2016-08-14

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Ilustrasi
Jakarta - Wacana harga rokok di Indonesia yang naik hingga menjadi Rp 50.000 per bungkus menguat. Ketua DPR RI, Ade Komarudin mendukung wacana ini karena akan membantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, wacana pemerintah yang ingin menaikkan harga rokok hingga dua kali lipat ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara.

"Kalau dinaikkan harganya, otomatis penerimaan negara dari sektor cukai akan meningkat. Itu artinya, menolong APBN kita supaya lebih sehat di masa mendatang," kata Ade Komarudin seperti ditulis Antara, Sabtu (20/8).

Selain itu, usulan pemerintah terkait dengan kenaikan harga rokok itu juga akan dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap rokok. Kenaikan harga merupakan upaya untuk mengurangi jumlah perokok yang ada di tengah masyarakat.

Ade Komarudin meyakini bahwa kenaikan harga rokok tidak akan berdampak secara signifikan pada industri rokok, termasuk keberlangsungan petani tembakau.

"Saya menyakini bahwa hal ini tidak akan mengganggu petani tembakau untuk mereka dapat seperti sediakala bekerja di sektornya," katanya.

Sebagaimana diketahui, hasil studi berbagai pihak menyatakan bahwa perokok aktif bakal lebih besar kemungkinannya untuk berhenti jika harganya dinaikkan setidaknya dua kali lipat dari harga normal.

Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Widyastuti Soerojo mengatakan Indonesia belum benar-benar merdeka karena masih dibelenggu oleh penjajahan gaya baru, yaitu "penjajahan" rokok.

"Industri produk tembakau di mana pun di dunia sama-sama melakukan campur tangan kepada pemerintah suatu negara. Yang membedakan adalah tanggapan pemerintahnya," kata Widyastuti dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (15/8).

Tuti, panggilan akrab Widyastuti, mengatakan industri produk tembakau di berbagai negara selalu menggunakan pengaruh politik dan kekuatan ekonominya untuk mengganjal kebijakan yang merugikan mereka, khususnya kebijakan pengendalian tembakau.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung adanya wacana pemerintah pusat menaikkan harga satu bungkus rokok menjadi Rp50.000. Karena harga yang tinggi itu dinilai dapat menekan jumlah perokok, terutama perokok usia sekolah dan usia produktif.

"Wah bagus itu. Jadi untuk bisa menekan para perokok yah naikkan saja," kata Djarot dikutip dari Antara, Rabu (10/8).

Tidak hanya menaikkan harga rokok mencapai Rp 50.000 saja, pemerintah juga diminta menaikkan pajak rokok semakin tinggi. Terutama bagi rokok yang banyak penggemarnya.

"Kasih pajak juga yang tinggi. Terutama untuk rokok yang banyak penggemarnya, nggak apa-apa itu," kata Djarot.

Kendati demikian, setiap kebijakan pasti akan memiliki dampak positif dan negatif. Karena dia meminta pemerintah pusat melakukan kajian yang tepat agar mendapatkan solusi terhadap dampak yang akan ditimbulkan. Sehingga tidak merugikan masyarakat, terutama petani tembakau.

"Tapi dampaknya petani tembakau, pekerja di perusahaan rokok. Makanya dihitung betul dampak negatif dan positifnya. Bukan hanya pembatasan area perokok, tetapi juga industri rokok kreteknya," kata Djarot.

Harga rokok di luar negeri sangat mahal, karena di negara-negara besar tersebut tidak ada pabrik rokok. Sedangkan di Indonesia, banyak pabrik rokok yang mempekerjakan ribuan rakyat Indonesia, katanya.

"Di luar negeri sudah mahal banget. Karena dia nggak punya pabrik rokok di sana. Tapi di Indonesia berbeda. Jadi tolong ini dikaji betul secara seksama tentang persoalan ini. Saya secara umum setuju ini diterapkan, karena salah satu penyumbang inflasi di Jakarta adalah rokok. Tapi tolong dikaji betul," kata Djarot.(Mdk)

Daging Beku Impor Dijual di Pasar 'Becek', Pedagang: yang Beli Tukang Bakso
Jakarta -Daging beku impor telah beredar di pasar. Selain rumah tangga, konsumen daging beku impor termasuk pula pedagang makanan, contohnya penjual bakso.

Menurut Nurdin, seorang pedagang daging di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pedagang bakso biasanya membeli daging beku impor jenis CL, yaitu yang mengandung lemak. Di lapaknya, selain daging segar, Nurdin juga menjual daging beku CL dan daging beku tanpa lemak jenis topside.

Kedua jenis daging beku itu diimpor dari Australia. Dalam sehari dia mampu menjual antara 20-25 kilogram (kg) daging beku CL dengan banderol harga Rp 80.000/kg.

"Yang beli tukang-tukang makanan, kaya tukang bakso. Kalau konsumen biasa jarang yang mau, mereka lebih memilih lokal (daging sapi segar)," ujar Nurdin saat ditemui detikFinance di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu 20/8/2016).

Senada, pedagang lainnya bernama Mumus mengatakan konsumen daging beku kebanyakan para pedagang bakso. Menurutnya, pedagang bakso memilih daging beku impor karena tak mampu membeli daging sapi segar yang harganya berkisar antara Rp 115.000-Rp 120.000/kg.

Dalam sehari, Mumus menjual sekitar 15 kg daging beku jenis CL dengan banderol harga Rp 80.000/kg.

"Biasanya yang beli daging beku itu pedagang bakso kebanyakan. Kalau ambil yang lokal (daging sapi segar) dia nggak sanggup," tutur Mumus.

Pernyataan kedua pedagang daging ini diakui Ningsih, seorang pedagang bakso, yang sedang belanja daging beku di Pasar Minggu. Menurut Ningsih dia memilih daging beku jenis CL karean harganya lebih murah, dibandingkan daging sapi segar.

Daging beku tersebut akan dipakai untuk membuat bakso.

"Buat bahan dasar bakso. Pilih yang CL karena murah. Buat yang jualan kaya saya, kalau pilih yang lokal (daging sapi segar) nggak balik modal nanti," imbuhnya.(detik.com)

Munawir Paloh (23) dan Rahmiadi (20) warga Aceh Utara, Aceh ditangkap polisi karena kedapatan membawa 48 kilogram daun ganja kering. Barang bukti yang disita. (Banda HT/Okezone)
Riau - Munawir Paloh (23) dan Rahmiadi (20) warga Kabupaten Aceh Utara, Aceh ditangkap polisi karena kedapatan membawa 48 kilogram daun ganja kering. Keduanya disergap aparat Polsek Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau dari dalam bus yang membawa mereka dari Aceh.

Paur Humas Polres Inhu, Iptu Yarmen mengatakan, penangkapan keduanya berawal saat pihak Polsek Batang Gangsal menerima informasi kalau ada sebuah bus yang akan melintas Simpang Granit Desa Talang Lakat, Inhu membawa ganja yang cukup banyak.

Mendapat informasi itu tim Polsek Batang Gangsal yang dipimpin Kanit Reskirim Polsek Batang Gangsal, Aiptu Joko Wiyono menuju ke lokasi.

Sekitar pukul 23.30 WIB, bus yang datang  dari Aceh tersebut melintas. Petugas kemudian menghentikan bus dan melakukan pemeriksaan bawang bawaan penumpang.

"Saat tas koper kedua tersangka diperiksa, didapatkanlah 48 paket ganja tersebut yang sudah dikemas," katanya, Sabtu (20/8/2016).  Saat ini kedua tersangka diamankan di Mapolsek Batang Gangsal. (sindonews)

Ilustrasi
Jakarta - Seorang bandar narkoba kelompok 'Pak Ci' (jaringan Aceh) tewas ditembak polisi saat berupaya kabur usai melakukan transaksi di kawasan Mal Of Indonesia (MOI), Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (20/8) dini hari tadi. Timah panas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menembus dada sehingga akhirnya tersangka menghembuskan nafas terakhir.

Tersangka tewas diketahui bernama Lew Keng Wah, warga negara asing (WNA) asal Malaysia dengan barang bukti dua telepon genggam, tas berisikan paspor dan kartu identitas lainnya. Sedangkan satu rekannya ‎atas nama Sardiyanto alias Yangke (WNI) diciduk dengan barang bukti 20 kilogram (kg) sabu yang dikemas dalam 20 bungkus plastik dengan berat tiap kemasan 1 kg. Sabu disimpan dalam sebuah kardus di bagasi mobil Honda City dengan nomor plat H-7369-AM.

Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Argo ‎Wiyono, mengatakan tim khusus satuan narkoba yang dipimpin langsung AKBP Suhermanto telah mengungkap jaringan sindikat Pak Ci. Adapun otak pelaku jaringan ini masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Karawang, dan sejumlah anggota lainnya di LP Salemba, LP Bulak Kapal, dan LP Gunung Sindur. "Penangkapan jaringan narkoba ini berlangsung cukup panjang dengan tahapan profiling menggunakan IT," ujar Argo, Sabtu (20/8) siang.

Satuan‎ Narkoba sempat melakukan pengintaian dari Subang, Jawa Barat, hingga akhirnya bertransaksi di Kelapa Gading. "Selanjutnya anggota melakukan pengembangan dan membawa tersangka Lew Keng Wah ke Hotel Cabin Kelapa Gading tempat tingga mereka untuk digeledah, kemudian dibawa ke Bekasi untuk menunjukkan tersangka lainnya," tambah Argo.

‎Saat di tengah perjalanan Jalan Ahmad Yani (By Pass), Rawamangun, Jakarta Timur sekitar pukul 03.00 WIB dini hari tadi, tersangka Lew Keng Wah memohon turun karena ingin buang air kecil. "Tiba-tiba tersangka berusaha merebut senjata petugas dan mengakibatkan pergulatan antara keduanya," kata dia.

Hingga terdengar suara letusan senjata milik petugas di ruang kemudi mobil hingga mengenai kaca bagian depan. Anggota lainnya kemu‎dian membantu mengamankan tersangka, dan melakukan tembakan peringatan ke udara. Namun karena pelaku tetap melawan, anggota menembak badan tersangka pada bagian dada‎. "Tersangka meninggal dunia saat hendak dibawa ke RS Polri Kramat Jati‎ karena kehabisan darah," ungkapnya.

Tersangka yang tewas diketahui merupakan target utama dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait jaringan asal Aceh 'Pak Ci'‎ yang meski sudah berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Karawang, namun masih bisa mengendalikan narkoba dari Malaysia ke Indonesia (Aceh). 

Beritasatu.com

Ilustrasi
Simeulue - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue, menahan dua tersangka berinisial MR dan IDM, di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Jumat (19/8/2016).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Raja Nafrizal, melalui Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah mengatakan, kedua tersangka ditahan karena terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Dana Bantuan Sosial berbentuk hibah dari BNPB Pusat ke BPBD Simeulue tahun 2011 sebesar Rp3,14 miliar.

"Proses penahanan tersebut dilakukan sesuai Surat Perintah Kajari Simeulue, Nomor: Print- 348/N. 1.23/Ft. 1/08/2016, tersangka berinisial MR dan Nomor: ‎Print- 350/N. 1.23/Ft. 1/08/2016, tersangka bernisial DM yang disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum dilakukan proses penahanan, kedua tersangka terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh tim dokter di Kejati Aceh.

‎"Sebelumnya kedua tersangka yang didampingi kuasa hukumnya juga sudah menjalani pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Simeulue di Kejati Aceh. Selanjutnya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) II B Kajhu, Banda Aceh," jelas Amir Hamzah.

Ia menambahkan, kedua tersangka tipikor tersebut dibawa ke Rutan dengan pengawalan 6 anggota kepolisian Polres Simeulue yang dibantu oleh personel intelijen dan pidana khusus Kejati Aceh.

"Selama proses penahanan kedua tersangka, telah dilakukan penggalangan dan pengamanan baik secara terbuka maupun secara tertutup oleh personel intelijen Kejati Aceh, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," tambahnya.

Sumber: goaceh.co

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan remisi bagi koruptor. Oleh karena itu lembaga‎ antikorupsi tersebut akan menyiapkan tuntutan pidana hukuman mati bagi terdakwa kasus korupsi

Wakil Ketua ‎KPK Basaria Panjaitan menilai, pemberian remisi bagi koruptor yang terus menerus diberikan pemerintah lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

Apalagi pemberian itu bertepatan dengan perayaan HUT ke-71 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2016. Adapun jumlah narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi sebanyak 428 orang.

Dua di antaranya, ‎terpidana tujuh tahun penjara kasus suap pengurusan anggaran proyek pembangunan Wisma Atlet, SEA Games, Palembang‎ (remisi lima bulan). Berikutnya, terpidana 30 tahun kasus dugaan suap pajak dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gayus Halomoan Tambunan (remisi enam bulan). Kasus Nazaruddin ditangani KPK sedangkan Gayus ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Basaria, untuk mengantisipasi pemberian atau obral remisi bagi koruptor maka KPK berencena menerapkan tuntutan pidana mati. "Kalau syarat terpenuhi kita tuntut hukuman mati aja," kata Basaria kepada KORAN SINDO, Kamis (18/8/2016).

Syarat yang dimaksud Basari terkait pidana mati tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hukuman pidana mati adalah terusan dari Pasal 2 ayat 1 tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa.

Secara utuh Pasal 2 ayat 2 berbunyi, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Pada penjelasan Pasal 2 ayat 2 tertuang bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan pelaku tipikor apabila korupsinya dilakukan dengan empat syarat. Pertama, pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku.

Kedua, pada waktu terjadi bencana alam nasional. Ketiga, sebagai pengulangan tipikor (perbuatan korupsi dilakukan berulang-ulang). Keempat, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Basaria membenarkan, pidana mati dan syarat diterapkannya sudah diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor. Basaria  melanjutkan, KPK punya alasan krusial mendorong hukuman pidana mati dan akan menggunakannya saat melakukan penuntutan di pengadilan.

"Paling tidak (orang) berpikir dua kali kalau mau korupsi," tandasnya.

Diketahui, Nazaruddin sebelumnya juga sudah mendapat remisi satu bulan 15 hari terkait perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah (Juli 2016). Pada tahun 2015, Nazar mendapat dua kali remisi dengan total tiga bulan.

Terkait dengan perkara yang ditangani KPK, Neneng Sri Wahyuni yang merupakan terpidana enam tahun kasus proyek Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) mendapat remisi satu bulan 15 hari terkait perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah.

Sejak ditahan di Lapas Wanita Tangerang, Neneng yang juga istri Nazaruddin sudah mendapat remisi selama 15 bulan sejak 2013.‎(Sindo)

Penjagaan ketat kawasan Nusakambangan. Foto: Antara
StatusAceh.Net - Narapidana kasus narkotika asal Turki, Saman Hasan, yang kabur sekitar 1,5 bulan dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah, belum juga tertangkap. Saman duketahui menggunakan sepeda motor penjaga untuk kabur.

"Belum tertangkap, masih diburu," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Moelyanto di Semarang, Kamis (19/8/2016).

Menurut moelyanto, terpidana 12 tahun penjara tersebut diduga sudah berada di Bali.

Petugas gabungan yang didukung pula oleh kepolisian, kata dia, masih terus berupaya memburu napi yang dikenal dengan panggilan Messi tersebut.

Saman Hasan kabur dari LP Besi di Nusakambangan, Cilacap, pada 30 Juni 2012, dengan cara mencuri pakaian penjaga untuk mengelabuhi petugas. Saman sudah setahun menjalani asimilasi, namun menyalahgunakan kepercayaan penjaga.(Rima)

Bentrokan di Kashmir. (Foto: Internet)
StatusAceh.Net - Tentara India melakukan serangan ke sebuah desa di Kashmir untuk menghentikan gelombang protes yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Satu orang dilaporkan tewas sementara belasan lainnya terluka, kata polisi dan saksi mata.

Penduduk desa mengatakan tentara India menggeledah setiap rumah di desa Khrew dan menghajar warga dengan bambu hingga menyebabkan seorang guru meninggal dunia.

"Mereka memukuli (siapa saja), pria, wanita dan anak-anak serta menangkapi para pemuda. Kami menemukan jasad Shabir Mangoo dalam kondisi babak belur di jalan desa keesokan paginya," kata seorang penduduk yang ingin namanya dirahasiakan.

Juru bicara tentara Kol NN Joshi mengonfirmasi penggerebekan di desa yang terletak 25 kilometer dari Srinagar dan mengatakan, "Insiden tersebut sedang diselidiki."

"Satu orang juga ditemukan tewas setelah penggerebekan dilakukan," kata polisi yang tak ingin disebut namanya kepada AFP. Dia menambahkan, sekitar 28 warga ditangkap oleh tentara.

Terjadi protes anti-India setiap hari di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Larangan keluar rumah diberlakukan di daerah tersebut sejak tokoh pemberontakan setempat, Burhan Wani, tewas dalam baku tembak dengan tentara pemerintah.

Serangan tentara India ini merupakan yang ketiga dalam beberapa hari terakhir setelah kerusuhan yang terjadi di Kashmir sejak lima pekan lalu menewaskan lebih dari 60 orang.

India menggunakan cara keras untuk menekan protes di wilayah Kashmir. Tentara dituduh menggunakan cara-cara brutal untuk menekan para pengunjuk rasa.

"Sejak listrik dipadamkan, tentara mulai menyerang rumah kami, memukuli semua orang, termasuk keponakan saya yang baru berusia 10 tahun," kata Ghulam Hassan, yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, kepada AFP.

Dr. Nazir Chaudhary, kepala rumah sakit SMHS di Srinagar mengatakan kepada AFP, sudah ada 24 warga desa yang terluka dirawat di rumah sakitnya.

Larangan keluar rumah yang sebelumnya hanya berlaku pada siang hari, diperpanjang hingga malam pada Rabu. Polisi memaksa para pemilik toko tutup sementara tentara menutup lebih banyak jalan dan mendirikan lebih banyak pos pemeriksaan untuk semakin membatasi pergerakan penduduk.

Wilayah Kashmir, yang mayoritas penduduknya Muslim, terbagi dua antara Pakistan dan India sejak merdeka dari Inggris pada 1947. Kelompok pemberontak di wilayah tersebut menuntut kemerdekaan dari India atau bergabung dengan Pakistan, demikian sebagaimana dikutip dari World Bulletin.(Rima)

Ilustrasi
Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia masih mengecil. Ada 6 hal yang bikin tingkat ketimpangan ini makin menyempit.

Kepala BPS, Suryamin, mengatakan tingkat ketimpangan ini diukur menggunakan gini ratio. Pada Maret 2016 tingkat gini ratio 0,397 menurun dari Maret tahun lalu 0,408 dan lebih rendah dari September 2015 yang mencapai 0,402.

"Artinya ada perbaikan pemerataan ekonomi dalam kurun waktu Maret 2015 hingga Maret 2016," Suryamin dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (19/8/2016).

Ia mengatakan, setidaknya ada 6 aspek yang menyebabkan pemerataan ekonomi ini, yaitu:
  1. Adanya kenaikan upah buruh harian dari Rp 46.180/hari pada Maret 2015 menjadi Rp 47.559/hari pada Maret 2016
  2. Adanya kenaikan upah buruh bangunan dari Rp 79.657/hari pada Maret 2015 menjadi Rp 81.481 /hari pada Maret 2016
  3. Adanya peningkatan jumlah pekerja bebas pertanian
  4. Adanya peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan kelompok penduduk 40% terbawah dari Rp 371.336/bulan pada Maret 2015 menjadi Rp 423.969/bulan
  5. Adanya penguatan ekonomi kelas menengah bawah karena adanya pembangunan infrastruktur pemerintah. Ini menyerap banyak tenaga kerja.
  6. Ada juga pengembangan usaha di sektor manufaktur, jasa dan pariwisata. Ini merupakan dampak awal dari 12 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

(detik.com)

Banda Aceh – Pemerintah Aceh telah berhasil memperoleh predikat Opini Tanpa Kewajaran (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atashasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) tahun 2015. Berikut adalah target dan pencapaian Pemerintah Aceh dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun 2015.

Padatahun 2015 realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 11,68 triliun atau 87,81% dari target yang direncanakanya itu sebesar 11,94 triliun. Sementara realisasi belanja sebesar Rp.12,14 triliun atau 95,18% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.12,75 triliun.

Untuk Pendapatan Asli Daerah atau PAD, direncanakan sebesar 2,08 triliun dan berhasil direalisasikan hingga 93,40 persen atau sebesar Rp. 1,97 triliun. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.1,67 triliun dengan realisasi Rp. 1,56 triliun. 

Sementara itu Dana Otonomi Khusus mencapai target 100 persen dari rencana, yaitu sebesar Rp.7,06 triliun. Sedangkan dana lain-lain Pendapatan Aceh yang sah realisasinya mencapai 99,45 % atau sebesar Rp.8,15 triliundari target Rp.8,19 triliun.

Belanja yang mendukung kegiatan Pemerintahan Aceh direncanakan sebesar Rp. 12,75 triliun, dapat direalisasikan sebesar Rp. 12,14 triliun atau 95,18%, digunakan untuk membayar belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang direncanakan sebesar Rp. 6,74 triliun dan direalisasikan 92,89% atau sebesar Rp. 6,26 triliun.
Sementara belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya yang direncanakan sebesar Rp. 2,12 triliun, dan direalisasikan 95,32% atau sebesar Rp. 2,03 triliun. Untuk belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 33,51milyar dan direalisasikan 10,88% atau sebesar Rp. 3,65 milyar.

Belanja transfer terdiri dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan kekabupaten dan kota, transfer bantuan keuangan kedesadan transfer bantuan keuangan lainnya yang dirancanakan sebesar Rp. 8,89 triliun, direalisasikan 93,16% atau sebesar Rp. 8,29 triliun.

“Alhamdulillah pada Tahun Anggaran 2015, program dan kegiatan yang telah direncanakan pada setiap SKPA realisasi keuangan telah dapat direalisasikan rata-rata di atas 90 %,” kata gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, Zulkifli HS, saat Rapat Paripurna dalam Masa Persidangan III DPRA Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2015, Kamis (18/08).

Gubernur menyebutkan pembiayaan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2015 terdiridari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan sisalebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun lalu Rp. 916,24 milyar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 174,31 milyar, terdiri dari jasa giro dan bagi hasil deposito dana cadangan yang dikeluarkan untuk ditempatkan kembali sebagai penambah dana cadangan berkenaan sebesar Rp. 63,36 milyar, penyertaan modal sebesar Rp. 108,80 milyar, pembayaran pinjaman kepada Pemerintah sebesar Rp. 148,33 juta dan pembentukan investasi non permanen lainnya berupa investasi jangka pendek pada BLUD RSUZA sebesarRp. 2 milyar.

Di samping Laporan RAPBA 2015, kepada anggota DPR  Aceh, gubernur juga menyertakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi saldo awal sebesar Rp. 916,94 milyar, koreksi tahun sebelumnya sebesarRp. 699,15 juta sehingga saldo akhir Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp. 286,67 milyar.

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk tahun yang berakhir Per 31 Desember 2015. Posisi aset sebesar Rp. 16,13 triliun, yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 1,09 triliun, investasi jangka panjang Rp. 989,34 milyar, aset tetap Rp. 12,91 triliun, dana cadangan Rp. 880,12 milyar serta aset lainnya Rp. 253,02 milyar.

Sementara kewajiban sebesarRp. 398,04 milyar, terdiri dari kewajiban Jangka Pendek Rp. 374,21 milyar dan kewajiban Jangka Panjang Rp. 23,83 milyar.

Laporan Operasional, menyajikan informasi Pendapatan LO yang terealisasi sebesar Rp. 11,44 triliun, Beban LO terealisasi sebesar Rp. 11,43 triliun, defisit dari kegiatan Non Operasional sebesarRp. 106,170 milyar, beban luar biasa sebesar Rp. 3,64 milyar sehingga defisit LO sebesar Rp. 101,18 milyar.

LaporanArusKas, menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas umum Aceh pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Laporan Arus Kas juga memberikan informasi mengenai kemampuan daerah dalam menghasilkan kas dan menggunakan kas tersebut sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan selama satu periode tahun anggaran.

Saldo Awal Kas sebesar Rp. 864,83 milyar yaitu saldo awal kas di BUA dan kas di bendahara Pengeluaran, mengalami penurunan dalam satu periode sebesar Rp. 609,66 milyar, ditambah saldo akhir kas lainnya di Bendahara PengeluaranRp. 5,91 milyar Bendahara Penerimaan Rp. 624,93 juta dan Kas BLUD Rp. 30,88 milyar, sehingga saldo akhir kas diperoleh sebesar Rp. 292,58 milyar.

Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi saldo ekuitas awal sebesar Rp. 20,68 triliun, defisit LO sebesarRp. 101,18 milyar, dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan sebesarRp. 4,85 triliun sehingga jumlah ekuitas akhir sebesarRp. 15,73 triliun. (Rill)

Peredaram sabu di Lapas Tanjung Gusta. ©2016 merdeka.com/yan muhardiansyah
Medan - Polisi membongkar kasus peredaran sabu yang dikendalikan dari Lapas Tanjung Gusta. Seorang kurir narkoba itu diringkus bersama 500 gram sabu.

Tersangka yang diringkus berinisial RHS (30), warga Jalan Kapten Sumarsono, Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang. Dia ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan, Senin (15/8) sekitar pukul 13.15 WIB.

"Tersangka kita hentikan saat mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BK 2220 SJ di Jalan Kapten Sumarsono, Medan. Dari tangannya kita sita barang bukti 500 gram sabu-sabu," ungkap Kapolresta Medan, Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto, Kamis (18/8).

Mardiaz menambahkan, RHS sempat melakukan perlawanan terhadap petugas yang menghentikannya. "Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan pada bagian kaki," ujarnya.

RHS mengaku mendapatkan sabu dari rekannya yang merupakan narapidana di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Sebelumnya dia diperintahkan datang dan menunggu di depan penjara. "Aku menunggu di depan, sampai ada yang mengantarkan (sabu-sabu)," kata RHS.

Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk menangkap pelaku lainnya. Khusus untuk tersangka RHS, penyidik menjeratnya dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 subs Pasal 112 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(Mdk)

Ilustrasi  
Aceh Utara- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bekerja sama dengan NGO (Non Goverment Organitation) asal Negeri Jiran Malaysia melalui Muspika Kecamatan Sawang Aceh Utara,akan melaksanakan pengobatan massal gratis pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 mendatang.

Dijadwalkan acara bernuansa sodial tersebut dimulai sekitar Pukul 8:30 WIB dan bertempat di desa Blang Reuling terbuka untuk seluruh masyarakat yang berdomisili diwilayah kecamatan Sawang.

Sementara itu Camat Sawang Drs. Sufyan MM di temui di ruang kerjanya,Kamis (18/8) menyambut baik dan mendukung sepenuhnya program pemerintah dibidang kesehatan.

Menurut Sufyan ini merupakan implementasi pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan komunikasi sosial pemerintah dengan pihak asing dibidang kesehatan serta sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam rangka pembinaan teritorial yang sangat positif yang dibutuhkan masyarakat.

“ Makna lain dari kegiatan ini adalah merupakan momentum dalam rangka menyambut HUT RI yang ke 71,mari kita tingkatkan pengabdian antara pemerintah dengan masyarakat yang di dasari semangat Nasionalisme di bidang kesehatan untuk membantu masyarakat miskin. ujar Sufyan.
Sementara itu Kepala Puskesmas Sawang Dr.Fauzah juga menyambut baik Program pengobatan massal gratis yang akan di laksanakan 22 Agustus nanti.

Dokter muda cantik tersebut juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat sawang untuk datang ke lokasi,terutama warga yang kurang mampu,dan masih banyak warga sawang yang belum memiliki kartu BPJS.

“ Harapan kami berharap nantinya acara sosial ini dapat berjalan dengan baik serta sukses,supaya masyarakat sawang Merdeka dari penyakit “, tutur dokter cantik sang kepala puskesmas sawang.


Reporter: Junaidi Spdi
Editor     : T. Sayed Azhar

Istri Gubernur Aceh, Zaini Abdullah yang juga Ketua TP-PKK Aceh, Hj Niazah
StatusAceh.Net - Forum Pemuda Aceh - Kota Langsa, mempertanyakan status kewarganegaraan Istri Gubenur Aceh, Niaziah A Hamid. Pasalnya, sampai saat ini diduga istri orang nomor satu di Aceh itu memiliki status dua kewarganegaraan.

"Kami mendapat informasi istri Gubenur Aceh, masih berstatus warga Negara Swedia. Padahal Niaziah sudah lama kembali dan menetap di Aceh," sebut Ketua Forum Pemuda Aceh - Kota Langsa, Sayed Alatas, kepada GoAceh, Kamis (18/8/2016).

Jika benar, kata Sayed, maka hal ini sangat disesalkan. Karena, selain sebagai istri gubenur, beliau juga menjabat sebagai ketua PKK. Dengan posisi seperti ini, maka seharusnya beliau menjadi contoh bagi masyarakat Aceh, jangan terkesan malah yang bersangkutan melanggar aturan hukum.

Karena, menurut Sayed, siapapun dia maka harus patuh dan taat pada aturan yang ada di negara kita. Dalam hal ini, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, harus dapat dijalankan dengan sebenar-benarnya oleh siapapun. Apalagi, saat ini Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, akan mencalonkan kembali menjadi gubernur Aceh Priode 2017-2022 di Pilkada 2017 mendatang.

Sangat tidak logis jika istri seorang kepala daerah tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas sebagaimana diatur di dalam UU tersebut."Kami berharap Komisi A DPR Aceh yang membidangi hukum agar melanjuti terkait isu dua kewarganegaraan istri gubenur tersebut. Ini sangat penting untuk ditanggapi agar tidak timbul persoalan dikemudian hari, dan kami masyarakat Aceh membutuhkan pemimpin yang jelas status kewarganegaraannya," tegasnya.

Kemudian, sambung Sayed, persoalan lain, yang harus menjadi perhatian kita semua adalah terkait verifikasi fotokopi KTP calon independen. Ia berharap kepada KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota agar serius dan benar-benar menjalankan amanah UU terkait syarat bakal calon dari Jalur Independen.

"Kami melihat hal ini sangat rentan terhadap bentuk dukungan ganda dari pemilih dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemilu ,terutama masyarakat kelas menengah kebawah," tutupnya. ***

Sumber: goaceh.co

AMP - Sebanyak enam anggota jajaran Polresta Banda Aceh terkena pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun dari enam yang dipecat itu, hanya satu yang menghadiri upacara pemecatan berupa pelepasan atribut Polri.

Keenam anggota Polri yang dipecat masing-masing Brigadir Fadli, Brigadir Muamar Iqbal, Brigadir Zulkarnen, Brigadir Tawardi, Bripka Suhelfian, dan Bripda Edwar. Proses pemberhentian tersebut dipimpin Wakapolresta Banda Aceh, AKPB Sugeng Hadi Sutrisno, di Mapolresta Banda Aceh.

AKPB Sugeng Hadi menyebutkan sebanyak 13 anggota Polri telah diusulkan untuk dipecat pada tahun ini, namun baru ada enam orang yang disetujui. Menurutnya, keenam anggota Polri yang dipecat umumnya melanggar aturan disiplin berat karena tidak masuk tugas lebih dari 30 hari.

“Jadi yang sudah ada keputusan ini enam orang dan mereka umumnya berpangkat Brigadir dan Bripka, dan rata-rata pelanggarannya tidak masuk dinas lebih dari 30 hari,” ujarnya seperti dikutip dari Waspada Online.

Selain proses pemecatan terhadap enam anggota Polri, upacara juga dilakukan serah terima jabatan Kapolsek Baiturrahman Banda Aceh dari AKP Zulham kepada AKP Ferdi.(waspada.co.id)

Istanbul - Otoritas Turki mulai membebaskan 38 ribu narapidana dari berbagai penjara. Pembebasan ini sebagai bagian dari reformasi hukum demi memberi tempat untuk puluhan ribu tersangka yang ditangkap sejak percobaan kudeta pada 15 Juli lalu.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (18/8/2016), pembebasan ini diatur dalam dua dekrit yang dikeluarkan pada Rabu (17/8) waktu setempat. Otoritas Turki tidak menjelaskan alasan pembebasan puluhan ribu narapidana itu. Namun diketahui sejumlah penjara di Turki mulai melebihi kapasitas, setelah operasi penangkapan besar-besaran yang digelar usai percobaan kudeta.

Dekrit yang dirilis pada Rabu (17/8) itu juga memerintahkan pencopotan 2.360 polisi, lebih dari 100 personel militer dan 196 staf Departemen Teknologi Komunikasi dan Informasi Turki, BTK. Mereka yang dicopot, diyakini memiliki keterkaitan dengan ulama ternama Fethullah Gulen yang dituding mendalangi percobaan kudeta.

Melalui dekrit itu, narapidana dengan sisa masa hukuman 2 tahun atau kurang, berhak mendapat pembebasan bersyarat. Ketentuan itu lebih cepat setahun dari ketentuan biasanya. Pembebasan dengan pengawasan ini tak berlaku bagi narapidana terorisme, pembunuhan, kekerasan maupun kejahatan seks.

"Saya sangat senang bisa bebas dari penjara. Saya tidak menyangka akan hal seperti ini," tutur salah satu narapidana, Turgay Aydin, usai bebas dari penjara Silivri, penjara terbesar di Turki, seperti dikutip kantor berita Anadolu.

"Saya berterima kasih pada Presiden Recep Tayyip Erdogan. Saya sekarang sudah sadar. Setelah ini saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, lebih bersih," imbuhnya.

Dalam wawancara dengan televisi A Haber, Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag menyebut rencana awal melibatkan pembebasan 38 ribu narapidana. Namun setelah terjadi percobaan kudeta, bisa jadi bakal ada sekitar 93 ribu narapidana yang bisa mengikuti program pembebasan lebih awal.

Agar bisa ikut pembebasan lebih awal ini, para narapidana harus sudah menjalani separuh masa hukuman masing-masing. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mengharuskan narapidana menjalani dua pertiga masa hukuman.

Menurut data Kementerian Kehakiman Turki, hingga 16 Agustus, terdapat 213.499 narapidana di penjara-penjara Turki. Jumlah itu sekitar 26 ribu lebih banyak dari kapasitas seharusnya. (detik.com)

Rokan Hulu – Kinerja Kabag Humas Pemkab Rohul  tidak maksimal   dan terus mendapat sorotan dari sejumlah awak media yang bertugas di Rohul Kali ini kinerja dari Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Rohul  yang dinilai tak maksimal.'kata Despandri kabiro Harian Pagi Koran Riau‎

Penilaian ini datang dari kalangan media maupun  Lembaga swadaya masyarakat  menyebut Humas Pemkab Rohul tak sigap dengan program Bupati dan Wakil Bupati Rohul.

Seperti yang diungkapkan, salah satu Kepala Biro harian Koran Riau Despandri dan sejumlah wartawan lainya Bidang Humas Pemkab Rohul  Menurutnya sejak Suparman dan Sukiman menjadi pemimpin daerah, Bagian Humas yang berhubungan langsung ke masyarakat malah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya

“Despandri Mengatakan Setiap ada kegiatan Kegiatan acara akbar kenapa harus kita yang handel berita  Humas tidak pernah ada, dan terkesan tak peduli . Padahal banyak kegiatan Pak Wakil Bupati yang butuh diekspos. Tapi toh kenyataannya suka-suka mereka,” katanya.

Kritikan dan Teguran atas kinerja dari Humas Rohul. sejatinya telah beberapa kali diberitakan di berbagai media Baik media cetak maupun online Namun. Seperti Humas itu terkesan  tak pedul iDan masa bodo aja Despandri menyebut Bagian Humas memiliki rapor merah dan kinerjanya sangat buruk sekali ‎kalau memang tidak mampu menjabat lebih baik mundur aja "ungkapnya dengan nada geram"

Salah satu yang dianggapnya tidak maksimal adalah setiap ada kegiatan Pemda bagian Humas selalu tak siap untuk bertindak. Seharusnya Humas itu terdepan saat ada kegiatan. Tetapi kenapa selalu terkesan tak siap,” katanya.

Anehnya lagi kabag Humas yang satu ini enggan ketika ‎di konfirmasi wartawan sejumlah awak media merasa kesal setiap kali di hubungi via selulernya aktif tapi tidak pernah mau diangkat.

‎Depandri menyayangkan kenapa dalam hal pembagian galery foto juga hanya tiga media saja yang dapat ini kan tidak fair namanya pilih kasih Pungkasnya **ALFIAN**

Banda Aceh  - Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, selaku Kepala Pemerintahan Aceh, menghadiri Apel Kehormatan dan Renungan Suci, di Taman Makam Pahlawan, yang berada di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman,  tepat pukul 00.00 WIB, Rabu (17/8/2016) dini hari.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam   rangka   memperingati   Hari   Ulang   Tahun   atau   HUT   Proklamasi   Kemerdekaan   Republik Indonesia, yang tahun ini telah berusia 71 tahun.

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Luczisman Rudy Polandi, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada   Apel   yang   diikuti   oleh   Angkatan   Darat,   Angkatan   Laut   dan   Angkatan   Udara   serta   Polri.

Sedangkan Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tgk H Muharuddin dan Kapolda Aceh, Irjen Pol Hussein Hamidi, mendampingi tepat dibelakang Pangdam Iskandar Muda. Selain itu, Apel juga dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, unsur Forkorpimda Kota Banda Aceh, anggota Korpri dan sejumlah PNS serta Pelajar SMA dan Pramuka.

Dalam amanatnya, Pangdam menyatakan penghormatan yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdikan diri pada perjuangan demi negara danbangsa.

“Kami bersumpah dan berjanji perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula dan jalan kebaktian yang saudara tempuh adalah jalan kebaktian bagi kami juga. Kami berdo’a, semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa serta mendapat tempat yang sewajarnya,” ujar Pangdam.

Untuk diketahui bersama, Taman Makam Pahlawan Peuniti berisi 395 pusara pahlawan, yang terdiri atas Pusara Angkatan Bersenjata sebanyak 379, Pegawai Sipil 4 pusara, Pejuang Rakyat 7 pusara dan Pahlawan Tak Dikenal sebanyak 5 pusara.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci dilakukan pada tanggal 17 Agustus setiap tahun tepat pukul 00:00 WIB. Kegiatan ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan ikhlas   dan  gugur   di  medan  pertempuran  demi  merebut  kemerdekaan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dari tangan penjajah.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, para generasi penerus bangsa diharapkan dapat meneladani sikap, semangat, dan pengorbanan yang telah dicontohkan oleh para pahlawan.
Suasana Apel Kehormatan dan Renungan Suci tahun ini berlangsung khidmat. Selain karena digelar dalam temaram cahaya dua obor utama, rintik hujan yang mengiringi sejak awal pelaksanaan Apel semakin memberikan kesan khidmat.

Bahkan, saat pembacaan do’a, hujan sempat turun dengan lebat. Namun kesungguhan para peserta Apel Kehormatan dan renungan suci membuat mereka tak bergeming dan tetap berdiri di tempatnya, termasuk Gubernur Aceh, Ketau DPR Aceh dan Kapolda Aceh. (Rill)

Foto: Syamsul/Okezone
Jakarta - Setelah sempat menjadi perbincangan pada tahun lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali berada pada posisi tidak hormat saat bendera pusaka merah putih dikibarkan di Upacara Bendera HUT ke-71 RI di halaman Istana Mereka, Jakarta Pusat.

Pantauan Okezone, sosok yang akrab disapa JK itu berdiri tegap. Pemandangan berbeda dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang hormat saat pasukan pengibar bendera pusaka mengibarkan bendera.

Bahkan, posisi tegap JK dilakukan hingga lagu Indonesia Raya selesai dinyanyikan. Seperti dietahui, saat upacara di Istana tahun lalu, JK juga melakukan sikap serupa dan ramai diperbincangkan publik.

Kala itu, JK memaparkan alasan tidak hormat lantaran sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 15 Ayat 1 tentang Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang isinya adalah, pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara.

Semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat, sambil menghadapkan muka pada bendera negara sampai penaikan atau penurunan bendera negara selesai.

"Saya hormat berdasarkan Undang-Undang (UU) tahun 2009 yang mengatakan, apabila kenaikan bendera harus siap tegak (sikap sempurna) menghadap ke depan. Itu UU pasal 15," ujar JK.(sumber: Okezone.com)

Banda Aceh - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi kepada 2.537 narapidana yang mendekam di seluruh penjara di Provinsi Aceh. Sebanyak 66 di antaranya langsung bisa menghirup udara bebas.

Remisi ini diberikan dalam rangka memperingati 71 tahun kemerdekaan Indonesia, Rabu, 17 Agustus 2016. Kementerian Hukum dan HAM Aceh mengajukan 3.418 narapidana untuk memperoleh remisi. Namun Pusat hanya menyetujuinya 2.537 orang saja.

“66 narapidana dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi antara satu sampai enam bulan,” kata Kepala Kanwil Kemenkum HAM Aceh Gunarso seperti dilansir acehvideo.tv.

Saat ini terdapat 6.192 narapidana yang tersebar di 24 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Aceh. Mereka yang diberikan remisi karena menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman. [acehkita.com]

Tokoh-tokoh penting Aceh yang selalu ringan tangannya membantu perjuangan Indonesia [Image Source]
StatusAceh.net - Ketika membahas tentang Aceh, maka pikiran kita sudah pasti akan tertuju kepada dua hal. Kalau tidak tsunami ya GAM. Aceh sama sekali tidak identik dengan hal-hal besar lain, termasuk peran pentingnya bagi Indonesia. Padahal, faktanya, tanpa Aceh, mungkin Indonesia tidak sama seperti sekarang. Entah masih dalam kungkungan penjajahan atau yang lebih buruk lagi.

Tanpa diketahui banyak orang Indonesia, Aceh di masa lalu terus memberikan banyak sekali sumbangsihnya. Apa yang mereka lakukan benar-benar berpengaruh bagi bangsa. Sehingga sama seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, tanpa Aceh Indonesia mungkin masih terlunta-lunta dalam keterpurukan.

Kita tidak boleh lupa akan sejarah, tidak juga sombong dengan tidak mengakui peran saudara senegara lain yang memang sangat nyata. Jadi, hal-hal besar apa saja yang sudah dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap negara ini?

1.    Aceh Jadi Donatur Indonesia di Masa Perjuangan

Mungkin tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya ketika Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, Aceh selalu dalam kondisi merdeka. Ya, rakyat Aceh berjuang gigih sehingga penjajahan tidak sampai kepada tanah mereka. Alhasil, orang-orang Aceh makmur secara ekonomi karena tidak terjerat sistem kolonial. Sebenarnya mereka bisa memilih untuk tidak peduli. Namun, terlahir di tanah Indonesia, orang-orang Aceh merasa punya kewajiban moral untuk membantu saudara sebangsa.

Akhirnya mengalirlah bantuan-bantuan dana dari orang-orang Aceh kepada Indonesia. Bantuan ini pun dipakai untuk operasional pemerintah Indonesia. Salah satunya untuk membiayai H. Agus Salim agar bisa mengikuti Konferensi Asia di New Delhi. Tanpa bantuan ini, perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan makin susah.

2.    Rakyat Aceh Patungan Lalu Belikan Indonesia Pesawat

Secara teori Indonesia memang kaya, tapi di masa perjuangan mengelola sumber daya alam nyaris jadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Selain terkendala modal, alat dan lain sebagainya, fokusnya saat itu adalah berjuang. Lalu, ke mana Indonesia mencari bantuan yang bisa instan dan langsung? Ya, Aceh.

Aceh seakan menjadi donatur tetapnya Indonesia. Ketika bangsa ini butuh dibantu, mereka siap. Faktanya, mayoritas sumbangan dana yang diberikan oleh Aceh kepada Indonesia berasal dari patungan rakyat. Seperti ketika Indonesia butuh pesawat, orang-orang Aceh mengumpulkan emas-emas mereka lalu mendatangkan sebuah pesawat untuk diberikan kepada bangsa ini. Ada dua pesawat yang berhasil dibeli dari dana patungan tersebut, dan pesawat ini perannya amat vital bagi perjuangan Indonesia.

3.    Aceh Juga Menyumbang Kapal Laut

Alutsista Indonesia di masa perjuangan sangatlah miris. Jangankan produksi, dulu para leluhur hanya memunguti dan juga membeli. Walaupun membeli bukanlah pilihan mudah mengingat ekonomi Indonesia tidak bagus. Lagi-lagi Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia. Kali ini berupa kapal laut dengan kode PPB 58 LB.

Kapal ini pun pengaruhnya sangat besar bagi bangsa. Dulu, ia dikemudikan oleh seorang Laksamana Muda bernama John Lie. Di tangannya, kapal ini berguna banyak, terutama perannya dalam mendistribusikan senjata-senjata. Seandainya Aceh pelit dan berbuah tidak adanya kapal ini, maka perjuangan Indonesia akan berlipat-lipat susahnya.

4.    Peran Penting Radio Rimba Raya


Dulu, media untuk menyebarkan semangat perjuangan sangat terbatas. Lewat tulisan-tulisan juga sama sekali susah lantaran distribusinya pasti diawasi penjajah serta tulisannya akan banyak diplintir. Radio jadi satu-satunya alat orang-orang dulu untuk saling berbagai kabar perjuangan.

Meskipun demikian, tak banyak radio yang berdiri dan kemudian melakukan siaran berharga itu. Hanya beberapa gelintir saja termasuk salah satunya adalah Radio Rimba Raya yang ada di Aceh Tengah. Peran radio ini benar-benar vital. Para penyiarnya selalu tak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Misalnya dengan menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri ketika radio Belanda tak bosan-bosannya mengingatkan dunia jika mereka sudah menghapuskan bangsa ini.

5.    Menyumbang Emas Monas Sebagai Lambang Kedigjayaan Bangsa


Terletak di ibu kota dengan bangunannya yang hebat, monas adalah representasi perjuangan bangsa. Ditambah lagi dengan emas seberat 38 kilogram di bagian teratas monumen yang makin membuat bangsa ini bisa membusungkan dada sebagai negara berdaulat yang tidak bisa diganggu gugat. Tahu kah siapa yang menyumbang emas ini? Ya, ia adalah seorang pria asal Aceh.

Bernama Teuku Markam, pria ini menyumbang 28 kilogram dari 38 kilogram emas di ujung monas. Kalau dikonversi menjadi uang saat ini dengan harga emas per-gram Rp 500 ribu, maka Teuku Markam mengeluarkan sekitar Rp 14 triliun. Benar-benar jumlah yang tidak main-main. Sayangnya, jasa Markam sudah jarang diingat lagi hari ini.

Pantaslah kalau Aceh dilabeli sebagai daerah istimewa. Pasalnya, apa yang dilakukan penduduknya benar-benar besar perannya bagi eksistensi Indonesia. Seandainya dulu ceritanya orang Aceh tak peduli dengan Indonesia, mungkin negara ini akan mengalami perjuangan yang lebih berat lagi. Atas apa yang sudah dilakukan mereka di masa lalu, sepertinya kita harus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.***

Sumber: boombastis.com

StatusAceh.Net - Aceh kemudian berhasil berperan menjadi ”daerah modal” bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan, ketika hampir seluruh wilayah Indonesia kembali dikuasai Belanda. Dengan cara ”barter”, keperluan perlengkapan tentara dan pemerintah RI diselundupkan ke Aceh dari Penang dan Thailand, antara lain senjata, amunisi, obat-obatan dan lain-lainnya Selain itu, Aceh juga membiayai kegiatan duta-duta dan perwakilan RI di luar negeri dan perwakilan di PBB pada masa perang kemerdekaan, di samping membiayai misi perjalanan Menteri Muda Luar Negeri RI, H Agus Salim ke Timur Tengah, dan mengikuti Konferensi Asia di New Delhi, Aceh juga membiayai pemerintah pusat di Yogyakarta ketika dalam keadaan vakum. Bantuan lain dari daerah Serambi Mekkah dalam usaha dapat mempertahankan kemerdekaan kita adalah dua pesawat jenis dakota dari rakyat Aceh kepada pemerintah RI, yakni Seulawah RI-001 dan Dakota RI-002, ditambah dengan sebuah pesawat jenis Avro Anson RI-004 dari pengusaha-pengusaha Aceh yang dibeli di Thailand, dengan pembayaran dalam bentuk emas murni. Pesawat RI-004 ini diserahkan sebagai sumbangan dari CTC (Central Trading Corporation) di Bukit tinggi kepada Angkatan Udara RI. 

Tiga buah pesawat sumbangan dari rakyat dan pengusaha Aceh itu merupakan armada pertama milik RI yang digunakan untuk menembus blokade udara Belanda. Sedangkan kepada Angkatan Laut RI disumbangkan oleh pengusaha-pengusaha Aceh (melalui CTC) sebuah kapal berbobot mati 100 ton yang terkenal dengan nomor registrasi PPB 58 LB di bawah Komando Mayor (Laut) John Lie, untuk menembus blokade laut Belanda. (T.M. Syahrul Azwar; Jasa Tanah Rencong bagi Indonesia).

Radio Rimba Raya di Takengon, Aceh Tengah, yang berkekuatan 350 watt telegrafi dan 300 watt telefoni, memiliki jangkauan pancaran sampai ke luar negeri. Radio yang kadang-kadang menamakan dirinya Suara Indonesia Merdeka itu, menyiarkan berita-berita perjuangan serta membantah isapan jempol Radio Batavia dan Radio Hilversum di Belanda, yang menyatakan Republik Indonesia lumpuh ketika Ibukota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dan pimpinan perjuangan Soekarno-Hatta ditahan dan diasingkan ke Bangka. Ketika hampir seluruh wilayah Indonesia kembali dikuasai Belanda, sejumlah pimpinan dan kesatuan TNI dari Jawa dan daerah lain hijrah ke Aceh. Di sana mereka mempersiapkan gerakan rakyat dalam bentuk perlawanan rakyat semesta, dan untuk mengantisipasi segala kemungkinan, Banda Aceh dipersiapkan bila diperlukan untuk menjadi ”ibu kota darurat” II bagi Republik Indonesia.

Namun dalam perkembangannya Belanda tidak sanggup lagi melanjutkan nafsu perangnya. Belanda terpaksa menerima penyelesaian melalui perundingan Konferensi Meja Bundar, 23 Agustus 1949 di Den Haag. Sebagai rasa memiliki komitmen terhadap tegaknya proklamasi kemerdekaan Indonesia, rakyat Aceh melakukan long march ke front ”Medan Area” ketika kota Medan (Sumatra Timur) jatuh ke tangan Belanda. Pada masa perang kemerdekaan di antara daerah-daerah di Sumatra, Aceh terkenal memiliki barisan pertahanan yang kokoh dan persenjataan yang kuat. Kegigihan dan keberanian yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Aceh mendasari alasan mengapa rakyat Aceh gigih dalam setiap perjuangan mengusir penjajah. 

Sifat dasar masyarakat Aceh ini juga diakui pemerintah Jepang, sehingga Aceh menjadi basis pertahanan tentara terkuat di Sumatra untuk menghadapi kemungkinan serangan Sekutu dari utara. Hal ini membawa dampak, persenjataan tentara Jepang sebagian besar disimpan di Aceh. Dua faktor inilah yang membuat Aceh memiliki barisan pertahanan yang kukuh dan kuat pada masa awal Kemerdekaan RI tahun 1945. Aceh mampu membentuk sebuah Komando Resimen Istimewa Medan Area atau RIMA. Dari hasil rampasan senjata tentara Jepang, pejuang Aceh melakukan long march ke front Medan Area, untuk membantu saudara-saudaranya sebangsa ketika kota Medan kembali dikuasai Belanda/NICA. Pengiriman pasukan ke Medan Area, yang bermarkas besar di kota Binjai, juga didasari adanya radiogram Panglima Komando Tertinggi Sumatra kepada pemimpin-pemimpin Aceh pada masa itu.
Paradoks Kontribusi

Dengan berperan sebagai Daerah Modal, Aceh telah menjadi bidan bagi perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaannya diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Namun, yang sangat mengherankan manakala peranan Aceh yang tidak kecil dalam menegakkan, mempertahankan dan mengamankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam berbagai buku sejarah hampir tidak mendapat tempat yang proporsional dan tidak tercatat secuil pun dalam buku sejarah yang disusun Sekretariat Negara berjudul 30 Tahun Indonesia Merdeka periode 1945-1975. Sesungguhnya dalam sejarah masa lalu, jiwa rakyat di Aceh ada di Indonesia. Jiwa rakyat Aceh mewujudkan komitmen tegaknya negara Republik Indonesia telah dibuktikan pada masa-masa kemerdekaan.

Janji Soekarno yang telah meluluhkan hati seluruh rakyat Aceh pun tak kunjung ditepati. Padahal, Presiden Soekarno, sambil menyeka air mata, berulang-ulang bersumpah. “Wallahi, Billahi, demi Allah, kepada daerah Aceh akan diberikan hak menyusun rumah tangganya sesuai dengan syariat Islam. Wallahi, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya.”

Di lain kesempatan Soekarno memuji rakyat Aceh “…rakyat Aceh adalah pahlawan. Rakyat Aceh adalah contoh perjuangan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat menjadi obor perjuangan rakyat Indonesia…’

Namun, janji dan pujian menjadi kenangan. setelah hampir 64 tahun kertas itu ditanda tangani, keinginan rakyat Aceh masih terganjal berkat kelihaian politik Soekarno.

Hingga sekarang pemberlakuan syariat Islam di Aceh terkesan merupakan “barang lama dengan bungkusan baru”. Artinya, penerapan syariat Islam di Aceh hanya menyangkut masalah-masalah yang tidak krusial. Pencantuman bismillah di awal surat pemerintahan, penanggalan hijriah, dan kantor pemerintahan ditulis dengan bahasa Arab sudah dianggap menerapkan syariat Islam. Juga hukuman cambuk ringan bagi pencuri, penjudi dan pezina, serta merazia wanita tak berjilbab. 

Namun, mengapa hukum Islam dibidang pemerintahan, pidana, perdata, ekonomi, atau keuangan tidak dimasukkan. Apakah rakyat Aceh “tertipu” lagi? Atau rakyat Aceh sendiri yang telah lupa dengan niat dan tujuan awalnya?****

Sumber: wahyuehsan.wordpress.com

Manila, - Seorang WNI berhasil bebas dari sekapan kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Militer Filipina memastikan, WNI tersebut berhasil kabur dengan berenang ke laut setelah Abu Sayyaf mengancam akan memenggal kepalanya.

WNI bernama Muhammad Sofyan tersebut diculik Abu Sayyaf di perairan Filipina sejak 23 Juni lalu beserta enam WNI lainnya dari kapal mereka, TB Charles. Warga Pulau Jolo melihat Sofyan berenang menuju pantai setelah dirinya kabur di kegelapan malam.

"Kami diberitahu bahwa dia berhasil kabur dengan berlari dan berenang ke laut," ujar juru bicara militer Filipina, Mayor Filemon Tan kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (17/8/2016).

Diimbuhkan Tan, Sofyan mengatakan bahwa para militan Abu Sayyaf berencana untuk mengeksekusi dirinya saat pria berumur 28 tahun itu kabur.

"Kami tak punya informasi mengenai para sandera lainnya, namun pasukan di wilayah tersebut diperintahkan untuk menggunakan semua cara guna menemukan dan menyelamatkan para sandera," imbuh Tan.

Terkait bebasnya WNI tersebut, Menlu Retno LP Marsudi langsung mengontak Menlu Filipina pada pukul 13.00 WIB tadi.

"Sejak pagi ini kami sudah mendapatkan informasi mengenai bebasnya 1 orang WNI ABK TB Charles a.n. Muhamad Sofyan yang disandera di Filipina Selatan. Kami langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia & Bantuan Hukum Indonesia (PWNI & BHI) Kemlu Lalu Muhammad Iqbal dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (17/8/2016).

"Pukul 13.00 hari ini Menlu RI sudah berkomunikasi dengan Menlu Filipina dan memperoleh konfirmasi mengenai bebasnya 1 orang sandera tersebut. Saat ini Muhammad Sofyan sudah berada di tangan Kepolisian Sulu," lanjutnya.

Iqbal menambahkan saat ini tim dari KBRI Manila dan KJRI Davao sedang menuju ke Zambonga City untuk menangani proses selanjutnya dari Muhammad Sofyan. "Memastikan juga kondisi dari yang bersangkutan," ucap Iqbal.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menyampaikan tentang laporan adanya satu WNI yang kabur dari sekapan Abu Sayyaf. Namun dikatakannya, informasi tersebut masih harus dipastikan.

"Yang sekarang ini saya belum bisa memastikan ya, saya dengar satu orang bisa melarikan diri, kemudian yang tiga lagi sudah lolos. Tapi ini belum bisa saya pastikan, kami akan kroscek lagi," tuturnya.(Detik.com)

Suasana upacara HUT RI ke 71 di Kecamatan Sawang  
Aceh Utara- Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-71 di Kecamatan Sawang dilaksanakan dengan khidmat.

Upacara yang di fokuskan dilapangan utama bola kaki sawang dihadiri seluruh muspika sawang,para geuchik dan guru sekecamatan sawang.

Acara dimulai pukul 09:30 WIB pagi,diawali dengan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) memasuki lapangan upacara sampai dengan pengibaran bendera merah putih.

Tampak terlihat antusias masyarakat yang datang menyaksikan upacara peringatan HUT 17 Agustus dari berbagai desa.

Dalam upacara peringatan HUT RI ke-71 tahun terlihat Drs. Sufyan Camat Sawang sebagai Inspektur upacara, dalam amanat inspektur upacara menyampaikan begitu penting dan bermaknanya peringatan hari kemerdekaan tahun ini,dimana dengan peringatan HUT RI kali ini menjadi momen pemicu semangat untuk dapat mengisi hari kemerdekaan dengan kegiatan positif.
Khidmat dan meriah  
Beberapa siswi sempat tak sadarkan diri akibat cuaca panas dan teriknya matahari yang membuat beberapa siswi lemas da roboh,beberapa petugas medis dari puskesmas sawang yang memang telah disiapkqn lebih awal lansung memberi pertolongan medis kepada para siswi yang tak sadarkan diri.

Kemeriahan peringatan hari kemerdekaan 17 agustus dikecamatan sawang juga terlihat dengan diadakannya berbagai perlombaan usai upacara,mulai lompat goni sampai tarik tambang,tak ketinggalan perlombaan panjat minang menjadi salahsatu perlombaan yang turut memeriahkan HUT RI.


Reporter: T. Sayed Azhar

Simeulue - Satu pasangan calon perseorangan di Pilkada Kabupaten Simeulue melaporkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat ke Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih). Pelaporan itu menyusul KIP menolak persyaratan pasangan ini karena dianggap belum cukup syarat.

Pasangan tersebut yakni Fahmaulidsyah dan Juli Amin Putra, satu-satunya pasangan calon independen di kabupaten itu yang menyerahkan persyaratan ke KIP di sana. Laporan pasangan ini terhadap KIP disampaikan ke Panwaslih Simeulue, pada 15 Agustus 2016.

"Benar, semalam sekitar pukul 11 malam, kita terima laporan dan pengaduan dari pasangan balon Independen," kata Achyar Yulius Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue kepada Habadaily.com  (17/08/2016).

Dijelaskan laporan pengaudan pasangan Fahmaulidsyah dan Juli Amin Putra itu disebut, kasus sengketa Pilkada dan pihaknya di Panwaslu sedang memferivikasi laporan dan akan memanggil kedua belah pihak.

"Nanti kita ferivaksi dan kita evaluasi laporannya, kemudian kita panggil kedua belah pihak. Untuk proses ini tidak lama supaya proses tahapan Pilkada tidak terganggu," imbuh Achyar.

Pelaporan KIP ke Panwaslu juga disampaikan Fahmaulidsyah, balon bupati dari jalur independen selaku pelapor (pengadu). Kepada Habadaily.com, Rabu  (17/08/2016 ), Fahmaulidsyah mengaku laporan itu karena pengembalian berkas oleh KIP dengan alasan belum cukup syarat.

"Setelah putusan KIP, kami tidak memenuhi syarat, maka sebagai warga negara kami juga melaporkan hal ini ke Panwaslih, semalam," kata Fahmaulidsyah.

Menurutnya, jalur indpenden itu merupakan pilihan rakyat yang tidak menginginkan disetir oleh organisasi apapun, dan pihaknya merupakan pasangan perdana jalur independen untuk balon bupati dan Wabup di Kabupaten Simeulue.

"Kita memilih jalur Independen ini, karena dukungan dari rakyat, yang rela menyeragkan foto copy KTP, karena rakyat tau, bahwa independen tidak mau disetir oleh siapapun dan organisasi apapun," imbuhnya

Sementara itu, Ketua KIP Kabupaten Simeulue Junaidi mengatakan pihaknya mengembalikan berkas pasangan ini karena memang belum memenuhi syarat. "Hasil pleno KIP dan disaksikan balon Independen, tanggal 12 Agustus 2012, pasangan irtu tidak memenuhi syarat," kata Junaidi.

Pasangan tersebut tidak menyerahkan syarat mutlak setelah menyerahkan bukti dukungan awal berupa foto copy KTP. Hingga batsa waktu yang ditentukan, pasangan itu tidak kunjung menyerahkan dan memenuhi syarat lain.

Adapun syarat yang tidak dipenuhi dan tak kunjung diserahkan oleha pasangan itu, yakni Soft copy blanko B1 KWK untuk data dari KTP pendukung serta  Hard copy B1 KWK lembar print KTP pendukung.

"Karena hingga batas waktu yang telah ditentukan penyerahan itu tidak kunjung diserahkan, maka hasil pleno, pasangan independen itu tidak memenuhi syarat dan tidak lolos," imbuh Junaidi.

Padahal pasangan calon bupati dan wabup dari jalur  independen itu telah menyerahkan bukti dukungan dan mendaftar pada tanggal 10 juli 2016, dan telah menyerahkan syarat ribuan foto copy KTP pendukungnya

Untuk persyaratan yang wajib dipenuhi pasangan balon Bupati dan Wabup dari jalur independen di Simeulue harus menyerahkan sebanyak 2.651 fotocopy suara, atau 3 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Simeulue.[habadaily]

Banda Aceh - Pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-71 di Banda Aceh tanpa ada hiburan apapun. Meskipun upacara yang dipimpin oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berjalan khidmat.

Upacara dipusatkan di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Inspektur upacara dipimpin Zaini Abdullah yang tiba di lokasi pada pukul 09.55 WIB. Kemudian disusul Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal dan Ketua DPRA Tgk Muharuddin.

Sebelumnya sudah terlebih dahulu hadir Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI L Rudi Polandi, Kapolda Aceh Irjend Pol M Husein Hamidi serta sejumlah perwira TNI dan polisi, pejabat pemerintah dan ikut hadir mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Pada upacara HUT RI ke-71 kali ini tidak terlihat kehadiran Wali Nanggroe Malik Mahmud, padahal tahun lalu Malik Mahmud hadir. Tak terlihat juga Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam barisan tamu VVIP tribun utama.

Peringatan HUT RI ke 71 di Aceh tahun ini tidak ada hiburan apapun. Selesai upacara, semua membubarkan diri. Padahal ada ribuan warga yang mengikuti upacara.

Tahun lalu, usai upacara ada sejumlah atraksi dan hiburan lainnya, seperti tari kolosal, drama perjuangan, terjun payung dan sejumlah kegiatan lainnya. Namun tahun ini tidak ada kegiatan sama sekali.

"Kami pikir ada hiburan seperti tahun lalu, makanya kami datang ke sini," kata Munawar, seorang warga yang datang ke lokasi upacara.

Sementara itu, Zaini Abdullah usai upacara mengatakan, untuk mengisi kemerdekaan perlu diberantas kemiskinan di Aceh. Sehingga rakyat Aceh semakin sejahtera di masa mendatang.

"Untuk mengisi kemerdekaan, kita harus meningkatkan kesejahteraan, terus kita akan meningkatkan lobi-lobi ke Jakarta," kata Zaini Abdullah usai upacara.

Zaini juga mengingatkan agar perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus berjalan damai, jujur, adil dan berintegritas. Serahkan kedaulatan suara itu diserahkan kepada rakyat.

"Pada Pilkada, kita harus menjaga perdamaian, serahkan hak suara itu kepada rakyat," ungkapnya.

Sedangkan Muharuddin mengatakan, mengisi kemerdekaan ini harus benar-benar diimplementasikan butir-butir MoU Helsinki, kesepakatan damai antara RI dan GAM.

"Memaknai kemerdekaan, maka kita dan pemerintah pusat harus mengimplementasikan seluruh kesepakatan MoU di Helsinki dulu," tukasnya.

Dia berharap, dengan diimplementasikan seluruh butir-butir MoU Helsinki, bisa terus meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Karena sekarang belum semua terimplementasi, semoga dengan semangat kemerdekaan RI, bisa semua terealisasi," tutupnya.(merdeka.com)

tentara Israel (Foto: AFP Photo/Hazem Bader)
Tepi Barat, - Militer Israel kembali melakukan penghancuran 10 rumah warga Palestina di wilayah Tepi Barat.

Menurut sumber-sumber Palestina seperti dilaporkan media Ma'an dan dilansir media Press TV, Rabu (17/8/2016), pasukan Israel meratakan dengan tanah dua rumah warga Palestina di kota Beit Jala, yang berlokasi sekitar 10 kilometer sebelah selatan Yerusalem pada Selasa, 16 Agustus waktu setempat.

Beberapa jam sebelumnya di hari yang sama, buldoser-buldoser Israel dengan dikawal sejumlah besar tentara, bergerak masuk ke kota Sa'ir, sekitar 8 kilometer timur laut Hebron, dan menghancurkan delapan rumah warga Palestina di wilayah tersebut setelah pasukan Israel memaksa para penghuni bangunan keluar.

Insiden ini terjadi hanya sehari setelah pasukan Israel menghancurkan rumah keluarga seorang remaja Palestina, Mohammed Nasser Tarayra (17) atas perbuatannya menusuk mati seorang anak perempuan Israel pada 30 Juni lalu. Tarayra sendiri tewas ditembak tentara Israel usai pembunuhan itu.

Dalam operasi penghancuran rumah pada Senin, 15 Agustus tersebut, sebuah buldoser Israel dengan dikawal lebih dari 30 kendaraan militer Israel, masuk ke kota Bani Na'im, sekitar 8 kilometer sebelah timur kota Hebron dan menghancurkan rumah milik keluarga Tarayrah.

Masih di hari yang sama, terjadi bentrokan antara sekelompok pemuda Palestina dengan tentara-tentara Israel di kamp pengungsi Fawwar, yang berlokasi sekitar enam kilometer barat daya al-Khalil. Pasukan Israel melepaskan lima tembakan dan gas air mata untuk membubarkan massa. Seorang remaja Palestina dilaporkan tewas akibat tembakan dan puluhan orang lainnya luka-luka dalam bentrokan itu.(dtk)

Banda Aceh -- Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Aceh Tahun 2016, di Anjong Mon Mata Komplek Pendapa Gubernur Aceh, Selasa (16/08). Gubernur berpesan agar mereka yang baru dilantik mempersiapkan diri untuk mengibarkan sang saka merah putih pada perayaan puncak kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus esok.

"Persiapkan diri kalian untuk tugas penting besok laksanakan sebaik-baiknya," ujar Gubernur Zaini.

Menjadi pasukan pengibar bendera bukanlah hal mudah. Mereka harus melalui serangkaian seleksi hingga kemudian terpilih sebanyak 70 pasukan dari seluruh Aceh. Gubernur menyebutkan, anggota paskibraka harus menjadi contoh generasi muda Aceh dalam melatih kedisiplinan.

"Kita tidak hanya disiplin dalam baris-berbaris, tapi ada keteladananan yang harus menjadi contoh bagi yang lain," ujar gubernur. "Jalankan sebaik-baiknya sebagai motivasi untuk jadi putra putri terbaik bangsa."

Kepada semua instansi di lingkungan Pemerintah Aceh, gubernur meminta agar meningkatkan pembinaan bagi generasi muda sehingga mereka menjadi generasi kreatif yang berjuang untuk masa depan bangsa.

Kana Dea Phonna, siswa SMA Negeri Unggul Harapan Persada Aceh Barat Daya dan Rizka Yollanda Siswa SMA Negeri 1 Banda Aceh didapuk menjadi pembawa baki Bendera Merah Putih. Hadir dalam pengukuhan itu Wali Kota Banda Aceh, Kapolda Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda, serta Ketua KNPI Aceh. (Rill)

Saiful Bahri Bin Djali alias Pon Yahya
Lhokseumawe - Saiful Bahri Bin Djali alias Pon Yahya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komandan Operasi (dan ops) Komite Peralihan Aceh (KPA) Daerah II (DII) Wilayah Samudera Pasai. Pernyataan tersebut diunggah Pon Yahya melalui akun facebook miliknya, Selasa, (16/8).

Pon Yahya yang dikonfirmasi AJNN membenarkan hal tersebut. Menurutnya, ia memilih berhenti karena ingin istirahat.

"Selama ini saya sudah banyak menjabat di kepengurusan KPA Daerah II. Sekarang saya mengundurkan diri karena ingin istirahat," ujarnya.

Saiful Bahri dengan nama GAM Tanggy Buloh, menambahkan jika pengunduran dirinya atas kesadaran diri sendiri bukan karena motif lain dan apalagi terkait momentum pilkada.

"Langkah ini murni karena kesadaran sendiri tidak ada hubungan dengan yang lain. Saya pilih tanggal 16 karena memiliki sejarah dalam hidup saat perjuangan masa konflik Aceh," ungkapnya.

Meskipun demikian, kata Pon Yahya, dirinya akan tetap mengabdikan diri bagi perjuangan PA/KPA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Saya akan tetap setia pada perjuangan demi cita-cita kesejahteraan masyarakat Aceh. Hanya saja tidak lagi mengemban amanah di kepengurusan KPA. Tanpa jabatan juga bisa berbuat bagi masyarakat," imbuhnya.

Penelusuran AJNN, Pon Yahya merupakan salah seorang pentolan mantan kombatan GAM yang telah memegang jabatan strategis baik saat konflik maupun paska damai Aceh.

Saat masa konflik Aceh, ia merupakan Komandan Pasukan Rimueng Tapa dan Wakil Komandan Kompi A0015 DII Wilayah Samudera Pasai. Paska damai sejumlah jabatan pentingpun diembannya. Pernah dipercaya sebagai Panglima Sagoe Tgk. Sjik Di Buloh, kemudian juga menjabat sebagai Keuangan KPA DII dan terakhir menjabat Dan-Ops KPA DII Wilayah Samudera Pasai sebelum akhirnya mengundurkan diri.***

Sumber: AJNN.Net
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.