2015-12-13

Bentrok dengan Aliansi warga Purwakarta, anggota FPI luka, 2 motor rusak

Purwakarta - Bentrok antara kedua kubu antara massa Front Pembela Islam (FPI) kelompok massa dari sejumlah aliansi Masyarakat Purwakarta, terjadi di Jalan Veteran, Gerya Asri, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (19/12) petang.

Dalam bentrokan itu, massa dari kedua kubu terlibat saling lempar batu. Akibatnya, salah seorang massa dari FPI mengalami luka di bagian dahi.

Bentrokan pecah ketika kedua kedua kelompok massa itu saling berpapasan saat keduanya tengah melakukan konvoi dijalanan. Selain mengakibatkan satu orang terluka, dua sepeda motor mengalami kerusakan parah.

Salah seorang saksi mata, Hari mengatakan, kericuhan dipicu oleh aksi kelompok FPI yang terlebih dahulu melakukan perusakan terhadap sepeda motor warga yang konvoi.

"Awal keributan terjadi saat massa dari masyarakat berpapasan, kemudian FPI melakukan perusakan terhadap dua sepeda motor," kata Hari.

Beruntung keributan tidak berlangsung lama, setelah petugas kepolisian dari Resor Purwakarta yang dibantu TNI, segera mengamankan aksi kedua kelompok massa itu.

Polisi kemudian melakukan pengamanan dengan mengawal massa FPI ke lokasi acara, serta melakukan pembubaran terhadap massa dari berbagai aliansi masyarakat Purwakarta.

Kejadian tersebut terjadi, sebagai buntut dari kasus Sampurasun yang diplesetkan oleh Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab menjadi Campuracun. Serta bentuk penolakan terhadap kedatangan Habib Rizieq Shihab, yang akan datang ke Purwakarta untuk melakukan pelantikan kepengurusan FPI Purwakarta.(MDK)

Aryos Nivada: Pengeluaran Napi Narkotika Di LP Banda Aceh Itu Adalah Pelanggaran Serius

Aryos Nivada (Pengamat Politik dan Keamanan Aceh)

Banda Aceh- Terkait kerapmya pengeluaran narapidana di LP Kelas IIA Banda Aceh diluar prosedur ataupun ilegal yang dilakukan oleh Plt Kalapas maupun Petugas Lapas tersebut mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat sipil.

Kali ini perhatian positif diberikan oleh Pengamat Politik dan Keamanan sekaligus Penulis buku Wajah Politik dan Keamanan Aceh Arios Nivada.

Dalam wawancara Redaksi StatusAceh.net bersama Arios menilai kasus yang terjadi di LP Banda Aceh bukanlah hal baru namun telah menjadi rahasia umum dikalangan publik Aceh.

"Kasus pengeluaran napi narkotika yang juga berstatus gembong narkoba yang dilakukan oleh pihak lapas tersebut adalah cermin kelemahan penegakan hukum" tegas arios

"Dimana Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan kini telah diubah oleh beberapa oknum petugas atau pejabat LP menjadi ladang mencari uang dari para napi dengan memberi berbagai fasilitas seperti pembiaran penggunaan alat komunikasi serta pengeluaran napi dengan izin yang tidak memenuhi ketentuan yang ada", sambung Arniv sapaan akrabnya.

Berbagai kasus yang terjadi di LP Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini seperti kasus yang menghebohkan tertangkapnya napi lapas tersebut dipabrik sabu miliknya dibanda aceh oleh kepolisian setempat.

Menurut pengamatan arios hal seperti berulang kali terjadi disebabkan di lapas sendiri tidak memilik sistem evaluasi kinerja petugas dimana masih banyak petugas maupun pejabat lapas yang tidak taat akan aturan.

Dimana pimpinan LP maupun instansi atau lembaga yang berwenang dalam hal ini seperti Kanwilkumham Aceh,Ditjen PAS dan Kemenkumham tidak mengedepankan rasa tanggungjawab secara regulasi,kemudian di lapas sendiri tidak memilik sistem evaluasi kinerja petugas dimana masih banyak petugas maupun pejabat lapas yang tidak taat akan aturan.

Keberadaan napi bos narkoba diluar lapas dengan mengantongi izin dan tanggungjawab Plt Kalapas Banda Aceh Joko Budi Santoso adalah merupakan pelanggaran serius dan telah menyalahi peraturan yang berlaku yakni Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi,PB,CMB,CB Dan CMK bagi Warga Binaan atau Napi Narkotika.

Setahu saya seorang napi narkotika dan korupsi jika dikaji dari sisi permenkumham nomor 21 tahun 2013 sangat sulit mendapat izin bisa keluar dari lapas namun dilapas banda aceh hal tersebut sangat mudah dan praktis, kok bisa ya" ungkap arniv bercampur heran.

Redaksi: T. Sayed Azhar

ICW Khawatir KPK jadi "Komisi Pelindung Koruptor"

Hukum , Nusantara

statusaceh.net - Aktivis Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho pesimis dengan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid IV hasil pilihan Komisi III DPR. Dia melihat, para pimpinan yang terpilih tidak mempunyai rekam jejak dan komitmen yang baik dalam pemberantasan korupsi.

"Saya khawatir KPK bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi tapi Komisi Pelindung Koruptor," kata Emerson dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Emerson mencontohkan staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara Saut Situmorang. Menurut dia, memang sulit melihat rekam jejak dan komitmen Saut dari latar belakang profesinya. Namun, tidak berpihaknya Saut terhadap komitmen pemberantasan korupsi setidaknya dapat dilihat dari sikapnya yang hendak membuat KPK 80 persen fokus kepada pencegahan.

"Para koruptor kan lebih senang dicegah daripada ditangkap," kata Emerson.

Selain itu, ada pula Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan, perwira tinggi Polri yang dijagokan Wakapolri Budi Gunawan. Budi sendiri sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan kepemilikan rekening gendut oleh KPK, sebelum dinyatakan tak bersalah oleh pengadilan.

"Ke depannya bisa saja dia justru melindungi kasus rekening gendut perwira polisi," ucap dia.

Selain itu, Emerson juga menyoroti bagaimana Basaria baru menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menjelang fit and proper test.

Sementara itu, KPK bertugas mengimbau para penyelenggara negara untuk secara periodik menyerahkan laporan LHKPN. Pimpinan terpilih KPK lain yang disoroti Emerson adalah Alexander Marwata.

Emerson mengingatkan bagaimana Alex yang dulunya Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini kerap mengajukandissenting opinion atau beda pendapat saat memvonis koruptor, misalnya menilai mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak bersalah.

Alexander mengatakan bahwa pendapat berbeda yang dimilikinya itu karena tidak ingin putusan diambil berdasarkan opini yang berkembang di masyarakat atau media massa.

Saat putusan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dhana Widyatmika, Alex juga kembali mengajukan dissenting opinion dan memutusnya tak bersalah.

"Jangan-jangan nanti dia juga minta kasus disetop karena menyatakan si A tak bersalah," kritik Emerson.

KOMPAS

APBN 2016 untuk Aceh Mencapai 47,1 T

aceh , Ekonomi , Headlines

Banda Aceh – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Aceh tahun 2016 mencapai Rp 47,1 triliun, dan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yang sekitar Rp 28,3 triliun. APBN 2016 tersebut meliputi dana transfer Rp 34,5 triliun, dan dana kewenangan sekitar 12,6 triliun.

Hal itu disampaikan Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah di hadapan Wali Nanggroe, Paduka Yang Mulia (PYM) Malik Mahmud Al-Haytar, seluruh bupati/walikota se-Aceh, dan para pimpinan instansi vertikal pada acara penyerahan DIPA APBN Tahun 2016, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat (18/12).

“Peningkatan sangat signifikan terutama pada alokasi dana desa. Pada anggaran 2015 dana desa sebesar Rp 1,7 triliun dan naik sebesar 125 persen menjadi Rp 3,829 triliun. Kenaikan ini harus dibarengi dengan pengawasan yang baik agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Gubernur Zaini serius

Gubernur yang kerap disapa dengan Abu Doto itu menjelaskan, penyerahan DIPA tersebut sebagai tindak lanjut penyerahan DIPA oleh Presiden Joko Widodo kepada Pimpinan Lembaga Negara, Lembaga Kementerian, dan Gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada 14 Desember lalu.

“Ini tindak lanjut penyerahan DIPA oleh Presiden RI kepada kami dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada 14 Desember lalu. DIPA Tahun 2016 ini diserahkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga yang ada di provinsi dan kabupaten/kota di Aceh,” terang Doto Zaini

Menurut Abu Doto, peningkatan volume DIPA Tahun 2016 ini seyogyanya diawasi dengan baik supaya memberikan dampak positif dalam proses pelaksanaan pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agaran ini harus dipergunakan secara efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh

Abu Doto mengingatkan bahwa sepanjang tahun 2015 perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat. Pertumbuhan ekonomi nasional di bawah 5 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kondisi itu berdampak ke daerah, tidak terkecuali Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun ini berkisar 4,09 persen, juga lebih rendah dibanding tahun lalu yang berkisar 4,82 persen. Kondisi ini berimplikasi pada tingkat kemiskinan yang bertahan pada angka 17,08 persen.”

Indikator tersebut, kata jebolan Fakultas Kedokteran, USU, Medan, itu menjadi catatan tersendiri bagi bagi Pemerintah Aceh. Tantangan pembangunan yang dihadapi tidak kian berat mengingat nilai tukar rupiah terhadapat dollar Amerika Serikat belum kunjung membaik.

“Kita harus bekerja lebih keras mengejar target pertumbuhan ekonomi Aceh untuk mendekati pertumbuhan nasional, yakni sekitar 5,3 persen itu. Selain dari APBN, dukungan APBA dan APBK sangat penting untuk mencapai sasaran makro ekonomi pada tahun 2016 nanti,” tegasnya lagi.

Abu Doto mengungkapkan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan dengan para Gubernur dan Perwakilan Kementerian/Lembaga di Istana Negara pada 14 Desember lalu, volume belanja negara dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 triliun, meningkat 5,6 persen dibanding APBN-P tahun 2015.

Distribusi dari volume belanja negara tersebut, masing-masing sebesar 37,4 persen dialokasikan melalui Kementerian Negara/Lembaga serta 36,7 persen untuk transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sementara sisanya 25,8 persen dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Penggunaan Dana Transfer dan Dana Desa

Menurut Gubernur Zaini Abdullah, Penggunaan dana transfer dan dana desa antara lain untuk peningkatan fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dana tranasfer dan dana desa juga digunakan untuk Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah, Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana.

Selanjutnya, Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar, Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, urainya.

Terakhir, dana tersebut juga digunakan untuk Meningkatkan kualitas pengalokasian dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi.

“Sementara itu, khusus untuk alokasi dana desa, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta memperhatikan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis,” pesan Gubernur.

Gubernur berharap, dengan diserahkannya DIPA pada hari ini, yang secara simbolis diserahkan kepada pimpinan satuan kerja instansi vertikal dan para bupati/wali kota, dapat dimanfaatkan untuk program yang telah ditentukan secara efektif, transparan dan berdaya guna.

“Sebagai pimpinan lembaga dan Kepala Daerah, saudara-saudari juga harus secara maksimal mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, melalui pelaksanaan program yang kredibel dengan pengawasan yang disiplin.

Untuk itu Gubernur menegaskan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pimpinan lembaga dan kepala daerah, yaitu Pemanfaatan dana APBN yang merupakan dana Pemerintah Pusat dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah mampu membantu APBA/APBK untuk kegiatan pembangunan.

Selain itu Masing-masing Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan penggunaan dana APBN dimaksud sesuai kebutuhan.

Terakhir, Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan untuk kedepan akan ditingkatkan pengendalian secara ketat, intens dan menyeluruh oleh Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Pusat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monev serta pelaporan.

“Dengan demikian setiap pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pesan Presiden untuk Pimpinan Lembaga dan Pemda

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan lima poin penting yang disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, yaitu;

Pertama, Para Bupati/Walikota segera menyerahkan DIPA kepada satuan kerja di daerah masing-masing pada minggu ketiga atau keempat Desember 2015 agar pelaksanaan program dapat berjalan pada awal tahun anggaran. Kawal dengan baik semua kegiatan agar perekonomian kita bergerak lebih cepat.

Kedua, Tingkatkan kualitas belanja daerah dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Berikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal dan infrastruktur. Lakukan efisiensi terhadap belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang.

Ketiga, Selain peningkatan kualitas APBK, pengesahan APBK harus dilakukan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBK dapat segera berjalan tanpa kendala administratif, prosedural dan birokrasi.

Keempat, Tingkatkan kompetensi segenap aparatur, utamanya untuk meningkatkan kualitas belanja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kelima, Dari sisi pelayanan, semua daerah harus memiliki one stop service guna mempercepat proses perijinan. Di samping itu juga perlu dilakukan peningkatan promosi investasi karena hal tersebut membutuhkan partisipasi dan dukungan daerah.

"Semoga pesan dari Presiden tersebut dapat menjadi menjadi pedoman demi terlaksananya program pembangunan yang efektif di Aceh. teruslah bekerja dan berdo’a agar Allah membukakan jalan bagi kita dalam melaksanakan agenda pembangunan di tahun mendatang,” pungkas Gubernur.

Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan unsur Forkopimda Aceh, Para bupati/wali kota se-Aceh, Ketua Mahkamah Syariah, Ketua MPU, Rektor Unsyiah, Rektor UIN Ar-Raniry dan Perwakilan Lembaga Vertikal, Kepala Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan-Perwakilan Aceh, Sekda Aceh, Para Asisten, Kepala SKPA dan Para Pejabat di Lingkup Pemerintah Aceh. (Red)

DIPA Aceh 2016 Sebesar Rp34 Triliun Lebih

aceh , Ekonomi

KBRN

statusaceh.com - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Aceh Tahun 2016 meningkat dari Rp.26,9 triliun lebih di tahun 2015 menjadi Rp34 triliun lebih untuk tahun 2016. Hal ini terungkap pada penyerahan DIPA 2016 oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah kepada bupati dan walikota serta para pejabat instansi vertical di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jum’at (18/12/2015).

Sebelumnya Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan DIPA 2016, Senin (14/12/2015) di Istana Negara, Jakarta.

DIPA Aceh tahun 2016 ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp890,8 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp391,8 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp14 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp4,2 triliun, Danma Otonomi Khusus Rp7,7 triliun, Dana Alokasi Khusus non Fisik Rp3 triliun lebih, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp300,3 miliar dan Dana Desa sebesar Rp3,8 triliun lebih.

Dari jumlah tersebut, Pemerintah Aceh mengelola dana sebesar Rp10,4 triliun lebih, selebihnya dikelola oleh 23 kabupaten kota sebesar Rp24 triliun lebih.
Usai menerima DIPA 2016 tadi, Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin mengatakan, anggaran tahun 2016 akan diprioritaskan untuk infrastruktur khususnya prasarana jalan.
"Prioritas penggunaan anggaran tahun depan lebih besar porsinya untuk infrastruktur jalan, baik dilingkungan kota maupun permukiman warga, terutama jalan yang menuju sentra produksi perkebunan," ungkap Nasaruddin.
Disamping infratruktur, anggaran Aceh Tengah tahun depan juga lebih dominan diperuntukkan bagi peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pertanian.
Dibidang pendidikan dan Kesehatan, Pemkab Aceh Tengah akan memberi dukungan operasional bagi para guru dan tenaga medis terutama yang bertugas di daerah yang jauh dari pusat kabupaten dan pusat kecamatan.
Sementara bidang pertanian difokuskan untuk peningkatan irigasi kecil sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lahan secara maksimal. Selain prioritas yang disebutkan, bidang-bidang yang selama ini menjadi misi daerah tetap mendapat porsi anggaran yang sesuai.
"Melalui anggaran tahun depan diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik seiring dengan lancarnya hasil pertanian. Berikut juga kepuasan pelayanan kesehatan bisa meningkat termasuk menyentuh penanganan air bersih, dan terakhir pelayanan pendidikan bisa lebih merata," demikian Nasaruddin.
Sementara Kepala Dinas Pengelola Keuangan Aceh Tengah, Arslan Abd. Wahab mengatakan APBK 2016 Aceh Tengah sudah ditetapkan dengan besar pendapatan Rp. 1,14 Triliun, namun jumlah tersebut akan disesuaikan kembali setelah diketahui DIPA 2016 sebesar Rp. 1,131 Triliun, ditambah target PAD sebesar Rp. 143 Milyar dan tambahan dana dari bagi hasil serta bantuan Pemerintah Provinsi yang masih menunggu pengesahan APBA 2016. (acehterkini.com)

Berikut DIPA 2016 untuk Provinsi dan 23 kabupaten kota di Aceh (Sumber: Pemerintah Aceh) :

No	Kabupaten Kota	DIPA 2016 (Rp)
1	Aceh Utara	1.976.197.000.000
2	Pidie	1.689.209.000.000
3	Bireuen	1.634.084.000.000
4	Aceh Besar	1.472.648.000.000
5	Aceh Timur	1.434.361.000.000
6	Aceh Tenggara	1.169.070.000.000
7	Aceh Barat	1.047.531.000.000
8	Aceh Tengah	1.131.268.000.000
9	Aceh Selatan	1.178.988.000.000
10	Bener Meriah	823.474.000.000
11	Pidie Jaya	884.882.000.000
12	Nagan Raya	915.694.000.000
13	Aceh Tamiang	915.649.000.000
14	Aceh Jaya	791.240.000.000
15	Siemeulu	688.424.000.000
16	Gayo Lues	815.230.000.000
17	Aceh Barat Daya	850.172.000.000
18	Aceh Singkil	793.045.000.000
19	Banda Aceh	947.669.000.000
20	Subulussalam	676.975.000.000
21	Lhokseumawe	777.456.000.000
22	Langsa	764.255.000.000
23	Sabang	541.587.000.000
24	Provinsi Aceh	10.484.847.000.000
	Jumlah	34.541.212.000.000

Dirjenpas Akan Tindak Tegas Soal Pengeluaran Napi Bos Narkoba Di LP Banda Aceh

1 News Info Aceh

Dirjenpas I Wayan Kusmiantha Dusak

Jakarta- Bebasnya keluar masuk napi dilapas Banda Aceh serta diberikannya izin keluar napi bos narkoba menjadi perhatian pihak Ditjenpas jakarta.

Dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Jakarta I Wayan Kusmiantha Dusak telah mendapatkan laporan tersebut.

I Wayan Kusmiantha Dusak sangat geram dengan kelakuan petugas dan pejabat lapas yang terlibat dalam pengeluaran napi secara ilegal di LP Banda Aceh.

Dalam wawancara singkat yang dilakukan oleh Redaksi statusaceh.net,orang nomor 1 dilingkungan pemasyarakatan indonesia menyampaikan jika dirinya telah memerintahkan Plt. Dirkamtib Ditjenpas Jakarta untuk melakukan pemeriksaan atas pemberian izin CMK kepada napi bos narkoba yang tidak memenuhi ketentuan.

"Saya telah memerintahkan Plt Dirkamtib untuk memeriksa hal tersebut,bila benar maka sanksi yang tegas akan kita berikan kepada pejabat maupun petugas yang memberikan izin tersebut" ungkap I Wayan KusmiathaDusak.

Menurut I Wayan Napi Narkoba harusnya mendapat izin serta ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian izin keluar untuk napi narkotika apalagi napi bos narkoba" Tidak ada yang namanya jaminan atau tanggungjawab kalapas soal pengeluaran napi sebelum mengikuti prosedur atau ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang" tegasnya.

Reporter: T. Sayed Azhar

PBB Sambut Baik Kesepakatan Politik Libya

Internasional , Politik

Dok. Peserta penandatanganan kesepakatan politik Libya yang diprakarsai PBB di Skhirat, Maroko. Foto: PBB

statusaceh.net - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyambut baik penandatanganan Kesepakatan Politik Libya oleh peserta dialog politik Libya, demikian pernyataan dari juru bicara Ban.

Ban berharap "penandatanganan kesepakatan tersebut akan mengembalikan Libya ke jalur pembangunan negara yang demokratis berdasarkan semua prinsip penyertaan, hak asasi manusia dan ketentuan hukum", katanya, Kamis (17/12/2015).

Kesepakatan itu akan mengarah kepada pembentukan Satu Pemerintah Kesepakatan Nasional dan semua lembaga nasional yang akan menjadi keterwakilan luas, kata pernyataan tersebut.

"Itu adalah langkah penting dalam berlanjutnya peralihan pasca-revolusi setelah berbulan-bulan kerusuhan dan ketidak-pastian," kata Ban di pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. "Saya mengucapkan selamat kepada rakyat Libya mengenai prestasi penting ini." "Pintu akan tetap terbuka buat mereka yang ingin bergabung di jalan menuju perdamaian. Kami akan terus bekerja untuk memperluas landasan dukungan buat Pemerintah baru," kata pernyataan itu.

Ban juga memuji semua peserta dialog tersebut, dari bermacam lapisan, atas kerja keras mereka selama setahun belakangan dan karena kesediaan mereka untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan lain, katanya.

Saat menegaskan bahwa "penandatanganan ini bukan akhir", Ban mengatakan, "Dewan Presiden sekarang harus membentuk Pemerintah Kesepakatan Nasional, dan persiapan perlu dilanjutkan bagi berdirinya (pemerintah tersebut) di Tipoli.

"Jalan yang membentang akan sulit. Tapi saya ingin kembali meyakinkan rakyat Libya bahwa PBB akan terus mengawal proses tersebut dan mendukung Pemerintah pada masa mendatang."(RIMA)

Ini Dia Pelatih Baru Chelsea Usai Jose Mourinho Dipecat!

Sport

Mourinho

Sport - Jose Mourinho resmi dipecat oleh Chelsea, kabar ini telah dikonfirmasi oleh pihak Chelsea dan mereka sudah mendapatkan penggantinya

Jose Mourinho yang telah mengantarkan timnya meraih gelar Liga Inggris Mei lalu dan musim ini mengalami terjun bebas, telah resmi dipecat oleh Roman Abramovich sang pemilik Chelsea.

Kekalahan 2-1 dari Leicester pada hari Senin lalu adalah kekalahan kesembilan mereka musim ini, menempatkan mereka di urutan 16 klasemen Liga Inggris. Jose Mourinho meninggalkan Chelsea hanya dengan satu poin di atas zona degradasi.

Sebuah pernyataan resmi dari Chelsea menyebutkan: “Chelsea Football Club dan Jose Mourinho hari ini telah resmi berpisah atas persetujuan bersama. Semua pihak di Chelsea berterima kasih kepada Jose Mourinho atas kontribusi besarnya sejak ia kembali sebagai manajer pada musim panas 2013.”

“Tiga gelar liga-Nya, Piala FA, Community Shield dan tiga kemenangan Piala Liga membuatnya menjadi manajer paling sukses dalam sejarah 110 tahun kami.”

“Namun Jose dan dewan sepakat belum cukup baik musim ini dan percaya itu adalah demi kepentingan terbaik dari kedua belah pihak untuk berpisah.”

“Klub ingin memberikan penegasan bahwa Jose meninggalkan kita dengan baik-baik dan akan selalu tetap menjadi sosok yang digemari, dihormati dan signifikan di Chelsea.”

“Warisan-Nya di Stamford Bridge dan di Inggris telah lama diakui dan dia selalu akan disambut hangat kembali ke Stamford Bridge.”

“Fokus klub sekarang adalah untuk memastikan skuad kami mencapai potensinya. Tidak akan ada komentar lebih lanjut sampai janji baru dibuat.”

Starsport mengabarkan bahwa perundingan dengan Pep Guardiola untuk menggantikan Jose Mourinho sudah mencapai 90 persen. Dan Guus Hiddink untuk sementara akan mengisi posisi sebagai pelatih-interim hingga akhir musim ini.

Roman Abramovich adalah penggemar Guardiola, dan sangat mungkin jika kesepakatan sudah mencapai 90 persen. Kita nantikan saja (bola.net)

SA

Labels

Headlines

Politik

Hukum

Breaking News