maret dengan jumlah saham yang dijual 245.400 saham.

Total saham yang dijual Mark Zuckerberg lebih dari 1,14 juta saham dengan rata-rata harga USD 183,81. Nilainya diperkirakan hampir USD 210 juta atau sekitar Rp 2,89 triliun (asumsi kurs Rp 13.764 per dolar Amerika Serikat)

Berdasarkan data S&P Global Market Intelligence, Zuckerberg memegang hampir 393,1 juta saham atau 13,53 persen dari saham yang beredar. Data Vickers menyebutkan selain Zuckerberg, Chief Technology Officer Facebook Micahael Todd Schroepter juga menjual 38.024 saham pada 13 Maret dengan harga rata-rata USD 18,30. Penjualan saham itu hasilkan sekitar USD 6,97 juta.

Penjualan saham oleh Zuckerberg menyumbang lebih besar sejauh ini. Pada September, dia umumkan menjual 35 juta-75 juta saham dalam 18 bulan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mendanai usaha filantropi. Dia dan istrinya, Priscila Chan berjanji memberikan 99 persen saham perusahaan untuk bidang sosial antara lain penyakit dan pendidikan.

Kapitalisasi Pasar Anjlok Rp 509 Triliun

Sebelumnya, saham Facebook tertekan pada awal pekan ini. Tekanan terhadap saham Facebook mendorong kapitalisasi pasar saham anjlok US$ 37 miliar atau sekitar Rp 509,18 triliun (asumsi kurs Rp 13.761 per dolar Amerika Serikat).

Saham Facebook merosot hampir tujuh persen. Harga saham Facebook ditutup jadi USD 172,56. Saham Facebook tersungkur usai perusahaan analisis data, Cambridge Analytica (CA) dilaporkan terlibat skandal besar kebocoran data puluhan juta pengguna Facebook. Demikian mengutip laman CNN Money, Selasa (20/3/2018).

Perusahaan yang pernah bekerja dengan tim kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dituding menggunakan jutaan data untuk membuat sebuah program software yang hebat sehingga bisa prediksi dan pengaruhi pemilihan suara.

Saham Facebook alami penurunan terbesar dalam empat tahun terkait ada sentimen tersebut. Namun, saham Facebook turun tajam tak membuat Facebook hilang nilai sebagai perusahaan berharga. Facebook masih tetap perusahaan paling berharga di Amerika Serikat (AS).

Kapitalisasi pasar saham Facebook masih sekitar USD 500 miliar. Angka ini di bawah Apple, induk usaha Google yaitu Alphabet, Amazon, Microsoft, dan Berkshire Hathaway.

Mark Zuckerberg memegang 400 juta saham Facebook. Harga saham Facebook tersungkur membuat kekayaan Zuckerberg turun sekitar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 68,80 triliun pada Senin waktu setempat. Zuckerberg pun masih memiliki saham Facebook senilai USD 70 miliar.

Ia masih tercatat sebagai orang terkaya di dunia yang berada di posisi keenam. Saham Facebook yang tertekan ini membuat sejumlah pengamat menilai agar Facebook diatur. Beberapa pengguna pun menyatakan akan menghentikan penggunaan Facebook. Para pengguna juga mempertanyakan bagaimana Facebook dapat memulihkan kepercayaan public terhadap privasi dan perlindungan data.| Liputan6

Cuitan Brian Acton, co-founder aplikasi Whatsapp, soal Facebook, Selasa (20/3/2018)(Twitter.com)
DELETE Facebook. Lebih tegas lagi, #deletefacebook yang pakai tanda pagar (tagar) atau hashtag. Artinya dalam bahasa Indonesia sama sih, hapus (akun) Facebook. Terus, ada apa? Lemparkan frasa itu ke halaman pencarian di browser internet, sepenuh layar gadget atau komputer akan memunculkannya. Frasa itu masih akan terus muncul bahkan setelah lewat halaman 15 hasil pencarian, setidaknya sampai Rabu (21/3/2018) petang.

Tentu, di antara deretan pengguna frasa tersebut adalah layanan pendukung milik Facebook sendiri. Namun, selebihnya adalah hujatan, kecaman, atau paling minimal adalah nada iba yang mencela. Media mainstream di benua Amerika dan Eropa, termasuk media teknologi dan ekonomi, lengkap menulis sampai ke tata cara menghapus akun Facebook. Tak kurang, dibahas pula perbedaan menghapus dan menonaktifkan akun Facebook, lengkap dengan masing-masing langkah yang perlu dilakukan.

Cuitan “It is time. #deletefacebook” dari co-founder aplikasi Whatsapp Brian Acton, misalnya, hingga Rabu siang WIB sudah di-retweet lebih dari 2.000 kali, disukai oleh nyaris 5.000 orang, dengan lebih 300 komentar menyambanginya.

Sebagai catatan, Whatsapp adalah aplikasi media sosial yang dibeli Facebook pada 2014. Seusai akuisisi seharga 16 miliar dollar AS—setara sekitar Rp 226,875 triliun dengan kurs Rp 13.750 per dollar AS—itu, Acton memilih hengkang dari Whatsapp.

Seolah belum cukup, Facebook juga harus berhadapan dengan otoritas hukum dan politik di benua Amerika dan Eropa. Sudah begitu, nilai sahamnya pun tergerus signifikan sejak Jumat (16/3/2018), yang menurut Bloomberg sampai penutupan perdagangan pada Selasa (20/3/2018) telah mencapai 60 miliar dollar AS atau setara Rp 825 triliun.

Di balik kemenangan Trump

Semua kesesakan yang dirasakan Mark Zuckerberg dan jajaran Facebook tersebut bermula dari dugaan penyalahgunaan data pribadi pemilik akun Facebook untuk pemenangan Donald Trump dalam Pemilu Presiden AS pada 2016.

Bagaimana bisa? Jauh sebelum hari ini, terungkap bahwa kemenangan Trump ditengarai melibatkan campur tangan Rusia. Belum reda isu itu, terungkap bahwa ada algoritma Facebook yang digunakan untuk “menerka” selera pengguna Facebook terkait informasi, yang lalu diduga dipakai memuluskan jalan Trump ke Gedung Putih. Telisik punya telisik, konsultan pemenangan Trump bekerja sama dengan seorang ilmuwan Rusia kelahiran Amerika Serikat. Ilmuwan ini sebelumnya punya perjanjian dengan Facebook terkait data pengguna media sosial itu.

Klaim awalnya, data tersebut untuk tujuan akademis. Belakangan terungkap, diduga ada sinergi ilmuwan dimaksud dengan konsultan Trump. Perusahaan konsultan tersebut, Cambridge Analityca, diduga telah menyasar 50 juta pengguna Facebook di Amerika Serikat secara ilegal berdasarkan data preferensi agama, politik, dan sosial. Kemenangan Trump bisa jadi disesali oleh rakyat Amerika Serikat, tetapi bagaimanapun itu sudah terjadi. Hasil pemilu tak bisa diganggu gugat lagi, kecuali ada klausul yang memenuhi prasyarat konstitusi untuk memakzulkan Trump di tengah periode pemerintahannya. Namun, kemurkaan para pengguna Facebook di Amerika Serikat tak butuh syarat konstitusi. Salah satu reaksi spontan sekaligus masif yang muncul itu adalah seruan penghapusan akun Facebook.

Kemarahan juga menerpa otoritas politik dan hukum Amerika Serikat. Facebook dinilai telah melanggar ketentuan yang mewajibkan perusahaan berbasis di Amerika Serikat memastikan perlindungan data privasi para pengguna layanannya.

Anjloknya valuasi saham menjadi terpaan berikutnya bagi Facebook. Penurunan nilai saham itu terutama terjadi setelah parlemen Eropa pun meminta Zuckerberg menghadap dan mendudukkan perkara penyalahgunaan ini. Bagi rakyat Amerika Serikat, penyalahgunaan data pribadi melalui media sosial ini merupakan pelanggaran privasi. Negara ini punya regulasi yang jelas dan tegas terkait perlindungan data pribadi, yang antara lain mencakup data pribadi para pemilik akun media sosial. Sejumlah peristiwa masih bergulir terkait dinamika perlindungan data privasi tersebut. Ada pengajuan gugatan, penangguhan kerja sama, hingga pengunduran diri sosok-sosok penting di perusahaan-perusahaan terkait.

Segala penggunaan data pribadi tanpa izin dari si pemilik akan langsung diidentifikasi sebagai pelanggaran privasi. Ini soal serius, setidaknya di sana. Kode keras buat Indonesia Nah, kasus ini bisa jadi merupakan kode keras buat Indonesia. Pertama, konsultan Trump yang kini diperkarakan Facebook ke meja hijau itu konon juga punya klien di sini. Kedua, negara-negara yang sudah jelas punya pakem regulasi terkait jaminan perlindungan data pribadi saja bisa kebobolan penyalahgunaan data sekrusial dan semasif itu. Bagaimana dengan Indonesia yang hingga tulisan ini dibuat bahkan belum punya draf regulasi perlindungan data privasi? Berlebihankah kalau skandal Facebook disebut kode keras bagi Indonesia? Lalu, seberapa penting sebenarnya ada regulasi yang memayungi jaminan perlindungan data privasi? Coba diingat-ingat.

Dari mana para telemarketer mendapatkan nomor telepon kita untuk berkali-kali dihubungi itu, sementara kita tak punya rekening di tabungan di bank penerbit kartu kredit itu? Lalu, bagaimana juga soal tawaran-tawaran kredit tanpa agunan dan atau pelunasan utang yang suka menghiasi inbox layanan pesan itu? Belum lagi percobaan-percobaan penipuan baik lewat pesan suara maupun teks.... Solusi pemerintah mewajibkan registrasi ulang semua nomor kartu ponsel juga bukan tanpa masalah.

Katakanlah alasan yang dipakai adalah untuk menghentikan praktik penipuan lewat jejaring layanan pesan atau telekomunikasi seluler, sepertinya tidak tokcer juga. Mereka yang sudah meregistrasi nomornya juga masih saja mendapatkan pesan-pesan itu. Berkurang, bolehlah, tapi tidak lalu hilang. Kalau alasan pewajiban registrasi adalah kekhawatiran penyalahgunaan layanan pesan dan media sosial di ponsel untuk tujuan terorisme, jadinya debat kusir atau bukan sih? Pertanyaannya, berapa banyak sebenarnya orang Indonesia yang terduga terlibat jejaring teroris dari 258 juta penduduk Indonesia per akhir 2016 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2017 itu? Apakah jumlahnya sepadan dengan kewajiban yang melekat bagi seluruh rakyat Indonesia?
Baca Selanjutnya

,
Banda Aceh - Komandan Kodim 0104/Aceh Timur Letkol Inf Muhamad Iqbal Lubis memaparkan rencana kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-101 kepada Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Moch. Fachrudin, Tahun anggaran 2018, di Balai Teuku Umar (BTU) Kodam IM, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (21/3/2018) pagi.

Dalam paparannya, Dandim 0104/Atim Letkol Inf Muhammad Iqbal Lubis menjelaskan bahwa kegiatan TMMD ke-101 di wilayahnya akan diselenggarakan di kabupaten Aceh Timur, diantaranya dengan sasaran fisik berupa perehapan enam unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembuatan empat unit Mandi Cuci Kakus (MCK), pembuatan satu unit Lapangan Volly, pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang 4x350 meter dan pembangunan satu unit jembatan kanal "C" ukuran 4x12 meter.

Sedangkan untuk sasaran non fisik akan diselenggarakan kegiatan sosialisasi seperti menambah ilmu pengetahuan masyarakat dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terang Dandim Muhammad Iqbal Lubis kepada Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Moch Fachruddin.

Sementara itu, Dalam sambutannya, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Moch Fachruddin berpesan, agar pada pelaksanaan TMMD ke-101 nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. "Laksanakan TMMD dengan tulus dan ikhlas, serta terapkan komunikasi sosial (Komsos) yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa sangat terbantu atas terselenggaranya TMMD di daerahnya, ucap Pangdam.

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Teritorial (Aster) Kasdam IM pagi itu turut dihadiri diantaranya, Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayjen TNI Moch. Fachruddin, S. Sos, para Asisten dan Wakil Asisten Kasdam IM, Danrem 011/Lilawangsa dan Danrem 012/TU, para Dandim, para Bupati dan Ketua DPRD khususnya yang akan menyelenggarakan TMMD di wilayah jajarannya, perwakilan dari TNI Angkatan Laut beserta 75 tamu undangan lainnya.

Selain itu, Aster Kasdam IM menyampaikan harapannya yang besar agar Komandan Satuan Penugasan (Dansatgas) TMMD ke-101 di wilayah jajaran Kodam Iskandar Muda dapat meraih predikat terbaik di tahun 2018 ini. "Jadikan pelaksanaan TMMD tahun 2017 lalu sebagai bahan evaluasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik," ujarnya.(Laung)


JAKARTA- Sebagai pelaku utama dalam demokrasi, partai politik dan politisi harus menunjukkan bukti bahwa demokrasi harus menjadi mekanisme yang paling baik untuk membawa bangsa ini kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi pendukung penting bagi penguatan daya saing bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Perindo yang dihelat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu, 21 Maret 2018.

"Kita harus membuat demokrasi yang selalu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mengatasi persoalan nyata yang dihadapi rakyat, untuk mengatasi kemiskinan, untuk pemerataan kesejahteraan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan untuk meningkatkan daya saing bangsa," kata Presiden. 

Presiden juga mengingatkan bahwa proses pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun harus mendukung keberlanjutan pembangunan yang ada. Pilkada dan pemilu juga tidak boleh menginterupsi program-program pembangunan. 

"Jangan sampai karena pilkada dan pemilu justru kegiatan ekonomi tersendat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Proses demokrasi khususnya pilkada di tahun 2018 beserta pileg dan pilpres tahun 2019, tidak boleh mengganggu mementum pembangunan nasional yang sedang kita lakukan," lanjutnya.

Menurutnya kontestasi pilkada, pileg dan pilpres harus menjunjung tinggi etika dan tata krama. Kontestasi harus saling menghargai dan menghormati dan tidak saling mencemooh. 

"Perbedaan jangan mengganggu persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan itu biasa. Sekali lagi, harus menjunjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran. Kita tidak saling menghujat dan mencemooh, tidak pula menyebar berita bohong dan ujaran kebencian," ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden juga mengatakan pentingnya kritikan dalam sebuah demokrasi dan pembangunan. Kritik yang berbasis data dan mencari solusi bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada. 

"Kalau yang salah ya mesti ada yang mengingatkan dengan kritik. Tapi tolong dibedakan kritik dengan mencela. Bedakan kritik dengan fitnah. Kritik dengan nyinyir beda lagi," kata Presiden.

Oleh karena itu Presiden mengajak Partai Perindo serta seluruh parpol dan politisi untuk memfokuskan pada adu program dan prestasi dalam pilkada, pileg, serta pilpres 2019 nanti. Adu program dalam hal menyejahterakan rakyat, meningkatkan ekonomi, menjaga persatuan bangsa, hingga membawa Indonesia menjadi negara maju. 

"Marilah kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita membuat demokrasi yang menyejahterakan rakyat dan kebebasan politik yang santun, yang konstruktif sesuai dengan adat istiadat bangsa kita Indonesia," katanya. 

Dalam acara ini, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar serta Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.(Red/Rls)


Bangkinang – LSM Bhinneka Tunggal Ika dan PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) bekerja sama dengan pengurus Masjid Al-Ikhsan, Islamic Center, Bangkinang, Riau, menggelar kegiatan pengajian dan sholawat.

Kegiatan pengajian dan sholawat ini diselenggarakan bersama dengan pengurus Masjid Al-Ikhsan, Islamic Centre Bangkinang bekerjasama dengan LSM Bhinneka Tunggal Ika dan PPWI yang ada di Provinsi Riau, yang digelar di masjid Al-Ikhsan, Islamic Center di Kecamatan Bangkinang Kota, pada hari Rabu (21/3).

Kegiatan pengajian yang dilakukan di Masjid Al-Ikhsan Islamic Center yang beralamatkan di Jl. Profesor Moh. Yamin SH, Bangkinang, Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau ini dihadiri penceramah H. Muhammmad Herison, LC yang datang langsung dari Pekanbaru.

Dengan mengusung tema *Maqoshid Tarekh Sahabat dan Wujudkan Kabupaten Kampar dengan Budaya Islam yang Humanis dan Harmonis*, pengajian tersebut berjalan sukses dan lancar.

Para hadirin nampak antusias menikmati pengajian, terbukti dengan hadirnya para tamu undangan maupun para tamu yang berdatangan dari luar Kecamatan Bangkinang Kota, sekitar kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) orang jamaah.

Budi (30) salah seorang hadirin pengajian yang ikut serta dalam kegiatan tersebut menuturkan dalam pengajian kali ini selain temanya bagus, juga menarik, serta dihadiri oleh tokoh agama serta tokoh masyarakat Kabupaten Kampar dan bekerjasama dengan LSM Bhinneka Tunggal Ika juga dari pengurus PPWI yang khusus datang dari Jakarta, serta ada penyerahan Al’Quran secara simbolis kepada pengurus Masjid Islamic Center, Bangkinang, Riau.

“Kegiatan pengajian seperti ini sangatlah bagus dan sangat bermanfaat bagi perkembangan umat Islam khususnya di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan juga daerah lainnya. Pertemuan seperti ini janganlah cukup sekali namun kalau bisa terus berlanjut untuk kemajuan umat Islam,” ujarnya.

Acara pengajian ini diawali dengan sholat Maghrib berjamaah, serta diisi ceramah singkat oleh H Muhammmad Herison, LC yang disampaikan kepada jamaah selama kurang lebih 1 jam, benar-benar singkat namun padat dan berisi penuh makna dalam ceramahnya.

H Muhammmad Herison, LC. Menegaskan “Sebagaimana perdamaian dan kedamaian di masyarakat Islam sebaiknya ditiru dan diteladani oleh masyarakat Kabupaten Kampar, sesuai tema menuju Maqoshid Tarekh Sahabat dan Wujudkan dengan budaya Islam yang Humanis dan Harmonis.”

Di penghujung acara pengajian tersebut ditutup dengan sepatah kata dari ketua lapangan LSM Bhinneka Tunggal Ika yakni Darman S.Sos, serta penyerahan Bantuan Al’Quran kepada Sekretaris Pengurus Masjid Al-Ikhsan, Islamic Center, Bangkinang. (Red/Rls)

Nyak Sandang Bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Foto Azwar
StatusAceh.Net - Nyak Sandang (91), kakek asal Aceh yang ikut patungan membeli pesawat Indonesia pertama pada tahun 1950-an, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Informasi yang disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, pertemuan itu berlangsung di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018) pukul 18.25 WIB. Nyak Sandang diantar oleh dua orang anaknya.

"Yang antar anaknya bernama Maturidi (50) dan Khaidar," kata Bey saat dikonfirmasi detikcom.

Dalam pertemuan itu, Bey mengatakan anak Nyak Sandang melaporkan soal kondisi kesehatan ayahnya. Nyak Sandang ada masalah pada penglihatan, yakni matanya mengalami katarak.

"Presiden langsung perintah besok periksa mata," kata Bey.

Nyak Sandang merupakan salah seorang warga Aceh yang iktu menyumbang untuk pembelian pesawat Indonesia pertama pada tahun 1950-an. Meski demikian, Nyak Sandang seumur hidup belum pernah menaiki pesawat.

Barulah keinginannya untuk naik pesawat terwujud pada Selasa (20/3) kemarin. Dia diundang ke Jakarta untuk menghadiri talkshow di salah satu televisi swasta.

Dia berangkat ke Ibu Kota menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, Aceh Besar, Aceh. Nyak Sandang ditemani oleh anaknya dan relawan. | Detik.com


Lhokseumawe- Ketua pengadilan Negeri Lhokseumawe bertempat diruang sidang utama Garuda kembali mengambil sumpah dan pelantikan Teuku Syarafi SH.MH sebagai Wakil Pengadilan kelas 1B Lhokseumawe.Rabu (21/03/201) sekiranya pukul 10:00 WIB.

Dari amatan Statusaceh.Net acara dipimpin oleh ketua pengadilan Estiono SH.MH dan turut dihadiri oleh Muspida kota Lhokseumawe dan Aceh Utarampara pejabat pengadilan yang ada di Aceh, pejabat struktural dan fungsional dan tenaga honorer di lingkungan pengadilan itu sendiri.

Estiono SH.MH,mengharapkan kepada wakil yg baru supaya dapat berkerjasama dengan baik dan membuat inovasi yang baru dengan pengadilan negeri yg ada di aceh demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya di bumi tanoh rencong.

" Walau pun wakil yang baru namun beliau stok lama karna sudah pernah bertugas disini, jadi pengalaman beliu diluar dapat diterapkan disini ",sebut Estiono.

Teuku Syafari SH.MH yang sebelumnya merupakan ketua pengadilan negeri Jantho dan dengan hadirnya beliau disini. 

" Semoga memudahkankan jalan persidangan yang sesuai dengan Pancasila dan UU 1945 ",pungkasnya.(Jun)

Ganja/HILMI ABDUL HALIM/Pikiran Rakyat
KEPALA Badan Narkotika Nasional Bogor Nugraha Setiabudhi (kiri) menunjukkan barang bukti ganja di kantornya, Selasa, 20 Maret 2018. Ganja seberat 50 kilogram dikirim lewat jasa pengiriman barang dari Aceh.*
StatusAceh.Net - Seorang warga Kabupaten Bogor yang baru bebas dari penjara, menyimpan ganja seberat hampir 50 kilogram dalam koper. Pelaku berinisial FS (31) mengaku memesannya langsung dari Aceh menggunakan jasa pengiriman barang, bahkan hingga tiga kali pengiriman.

Petugas Badan Narkotika Nasional Bogor menangkap pelaku saat membawa koper berisi 25 paket ganja seberat 24,3 kilogram di dekat Stasiun Citayam Kabupaten Bogor, Senin, 19 Maret 2018 lalu. Pelaku diketahui baru saja mengambil barang bukti tersebut di wilayah Cibinong pada Senin sore.

Petugas kemudian menggeledah rumah pelaku di Kecamatan Bojonggede dan kembali mendapatkan 25 paket serupa tersimpan di dalam koper. "Total yang diamankan petugas berjumlah 50 paket seberat 49,2 kilogram ganja kering," kata Kepala BNN Bogor Nugraha Setiabudhi di kantornya, Selasa, 20 Maret 2018.

Nugraha menceritakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang menduga pelaku berjulukan Ozan sebagai pengedar narkoba jenis ganja. Warga merasa resah dengan transaksi jual-beli narkoba yang kerap dilakukan pelaku di sekitar tempat tinggalnya.

Dari hasil penyelidikan sementara, petugas menduga ada keterlibatan pihak lain yang memproduksi dan mengirimkan barang bukti tersebut kepada pelaku. Nugraha menyebutkan setidaknya tiga orang lain yang diduga terlibat dalam kasus kali ini. “Tiga orang yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) diduga sebagai penyuplainya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemberantasan BNN Bogor Supeno menegaskan pengiriman ganja dari Aceh menggunakan pihak ketiga yakni perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Barang bukti tersebut terbungkus karung yang disimpan dalam koper agar tidak diketahui saat pemeriksaan.
 
Baru bebas dari penjara
Supeno mengatakan nama penerima barang tersebut sengaja dibuat berbeda-beda namun dengan alamat yang sama. "Ini pengiriman ketiga dan (pelaku) menunggu barang selanjutnya," katanya menambahkan. Menurutnya, ganja tersebut diedarkan secara khusus di wilayah Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, pelaku juga sempat terjerat kasus pengedaran narkoba jenis sabu-sabu dan mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun lebih. Namun, pelaku kembali mengedarkan narkoba meski baru bebas dari penjara selama empat bulan terakhir.

Menurut Supeno, ganja tersebut dijual pelaku hingga Rp 3,5 juta per kilogram, atau Rp 500 ribu per paket. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 144 ayat 2 dan pasal 111 UU RI nomor 35/2009 tentang Narkotika dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup.| pikiran-rakyat.com

StatusAceh.Net - Pada hari ini Rabu 21 Maret 2018, Rancangan Pergub Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2018 telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan pagu sebesar 15,1 Trilyun rupiah. 

Dengan demikian sesuai ketentuan yang berlaku Rancangan Pergub tinggal ditetapkan (ditanda tangani) oleh Gubernur untuk menjadi Pergub. Setelah Pergub ditetapkan maka APBA 2018 dapat segera dilaksanakan.

Menyikapi hal tersebut, kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk merespon secara positif pengesahan APBA tersebut. Pengesahan dan pelaksanaan APBA adalah aspirasi utama rakyat yang tidak boleh ditunda-tunda. Namun faktanya APBA sudah tertunda atau terlambat hingga dua bulan lebih. 

Untuk itu, mari membangun komitmen bersama agar APBA tidak lagi tertunda pelaksanaannya oleh polemik yang tak berujung. Sikapilah dengan bijak, bahwa ada kepentingan rakyat yang harus kita dahulukan. Hentikan sikap saling tuding dan saling menyalahkan. Kita semua harus segera "move on" agar hak-hak rakyat dapat segera ditunaikan. 

Untuk teman-teman di DPRA mari kita maksimalkan fungsi pengawasan agar APBA 2018 terlaksana dengan hasil yang memuaskan. Pengawasan yang efektif tentu akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Karenanya saya sangat mengapresiasi ketika Pimpinan DPRA membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Migas dan Dana Otsus. Tentu saja tak hanya fokus pada dana Migas dan Otsus, setiap rupiah dari 15,1 Trilyun rupiah APBA 2018 harus mendapat pengawasan DPRA. 

Semoga dengan disahkan dan ditetapkannya APBA 2018 dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelayanan publik yang selama ini berjalan tersendat dapat segera berfungsi dan melayani dengan maksimal. Gaji pegawai kontrak dan honorer yang sudah tertunggak dapat segera dibayarkan. Begitu juga dengan berbagai proyek pembangunan agar dapat segera ditender dan ditunjuk pelaksananya.  Dalam pelaksanaannya harus benar-benar sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Oleh karenanya, mari kita kawal bersama.

Kedepan, agar berbagai harapan publik tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka semua pihak harus bekerjasama dan saling bergandengan tangan. Gubernur dan DPRA harus kembali membangun relasi dan komunikasi yang harmonis. Dengan begitu kita berharap agar APBA 2019 nantinya dapat kembali disahkan melalui Qanun. Bukan melalui Pergub seperti sekarang ini.(Rillis)

, ,
Tim Advokoasi YARA sesat setelah tiba di stasiun cilacap
CILACAP- Merasa dipersulit untuk menemui kliennya napi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  Batu Nusakambangan, pihak YARA berencana akan melaporkan Ditjenpas dan Lapas Batu ke Komisi Nasional HAM (Komnas Ham).

Hal ini disampaikan basri bersama dua anggota YARA lainnya yang saat ini berada di Cilacap, Rabu (21/3/2018).

Menurutnya pihaknya sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh lapas batu nusakambangan dan ditjenpas yang menolak memberikan izin untuk menemui napi tabrani.
Basri menegaskan jika sikap ini bertentangan dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang narapidana high risk harusnya tetap di berikan hak-hak yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan tentang Permasyarakatan jPermasyarakatan jelas diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf h narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

 “ Jadi terkait perlakuan petugas Lapas Nusakambangan yang terkesan membola bolai dan dan tidak memberi informasi yang transparan serta mengangkangi hak Napi sangat kami sesalkan dalam waktu dekat permaslahan tersebut akan kita laporkan ke Komnas HAM “,ungkap basri yang merasa kesal.

Sampai berita ini dilansir redaksi belum menerima konfirmasi dari pihak Ditjenpas serta Kakanwil Jawa Tengah terkait langkah yang akan ditempuh oleh YARA yakni melaporkan dua instansi dibawah Kementerian hukum dan HAM tersebut. (TA/BPN)

BIREUEN - Dayah Entrepreneur Darussalam yang berlokasi di Gampong Beunyoet Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen sukses menggelar Bazar Kreatif Santri yang berlangsung di komplek setempat, Selasa (20/3/2018).

Kegiatan perdana yang digelar oleh sejumlah santri yang ada di Entrepreneur Darussalam ini menghadirkan sejumlah produk-produk olahan makanan yang selama ini telah diproduksi secara mandiri, baik berupa makanan seperti kerupuk opak, dodol, keumamah serta sejumlah aksesoris kerajinan tangan.

Tidak ketinggalan, dayah yang bernaung di bawah Acheh Strategic Development (ASD) Foundation juga memamerkan hasil olahan dari para santri, yakni pupuk kompos dan bibit tanaman Indigofera.

Sejumlah unit produksi dari ASD Foundation lainnya juga ikut dipamerkan di bazar mulai dari produk ASD Production Konveksi dan Advertising, Kopi Leparte serta Madu Alam Darussalam, serta diikuti pula oleh perwakilan Dayah Madinatutdiniah Babussalam yang menampilkan produk-produk unggulan mereka seperti parfum, busana muslimah, kaos dakwah dan buku-buku bacaan serta kitab-kitab.


Pimpinan Dayah Entrepreneur Darussalam, Tgk Nasruddin Ahmad dalam sambutan dihadapan sejumlah tamu undangan menyampaikan, adanya kegiatan bazar ini merupakan rangsangan bagi kreatifitas para santri dalam membangun usaha yang mandiri.

"Kita ingin kegiatan ini seperti ini menjadi kompor sekaligus penggerak bagi santri, sehingga kedepan santri bisa terus mandiri untuk menunjukkan kreatifitas mereka baik dalam dunia wirausaha serta dalam menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan bagi masyarakat sekitar," ungkapnya.

Nasruddin juga mengajak dayah atau lembaga pendidikan lainnya yang ada di Bireuen pada khususnya untuk sama-sama merancang kurikulum yang mendukung kemandirian para santri baik mandiri dalam keilmuan dan juga mandiri dalam ekonomi.

"Mari sama-sama kita duduk, kita rancang, bagaimana kedepan santri-santri di dayah serta lembaga pendidikan lainnya memiliki kurikulum yang bisa membuat santri bisa terus mandiri dengan ilmu yang diperolehnya dan juga menghasil sesuatu bagi nilai ekonomi," pungkas Nasruddin yang juga Presiden ASD Foundation tersebut.

Bazar Kreatif Santri yang berlangsung sehari penuh tersebut turut dihadiri dari oleh unsur Muspida Kabupaten Bireuen, Muspika Kecamatan Juli, Kepala Sekolah, Pimpinan-Pimpanan Dayah, dan juga perwakilan OSIS se Kabupaten Bireuen. Sejumlah perwakilan dari pengurus Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh dan Pengurus KNPI Kabupaten Bireuen juga ikut meramaikan bazar santri ini yang terbuka untuk masyarakat umum.[Rill]


CILACAP- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyesalkan sikap dari pihak Ditjenpas yang mempersulit izin untuk menemui salahsatu klien Narapidana (napi) yang saat ini menghuni Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Batu Nusakambangan.

Bukan itu saja,Tim Kuasa Hukum dan Aktivis YARA juga terkesan dibola-bola oleh lembaga yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Kepada Redaksi, Kordinator Wilayah Aceh Basri mengungkapkan dirinya bersama tim kuasa hukum dari YARA semula datang dari Aceh untuk menemui Tabrani Klien mereka, Selasa (21/3/2018) di Lapas Batu atau lebih dikenal lapas high risk untuk menyerahkan surat kuasa hukum untuk ditandatangani oleh napi tabrani.

Namun sayangnya keinginan tim kuasa hukum menemui kendala karena pihak petugas pemasyarakatan yang bertugas di pos dermaga wijayapura tidak mengizinkan untuk menemui  napi tabrani.

“ Petugas di dermaga tidak mengizinkannya, katanya harus minta izin sama dirjepas dulu sesuai keputusan menteri, saya tanya kepmen nomor berapa namun tidak dijawab “,cerita basri seraya melanjutkan

Seperti yang disampaikan oleh petugas tersebut, Tim YARA melakuka  koordinasi dengan Plt Dirjenpas terkait niat ingin menemui napi tabrani yang ditahan di lapas batu nusakambangan.

Ternyata direspon oleh Plt Dirjenpas dengan memberi sinyal jika semua izin mengunjungi napi yang berada di lapas high risk adalah kewenangan Kanwil Kumham Jawa Tengah.

Sesuai arahan, tim YARA lansung coba berkomunikasi dengan pihak  Kanwil Kumham Jawa Tengah,oleh orang nomor satu di kantor wilayah tersebut mengarahkan untuk menghubungi kepala lapas batu atau Dirbina Pilatpro Ditjenpas Harun Sulianto.

Sesuai arahan tim kemabali menghubungi Dirbina Pilatpro Ditjenpas,setelah mengirimkan sebuah pesan maksud dan tujuan, oleh harun sulianto kembali mengarahkannya ke Kasubit

“ Waktu kita sampaikan tujuan kita dan siapa kita,oleh petugas ditjenpas tersebut mengatakan diminta kita menemui petugas yang berada di wijayapura memperlihatkan surat kuasa hukum dan bukti kita adalah pengacara tabrani, kan lucu ini kami kan mau menyerahkan surat kuasa hukum untuk ditandatangani,kan ini namanya dipersulit dan dibola-bolain “,ungkap basri yang mengaku dirinya bersama anggota YARA lainnya hampir seharian di dermaga wijayapura.

 Seperti diketahui sebelumnya YARA berhasil mengungkap adanya pemerasan yang dilakukan oleh Oknum jaksa Kejari Medan terhadap napi tabrani yang sebelumnya menghuni Lapas Medan.

Namun pekan lalu mendadak napi tabrani tanpa diketahui alasan yang pasti napi kasus narkoba tersebut dipindahkan ke lapas batu nusakambangan.

Kedatangan tim kuasa hukum ke cilacap untuk menemui napi tabrani untuk membicarakan perkembangan kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum jaksa serta memyerahkan berkas surat kuasa hukum untuk ditandatangani oleh tabrani.

Namun sayangnya niat tim kuasa huku YARA yang datang jauh-jauh dari aceh terpaksa gagal disebabkan dilarangnya serta tidak mendapat izin dari Lapas Batu dan Ditjenpas.

Sampai berita di lansir redaksi belum menerima keterangan resmi dari pihak lapas batu terkait tidak diberikan izin untuk menemui napi yang menghuni lapas high risk tersebut.(TIM)

Banda Aceh - Investor perusahaan MKH Berhad asal Malaysia, Tan Sri Dato Alex Chen,  membahas rencana investasi dalam bidang perikanan di Aceh dalam pertemuannya dengan Gubernur Aceh,  Irwandi Yusuf di ruang rapat gubernur, Selasa (20/03/2018)

Tan Sri Alex Chen menyampaikan, dirinya bersama tim sudah melakukan peninjauan langsung ke pelabuhan perikanan Lampulo dan melihat potensi investasi yang dapat dilakukan di lampulo.

“Di sana banyak ikan-ikan kecil yang dibuang, padahal kalau kita bangun pabrik dan diolah bisa dijual kembali,” kata Alex Chen.

Selain di Banda Aceh, Tan Sri Alex mengatakan, akan berkunjung ke Sabang dan Pelabuhan Pulau Aceh.

Tan Sri Alex Chen mengatakan, selain di bidang perikanan, ia juga siap berinvestasi di bidang pertanian seperti pengolahan jagung, pengolahan padi dengan membangun pabrik-pabrik sehingga nantinya jagung dan padi yang ada di Aceh tidak harus lagi dibawa keluar Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf juga menawarkan Tan Sri Alex untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

Terkait perizinan, Irwandi menyampaikan bahwa semuanya bisa dilakukan dengan cepat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan untuk wilayah Sabang dapat dilakukan melalui Badan Pengelola Kawasan Sabang.

“Saya persilahkan untuk berinvestasi, kalau ada kendala dan permasalahan sampaikan ke saya,” kata Irwandi.

Irwandi juga mengingatkan, jika sudah berinvestasi dan sudah mulai beroperasi agar tidak lupa untuk melakukan kewajiban sosial atau CSR yang bermanfaat kepada masyarakat.(Rill)

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menginstruksikan agar Bank Aceh Syari’ah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam. Semangat menjalankan ekonomi syari’ah harus diikuti dengan sistem pengawasan dan kehati-hatian untuk memastikan tujuan dari keberadaan Perbankan Syariah ini bisa tercapai.
Penegasan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bang Wandi itu dalam sambutannya, saat menerima kunjungan Tim Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Selasa (20/3/2018).

“Setiap transaksi di Perbankan Syariah harus sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariat Islam. Kita tidak mau kulitnya saja Syari’ah tapi produk dan servicenya Bank Kovensional,” tegas Irwandi.

Gubernur mengungkapkan, saat Syari’at Islam diberlakukan di Aceh, dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah, maka sejak saat itu semua Umat Islam Aceh dituntut untuk secara bertahap dapat menerapkan Syariat Islam itu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi.

“Ekonomi Islam atau ekonomi Syariah, tentu tidak asing dengan berbagai bentuk kearifan lokal Aceh yang terkait dengan hubungan mu’amalah antar sesama warga. Hal ini dikarenakan, nilai-nilai Islam sudah lebih dahulu menyatu dan integral dengan setiap gerak dan nafas masyarakat yang tercermin dari pola interaksi antara warga juga dalam adat istiadat dan tradisi masyarakat Aceh,” kata bang Wandi.

Untuk diketahui bersama, sebagai pedoman sekaligus acuan agar keberadaan lembaga perbankan syariah bisa semakin bermakna dan membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka keberadaan Lembaga keuangan/perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah menjadi suatu keharusan.
“Karena itu, pada Oktober Tahun lalu Pemerintah Aceh resmi mengkonversi Bank milik Pemerintah Aceh, yaitu Bank Aceh, menjadi Bank Aceh Syari’ah. Terima Kasih kepada Abu Doto, Gubernur pendahulu saya yang telah melakukan konversi ini,” sambung Irwandi.

Sebagaimana diketahui proses konversi Bank Aceh dari sistem konvensional menjadi Bank Aceh Syari’ah dilakukan pada masa kepemimpinan Zaini Abdullah atau yang akrab disapa Abu Doto masih menjabat sebbagai Gubernur Aceh.

“Alhamdulillah, konversi Bank Aceh mampu mendukung pertumbuhan kinerja perbankan syari’ah hingga mampu menembus angka psikologis 5 persen, dari total asset perbankan nasional,” ungkap Gubernur.

Untuk diketahui, Bank Aceh merupakan bank milik Pemerintah Daerah pertama yang beralih menjadi bank syari’ah. Saat ini, sejumlah Pemerintah Provinsi lain juga berkomitmen untuk mengikuti langkah konversi Bank Aceh. Di antaranya Pemprov Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Riau.

Sementara itu, Ayi Hambali Wakil Ketua Komite DPD RI, mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan kerja ke Aceh adalah untuk mendapatkan masukan dan saran terkait dengan operasional perbankan syari’at di Aceh.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bank Indonesia, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh serta sejumlah perwakilan perbankan syari’ah di Aceh. (Ngah)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.