2018-02-04

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

,
Lhokseumawe | Satuan Komando Resor Militer (Korem) 011/Lilawangsa mengadakan sosialisasi operasi Gaktip Waspada Wira Rencong dan operasi Yustisi Citra Wira Rencong, materi sosialisasi tersebut disampaikan dari satuan Polisi Militer (PM) IM/1 Lhokseumawe, di Gedung KNPI, Lhokseumawe, Jumat (9/2/2018).

Dalam sambutannya Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono yang dibacakan oleh Kepala Seksi Logistik (Kasilog) Korem 011/Lilawangsa Letkol Kav Ezi Zaini menyampaikan, kegiatan sosialisasi pagi ini, merupakan salah satu upaya penekanan angka pelanggaran terhadap prajurit TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di satuan jajaran Korem 011/Lilawangsa.

Polisi militer Iskandar Muda/1 Lhokseumawe, atas perintah Komando atas akan melakukan operasi Gaktip Waspada Wira Rencong dan operasi Yustisi Citra Wira Rencong Tahun 2018. Dengan tujuan untuk menekan angka pelanggaran dijajaran Korem 011/Lilawangsa seminimal mungkin. Hal ini tentunya melalui proses yang panjang dan berbagai tahapan, maka dari itu akan dijelaskan kepada seluruh anggota sekalian tentang materi Yustisi atau Peradilan.

Perlu kita ketahui bersama, minimnya pengetahuan anggota sekalian tentang hukum dan peradilan yang ada di TNI-AD, dirasa penting bagi Komando untuk memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan harapan kedepan akan memiliki prajurit profesional, proporsional dan sadar hukum, sehingga angka pelanggaran yang menjadi catatan dapat kita minimalisir.

Diakhir sambutan, Danrem berpesan kepada pemateri sosialisasi dari satuan Polisi Militer IM/1 Lhokseumawe, agar dapat menjelaskan Sedetil-detilnya tentang materi yang nantinya disampaikan, sehingga para prajurit sekalian dapat menyerap setiap penjelasan dan mengerti akan tujuan operasi gaktib yang akan diselenggarakan kedepan, serta anggota sekalian mengerti tentang Yustisi/Peradilan di instansi TNI-AD.

Semoga acara pagi ini menjadi petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian, dalam melanjutkan tugas pengabdian terbaik kepada, masyarakat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pungkas Kasilog saat membacakan sambutan Danrem Agus Firman Yusmono.

Acara ditutup dengan penyerahan SIM Dinas TNI yang dilakukan oleh Komandan Detasemen Pilisi Militer Iskandar Muda (Dandenpom IM/1) Lhokseumawe Letkol Cpm Suharto kepada perwakilan diantaranya, Dandenbekang, Kasilog, dan Kasiter Korem 011/LW. Sosialisasi turut dihadiri antara lain, para Kasi dan Pasi Korem 011/LW, para Komandan/Kepala Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan), serta sebanyak 300 (Tiga Ratus) prajurit dan ASN TNI Makorem 011/LW, dan Satdisjan jajaran Korem 011/LW di Lhokseumawe.(Laung)

LHOKSUKON - Dua pria pelaku tindak pidana narkoba diringkus polisi di dua lokasi terpisah di Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. Rabu (7/2/2018). Dua paket sabu seberat 1,20 gram disita sebagai barang bukti.

Awalnya personel dari Satres Narkoba Polres Aceh Utara  meringkus HAF, 48 tahun warga Gampong Tanjong Dama di jalanan Gampong setempat.

"Anggota curiga akan gerak gerik tersangka HAF, lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan satu paket sabu yang disimpan dilipatan kaki celananya." ujar Kapolres Aceh Utara AKBP Ir. Untung Sangaji melalui Kasat Narkoba AKP Idani, SH. Kamis (8/2/2018).

AKP Ildani mengatakan, pihaknya kemudian melakukan pengembangan dan menangkap ASN (41) warga Gampong Ule Matang dirumahnya dan ditemukan lagi satu paket sabu miliknya.

"HAF mengaku membeli sabu dari ASN. Saat ini keduanya telah diamankan di Mapolres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut." pungkasnya.(Rill)

Kepala BNN Komjen Budi Waseso
JAKARTA- Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 nanti.

Namun, muncul usulan agar masa kerjanya diperpanjang karena pria yang akrab disapa Buwas itu dinilai masih perlu memimpin BNN.

Meski begitu, Buwas mengatakan bahwa pengabdiannya sebagai polisi aktif sudah diatur dalam undang-undang, yakni hanya sampai 58 tahun. Hari ini, usianya pun sudah memasuki masa pensiun.

"Saya sudah 58 (tahun), jadi sudah selesai," ujar Buwas saat ditemui di Kantor BNN, Rabu (7/2/2018).

Menurut dia, peluang perpanjangan masa kerja sebagai anggota kepolisian bisa saja dilakukan. Namun, Undang-Undang Kepolisian hanya mengatur hal itu untuk anggota polisi yang memiliki keahlian khusus, misalnya dokter atau ahli forensik.

Sementara itu, Buwas mengatakan bahwa dirinya hanya anggota Polri umum dan tidak masuk dalam kategori yang dimungkinkan masa kerjanya diperpanjang oleh Undang-Undang Kepolisian.

"Saya termasuk polisi umum. Jadi enggak mungkin, kecuali kalau undang-undang diubah," kata Buwas.

Hanya saya, ia tidak setuju kalau Undang-Undang Kepolisian diubah hanya untuk penambahan masa kerja seorang Buwas. Sebab, hal itu akan memiliki implikasi yang besar kepada lembaga Polri.

Menurut Buwas, bila masa pensiun Polisi diperpanjang, maka akan menjadi masalah besar karena masa kerja seluruh anggota Polri akan diperpanjang.

"Sudah ada percepatan regenerasi jadi jangan lagi mundur," ucap dia.

Mantan Kabareskrim itu yakin banyak anggota Polri yang memiliki komitmen dan integritas tinggi sehingga mampu menggantikan dirinya memimpin BNN.

Namun, saat ditanya nama, Buwas tidak mau menjawabnya. Ia menilai dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menyodorkan nama itu ke publik.

Sebelumnya, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengaku sedih karena akan berpisah dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso

Sebab, Buwas akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat dan purna tugas dari lembaga asalnya yakni Kepolisan.

"Komisi III akan minta perpanjangan (masa jabatan Buwas) kepada Presiden," ujar Arteria di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Komisi III menyerahkan keputusan kepada Presiden Joko Widodo. Bila permintaan itu ditolak, maka Komisi III akan meminta Presiden agar pengganti Buwas adalah orang yang kompeten dan berani.(Red/Kompas)

Mobil listrik karya mahasiswa Unsyiah Aceh.  Photo : VIVA/Dani Randi
Banda Aceh - Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh meluncurkan mobil listrik generasi ke lima yang bernama Malem Diwa Urban R 2.0. Mobil listrik ini diyakini lebih hemat energi ketimbang generasi sebelumnya.

Mobil listrik dengan motif Pinto Aceh ini direncanakan mengikuti ajang kompetisi internasional Shell Eco Marathon yang akan berlangsung Maret 2018 mendatang, di Singapura.

Ketua Lab Desain dan Manufaktur Jurusan Teknik Mesin Unsyiah, Muhammad Tadjuddin, mengatakan mobil ini dirakit oleh 17 mahasiswa. Mobil dibuat efesien dengan sasis terbuat dari alumunium tipis dengan berat sekira 10 kilogram. Pengujian telah dilakukan, dan hasilnya mencapai 90 kilometer per Kwh.

Setiap tahunnya, kata dia, FT Unsyiah rutin mengikuti kompetisi mobil listrik hemat energi di tingkat nasional. Bahkan, di tahun 2015, FT Unsyiah berhasil meraih juara tiga Kompetisi Mobil Hemat Energi (KMHE).

“Setiap tahunnya kita terus melakukan perbaikan dan kali ini perbaikannya lebih signifikan, sebab akan mengikuti kompetisi tingkat internasional,” katanya pada wartawan, di Unsyiah, Aceh, Kamis 8 Februari 2018.

Ketika disinggung siapa pesaing terberat di kompetisi itu, Tajuddin mengakui Jepang, Filipina dan Taiwan cukup mereka perhitungkan. “Tapi karya dari dalam negeri juga tidak bisa dianggap remeh,” ujar dia.

Sementara itu, Muhammad Wahyu, tim pembuat mobil listrik Malem Diwa, mengatakan kelebihan mobil listrik generasi ke lima ini berada pada sistem penggerak yang menggunakan transmisi sehingga lebih hemat energi.

Sementara pada body mobil masih menggunakan fiber optik yang dilapisi batik Pinto Aceh. Sehingga kesan kedaerahan masih tetap kental menempel.

Dia mengakui pembuatan mobil listrik masih terkendala pada material yang akan digunakan, terutama material yang harus diimpor dari luar. "Kendala sebenarnya lebih banyak dari materialnya saja yang tidak ada di Aceh, kita harus menunggu pengiriman dari luar. Selain itu aman-aman saja,” katanya.| viva.co.id

Aceh Barat - Gempa bumi berkekuatan 5,3 skala Richter (SR) terjadi di Aceh Barat, Aceh. Gempa ini tak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

"Tidak berpotensi tsunami," demikian keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lewat akun Twitter resminya, Kamis (8/2/2018).

Gempa terjadi pada hari ini pukul 16.52 WIB. Titik lokasi gempa berada di 4,66 lintang utara (LU), 96,27 bujur timur (BT).

Pusat gempa berada di 26 kilometer arah timur laut Kabupaten Aceh Barat pada kedalaman 10 km. Belum ada laporan terkait dampak kerusakan dan soal ada-tidaknya korban gempa. (Dtk)

StatusAceh.net - Hampir dua puluh tahun sejak Reformasi, sebagian besar partai politik Indonesia masih lekat dengan tokoh-tokoh sentral yang menduduki jabatan tertinggi di institusi masing-masing.

Sebagian dari mereka menjabat ketua dewan pembina, sedangkan lainnya menjadi ketua umum partai. Meski berlainan jabatan, salah satu ciri yang dipunyai figur karismatik ini adalah masa kepemimpinan yang lama.

Di Gerindra, ada Prabowo Subianto. Komandan Jenderal Kopassus 1996-1998 itu menjabat ketua Dewan Pembina Gerindra sejak partai itu didirikan pada 2008. Dia juga didapuk sebagai ketua umum sejak 2014. Otomatis, kini Prabowo merangkap dua jabatan tertinggi di Gerindra.

Sementara itu, di partai Demokrat, ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menjadi ketua Dewan Pembina Demokrat periode 2005 hingga 2015. Kemudian, pada 2013, presiden ke-6 Indonesia itu diangkat pula sebagai ketua umum partai yang didirikan pada 2001 itu. Dua tahun kemudian, SBY kembali memegang jabatan ketua umum sekaligus ketua majelis tinggi Demokrat untuk periode 2015-2020.

Marcus Mietzner, dalam Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia (2013), menyebutkan posisi dewan pembina, terutama ketuanya, menjadi pusat kekuasaan Demokrat dan Gerindra. Peneliti politik Indonesia dari Australian National University itu menelaah ketua dewan pembina kedua partai tersebut memiliki otoritas penuh terhadap dewan pimpinan pusat (DPP).

Namun, bukan berarti partai dengan karakteristik sebaliknya—DPP partai memiliki otoritas yang lebih tinggi dari dewan pembina—tidak eksis. PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PPP, dan Golkar (pasca-Reformasi 1998) adalah sederet partai yang, menurut Mietzner, masuk dalam kategori tersebut. PDI dan Nasdem adalah dua partai yang memiliki figur karismatik yang menjabat sebagai ketua umum dalam waktu yang lama.

Sekarang, ketua umum PDIP dipegang Megawati Soekarnoputri. Dia menjabat posisi tertinggi di PDI Perjuangan sejak partai berlambang banteng itu dibentuk pada 1999. Sementara itu, Surya Paloh menjadi ketua umum Nasdem, yang didirikan pada 2011, sejak 2013 hingga saat ini.

Kekuatan dan Kelemahan Figur Sentral
 
Mietzner mencatat pangkal patron yang muncul dalam para figur sentral partai tersebut bervariatif dan biasanya bersumber kekuaasaan non-formal.

"Kekuasaan non-formal itu dapat berasal dari garis keturunan, karisma, popularitas elektoral, akses ke sumber daya pemerintah, atau kekayaan," sebut Mietzner (hlm. 117).

Megawati menggariskan patronnya melalui garis keturunan. Dia adalah putri proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, Sukarno. Sedangkan SBY memiliki modal sebagai pendiri partai serta pengalaman sebagai presiden Indonesia selama dua periode.

Sementara itu, Surya Paloh merupakan pendiri Nasdem. Sebagai pengusaha, dia juga menyokong dana bagi Nasdem. Prabowo juga serupa itu di Gerindra. Keluarganya, melalui adiknya Hashim Djojohadikusumo, merupakan penyokong dana Gerindra.

Keberadaan figur kuat itu, menurut peneliti politik dari Saiful Muljani Research Institute (SMRC) Sirajuddin Abdullah, juga menjadi kekuatan tersendiri bagi partai.

“Kekuatan utamanya adalah partai bisa diurus secara efisien karena semua pengurus dari level pusat dan daerah punya tingkat kebergantungan tinggi terhadap ketua umum yang sangat tinggi. Jadi, semua orang berusaha untuk menunjukkan loyalitas dan mengikuti apa yang diinginkan ketuanya. Kalau ada perbedaan pendapat, cenderung mudah diatasi,” ujar Sirajuddin kepada Tirto, Senin (5/1/2018).

Selain itu, figur kuat tersebut juga menjadi simbol utama yang ditawarkan partai kepada masyarakat. Figur itulah yang menurutnya menjadi komoditas unggulan partai.

Prabowo selalu diusung Gerindra menjadi calon presiden (Pilpres 2014) atau wakil presiden (Pilpres 2009). Begitu pula Megawati. Sebelum muncul figur populer seperti Jokowi, Megawati adalah andalan PDIP untuk diajukan sebagai calon presiden (Pilpres 1999, 2004, 2009).

Sedangkan untuk internal partai, figur kuat itu menjadikan sikap ketua umum bisa dengan mudah dijalankan oleh pimpinan dan anggota partai di parlemen.

“Jadi kalau mau mbalelo atau tidak mengikuti sikap politik ketuanya, itu bisa dengan mudah diganti,” ujar Sirajuddin.

Lembaga Demokrasi Tanpa Demokrasi Internal
 
Hal yang paling ironis dari beberapa partai di Indonesia adalah: ia menjadi lembaga demokrasi yang mekanisme internalnya justru meluputkan demokrasi.

“Untuk Gerindra, terlihat betul bahwa Gerindra hanya menjadi alat politik lingkaran Prabowo. Gerindra juga jadi alat politik Prabowo di parlemen. Begitu juga dengan pengangkatan pengurus daerah yang harus sesuai kehendak Prabowo. Jangan harap ada demokrasi dalam partai tersebut,” ujar Sirajuddin.

Menurut Sirajuddin, partai dengan tipe seperti sarat dengan kelemahan, salah satunya adalah lemahnya demokrasi internal dalam partai.

Hingga saat ini, Gerindra tidak pernah melaksanakan kongres pemilihan ketua umum secara periodik. Pemilihan Prabowo sebagai ketua umum pada 2014 dilakukan guna menanggapi meninggalnya Suhardi, Ketua Umum Gerindra pada saat itu.

Telaah serupa juga disampaikan peneliti politik dari CSIS, Arya Fernandez. Menurut Arya, “Kesulitan untuk melanjutkan suksesi tampak di PDIP, Gerindra, Demokrat, Nasdem. Kecuali tokoh tersebut mau menyerahkan kekuasaannya ke tokoh lain."

Salah satu contoh dalam kasus ini adalah Pramono Anung Wibowo. Dia adalah Sekretaris Jenderal PDI periode 2005-2010 yang menurut Mietzner, “dilihat banyak kader cocok sebagai ketua umum masa depan PDIP.” Namun, akhirnya Megawati mencopot Pramono Anung.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara bertanggal 18 Oktober 2006, Pramono Anung mengungkapkan kepada Mietzner, “Kami tidak bisa hanya selalu berteriak, “Mega, Yes, Yes, Yes!” Itu tidak akan terjadi lagi.

Selain itu, ideologi partai juga berpotensi tidak konsisten atau bahkan tidak ada sama sekali. Arya menyoroti ideologi Gerindra yang bergantung pada "apa kata Prabowo." Menurutnya, ideologi dalam partai tersebut cenderung diabaikan karena partai-partai cenderung pragmatis.

“Nilai ke-Indonesia-an seperti apa yang diperjuangkan Gerindra? Sejauh ini tidak terlihat. Yang terlihat, Gerindra masih menjadi alat perjuangan politik Prabowo,” ujar Arya. Baca Selanjutnya

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, tak henti menentang rencana pembebasan terpidana korupsi, Muhammad Nazaruddin dari penjara Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat.

Bahkan, Fahri menuduh telah terjadi persekongkolan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu, terkait rencana pembebasan tersebut.

Menurut Fahri, berdasarkan informasi yang dari seorang narapidana yang pernah bertemu dengan Nazaruddin di penjara, jika sudah bebas dari kurungan penjara, Nazaruddin akan berusaha berkuasa lagi, seperti ketika ia masih menjabat anggota DPR RI.

Bahkan, Nazaruddin akan membeli partai politik untuk memuluskan hasrat berkuasanya. Fahri mengatakan, Nazaruddin bakal keluar penjara dengan kondisi langsung menjadi orang kaya.

"Begitu keluar penjara Nazar langsung jadi orang kaya. Kepada seorang narapidana dia pernah berkata, “bang, nanti keluar penjara kita beli partai dan berkuasa lagi”. Hebat kan? #MelawanLupa," kata Fahri seperti dikutip VIVA di akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah, Kamis 8 Februari 2018.



Diberitakan sebelumnya, pembebasan bersyarat kepada Nazaruddin terungkap dari keterangan Kepala Lapas Sukamiskin.

"Baru kami usulkan kok, pembebasan bersyaratnya," kata Kepala Lapas Sukamiskin, Dedi Handoko, ketika dikonfirmasi wartawan pada Kamis 1 Februari 2018.

Lapas baru mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat itu kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, usulan itu masih dalam pembahasan dan belum ada jawaban disetujui atau ditolak.

Nazaruddin divonis dalam dua kasus korupsi berbeda. Pertama, 20 April 2012, mantan anggota DPR itu divonis empat tahun sepuluh bulan penjara dan denda Rp200 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Perkaranya ialah suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Mahkamah Agung, kemudian memperberat pidana Nazaruddin menjadi menjadi tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta.

Belum selesai menjalani masa hukuman pada kasus pertama, suami Neneng Sri Wahyuni itu divonis lagi pada 15 Juni 2016, atas kasus gratifikasi dan pencucian uang. Dia divonis enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Dalam kasus itu, Nazar terbukti menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar.

Dari uang tersebut, Nazar salah satunya membeli saham Garuda Indonesia pada 2011, menggunakan anak perusahaan Permai Grup.

Namun, karena Nazar sudah berstatus sebagai justice collaborator, dia kerap mendapat remisi. Terakhir, Nazar mendapat remisi lima bulan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2017.| Viva

Basri saat mengunjungi lapas banda aceh pasca kerusuhan
BANDA ACEH- Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh mengeluhkan sikap pimpinan lapas yang mempersulit untuk beribadah di masjid.

Bukan itu saja,pasca kerusuhan napi yang menghuni lapas tersebut mengaku tidak diperkenankan di bezuk keluarga.

Ironisnya makanan maulud dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW juga dilarang dinikmati oleh para petugas lapas.

Hal ini terungkap dari Basri Koordinator YARA Wilayah Aceh dalam press realesnya,Rabu (7/2/2018) kepada redaksi.

Basri mengungkapkan dukungannya untuk pembenahan namun di sisi lain dirinya sesal kepada pihak lapas yang telah memperlakukan para napi demikian.

“ Kami sangat mendukung pembenahan dan memaklumi saat ini masa transisi kondisi lapas tapi janganlah untuk ke masjid juga dilarang,yang sedih makanan maulud yang dibawa keluarga napi juga tidak boleh masuk,ini saya rasa sudah over acting “,ungkap basri.

Menurutnya dirinya mendapatkan laporan demikian dari keluarga maupun napi penghuni lapas tersebut.

Bahkan basri mengaku telah membuktikannya dengan coba membezuk salahsatu napi dan melihatnya secara lansung.

Saya sudah melihat dan membuktikan,beberapa hari yang lalu ke lapas lambaro,ada seorang ibu yang datang mau bezuk anaknya tidak diperbolehkan terus itu ibu mau titip bu mulud (nasi maulid) untuk anaknya juga dilarang,alhasil ibu itu bawa pulang semua “,ujarnya.

Diakhir realeasnya basri mengharapkan agar pihak lapas banda aceh maupun Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh dapat menjalankan pembenahan yang tetap dalam koridor HAM dan menjunjung tinggi kearifan lokal serta kulture daerah.

“ Sebagai control social kami mengharap agar pimpinan lapas ataupun pimpinan di kanwilkumham aceh dapat memperlakukan napi yang lebih baik yang berdasarkan HAM tentunya dan menjunjung kearifan lokal dan kulture daerah “,pungkasnya.

Kepala Lapas Banda Aceh Endang Lintang yang konfirmasi beberapa kali dalam waktu berbeda oleh redaksi melalui sambungan telepon selulernya tidak bersedia menjawab panggilan.

Meski redaksi telah melayangkan pesan singkat (SMS) maupun pesan WA dengan memperkenalkan diri namun tidak di balas.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh A. Yusfahruddin Bc.IP. SH. MH membenarkan hal tersebut sesuai laporan yang disampaikan oleh kalapas banda aceh kepadanya.

“ Kalapas mengetatkan ini untuk transisi pak,segera dinormalkan kembali baru nanti memulai lagi lapas yang harus manusiawi dan tidak ada diskriminasi serta pungli didalammya “,tulis yusfahruddin dalam pesan WA menjawab konfirmasi redaksi, Minggu (7/2/2018).

Kemudian melanjutkan,jika para napi yang biasanya ke masjid juga telah di perbolehkan masjid sedangkan soal air bersih tersedia dan mencukupi.

“ Kalapas memastikan air cukup dan warga binaan yang memang biasanya ke masjid sudah dikeluarkan ke masjid, kami mohon dukungannya agar lapas banda aceh lebih baik sebagai tempat pembinaan “,papar kakanwil seperti laporan kalapas banda aceh padanya.(Red/Rls)

StatusAceh.Net - Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Provinsi Aceh meminta pemerintah membentuk regulasi hukum untuk melindungi perempuan dan anak dari kejahatan seksual yang tengah marak terjadi.

“Dorongan ini kita lakukan agar pemerintah harus tahu bahwa kejahatan yang terjadi itu memang sangat tinggi. Kita berharap adanya pengawasan serius sehingga dapat meminimalisir kasus yang terjadi pada perempuan dan anak di Aceh,” ujar Sekretaris Eksekutif LBH-APIK, Roslina Rasyim, pada kumparan (kumparan.com), Kamis (8/2).

Dia meminta Pemda menyusun Perda yang mengatur kebijakan hukum mengenai kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

LBH-APIK menilai peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah selama ini, sangat minim implementasi. Seharusnya jika kebijakan itu telah ada, maka harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.

“Kita melihat selama ini tidak seperti yang diharapkan. Sementara kita berbicara sesuai fakta bahwa ada sekian kasus kekerasan yang terjadi setiap tahun, apa upaya pemerintah untuk itu,” paparnya.

Di sisi lain, sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku kejahatan seksual dinilai kurang maksimal. Mungkin ancaman hukuman yang diberikan cukup tinggi, namun dengan berbagai pertimbangan, vonis hakim pada pelaku akhirnya jadi lebih rendah.

“Seperti ancaman hukuman sampai 15 tahun, tetapi karena ada mekanisme sehingga bisa saja ancaman hukuman lebih rendah dari yang ditetapkan,” katanya.

Sebagai lembaga yang fokus pada perempuan dan anak di Aceh Utara, Lhokseumawe dan Bener Meriah, LBH-APIK sudah berupaya memberikan edukasi mengenai kejahatan seksual yang bisa terjadi di lingkungan tempat tinggal agar mereka waspada.
Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah desa di 3 wilayah itu untuk membuat peraturan sendiri sebagai upaya pencegahan kejahatan seksual pada perempuan dan anak.

“Tetapi kita berharap pada pemerintah terkait adanya aturan hukum tegas mengatur soal apa yang dialami oleh anak dan perempuan di Aceh saat ini,” pungkasnya. |
kumparan


LABUHAN BATU- Tim gabungan Unit Intel Kodim 0209/LB dan Tim Intel Korem 022/PT Kodam I/BB, Selasa 6 Februari 2018 sekitar pukul 08:00 Wib, menangkap 4 orang bandar shabu, tiga dari mereka merupakan oknum anggota Polisi Republik Indonesia (Polri), di Dusun Lima Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumut.

Ke empat tersangka masing masing, Syahrial Efendi Nasution,(32) Pekerjaan Polri (Anggota Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu) dengan pangkat/NRP : Brigadir 86120833, agama Islam, warga Dusun Cikampak, Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labusel Propinsi Sumut.

Siswahyudi (33), Pekerjaan Polri ( Anggota Polsek Aek Natas Polres Labuhan Batu ) dengan pangkat/NRP Brigadir 84111271, Agama Islam, warga, Jln. Urung Kompas, Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab.Labuhanbatu, Propinsi Sumut.

Zukfikar Siregar,(32) Pekerjaan Polri ( Anggota Polsek Panai Tengah Polres Labuhan Batu ), dengan pangkat/NRP Brigadir 86030486, Agama Islam, Jln. Sudirman Kel.Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhan Batu, Propinsi Sumut. Ahmad Nur Siregar (34),Pekerjaan Petani, Agama Islam, warga Dusun Dua Desa Sungai Merdeka Kec.Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, Propinsi Sumut.

Berdasarkan laporan intelijen yang berhasil didapat media ini Rabu 7 Februari 2018, penangkapan tersebut juga di saksikan oleh Perangkat Desa Padang Maninjau yang ikut dalam penangkapan sebagai Saksi, diantaranya, Poniran (Kades) (43), Pekerjaan Kepala Desa Padang Maninjau, Agama Islam, warga Dusun 10, Desa Padang Maninjau, Kec. Aek Kuo Kab.Labura, Propinsi Sumut.

"Suhaimi (42), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, warga Dusun Lima Desa Padang Maninjau, Kec. Aek Kuo Kab.Labura, Propinsi Sumut. Dahlan Lubis alias Tomas (62) Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, warga Dusun 6, Desa Padang Maninjau, Kec. Aek Kuo Kab. Labura, Propinsi Sumut, Rita Pipi ( Kadus Dusun 7 ) (48), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Dusun 7, Desa Padang Maninjau, Kec.Aek Kuo Kab.Labura, Propinsi Sumut.

Dari informasi yang berhasil dihimpun media ini, Penangkapan itu terjadi karena pada pukul 04:00 Wib tim intel TNI mendapat informasi dari masyarakat Desa Padang Maninjau, bahwa ada salah satu rumah yang di jadikan sebagai tempat pesta dan Transaksi Narkoba Jenis Shabu-Shabu. Kemudian pada pukul l 05:00 Wib, tim Gabungan intel TNI bergerak ke sasaran.

Setelah tiba di lokasi yang diinformasikan masyarkat tepat pukul 08:00 Wib tim Gabungan, berserta aparat desa berhasil melakukan penangkapan terhadap ke empat tersangka, selanjutnya pada pukul 09:00 Wib Tim Gabungan membawa ke empat tersangka Ke Kantor Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu.

Dari tangan ke empat tersangka intel TNI berhasil menyita barang bukti berupa, 1 Bungkus Paket Shabu Seberat 0,31 Gram, 6 Buah HP berbagai Merk, 2 Gulung Foil, 1 Lembar kertas Foil, 4 Buah botol alat isap, Uang Rp 14.200, 1 Bungkus rokok sempurna, 4 Buah dompet , 1 Buah Gunting, 13 Mancis, 14 Buah pipet, 1 Masker, 1 Lembar bon belanja, 30 Bungkus Plastik bening, 9 Lembar rekap Togel, 1 Buah tempat Memory card, 1 Buah Mobil Inova warna hitam Nopol BK 1531 YU, 1 Buah korek Kuping, Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol.

Kemudian pada pukul 12:00 Wib, ke empat orang tersangka dilakukan pelimpahan ke Polres Labuhanbatu yang di terima langsung diterima oleh  AKP JM. Purba (Kasatres Narkoba Polres Narkoba Polda Sumut).l

Sampai berita ini dilansir redaksi belum mendapatkan keterangan resmi dari Polda Sumut terkait penangkapan dua personil anggota polri yang bertugas dijajaran polda sumatera utara. (Red/Rls)

,
Lhokseumawe - Satuan Korem 011/Lilawangsa mengelar pertemuan melalui acara Komunikasi Sosial (Komsos) bersama dengan Keluarga Besar TNI (KBT) yang ada Diwilayah Lhokseumawe, di Aula Mess Korem setempat, Rabu (7/2/2018).

Dalam sambutannya Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono yang dibacakan oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) 011/Lilawangsa Letkol Inf Shofanudin menyampaikan, acara komunikasi sosial yang diselenggarakan, merupakan bertujuan untuk menjaga hubungan tali silaturrahmi dan kekeluargaan dengan Keluarga Besar TNI (KBT) dan FKPPI yang ada Lhokseumawe khususnya.

Selain itu, TNI aktif bersama KBT merupakan salah satu organisasi yang bertanggung jawab dalam keikut sertaan untuk memperjuangkan dan pengorbanannya demi pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran KBT adalah termasuk sangat berjasa, Begitupula kekompakannya dari dulu hingga kedepan nantinya harus tetap solid dan kokoh.

“Walaupun kondisi bapak dan ibu sekalian dari segi fisik sudah mulai manurun kerena semakin bertambahnya usia. Namun saya yakin semangat dalam pengabdian sebagai seorang patriot sejati tidaklah pernah pudar, perjuangannya dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa,” sebut Kasrem saat membacakan sambutan Danrem Agus Firman Yusmono.

Kasrem menambahkan, dengan adanya acara sarana komunikasi antara TNI Korem 011/Lilawangsa beserta jajarannya bersama Keluarga Besar TNI (KBT), diharapkan dapat mempererat hubungan baik dan mampu mewujudkan komunikasi sosial yang baik pula.Silaturrahmi ini akan terus berjalan dan tidak terhenti sampai disini saja, karena komunikasi itu perlu, pungkas Kasrem.

Diakhir kegiatan, dilaksanakan sesi tanya jawab, acara turut dihadiri antaralain, para Kasi Korem 011/LW, para Komandan/Kepala Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan), serta diikuti sebanyak 150 orang KBT dan FKPPI.(Laung)

Ilustrasi
Banda Aceh - Kelompok Tani "Seulanga" asal Gampong Lubok Batee, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar melakukan studi penanaman pangan hidroponik di Komplek Pekarangan Edukadi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Aceh, Banda Aceh, Selasa 6 Februari 2018.

Di pekarangan tersebut ditanami beberapa jenis sayur, sekaligus menjadi lokasi pemeliharaan ikan lele. Jenis sayur yang ditanam di sana seperti kangkung, sawi, cabai, gambas, labu dan beberapa jenis lainnya.

Kedatangan kelompok tani yang beranggotakan 20 perempuan tersebut disambut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Aceh, Masnun serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin.

Di sana mereka mendapat penjelasan teknik dasar penanaman hidroponik yang disampaikan Kadis Ketahanan Pangan Aceh, Masnun. Menurut Masnun, teknik tanam hidroponik cukup mudah dipraktikkan oelah para petani, termasuk kaum perempuan.

Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin mengatakan, kunjungan ini sengaja difasilitasi agar masyarakat paham cara menanam sayur organik dengan tujuan terciptanya kedaulatan pangan Aceh sebagaimana program Pemerintah Aceh.

Mulyadi menjelaskan, teknik tanaman hidroponik cocok dikembangkan di gampong-gampong untuk dikelola oleh kaum ibu. Selain menghasilkan sayuran yang sehat, juga sangat menguntungkan dari segi ekonomi.

"Hal ini juga bertujuan menjadi alternatif penguatan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di tingkat Gampong," ujar Mulyadi.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Seulanga, Rosnilawati, mengatakan selama ini para perempuan di desanya masih menggunakan pola tanam tradisional yang membutuhkan tenaga dan perawatan yang tidak semudah sistim hidroponik.

Rosnilawati berharap, teknik tanam hidroponik ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi kaum ibu di desanya.

Kedatangan rombongan Kelompok Tani Seulanga ini turut dihadiri Geuchik dan Sekdes Gampong Lubok Batee.(Rill)

Aceh Besar – Sebagai wujud konsistensi Komando Distrik Militer (Kodim) 0101/BS untuk memaksimalkan hasil Serapan Gabah Petani (Sergap) di wilayahnya yakni Kabupaten Aceh Besar dengan mengerahkan seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mendampingi para petani di desa binaannya masing-masing.

Seperti dilakukan oleh Babinsa Desa Desa Teureubeh Koramil 17/Jantho Serda Totok Budiarto mendampingi Kelompok Tani (Poktan) Jroh Buet melaksanakan panen padi, bertempat di Desa Terureubeh, Kota Jantho, Aceh Besar, Rabu (07/02/18).

Terlihat dengan penuh semangat Serda Totok bersama Poktan Jrih Buet sedang memotong padi yang telah siap untuk dipanen.

Menurutnya, kegiatan ini Ia lakukan, untuk memaksimalkan hasil Sergap di wilayahnya dengan terus mendampingi petani, supaya dapat memberikan motivasi dan semangat kepada para petani. Disamping itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Pendampingan ini telah saya lakukan mulai dari proses penyiapan lahan, pembajakan, penyemaian, penanaman, perawatan hingga akhirnya padi bisa dipanen,” tutur Serda Totok.

Lanjutnya, Serda Totok berharap dengan adanya pendampingan ini, dapat memacu semangat baru bagi para petani di wilayah lain, untuk terus mengoptimalkan hasil Sergapnya, sehingga target Sergap di wilayah Kabupaten Aceh Besar Khususnya bisa tercapai.

“Saya harap, Ini bisa jadi suatu semangat baru bagi petani di wilayah lain, untuk terus optimalkan hasil Sergap nya,” imbuh Serda Totok.(Rill)

Banda Aceh - Gubernur Aceh, drh. Irwandi Yusuf, M.Sc, memenuhi undangan BUMN PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) ke Singapura dalam rangka menjalin kerja sama bidang kedirgantaraan, Rabu (07/02/2018).

Kerja sama tersebut bertujuan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan rencana pengadaan pesawat dan pembangunan assembly line pesawat terbang N219 di Aceh.

Hal itu disampaikan staf khusus Gubernur Aceh, Hendri Yuzal, sebagaimana dikutip Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, LC, MH, Rabu (07/02/2018).

Mulyadi menyebutkan, selain kerja sama dalam pendirian fasilitas assembly line pesawat terbang N219 di Aceh, kedua belah pihak juga menjalin kerjasama dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia putera-puteri daerah Aceh dalam rangka menunjang pembangunan bidang industri kedirgantaraan di Aceh.

 “Rencana kerjasama ini sudah lama dirintis dan kita patut bersyukur karena salah satu BUMN besar di Indonesia seperti PT. Dirgantara Indonesia berkeinginan untuk membuka assembly line pesawatnya di Aceh,” ujar Mulyadi Nurdin mengutip dari Hendri Yuzal.

Mulyadi menambahkan, acara penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT. DI disaksikan langsung oleh Menteri BUMN  Rini Soemarno.

Rini Soemarno pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Aceh dalam rangka menjaga Wilayah kemaritiman Republik Indonesia.

“Saya sangat mendukung rencana Pak gubernur Irwandi Yusuf, apalagi membeli pesawat dalam rangka menjaga wilayah laut kita dari illegal fishing dan menghambat masuknya narkoba dari luar negeri melalui perairan” ujar Menteri BUMN.

Tiga menteri Kabinet Kerja ikut hadir dalam acara tersebut, yang bersamaan dengan pembukaan Singapore Airshow 2018 yang juga turut dimeriahkan oleh PT. DI. Mereka adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sementara dari Aceh turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Zulkarnaini.(Rill)

StatusAceh.Net - China menyambut tahun baru imlek, setiap hari jutaan warga China mulai merencanakan mudik ke kampung halaman dan bertemu keluarga layaknya merayakan hari-hari terakhir Ramadhan dan Idul Fitri di Indonesia. Di jalanan sudah terlihat semarak dengan dekorasi serba merah, lampion dan hiasan-hiasan lainnya. Tidak jauh beda dengan Indonesia sebelum Idul firtri, pusat pembelanjaan selalu penuh dan sesak untuk belanja kebutuhan rumah atau lainnya mempersiapkan tahun baru Ilmlek. 

Setiap tahun, China selalu memecahkan rekor mudik terbanyak di dunia dengan 2,98 miliar pemudik dan diperkirakan akan meningkat pada tahun ini laporan dari koran China daily. Perayaan imlek tahun ini jatuh pada hari jumat tanggal 16 Februari namun liburnya sudah mulai awal febuari dan berakhir pada 12 Maret 2018. Bagi rakyat China, Imlek adalah waktu yang sangat tepat untuk pulang ke kampung halaman berkumpul dengan keluarga dan mengingat asal-usul.


Ini adalah libur panjang setiap tahun di China hampir 40 hari di akademik, pemerintahan dan swasta. Di kota Wuhan jalanan mulai kosong, pertokoan sudah tertutup, banyak hal positif dan negatif menghadapi libur panjang ini. Saya mahasiswa perantauan mulai kewalahan mencari makanan selama bulan febuari dan harus membeli banyak persiapan untuk menghadapi imlek sampai bulan  maret nanti. 

Pemerintah China selalu menyiapkan strategi yang sangat baik menghadapi libur tahun baru China dari pos pengamanan terjangkau hingga penambahan transpotasi umum perjalanan darat, udara dan laut. Penambahan ini sangat meningkat di bandingkan tahun lalu, pada tahun 2018 ada 4.395 kereta api akan beroperasi setiap hari selama libur Imlek ini. Pemerintah China mengatur kereta tambahan untuk musim mudik serta menjamin penumpang bisa mudik dan balik kembali ke tempat kerjanya.


Tradisi mudik di China sendiri baru ada pada 1954 tepatnya proyek Kereta Api di China dibangun dan layak di gunakan. Kereta api adalah yang paling diminati para pemudik setaip tahun hingga tahun di mana 1.000 tiket permenit habis terjual melalui  aplikasi online di China dan setiap tahun habis terjual berminggu-minggu sebelumnya memasukin hari Imlek.  Menariknya, karena banyaknya pengguna Kereta Api, penumpang diwajibkan bergantian duduk dengan yang berdiri agar sama-sama bisa istirahat.

Mulia Mardi
Master Wuhan University
Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Kota Wuhan

Melaporkan dari tiongkok kota wuhan

,
Lhokseumawe | Satuan Komando Resor Militer (Korem) 011/Lilawangsa  mengadakan kegiatan pengujian terhadap para prajurit TNI Korem 011/Lilawangsa diantaranya melalui latihan Uji Keterampilan Perorangan (UTP), di Lapangan Jenderal Sudirman Korem, Kota Lhokseumawe, Selasa (6/2/2018).

Dalam latihan tersebut, setiap prajurit nantinya di masing-masing pos akan uji berbagai materi berbeda, diantaranya materi tentang pengetahuan senjata M16A1 dan Pistol FN, Intelijen, Long malap, Ilmu Medan/Navrat, Teknik Dasar Tempur (Niksarpur), Hukum, Kemampuan Teritorial, Komunikasi HT/ Radio, dan pengetahuan Pionir.

Latihan Uji Keterampilan yang di gelar satuan Korem 011/Lilawangsa dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2018 selama 3 (Tiga) hari, dan diikuti para pelaku seluruh prajurit Korem 011/Lilawangsa dari tingkat Tamtama sampai dengan Bintara sesuai tingkatan kecakapan SJM yang dimikikinya, sedangkan Tim masing-masing penguji terdiri dari berbagai Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) jajaran Korem 011/Lilawangsa yang ada di Lhokseumawe.

Seperti dalam keterangan Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono mengatakan, latihan adalah merupakan kesejahteraan bagi setiap prajurit, begitu juga saat ini Korem 011/Lilawangsa mengelar latihan Pengujian Keterampilan Perorangan (UTP) bertujuan untuk mengasah kembali kemampuan maupun kemahiran yang dimiliki agar tetap terjaga dan dikuasai oleh masing-masing prajurit.

“Diharapkan, dengan diadakan kegiatan latihan UTP ini, kemampuan dan kemahiran berbagai pengetahuan ilmu dasat militer maupun materi taktik lainnya yang dimiliki para prajurit khusunya Korem 011/Lilawangsa, tetap terpelihara dan meningkat, begitu juga selama melaksanakan latihan agar tetap semangat dan tetap memperhatikan faktor keamanan” harapnya.

Pada intinya, tambah Danrem. Latihan Uji Keterampilan Perorangan bertujuan untuk pembinaan personel dan pembinaan latihan, sehingga pada aplikasi di medan sebenarnya para prajurit mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan profesional, khususnya dalam mendukung tugas pokok satuan Korem 011/Lilawangsa, pungkasnya.(Laung)


MATARAM- Nasabah kredit macet kerap mengeluhkan ulah debt collector (DC) yang kian bikin resah masyarakat. Menyita kendaraan nasabah kredit macet dengan beragam modus, mulai dengan cara mengancam sampai melakukan penganiayaan.

Baru-baru ini kejadian menimpa salah satu dari sekian banyak kisah nasabah kredit macet Leasing. Salah satunya Bahri, salah satu adik nasabah Smart Finance yang bernama Amrin, yang kendaraan sepeda motornya disita DC Smart Finance di jalanan. Merasa dirugikan ahirnya melaporkan kejadian itu ke Polda NTB dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Awalnya saya lewat di jalan Bung Karno. Tiba-tiba dihadang oleh empat orang (DC,red). Dia suruh saya ikut mereka dengan memaksa. Saya takut dan ikut mereka. Sampai di kantor mereka, saya sadar pasti mereka mau ambil motor saya," tutur Bahri, adek dari Nasabah Smart Finance dengan raut wajah ketakutan, dihadapan awak media di Mataram, Senin (5/2/2018). 

Bahri menambahkan, dalam situasi dipaksa dan ketakutan, akhirnya Bahri mengikuti keinginan empat orang DC untuk ikut ke kantor Leasing yang ditunjukkan DC tersebut. Sesampainya di kantor Leasing, kata dia, diperlakukan tidak menyenangkan, bahkan diancam dan sempat di tampar. 

"Sampai di kantor mereka, saya tidak mau memasukkan motor walaupun dipaksa. Trus saya di suruh masuk di paksa tanda tangan berkas yang saya tidak paham. Saya terus dipaksa dan diancam. Dengan ketakutan saya tanda tangani saja. Takut di pukul, setelah tanda tangan saya keluar di paksa menyerahkan STNK dan kunci motor. Disana saya berani melawan, tapi saya dikelilingi oleh empat orang dan satu orang menampar pipi saya dan saya dibentak-bentak," tambah korban Bahri

Dengan perasaan takut, Bahri menyerahkan kunci motornya, dan pulang dan melapor kepada kakaknya. 

Seperti yang di ketahui, kendaraan merek Honda Scopy DR 3752 CM adalah milik Bahri yanh di beli ces di Dealer. Namun oleh kakaknya Bahri yang bernama Amrin meminjam modal usaha sebesar Rp.9.000.000 di smart finance dengan agunan BPKB motor tersebut.

"Yang meminjam modal dengan agunan BPKB motor itu saya, bukan adek saya", tegas amrin.

Buntut dari penyitaan motor tersebut, nasabah melaporkan ke Polda dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, nasabah tersebut merasa kecewa dan dirugikan. Padahal sebelumnya nasabah tersebut beretikat baik untuk menyetorkan bulanannya sesuai dengan perjanjian namun tidak ada respon dari pihak Smart Finance. 

"Perjanjian awalnya kan saya memilih untuk pihak finance yang datang ke saya untuk mengambil setoran, sampai 14 kali saya menyetor (DC yang biasa mengambil setoran ke nasabah,red), sampai bulan ke 15 waktu jatuh tempo saya telpon DC untuk ambil setoran, dia bilang nanti saya ambil. Namun yang bersangkutan tidak kunjung databng, saya coba datang ke kantor finance tapi ternyata sudah pindah. Sekarang tiba-tiba motor saya diambil di jalan saat di kendarai oleh adik saya," ujar Amrin, nasabah Smart Finance di Mataram, Selasa (6/2/2018). 

Dari pihak ketiga yang menyita motor tidak bertanggung jawab lagi karena motor sudah diserahkan ke pihak finance. Saat dimintai keterangan dari Smart Finance, manager Smart Finance menolak dimintai keterangan dengan alasan wartawan tidak memiliki izin darinya. 

"Saya sudah ke Polres Mataram, namun dibilang tidak ada unsur pidana dengan alasan saya menyerahkan motor di kantor, makanya saya langsung ke Polda NTB tadi malam dan pagi ini ke OJK dengan harapan permasalahan ini bisa di selesaikan," tambah Amrin di kantor OJK. 

Seperti diketahui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. 

Peraturan Menteri mengatur salah satunya melarang Kreditur (Leasing) atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Namun, bukan berarti nasabah terbebas dari beban cicilan. 

Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing memang tidak dapat mengambil kendaraan nasabahnya secara paksa, tetapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus nasabah macet akan disidangkan. Pengadilan kemudian akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. 

Dengan demikian, kendaraan nasabah akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit nasabah macet ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada nasabah. 

Tindakan Leasing melalui Debt Collector, yang mengambil secara paksa kendaraan di jalan, merupakan tindak pidana perampasan. 

Dikutip dari berbagai sumber, bahwa perampasan sendiri diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 

Berdasarkan pasal tersebut, maka untuk dapat dikatakan seseorang dianggap melakukan perampasan, harus memenuhi beberapa unsur yaitu ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum, dengan memaksa seseorang baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu milik orang yang diancam atau milik orang lain, atau untuk memberikan hutang, atau untuk menghapuskan piutang. (Red/Rls)

Sabang - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh,  Safaruddin meminta Presiden Jokowi untuk membuka keterpasungan  pelabuhan dan perdagangan Bebas Kawasan Sabang dari berbagai permasalahan regulasi teknis yang membuat kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas menjadi tidak bebas.

Hal itu disampaikan Ketua YARA Safaruddin dalam rillis yang diterima StatusAceh.Net, Selasa, 6 Februari 2018.

Menurutnya, UU 37/2000 tentang Kawasan Perdagangam Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sudah mengatur secara tegas bahwa Sabang tidak masuk dalam wilayah kepabeanan, bahkan dalam PP 83/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang, pada pasal 3 ayat (1) di sebutkan "kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang bebas tata niaga.

Yang di maksud dengan bebas tata niaga adalah pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang tidak di perlukan perizinan seperti yang berlaku di wilayah Indonesia lainnya,  karena kawasan Sabang adalah terpisah dari Kepabeanan Indonesia,  dan jenis barang bebasnya niaga yang di masukkan dan di keluarkan ke dan dari Kawasan Sabang di tetapkan oleh Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS).

Tetapi yang terjadi saat ini banyak pembatasan pembatasan tertentu yang di lakukan oleh kantor Bea Cukai di Sabang,  bahkan dari inveatigasi kami ke Pelabuhan BPKS,  ada beberapa barang yang masuk ke Sabang,  telah di lengkapi perizinan dari BPKS tetapi di tahan oleh Kantor Bea Cukai di Sabang.

“kami berharap kepada Presiden agar menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk menarik Kantor Bea Cukai dari Kawasan Sabang, karena kawasan sabang bukan wilayah kepabeanan,”harapnya.

Safaruddin menambahkan,  UU 37/2000 telah melimpahkan kewenangan melakukan pengawasan lalu lintas barang,  monitor database dan informasi keluar masuknya barang kepada BPKS.

“Dalam hal tersebut BPKS dapat berkerjasama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk melancarkan pemeriksaan dan kerjasama lainnya,”tambahnya.(SA/TSA)

Banda Aceh - Tujuan utama pembentukan Dharma Wanita Persatuan tidak semata-mata untuk memperkuat silaturrahmi antar istri atau keluarga Aparatur Sipil Negara saja. Lebih dari itu, keberadaan organisasi ini sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas pemerintah dalam membangun daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan Aceh, Darwati A Gani, dalam sambutannya pada acara peresmian Gedung DWP Aceh yang dirangkai dengan Peringtan Maulid Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wassalam, di kawasan Lampineung, Selasa (6/2/2018).

“Ada tiga poin besar yang perlu kita perkuat, yaitu mendorong agar DWP Aceh dapat meningkatkan peran yang lebih konstruktif bagi para anggotanya, memperkuat peran DWP dalam melindungi, memberdayakan dan memajukan perempuan di daerah, serta meningkatkan peran DWP dalam membangunan kesejahteraan keluarga, maupun bidang lain yang bersentuhan dengan perempuan dan keluarga,” ujar Darwati.

Melihat berbagai tugas tersebut, Darwati mengingatkan agar Pengurus DWP Aceh tetap kompak dan terus bekerja keras menjalankan program yang telah ditetapkan. Selain itu, Darwati juga berpesan kemitraan dengan organisasi lain terus diperkuat agar sasaran dari program yang dijalankan memberi hasil yang lebih baik.

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Dekransda Aceh itu menambahkan, demi mendukung kelancaran tugas-tugas tersebut, maka sudah selayaknya DWP Aceh memiliki kantor yang kondusif, lengkap dengan berbagai kebutuhan administrasi dan ruangan yang memadai.

Untuk diketahui bersama, selama ini DWP Aceh tidak memiliki kantor permanen, karena masih berstatus pinjam pakai dari Dinas Bina Marga Aceh dan PKK Aceh. Untuk itu, Darwati berharap para pengurus DWP menjadikan kantor tetap ini sebagai tempat berkumpul, bersilaturrahmi dan menuangkan gagasan dalam menjalankan program yang telah ditetapkan.

“Saya berharap dengan kehadiran kantor baru ini, DWP Aceh lebih fokus menjalankan tiga poin tugas yang saya sebutkan di atas tadi. Apalagi peresmian gedung ini dirangkai pula dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita berharap spirit kebersamaan, kerja keras serta visi pengembangan keluarga bahagia sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, bisa menjadi pengiring semangat kita untuk dapat menghasilkan karya-karya terbaik dari dalam gedung ini,” kata Darwati.

Darwati Kampanye Bahaya Rokok
Dalam kesempatan tersebut, mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu juga berpesan kepada sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang turut berhadir untuk mulai tertib saat merokok dan menghindari rokok serta menyusun kebijakan terkait rokok di kantor masing-masing.

“Beberapa hari lalu saya hadir dalam peringatan Hari Kanker se-Dunia. Kita sangat miris dengan berbagai data yang menyebutkan bahwa angka kejadian kanker di Indonesia dan dunia terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah terpapar asap rokok,” imbuh Darwati.

Oleh karena itu, Darwati berharap kepada kaum pria yang merokok untuk tidak merokok di fasilitas-fasilitas umum dan perkantoran. Darwati menghimbau agar para Kepala SKPA untuk menyediakan satu ruang khusus untuk para perokok di kantor masing-masing.

“Menyediakan ruang khusus untuk para perokok juga menjadi satu hal yang sangat penting karena berbagai penelitian menyebutkan bahwa perokok pasif justru memiliki resiko jauh lebih berbahaya dari pada perokok aktif,” sambung Darwati.

Sementara itu, menyikapi kasus pencabulan anak yang baru-baru ini terungkap di Aceh Selatan, Darwati berharap agar para penceramah Aceh memasukkan materi terkait perlindungan keluarga dan bijak memanfaatkan kemajuan teknologi di tengah laju perkembangannya yang semakin tak terbendung.

“Di tengah kesibukan pekerjaan, beberapa orang tua cenderung abai terhadap fungsinya sebagai perisai dan tameng bagi keluarga. Hal inilah yang menjadi momentum bagi predator anak untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Dan, hal yang membuat kita miris, para pelaku yang ternyata orang-orang terdekat. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” tambah Darwati.

Senada dengan Penasehat DWP Aceh, Ketua DWP Aceh, Hj Syamsiarni, dalam sambutan singkatnya mengajak seluruh anggotanya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya, dalam rangka membantu turut mendukung program Aceh Hebat yang digagas oleh Pemerintah Aceh.

Kegiatan tersebut turut diisi dengan ceramah Maulid yang disampaikan oleh Ustadz Masrul Aidi. Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM, selaku Penasehat DWP Aceh, serta sejumlah Kepala SKPA lainnya terlihat hadir dalam kegiatan tersebut. Di akhir acara, pengurus DWP Aceh juga memberikan santunan kepada 100 anak Yatim dari Panti Asuhan Nirmala. (Rill)

Aceh Timur - Munazir (22) Warga Desa Lam Kuta Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur meninggal dunia setelah dibacok dengan sebilah parang oleh Wahidin (55) warga desa Meunasah Leubok, Kecamatan setempat, Selasa (6/2/2018), sekitar pukul 09.30 WIB. Diduga keduanya mengalami ganguan jiwa.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto melalui Kapolsek Pante Bidari, Ipda Ariyanto mengatakan pelaku sempat mengejar korban dengan sebilah parang hingga membacoknya, insiden itu terjadi di Desa Meunasah Leubok kecamatan setempat.

“Korban dikejar oleh pelaku yang memegang sebilah parang dan membacoknya dibagian belakang kepala korban hingga terjatuh, ketika posisi korban sudah terjatuh pelaku kembali membacok tubuh korban yang mengenai wajah, lengan dan jari,” kata Ipda Ariyanto.

Lanjutnya, setelah melakukan perbuatan tersebut pelaku kembali kerumahnya di Gampong Meunasah Leubok yang tidak jauh dari TKP, tak lama kemudian sejumlah warga meringkus pelaku dengan mengikat kedua tangannya.

Selanjutanya, sejumlah personil Polsek Pante Bidari tiba dilokasi untuk mengamankan pelaku dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Aceh Timur untuk proses lebih lanjut.

"Pelaku bersama barang bukti (parang) sudah kami amankan, dan telah dibawa ke Mapolres Aceh Timur untuk penyelidikan lebih lanjut,” ungkapnya.

Sementara itu korban yang meninggal dunia sudah dibawa pulang kerumah duka, sebelumnya sempat dibawa ke Puskesmas Lhok Nibong untuk dilakukan visum.

“Motif sementara karena faktor dendam, tetapi secara pasti masih kami dalami dengan memeriksa pelaku, hingga sore ini tim identifikasi Polres Aceh Timur masih melakukan identifikasi di TKP,”tegasnya.(SA/TSA)

Ilustrasi
Banda Aceh - Dua anggota polisi di Banda Aceh diciduk saat tengah pesta sabu bareng seorang warga. Penangkapan dilakukan personel Opsnal Unit 2 Satresnarkoba Polresta BNA dan BKO Brimob Polda Aceh.

Informasi dihimpun detikcom, penangkapan dua oknum polisi berinisial AY (36) dan TMI (37) serta seorang warga berinisial KH dilakukan di kawasan Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh pada Senin (6/2/2018) malam sekitar pukul 23.45 WIB. Saat itu, tim gabungan mendapat informasi tentang adanya tiga orang diduga mengkonsumsi sabu di lokasi.

Petugas bergerak dan akhirnya berhasil menangkap ketiga tersangka saat tengah pesta sabu. Tersangka pertama diciduk yaitu KH dan saat digeledah polisi menemukan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening. Barang haram tersebut diperkirakan dengan berat 3,07 gram.

Di lokasi, polisi menemukan dua oknum polisi berinisial AY dan TMI. Saat ini, barang bukti serta tersangka sudah dibawa ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan. Untuk diketahui, Blang Bintang, Aceh Besar masuk ke dalam wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Kapolresta Banda Aceh AKBP Trisno Riyanto membenarkan penangkapan dua oknum polisi yang sedang pesta sabu. "Iya (benar)," kata Kapolresta saat dimintai konfirmasi, Selasa (6/2). | Detik.com

Lhokseumawe -  Bila tuntutan kesejahteraan orang miskin dilingkungan proyek vital tidak dipenuhi sesuai janji yang telah disepakati bersama atau justru diabaikan, maka Lsm Lemperari bersama masyarakat ancam kembali beraksi menghadang dan memblokir jalan masuk kendaraan proyek ke areal PHE Desa Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara. 

Hal itu ditegaskan Ketua DPP Lsm Lemperari T. Muslem. TA kepada Waspada  yang dikonfirmasi diruang Posko Cluster di Desa Nibong Kecamatan Nibong, Senin (5/2) kemarin, terkait nasib tuntutan masyarakat lingkungan PHE yang telah disampaikan via Dandim 0103/Aceh Utara.

Saat itu, pada Kamis (1//2) lalu,  pasca aksi massa menghadang dan menahan sebanyak tujuh unit truck tujuh truk trailer yang mengangkut kebutuhan PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) menuju ke Point A Desa Nibong.

Namun tujuh unit truck trailer tersebut akhirnya dibebaskan setelah dimedisi oleh Kodim 0103/Aceh Utara dengan syarat hars memenuhi tuntutan  hak kesejahteraan warga lingkungan. Antara lain, meminta hak 30 persen dari aktifitas provit untuk masyarakat lingkungan,  memberi kesempatan kerja bagi warga lingkungan dan meminta pencairan dana csr harus transparan. 

Bayangkan saja, dana CSR dari PHE NSB itu nilainya miliaran rupiah. Tapi kenyataan dilapangan, justru  masyarakat disekitar sama sekali tidak merasakan sepersen sebagai pribumi dan ironisnya keutungannya cenderung diambil oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dirinya.

“Bila tuntutan rakyat lingkungan tidak ditepati sesuai janji.  Maka massa akan meluapkan emosi dengan menghadang truk proyek dan memblokir jalan bagi para pendatang. Kami orang pribumi sudah cukup lama terbiar tanpa merasa kesejahteraan dari akrifitas provit di desa kami, “ tegasnya.

Muslem mengaku dirinya juga sakit hati melihat aktifitas para pendatang hanya mengeksplorasi sumber daya alam saja tapi tanpa memperhatikan kewajiban mereka untuk mensejahterakan rakyat disekitar provit. 

Lantaran, fakta miring  lainnya, pendatang tidak hanya menguras sumber  daya alam saja hingga menipis,  tapi sampai pada rongsokan logam yang terbengkalai pun juga ikut dirampas pendatang tanpa memberi peluang kepada warga pribumi. 

Muslem menjelaskan aktifitas yang dilakukannya bersama masyarakat merupakan panggilan hati orang Aceh yang terdhalimi oleh pendatang kini tak ingin berdiam diri dan bangkit  untuk menuntut hak kesejahteraan selaku warga lingkungan provit.  Masyarakat memberi reaksi protes agar pihak PHE tahu bahwa mulai sekarang warga lingkungan tak ingin jadi penonton tapi akan merampas hak kesejahteraan yang bukan milik pendatang. 

Terkait gangguan keamanan bagi pengusaha atau investor yang masuk ke Aceh,  Muslem menegaskan justru kehadiran investor yang sering digaungkan ke serambi mekkah kebanyakan tak jauh beda dengan bentuk penjajahan.  Karena kehadiran mereka hanya ntuk mengruas sumber kekayaan alam dan memperkaya dirinya tanpa mau membayar hak kesejahteraan kepada warga llingkungan sekitar PHE setempat.

“Untuk apa investor ke Aceh,  kalau mereka hanya datang untuk mengeruk kekayaan alam saja. Maka apa hebatnya investor kalau rakyat sekitarnya tidak diberi kesejahteraan yang layak. Berarti itu sama saja dengan penjajah, “ paparnya.

Sementara itu, Humas PT PDSI di Jakarta Budi Kristianto yang dihubungi Waspada via telepon selulernya membenarkan truk muatan barang PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) namun berakhir bebas setelah dimediasi aparat keamanan.

Budi mengaku pihaknya sudah menjalankan prosedur aturan secara normatif dan memenuhi tuntutan masyarakat seperti merekrut pekerja dari warga lokal secara transparan.

“Kami sudah memenuhi tuntutan masyarakat menerima pekerja dari orang local. Mensosialisasikan pembukaan lowongan kerja ke empat kecamatan hingga kami menerima sebanyak 311 lamaran. Sedangkan kami hanya membutuhkan 100 pekerja,”tuturnya.

Budi mengaku dalam kejadian aksi massa menahan truck bukan karena PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) sebagai pemicunya tapi imbas dari keluhan warga kepada PHE terkait tuntutan kesejahteraan yang dirasakan tidak sesuai.

Kepala Humas PHE NSB-NSO Aceh Production Operation Armia Ramli mengatakan selama ini pihaknya merasa sudah memenuhi tuntutan untuk memperhatikan kehidupan masyarakat dilingkungan sekitar PHE.  Sedangkan untuk lowongan kerja merupakan kegiatan PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) dan bukan PHE yang membuka lowongan kerja.

“ Kami sudah menjalankan semua program kesejahteraan masyarakat local. Akan tetapi dalam implementasinya dilapangan tentunya belum bisa memuaskan semua masyarakat. Bila ada yang tidak puas lalu hendak melakukan aksi gangguan, maka PHE akan meminta bantuan aparat keamanan untuk mengatasinya,” tegasnya. (SA/Zhai)

StatusAceh.Net - Rumah warga di RW 6 hingga RW 8, jalan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur mulai terendam banjir. Pada titik mendekat sungai Ciliwung, debit air mencapai ketinggian 1,5 meter.

Sungai mulai meluap sejak Senin (5/2) dini hari. Namun makin mendekati sore hari, mulai memasuki dan menenggelamkan rumah warga. Pantauan merdeka.com, listrik di perumahan warga padam.

"Dari habis Maghrib (air naik), dari jam 05.00 WIB sudah banjir, tapi belum sampai sini, kalau di ujung sudah 1,5 meter," kata anggota Koramil 01 Jatinegara Serma Bahri di lokasi.

Data Kelurahan Kampung Melayu yang diterima merdeka.com, ada total 294 kepala keluarga dengan total 969 jiwa yang terdampak. Dari keseluruhan, sudah ada 74 jiwa yang mengungsi sejak sore.

"14 jiwa di Aula Masjid Ruhul Islam RW 07, 60 jiwa di Aula Masjid Ittihadul Ikhwan RW 08," kata Lurah Kampung Melayu, Setiyawan.

SMPN 26 Kebon Pala juga digunakan sebagai tempat pengungsian. Puluhan orang mengungsi di lokasi ini. Untuk sementara belum ada bantuan yang datang.

"Sekolah kan tadinya kosong sekitar jam pukul 06.00 warga mulai mendatangi SMP 26 untuk mengungsi," ucap Susi salah seorang warga.

"Belum anda bantuan mas," timpal Mita.| Merdeka.com

Banda Aceh- Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima kunjungan Anggota DPD RI dari Komite III, Rafli Kande yang diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin Husin pada hari Senin (05 /02/2018). Dalam pertemuan ini juga turut hadir Sayuti Aulia selaku Ketua Kobar-GB Aceh.

Pada pertemuan yang berlangsung selama satu jam lebih mereka membahas beberapa persoalan laporan yang disampaikan ke Ombudsman oleh masyarakat, khususnya terkait bidang kerja Komite III DPD RI yaitu bidang pendidikan.

"Yang dilaporkan yaitu masalah guru K2 sampai saat ini belum ada kejelasan. Bahka ada sebahagian CPNS K2 yang sudah mendapatkan penetapan NIP namun tdk jelas sampai sekarang status kepegawaian mereka dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena mengajar di sekolah swasta, padahal SK nya dari pejabat pembina kepegawaian daerah," kata Taqwaddin menyampaikan kepada Rafli.

Sementara, selaku anggota Komite III DPD RI, Rafli mengatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya para guru K2 yang telah lama berjuang. "Kemungkinan DPD RI akan duduk bersama dg multi pihak membahas masalah ini khususnya dengan Menpan-RB dan BKN," tegasnya.

Selanjutnya, Ketua Kobar-GB Aceh Sayuti Aulia, juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua yang mempunyai permasalahan sama seperti Aceh akhirnya selesai setelah Gubernurnya datang langsung menjumpai Menpan-RB membahas masalah tersebut, oleh karenanya Sayuti berharap masalah ini dapat segera diselesaikan.

Selain membahas masalah di atas, pertemuan tersebut juga membahas masalah Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) yang belum ada kejelasan untuk dipindahkan ke Aceh.

"Padahal wilayah kerja BBTNGL lebih luas di Aceh, makanya masyarakat berharap supaya kantornya pindah ke Aceh sehingga segala pengurusan administrasi baik oleh masyarakat atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian akan lebih mudah," sambung Taqwaddin.

Tidak hanya itu, mereka juga membahas mengenai BPJS yang sampai saat ini belum memiliki Kantor Regional di Aceh.

Menurutnya, Aceh selama ini masih tunduk ke Sumatera Utara sehingga semua proses menjadi terlambat, seperti proses klaim keuangan, jadi prosesnya harus ke Medan dulu. Oleh sebab itu mereka juga berharap agar BPJS punya Kantor Regional sendiri di Aceh.

"Terkait ketiga masalah tersebut Dr Taqwaddin akan mengagendakan pertemuan dengan Gubernur Aceh, karena bagaimanapun gubernur adalah perpanjangan pusat di daerah. Sehingga, upaya perjuangan dan komitmen Irwandi Yusuf sangat diharapkan agar permasalahan di atas segera diselesaikan oleh Pemerintah Pusat," tutupnya.(Rill)

StatusAceh.net - Buku bacaan diduga berkonten pornografi ditemukan beredar di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Salah satunya seperti buku yang berjudul 'Perempuan Bernama Arjuna 3'.

Dan telah dibagikan kepada pelajar di salah satu sekolah seperti di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sungai Raya, Aceh Timur.

Atas penemuan itu, Kepala Sekolah SMPN 2 Sungai Raya, Syarifah membenarkan bahwa ada penemuan buku yang berbau konten pornografi. Buku itu sudah terdistribusikan di perpustakaan sekolah mereka sejak tiga bulan yang lalu. Namun, tak ada yang mengetahui, termasuk dirinya yang mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya konten yang tak elok dibaca siswa tersebut.

“Sebelumnya petugas perpustakaan juga telah mengambil buku dari siswa agar tidak dibaca lagi. Langkah selanjutnya ini akan kita laporkan kepada Dinas Pendidikan,” kata Syarifah, saat dihubungi, Senin (5/2/2018).

Dalam buku, konten bacaan yang berbau porno itu ditemukan pada beberapa halaman. Diantaranya di halaman 294 hingga 303. Selain isi bacaan, novel itu memperlihatkan sketsa pria dengan lawan jenisnya sedang bercumbu. Sebab itu, Syarifah berharap kejadian seperti itu tidak terulang kembali, dan pengawas peredaran buku pun harus dilakukan dengan ketat.

"Yang sekilas menampakkan peran Arjuna sedang berhubungan layaknya suami istri,” jelas Syarifah, soal isi buku tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPR Kabupaten Aceh Timur, Irwanda sangat menyesalkan atas beredarnya buku berbau pornografi tersebut. Dirinya meminta Dinas Pendidikan Aceh Timur segera menarik edar buku tersebut dari sekolah dan melakukan evaluasi terhadap sekolah.

”Penemuan buku sejenis novel memilik unsur pornografi, benar. Telah kita tindaklanjuti ke sekolah untuk segera ditarik dari peredaran yang telah dibagi kepada siswa,” kata Irwanda.

Penemuan buku itu bermula ketika menerima laporan dari satu orang tua murid, bahwa ada buku bacaan yang beredar namun di dalamnya ada gambar porno. Setelah mendapatkan laporan itu, anggota dewan setempat melakukan penelusuran dan mencari tahu kebenaran informasi tersebut.

Buku itu yang dikarang Remy Sylado, merupakan buku bantuan dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada medio September 2017 lalu. Namun, informasi penemuan buku berbau porno ini mulai tercium Januari lalu.

“Jika dilihat dari rentan waktu, buku itu telah beredar selama tiga bulan. Ini sangat kita sayangkan dan tak tertutup kemungkinan sekolah-sekolah lain di Aceh juga beredar buku serupa,” ujar Irwanda.

Selain itu, DPR setempat akan mengusut tuntas persoalan ini. Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Aceh harus segera menarik seluruh buku yang telah diedar dan segera memanggil pihak ketiga yang memegang pengadaan tersebut.

Sebab, konten vulgar yang terdapat dalam buku tersebut bisa merusak karakter generasi muda. Hal ini terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan dari pemerintah selama ini.

Lalu, pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh enggan merespon konfirmasi wartawan. Beberapa kali dihubungi dan disambangi ke kantornya yang berwewenang bicara tidak menampakkan batang hidung.| Okezone

Banda Aceh - Anggota DPD RI Perwakilan Aceh Rafli Kande secara tegas mengatakan perlunya sebuah aturan hukum berupa qanun untuk memberantas dan membentengi Aceh dari penyakit sosial LGBT.

"Untuk memaksimalkan upaya memberantas dan membentengi generasi Aceh dari perilaku LGBT dibutuhkan sebuah produk hukum, yakni qanun. Apakah itu dengan melakukan revisi qanun jinayat dan memasukkan persoalan penanganan LGBT ini di dalamnya, ataupun dengan membuat qanun baru yang dikhususkan untuk persoalan ini," ungkap Rafli kepada media, Senin (05/02/2018) dini hari.

Menurut anggota komisi III DPD RI ini, UUPA sebagai bentuk kekhususan Aceh dapat dijadikan landasan dalam membuat sebuah qanun terkait persoalan LGBT ini, sehingga perilaku LGBT ini tidak menyebar luas di masyarakat Aceh. Ini merupakan bentuk kekhususan Aceh dalam bidang syari'at silam.

" Melalui qanun ini nantinya diatur hukuman bagi prilaku LGBT, sehingga adanya sanksi yang dapat membuat mereka jera. Selain itu, juga hendaknya diatur upaya  pencegahan hingga pembinaannya. Kenapa tidak mulai dari sosialisasi bahaya LGBT hingga pembuatan panti rehab untuk para korban LGBT dilakukan,"kata Rafli.

Selain itu, Rafli juga mengatakan kita tidak membenci orang nya karena mereka juga ciptaan Allah SWT, namun kita membenci perilakunya yang telah melanggar norma-norma yang telah digariskan di dalam islam.

"Jadi kita juga tetap melakukan upaya kasih dan sayang terhadap mereka yang terjebak dengan selama ini sudah terjebak dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Ketegasan diperlukan, tapi pembinaan terhadap perilaku mereka tetap dilakukan dengan upaya upaya yang mengedepankan kelembutan dan kasi sayang, sembari persoalan qanun tetap dirancang tetap dirancang tetap di buat sedemikian rupa sehingga ada aturan hukum yang harus ditegakkan terhadap perilaku-perilaku mereka," tutup Rafli.(Rill)


BELITUNG- Berikan Pemahaman untuk taat hukum bagi generasi muda, Pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Belitung mengundang Marihot Silitonga, SH, MH Law Office & Partner dalam kegiatan Academy Berbagi PPI Sabtu (3/2). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel ESBE Tanjungpandan ini dihadiri 37 Anggota Purna Bhakti PPI Angkatan 2017 dan Pengurus Kabupaten PPI Belitung. Sebelumnya dilaksanakan kegiatan Rapat Bulanan Pengurus PPI dan Anggota PPI 2017 yang dipimpin oleh Wakil Ketua PPI Belitung Rezky Triosaputra, SH.

Hadir sebagai Narasumber Marihot Tua Silitonga, SH, MH dan Dedy Cornelius Tua Purba, SH membahas UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. 

Marihot menjelaskan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. 

Saat ini anak – anak rawan sebagai Pelaku maupun Korban Kejahatan, sebagai contoh perkembangan Tekhnologi yang pesat menyebabkan anak lupa lingkungan sekitar, dan akhirnya terpengaruh oleh teman baru di Dunia Maya yang banyak berujung pada kerugian bagi masa depan anak tersebut.

Ketua Pelaksana Academy Berbagi PPI 2018 Dedy Firmansyah menyatakan berterimakasih dan menyambut baik teman – teman dari kantor Hukum yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami, mengingat kewajiban anak untuk menjaga dirinya sendiri agar tidak salah dalam bergaul itu masih kurang dipahami mereka.

Ketua Umum PPI Belitung Yovie Agustian Putra, A.Ma.Pust kepada (Media) menjelaskan Kegiatan Academy berbagi ini kami adakan rutin setiap bulan kerjasama dengan ESBE Hotel menghadirkan Narasumber dengan materi berbeda setiap Bulannya. 

" Kami Pengurus PPI Kabupaten Belitung tetap konsisten mengawal langkah Generasi Muda Belitung khususnya mereka Purna Paskibraka melalui kegiatan – kegiatan Positif, saat ini kami terkendala belum adanya Kantor Sekretariat tetap untuk menunjang kegiatan organisasi, kami berharap Pemkab Belitung dapat membantu untuk hal ini”, harap yovie yang sehari – hari bertugas di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.(Red/rls)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.