StatusAceh

GORONTALO –Ternyata bukan para artis saja yang menyukai narkoba namun barang haram ini juga telah merambah dunia partai nasional.

Seperti yang terjadi di propinsi Gorontalo seorang Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Mikson Yapanto, ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional, karena kasus narkoba.

Mikson ditangkap petugas pada Kamis siang, 22 Februari 2018. Dia ditangkap petugas ketika sedang mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpannya di sebuah pohon hias di tepi Jalan Jeruk, Kelurahan Waumialo, Gorontalo.

Penangkapan Mikson sedikit terkendala, sebab yang bersangkutan berusaha melarikan diri hingga akhirnya menabrak becak motor. Dari kantung Mikson ditemukan satu paket sabu-sabu.

Penangkapan Mikson sedikit terkendala, sebab yang bersangkutan berusaha melarikan diri hingga akhirnya menabrak becak motor. Dari kantung Mikson ditemukan satu paket sabu-sabu.

"Sudah dilakukan tes urine, positif mengkonsumsi narkoba," kata Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Gorontalo, Kombes Pol Lesman Katili.

Menurut Lesman, Mikson merupakan seorang residivis narkoba pada tahun 2015.

"Iya target, karena dia residivis. Kami pernah lakukan penangkapan oleh BNN Provinsi, dan yang bersangkutan sudah pernah diperingatkan," kata Lesman.

Saat ini Mikson belum bisa dijebloskan ke tahanan, dia dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sakit di dada akibat tabrakan dengan becak motor. (Red/Viva)

JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke-5 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di empat propinsi di Indonesia yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Dalam sidak yang dilakukan oleh ORI sangat mengejutkan,dimana ditemukan narapidana (napi) harus membayar untuk mendapatkan air bersih dan makanan.

Hal ini disampaikan oleh salahsatu anggota ORI Ninik Rahayu yang mengungkapkan hasil temuan pihaknya akan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan evaluasi. 

"Selama mereka menjadi penghuni lapas, minum membeli, air mandi pun membeli. Jadi kami ingin mengadakan pendalaman lagi. Saya tanya kok bisa airnya membeli? Ternyata karena kotor sekali. Harusnya kan tanggung jawab lapas menyelesaikan permasalahan itu," ungkap Ninik di Jakarta, Kamis (22/2/2018). 

Ninik mengungkapkan, untuk bisa mendapatkan air bersih satu ember saja napi diharuskan membayar Rp20.000. Adapun untuk air minum ukuran satu galon, mereka harus membayar Rp10.000. "Jadi air mandi seember Rp20.000 dan air minum segalon Rp10.000. Per orang segalon bisa tiga hari paling tidak," ujarnya.

Berdasarkan pengakuan dari narapidana, pungli ini dilakukan petugas lapas. Namun saat dimintai konfirmasi mengenai pungli ini, para petugas lapas mengelak dan menuduh napi senior yang melakukannya. "Kalau petugas lapasnya bilang enggak (melakukan pungli), rata-rata tamping (napi senior) yang melakukan. Tamping itu napi yang senior. Nah kalau napi otoritasnya dari mana? Memang berani dia melakukan itu," ujarnya. 

Ninik mengatakan, Ombudsman melakukan sidak pada Januari 2018. Namun pihaknya tidak bisa mengungkapkan lapas yang telah disidak tersebut. "Saya tidak bisa mengatakan sidak itu dilakukan di lapas mana saja karena kan belum dirilis. Karena kan nanti tidak bisa saya katakan di lapas sana ada, namun laporan dan buktinya tidak ada. Jadi harus kita siapkan dulu. Jadi laporan dari sidak tersebut memang sudah ada, namun nanti akan saya launching pada Maret," paparnya. 

Rencananya, kata Ninik, temuan ini akan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada awal Maret mendatang. Dia juga mengungkapkan bahwa ada dugaan maladministrasi di lapas di Sumatera Barat. Warga binaan di sana, lanjutnya, harus mengeluarkan uang untuk makan karena makanan yang diberikan lapas dianggap tidak bergizi dan berasnya berkutu.(Red/Sindo)

BATAM - Kembali Patroli Bea dan Cukai Kanwil Kepulauan Riau (Kepri) kembali mengamankan satu kapal asing berbendera taiwan yang diduga membawa Narkoba jenis sabu, Jumat (23/2/2018) siang.

Dari informasi yang diterima, Kapal tersebut berasal dari negara Myanmar, oleh petugas patroli bea dan cukai lansung diamankan di laut perbatasan antara Singapura dan Indonesia tepatnya di jalan selat Philips dekat dengan pulau nipah.

Saat diamankan, setidaknya ada 27 anak buah kapal (ABK) di atas kapal berbendera taiwan tersebut.

Kapal tersebut bernama Win Long dengan nomor lambung 2998

Dari 27 orang, ada warga Cina, Indonesia, dan Korea Utara.

Sejauh ini, tim Kanwil BC Kepri, Tim Satgas Merah Putih dan Bareskrim Mabes Polri sedang melakukan penggeledahan di atas kapal yang sudah disandarkan di Pelabuhan Kanwil BC Kepri Karimun.

Saat ekspos  di pelabuhan BC Batam Sekupang, Jumat siang, Kapolri Jendral Tito Karnavian sempat memgatakan kalau saat itu anggotanya juga sedang melakukan penangkapan kapal di kawasan Karimun.

Sampai berita ini dilansir petugas bea cukai berkoordinasi dengan mabes polru sedang melakukan penggeledagan muatan yang ada di kapal tersebut.(Red/Tribun)

Tualang Cut - Tradisi pergantian serah terima jabatan Komandan Batalyon (Danyon) Raider Khusus 111/KB dari Letkol Inf Muhamad Iqbal Lubis kepada Mayor Inf Guruh Cahyono dipimpin oleh Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 25/Siwah  Letkol Inf Asep Sukarna, di Mako Raider setempat, Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (23/2/2018) pagi.

Acara serah terima jabatan Danyon Raider Khusus 111/Karma Bhakti turut dihadiri mantan Pangkostrad Letjen (Purn) A.Y Nasution dan Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono. S.I.P, M.Si.

Saat memimpin tradisi upacara serah terima, Danbrigif 25/Siwah  Letkol Inf Asep Sukarna dalam sambutannya mengatakan, sebagai insan yang bertaqwa kita menyadari bahwa jabatan yang kita peroleh adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap amanah adalah ibadah yang harus dilaksanakan dengan konsekeun dan penuh rasa tanggung jawab.

Alih tugas dan alih jabatan yang selalu digelar dan dilaksanakan pada lingkungan TNI-AD termasuk di jajaran Brigif 25/Siwah selain bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan, manegerial dan profesionalisme keprajuritan para perwira, juga untuk memelihara kesinambungan organisasi sehingga selalu mampu memberikan karya terbaik dalam mengemban tugas.

Diakhir sambutannya, Komandan Brigade Infanteri 25/siwah dan pribadi menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letkol Inf Muhammad Iqbal Lubis atas pengabdian terbaik selama menjabat.

Begitu juga kepada Mayor Inf Guruh Tjahyono S.I.P M.I.POL, selamat atas kepercayaan dan kehormatan yang di berikan oleh pimpinan TNI-AD dalam melanjutkan memimpin Batalyon Infanteri Raider Khusus 111/Karma Bhakti, untuk memberi warna dan selalu berinovasi dalam memimpin satuan ini, serta mampu meraih selalu prestasi diantaranya pada even-evan lomba peleton tangkas Angkatan Darat, harapnya.

Upacara serah terima jabatan turut dihadiri tamu kehormatan antara lain Letjen TNI A. H Nasution, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono beserta Ibu, Wakil Bupati Aceh Tamiang T Insyafuddin, Wali Kota Langsa Usman Abdullah, Kapolres Aceh Tamiang AKBP Zulhir Destrian S.Ik MH, Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakarsa, pejabat Dandim jajaran Korem 011/LW, pejabat Danyon jajaran Brigif 25/Siwah serta para tamu undangan yang hadir.

Sementara itu, Letkol Inf Muhamad Iqbal Lubis akan memangku jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0104/Aceh Timur, bertempat di Kota Langsa.

Setelah pelaksanakan serah terima, dihiburi dengan berbagai macam atraksi beladiri Yongmoodo dan doblestik serta hiburan musik oleh para prajurit Raider Khusus 111/Karma Bhakti.(Red/TA)

Lhokseumawe - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lhokseumawe ditangkap  polisi karena diduga telah melakukan pungutan liar (Pungli) di tempat kerjanya. Jumat,(22/02/2018) sekitar pukul 13.00 WIB.

Kapolres Lhokseumawe AKPB Hendri Budiman mengatakan,  oknum PNS dengan inisial S(56) ditangkap oleh Tim Siber Pungli Lhokseumawe dalam aksi operasi tangkap tangan (OTT) sekitar pukul 13.00 Wib

"S ditangkap diduga telah melakukan pungli dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di BPN Kota Lhokseumawe." Katanya, Jum'at .

Tertangkapnya S berawal dari laporan masyarakat terkait pungutan liar di kantor tersebut, sehingga pihaknya melakukan operasi tangkap tangan terhadap S.

Lanjutnya,  S salah satu PNS yang bertugas di bagian kasie kantor BPN Kota Lhokseumawe yang ditangkap saat pelaksanaan pengurusan HGB. Untuk sementara kasus tersebut masih dalam penyelidikan.

"ini masih dalam pemeriksaan karna baru sesaat kita lakukan operasi tangkap tangan terhadap terduga S tersebut."jelasnya

Dalam aksi tangkap tangan tersebut pihaknya mengamankan barang bukti diantaranya,  3 lembar sertifikat, fotocopy akta notaris, uang Rp 20 juta  serta persyaratan lainnya untuk melengkapi melengkapi persayaratan HGB tersebut.

"kita masih melihat unsur mana yang terpenuhi apakah pungutan liar atau pemerasan,  tapi sudah pasti ini pungli."jelas Hendri.[]

Aceh Besar – Sebagaimana diketahui di sebagian wilayah Kodim 0101/BS khususnya Kabupaten Aceh Besar tanaman padi telah memasuki masa pertumbuhan, untuk itu sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Aceh terutama Kabupaten Aceh Besar mengadakan acara syukuran yang biasa dikenal dengan Kenduri Blang “Pade Dara”

Acara Kenduri Blang “Pade Dara” ini merupakan tahap kedua dari tiga tahap kenduri yang dilaksanakan oleh masyarakat, sebelumnya saat persiapan turun sawah masyarakat melakukan kenduri pertama dan menjelang panen padi tiba dilakukan kenduri yang ketiga.

Seperti saat ini masyarakat Desa Jalin, Kota Jantho, Aceh Besar mengadakan Acara Kenduri Blang “Pade Dara”. Semua masyarakat sangat antusias mengikuti acara ini, termasuk juga anggota dari TNI yakni Koramil 17/Jantho yang juga hadir untuk mendukung acara tersebut, Jum’at (22/02/18).

Komandan Koramil 17/Jantho Kapten Inf Juari, S.Sos saat menghadiri Acara Kenduri Blang “Pade Dara” itu mengatakan, bahwa acara ini diadakan dengan penuh keikhlasan oleh masyarakat sebagai wujud syukur masyarakat terhadap rezeki yang dikaruniai oleh Allah S.W.T dengan memanjatkan do’a.

“Do’a dipanjatkan supaya tanaman padi terbebas dari penyakit dan hama, sehingga saat panen padi nanti hasilnya bisa lebih baik dari sebelumnya,” ucap Kapten Inf Juari, S.Sos.

Kemudian, Danramil juga mengatakan, acara ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan yang lebih harmonis antara TNI dengan masyarakat di desa dan antara sesama masyarakat itu sendiri, baik yang masyarakat berprofesi sebagai petani, maupun yang bukan petani.

“Disini kita bisa dapat berkumpul bersama dengan masyarakat, sehingga tali silaturahmi dan kekeluargaan jadi semakin erat,” kata Danramil.

Sebagaimana diketahui, Lanjut Kapten Inf Juari,S.Sos, tanaman padi khususnya di Desa Jalin ini, rata-rata telah berusia sekitar 45 Hari atau sekitar sebulan 15 Hari.

“Diperkirakan tanaman padi akan panen sekitar 106 Hari atau 3 Bulan 5 Hari,” tutur Kapten Inf Juari.(Rill)

LHOKSEUMAWE- Siapa sangka dengan hanya mengeluarkan uang sebnyak 50 ribu seorang Narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Aceh dapat bebas keluar berkeliaran beberapa hari diluar lapas.

Seperti terungkap dalam gelar konfrensi di di Mapolres Lhokseumawe, Kamis (22/2/2018), Napi Lapas KLas IA Lhokseumawe AK (20) terpidana 5 tahun dalam kasus narkoba yang berhasil diamankan personil polres lhokseumawe saat berada diluar lapas secara ilegal atau tidak sah.

Napi AK mengaku untuk dapat keluar dari lapas dirinya mengeluarkan uang sebanyak 50 ribu yang diberikan kepada oknum petugas sipir berinitial Mas yang telah mengeluarkanya.

Menurut napi AK dirinya dikeluarkan tanpa seizin kalapas dan tanpa diberikan surat apapun oleh oknum si[pir yang membantunya bisa keluar serta berkeliaran diluar lapas.

" Saya sudah 3 kali keluar, setiap keluar saya kasih uang ke pak Mas 500 ribu, kadang keluarnya malam pulang wajktu subuh ",beber AK dihadapan awak media yang hadir.

Sementasra itu Kepala Lapas Klas II A Lhokseumawe H. Nawawi melalui samungan telepon selulernya mengatakan diriya sepenuhnya menyerahkan kasus pengeluaran napi diluar prosedur kepada polres lhokseumawe.

" Saya serahkan semua kasus pengeluaran napi diluar prosedur itu pada polisi, jadi jika memang nantinya ada pelangaran petugas silahkan di proses hukum dan itu membuktikan saya komit atas penegakan hukum ", ujar nawawi yang mengaku sedang tidak berada ditempat.(Redaksi)

StatusAceh.Net - Menanggapi adanya narapidana (napi) yang berhasil ditangkap oleh personil Polres Lholseumawe, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwil Kumham) Aceh Ahmad Yusfahruddin meminta agar pihak kepolisian tidak segan-segan melakukan proses hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Kakanwil Kumham Aceh A. Yusfahruddin melalui pesan singkatnya kepada redaksi, Kamis (22/2/2018)

Yusfahruddin meminta agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus pengeluaran napi secara ilegal dan mempidanakan oknum petugas sipir yang melakukan pengeluaran napi tersebut.

“ Semoga polisi dapat mengusut tuntas kasus tersebut,bila terbukti adanya pelanggaran pengeluaran diluar prosedural oleh petugas lapas sebaik agar polisi memproses petugasnya....pidana itu “,tegas orang nomor satu dilingkungan kanwil kumham Aceh.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pada Kamis (22/2/2018) pukul 03:00 WIB sejumlah personil satreskrim polres lhokseumawe berhasil mengamankan satu napi lapas lhokseumawe di sebuah kawasan di kota lhokseumawe tanpa memiliki keluar yang sah.

Setelah dilakukan pemeriksaan,pengakuan napi tersebut dikeluarkan secara ilegal oleh oknum sipir Lapas Klas IIA Lhokseumawe pada pukul 23:00 WIB malam tanpa pengawalan.

Akhirnya hingga saat ini napi beserta sepeda motor yang dikenderai saat dilakukan penangkapan oleh polisi diamankan di Mapolres Lhokseumawe guna pengembangan dan proses lanjutan.(Redaksi)

StatusAceh.Net - Presiden Joko Widodo perkirakan skitar 7 tahun selesai untuk revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum

Presiden Joko Widodo menyadari bahwa revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bukanlah pekerjaan mudah yang dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari, bulan, bahkan 1 atau 2 tahun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, penggiat lingkungan hidup di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 22 Februari 2018.

“Sudah kita hitung bahwa pekerjaan besar ini dari hulu, tengah, sampai hilir akan diselesaikan insyaallah dalam 7 tahun,” ucap Presiden Joko Widodo.

Namun, pemerintah bergerak cepat dan langsung memulai pekerjaan besar tersebut. Presiden pun menjadikan revitalisasi DAS Citarum sebagai momentum yang tepat untuk memperbaiki lingkungan, utamanya sungai-sungai yang ada di seluruh Indonesia.

“Revitalisasi DAS Citarum ini akan kita buat contoh bagi DAS-DAS yang lain. Akan kita fotokopi di DAS Bengawan Solo, sungai Brantas, dan DAS lain,” ungkapnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden juga berharap semakin banyak manfaat lain yang akan diperoleh masyarakat dari hasil revitalisasi DAS Citarum.

“Insyaallah sumber air Citarum ini akan bermanfaat bagi 27 juta penduduk, baik di Jawa Barat maupun DKI Jakarta,” ucap Presiden.

Sebelumnya, Presiden terlebih dahulu meninjau Situ Cisanti yang merupakan hulu sungai Citarum. Di sana, Presiden melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari revitalisasi DAS Citarum yang telah dimulai sejak 1 Februari 2018.

“Tadi saya sudah melihat dimulai tanaman kopi untuk ekonominya kemudian untuk pohon-pohonnya, saya lihat tadi sangat bagus sekali, ada pohon-pohon Puspa, Rasamala, Manglit, Saninten, Damar, dan tanaman-tanaman itu adalah tanaman endemik, tanaman lokal,” ucap Presiden.

Kepada para jurnalis, Presiden juga sempat menyatakan bahwa program revitalisasi DAS Citarum tersebut akan dilaksanakan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu yang telah terlaksana adalah pemberian lahan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) sebesar 980 hektare untuk persemaian.

“Semua kementerian yang ada terlibat. Dan yang paling penting wilayah, Pangdam, Kapolda, semuanya juga ikut bersama-sama mengerjakan secara gotong royong untuk merehabilitasi wilayah DAS Citarum ini,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo dan Kapolda Jabar Irjen Polisi Agung Budi Maryoto.(Rill)

StatusAceh.Net - Jumat, 10 Oktober 1913. Wilhelm Bernhard Johann Antoon Scheepens agak terlambat pulang ke rumah. Waktu itu, istrinya sedang bunting besar. Komandan divisi Marsose merangkap kepala pemerintahan di Sigli ini harus menghadiri meusapat (pengadilan adat). Sebuah putusan tidak menyenangkan harus diambil.

Seorang rakyat jelata memukul putra uleebalang (kaum bangsawan) yang terpandang bernama Titeue. Anak uleebalang telah berlaku tidak senonoh pada istri si jelata. Demi kehormatan istrinya, si jelata berani memukul anak bangsawan.

Dalam pandangan masyarakat feodal, memukul anak bangsawan adalah sebuah kesalahan, betapapun bersalahnya anak itu. Meski sebenarnya si jelata yang jadi korban, ia mesti menerima hukuman sangat berat.

Soal kasus pemukulan ini, seperti ditulis H.C. Zentgraaff dalam buku legendarisnya, Atjeh (1983), “seorang rakyat biasa dianggap sangat bersalah jika ia berani menggunakan tangannya terhadap seorang putra uleebalang” (hlm. 85-87).

Scheepens, selaku perwira Marsose yang terlibat Perang Aceh (termasuk ikut dalam Ekspedisi berdarah Gayo-Alas), bisa dikatakan sebagai musuh orang Aceh yang dianggap jahat. Tapi, sebagai kepala pemerintah yang ditugasi melindungi orang-orang sipil, wajib baginya untuk menegakkan keadilan.

Sebelum pergi, Scheepens berkata pada istrinya yang bunting besar itu, “tikus ini ada ekornya.” Maksudnya, si anak yang kena pukul adalah putra pembesar. Scheepens pun pergi ke meusapat. Pertemuan itu adalah untuk terakhir kali Nyonya Scheepens melihat suaminya dalam kondisi gagah.

Di meusapat itu, sang uleebalang begitu bernafsu menuntut hukuman seberat-beratnya kepada si jelata. Scheepens sempat mengingatkan sang uleebalang bahwa hukuman seperti yang diinginkannya itu sudah ketinggalan zaman.

“Tiga bulan hukum krakal (kurungan) sudah lebih dari cukup,” vonis Scheepens, setelah berkonsultasi dengan Kepala Ajun Jaksa yang pribumi.

Dasar bangsawan gila hormat, uleebalang tidak terima dan bilang: “Itu saya tidak terima.”

“Tetap tiga bulan. Habis perkara,” kata Scheepens yang keukeuh pada putusannya agar perkara yang ia rasa sudah diputus seadil-adilnya tak berlarut-larut.

Si uleebalang mengamuk. Ia mencabut rencongnya dan menghujamkannya ke perut Scheepens. Beberapa orang Aceh yang jadi pesuruh pun angkat klewang. Dengan penuh amarah, mereka pun mencabut klewang masing-masing dan berhasil merobohkan uleebalang.

Scheepens berusaha bersikap tenang. Bahkan berusaha meredakan kemarahan pesuruh-pesuruh tersebut. Scheepens, yang dikenal sebagai komandan tangguh, tahu betul apa yang akan terjadi pada orang yang perutnya kena tusuk rencong begitu dalam: mati.

“Tenang-tenang ia pulang ke rumahnya,” tulis Zentgraaff. Waktu dia sampai rumah, hanya sedikit darah yang terlihat di mata istrinya.

“Tak apa-apa hanya goresan kulit yang tak berarti. Mari kita minum segelas sampanye untuk hasil yang baik,” kata Scheepens untuk menenangkan.

Setelah botol dibuka dan sampanye dituang, istrinya, juga kawan dekatnya, van Galen Last, minum bersama. Istrinya dan Galen tahu luka Scheepens serius. Hingga Scheepens pun dilarikan ke rumah sakit. Ahli bedah terkenal Dokter Dubinsky bahkan didatangkan dari Kutaraja. Dari Sigli, Scheepens dibawa ke Kutaraja dalam keadaan sekarat. Ia akhirnya tewas beberapa hari kemudian.

Disebabkan oleh Dendam Perang Aceh
Scheepens bukan satu-satunya orang Belanda yang mampus disambar rencong Aceh setelah Perang Aceh berlalu. “Kendati perlawanan (besar) bersenjata rakyat tampak bisa dipadamkan oleh Belanda, namun serangan terhadap militer dan pegawai Belanda berlangsung terus,” tulis Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia, Volume 1 (2004: 70).

Inilah yang disebut Belanda sebagai Atjeh Moorden atau Pembunuhan Aceh. Antara 1910 hingga 1920, ada 75 kasus dan setelahnya, dari 1920 hingga 1930 ada 51 kasus. R.A. Kern pernah menyelidiki soal Pembunuhan Aceh ini. Simpulan sederhananya, ini terjadi karena balas dendam pada orang-orang Belanda yang disebut kaphe alias kafir. Pembunuhan ini terkadang dilakukan juga di tempat-tempat

Pada Juli 1933, hampir 20 tahun setelah Scheepens mati, komandan Marsose lain kena tusuk juga. Meski tidak dalam sidang meusapat. “Kapten Ch. E. Schmid, Komandan Divisi V Marsose ditikam oleh seorang Aceh bernama Amat Leupon di Lhok Sukon, Aceh Utara,” tulis Teuku Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912 (1987: 134).

Menurut catatan Rosihan Anwar, Amat tak terlihat sebagai orang yang sangat benci kepada Belanda. Tapi, Amat adalah orang yang tidak akan lupa bagaimana militer Belanda membunuh ayahnya waktu ia berumur 10. Dendam Amat dituntaskan sepuluh tahun setelah pembunuhan itu. Dendam Amat lebih bisa dianggap sesuatu yang dapat dimaklumi, setidaknya oleh para pendendam, ketimbang Tineue yang egois.

Tak hanya Scheepens dan Schmid yang jadi korban dari kalangan Marsose. Kapten Joannes Paris juga terbunuh pada 3 April 1926 di Sape (Bakongan). Begitu juga Letnan Satu W. A. Molenaar yang terbunuh pada 11 Agustus 1926 di Teureubangan (Bakongan) dan Kapten Antonie Joris Haga mendapat giliran pada 19 Desember 1933 di Glé Breuëh (Lhöng).

Buku Gedenkboek van het Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhoorighed (1941:295) menyebut, Scheepens yang kelahiran Ambon, 13 April 1868 itu dinyatakan meninggal dunia pada 17 Oktober 1913, seminggu setelah penusukan. Istrinya pun jadi janda.

Scheepens punya anak bernama Willem Jan Scheepens (lahir di Nijmegen, 13 Mei 1907). Seperti sang ayah, Scheepens junior alias Wim masuk Marsose. Sebelum Perang Dunia II, anak itu sudah jadi letnan satu dan pernah melintasi Gunung Leuser dari Bakongan ke Blang Kejeren.

Dalam pasukan komando Belanda Korps Speciale Troepen, Kapten Wim Scheepens pernah jadi komandannya. Kemudian ia digantikan sahabatnya, Kapten Westerling, yang pernah memimpin pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). 

Baca di SUMBER

Napi lapas lhokseumawe AZ saat diamankan polres lhokseumawe

LHOKSEUMAWE- Aparat kepolisian resort kota lhokseumawe (Polres Lhokseumawe) berhasil menangkap basah salahsatu narapidana yang kerap keluar masuk lapas lhokseumawe, Kamis (22/2/2018) pukul 02:00 WIB dini hari.

Az (22) warga Desa Cot Plieng Kec. Syamtalira Bayu, Aceh Utara merupakan terpidana 5 tahun dalam kasus narkotika jenis sabu diamankan oleh personil reskrim polres lhokseumawe saat berada di Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Budi Nasuha Waruwu mengatakan jika napi Az Katami diduga dikeluarkan diluar prosedural oleh oknum petugas sipir lapas lhokseumawe.

“ Setelah kita menerima laporan dari masyarakat adanya napi berkeliaran diluar diluar prosedur oleh sipir lansung kita lakukan penangkapan agar hal seperti ini tidak terulang kembali “,ungkap budi nasuha.

Kemudian melanjutkan, setelah pihaknya melakukan introgasi kepada napi tersebut,terungkap jika napi AZ dikeluarkan oleh oknum sipir bernama Masri.

Pengeluaran napi AZ dilakukan pada hari yamg sama pukul 23:00 WIB tanpa melalui mekanisme ataupun prosedur yang berlaku.

“ Setelah dilakukan interogasi, napi tersebut mengakui bahwa ianya keluar dari Lapas Klas IIA Lhokseumawe pada pukul 23.00 WIB tanpa melalui prosedur yang sah dengan bantuan sipir, kemudian napi tersebut pergi ke Desa Cot Plieng Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara sehingga terlihat oleh masyarakat setempat “,beber kasat reskrim.

Untuk proses lanjutan napi AZ bersama sejumlah barang bukti lansung diamankan ke mapolres lhokseumawe.(Redaksi)

Jakarta - Kepolisian menyatakan sudah mengantongi identitas aktor-aktor penyebar kabar bohong, alias hoax tentang kekerasan terhadap ustaz, ulama, dan tokoh agama lainnya.

Menurut Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto, berdasarkan penyelidikan, semua isu tentang penyerangan ustaz dan ulama dipastikan bohong dan memang sengaja digoreng dan disebar para aktor hoaks.

Ari mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan, penyebaran hoaks itu memang terstruktur dan sistematis dengan tujuan membuat kegaduhan dan kekacauan.

"Misalnya saja, dari media sosial. Diketahui ada puluhan ribu artikel pembahasan yang membahas dan berkorelasi dengan permasalahan penyerangan ustaz, ulama, dan tokoh agama. Kemudian, para aktor itu mengaitkannya dengan isu kebangkitan PKI, serta lainnya. Tujuannya jelas, membuat kegaduhan dan kekacauan dengan hoaks," kata Ari menambahkan.

Dari data yang berhasil dikumpulkan Bareskrim Mabes Polri, diketahui kabar hoaks itu tersebar di berbagai jejaring media sosial. Mulai dari bentuk artikel di platform Facebook, Google+, media massa, juga video di Youtube.

"Adapun akun-akun yang membahas hal tersebut dimotori oleh beberapa akun yang sudah dikantongi oleh Polri. Jadi, siap-siap saja, jika masih terus menyebarkan hoaks seperti itu," ucap Ari.| Viva

StatusAceh.Net - Beberapa hari terakhir, konflik antara Israel dan Iran di Suriah semakin meruncing. Israel menuding Iran akan menempatkan tentaranya secara permanen di Suriah setelah ISIS dikalahkan. Lalu ada insiden Jet tempur Israel ditembak jatuh saat akan menghancurkan persenjataan Iran ditembak jatuh oleh senjata anti-pesawat Suriah.

Israel pun marah atas tindakan Iran menerbangkan pesawat pengintai tanpa awak ke wilayah udara mereka. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mengancam Iran.

"Israel tidak akan membiarkan rezim itu mencekik kami dengan teror. Kami akan bertindak jika diperlukan, tidak hanya pada sekutu Iran tapi terhadap Iran sendiri," kata Netanyahu seperti dikutip Reuters, (19/2) lalu.

Ancaman Iran dibalas dengan ejekan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyebut jatuhnya pesawat F-16 meruntuhkan mitos Israel tak terkalahkan.

Kedua negara itu tegang. Kekuatan militer Israel jelas tak bisa diremehkan. Namun Iran juga dikenal sebagai Singa Persia. Setelah Irak hancur didera konflik, merekalah salah satu kekuatan terbesar di Teluk Parsi.

Situs globalfirepower mencatat Iran ada di posisi 21 dunia, sementara Israel di posisi 15. Iran unggul dalam jumlah personel militer aktif. Saat ini angkatan bersenjata Iran diperkirakan berjumlah 534.000 orang ditambah 400.000 komponen cadangan. Totalnya 934.000 orang.

Sementara Israel memiliki 168.250 personel militer aktif ditambah 550.000 personel cadangan. Totalnya mencapai 718.250 orang.

Kekuatan Darat

Israel jauh lebih unggul untuk kendaraan tempur lapis baja. Mereka paling tidak memiliki 2.620 tank yang kebanyakan merupakan Tank Merkava buatan dalam negeri. Tank ini sudah terbukti battle proven dalam setiap pertempuran.

Sementara Iran hanya memiliki 1.616 buah tank. Kebanyakan merupakan tank kelas berat yang dimodifikasi industri dalam negeri Iran seperti T-72Z Safir-74. Ada juga tank era Uni Soviet seperti T-54/55, T-62 dan T-72.

Israel juga memiliki tak kurang dari 10.000 kendaraan lapis baja. Sementara Iran hanya memiliki 1.315 saja.

Iran unggul di jumlah artileri. Mereka memiliki 2.000 meriam medan sementara Israel hanya 300.

Kekuatan Laut

Iran yang mengklaim sebagai penjaga Teluk Persia ini lumayan bergigi di laut. Mereka memiliki 33 kapal selam.

Tiga kapal selam kelas kilo merupakan buatan Rusia. Mereka juga sudah mampu membuat kapal selam di dalam negeri. Ada beberapa tipe antara lain Ghadir dengan bobot 120 ton dan Yugo dengan bobot 90 ton.

Iran juga punya 3 kapal korvet, 230 kapal patroli dan 10 kapal penyapu ranjau.

Sementara Israel memiliki 6 kapal selam, 32 kapal patroli dan 3 kapal korvet.

Kekuatan Udara

Israel tercatat memiliki 242 buah jet tempur dan 243 jumlah jet serang darat.

Israel mengandalkan F-15, F-15 E Strike Eagle dan F-16 C/D/I. Yang terbaru, mereka telah memiliki sembilan F-35 Lighting dan tengah memesan 50 buah lainnya ke sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

Sementara Iran memiliki 137 pesawat tempur dan jet serang darat dengan jumlah hampir sama. Mereka mengandalkan MiG-29 Fulcrum dan Dasault Mirage F-1. Angkatan Udara Iran juga memodernisasi F-14 Tomcat yang mereka beli tahun 1974 dari Amerika Serikat.

Tahun 2016 lalu, Iran mampu meluncurkan pesawat tempur HESA Saeqeh yang diproduksi dalam negeri. Media Iran melaporkan ada 30 unit pesawat bersayap belakang ganda ini yang siap tempur.

Di atas kertas, kekuatan udara Israel jauh melebihi Iran. Angkatan Udara Israel juga tercatat tak pernah kalah dalam pertempuran udara sejak tahun 1967. Mereka merontokkan pesawat tempur koalisi negara Arab tanpa perlawanan berarti.

Maka bisa dipahami kegembiraan Iran saat militer Suriah yang didukungnya berhasil menjatuhkan F-16 Israel. Mereka menepis mitos tentara udara Israel yang tak terkalahkan.

Faktor lain

Baik Iran dan Israel dicurigai mengembangkan nuklir dalam sistem persenjataan mereka. Perang terbuka Iran dan Israel akan sangat berpotensi berkembang menjadi perang nuklir.

Perang terbuka antara Iran dan Israel juga akan menyeret sekutu mereka ke kancah peperangan. AS dan sebagian besar negara NATO jelas akan mendukung Israel. Arab Saudi pun berkepentingan menekan pengaruh Iran di Timur Tengah.

Sementara Iran akan mendapatkan dukungan dari Rusia. Turki juga kemungkinan besar bergabung. Hubungan Turki dengan AS makin renggang setelah militer Turki berupaya menggagalkan pembentukan pasukan perbatasan di Suriah yang didukung AS. Pasukan itu nantinya akan didominasi oleh milisi Kurdi. Secara politik Turki merasa Suku Kurdi merupakan ancaman karena ingin memisahkan diri.| Merdeka.com

Aceh Besar – Puluhan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil jajaran Kodim 0101/BS mengikuti pelatihan penilaian kualitas Gabah/Beras, bertempat di Gudang Bulog Divre Bulog Aceh Desa Siron Blang, Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (21/02/18).

Kegiatan pelatihan tersebut diadakan oleh pihak Divre Bulog provinsi Aceh dan bertindak sebagai pemberi materi yaitu Kasi Pengadaan Divre Bulog Aceh Mahyudi.

Saat dikonfirmasi, Komandan Kodim 0101/BS Kolonel Inf Iwan Rosandriyanto, S.IP mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan agar personel TNI khususnya Babinsa Kodim 0101/BS dapat melakukan penilaian terhadap kualitas Gabah/Beras dari petani yang akan dikirim ke Gudang Bulog, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dengan adanya pelatihan ini, dapat menambah kemampuan para Babinsa, sehingga Gabah/Beras yang dikirim ke Gudang Bulog kualitasnya jadi lebih baik,” tutur Kolonel Inf Iwan.

Dikatakan, pelatihan ini juga untuk mendukung kerjasama antara Perum Bulog dan TNI khususnya Kodim 0101/BS, agar penyerapan Gabah/Beras dari petani di wilayah menjadi lebih meningkat, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terwujud.

“Kita optimis angka serap Gabah/Beras di wilayah Kodim 0101/BS dapat meningkat,” ujar Dandim.(Rill)

Banda Aceh - Puluhan korban dan keluarga korban tahanan dan narapidana politik, berdemonstrasi di Kantor Gubernur Aceh, Rabu 21/02/2018. Mereka meminta Pemerintah Aceh memberikan hak para tapol-napol, paskadamai Helsinki 2005 lalu.

Abdul Karim, Staff Ahli Gubernur Aceh, yang menerima para demonstran, menyebutkan permintaan para narapidana dan tahanan politik tersebut akan disampaikan pada pimpinan di Pemerintah Aceh.

"Bapak gubernur sedang tidak di tempat. Apa yang menjadi tuntutan bapak-bapak semua akan saya sampaikan dan menjadi catatan prioritas kami," kata Abdul Karim. 

Di antara butir MoU Helsinki yang mengatur persoalan Tapol/Napol adalah: pemerintah akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak.

Kemudahan ekonomi tersebut berupa pemberian Dana Reintegrasi dan alokasi dana sebagai bagian dari rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Disebutkan juga bahwa pemerintah akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Artinya, semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. Di antara cara mendapatkan hak tersebut adalah dengan  menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik di Aceh.

Sebelumnya, para mantan tahanan politik tersebut juga menuntut hal serupa di kantor Badan Reintegrasi Aceh. Muhammad, salah satu pimpinan rombongan, menjelaskan pihak BRA menjelaskan bahwa lembaga yang didirikan untuk mewadahi para mantan kombatan dan korban konflik tersebut, hanya punya anggaran terbatas. Di mana, seluruh alokasi dana sebesar Rp.15 miliar di BRA tidak mencukupi jika dialokasikan secara keseluruhan bagi para tahanan politik tersebut.

"Kami menuntut hak kami sesuai dengan apa yang telah diatur dalam MoU Helsinki," ujar Muhammad. (Riil)

Aceh Besar – Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Lambaro Neujid Koramil 10/Peukan Bada Kopda Efendi Sastro Ali bersama rombongan dari Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian (Dirjen Kementan) melaksanakan peninjauan ke lahan sawah yang kekeringan, bertempat di Desa Lambaro Neujid, Peukan Bada, Aceh Besar, Rabu (21/02/18).

Babinsa Lambaro Neujid Kopda Efendi Sastro Ali mengatakan, bahwa peninjauan ini dilakukan karena melihat cuaca panas yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar, sehingga berdampak terjadinya kekeringan di beberapa lahan sawah terutama di wilayah Kecamatan Peukan Bada khususnya Desa Lambaro Neujid.

“Selain meninjau lahan kering, rombongan juga meninjau tempat penampungan suplai aliran air hujan atau bisa di sebut embung yang berlokasi di Desa Lambadeuk, Peukan Bada, Aceh Besar,” tutur Kopda Efendi.

Kemudian, berdasarkan dari hasil peninjauan itu, terdapat 37 hektar lahan kering dari 47 hektar luas lahan sawah di Desa Lambaro Neujid. Oleh karena itu, dari dinas terkait akan merencanakan penyaluran air embung dari Desa Lambadeuk menuju Desa Lambaro Neujid dengan menggunakan pipa.

“Selanjutnya dilokasi sawah juga akan dibuat sumur bor yang masing-masing pengerjaan itu menggunakan Dana Desa yang telah diprogramkan” ucap Kopda Efendi.

Peninjauan ini dihadiri oleh Kasubdit padi dan rawa Tri Martini Patria, Kasi pangan Provinsi Aceh Zul Fadli beserta staf, Mentri Tani Eva Handayani dan PPL Desa Lambaro Neujid Ardian.(Rill)

Aceh Besar – Guna mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan persawahan, akibat cuaca panas yang terjadi di wilayah Kodim 0101/BS khususnya Kabupaten Aceh Besar, untuk itu Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Lambunot Tanoh Koramil 08/Kuta Baro Serda Harka membantu mendorong mesin pompa Air ke desa binaannya.

Mesin pompa air ini merupakan pinjaman dari Koramil kepada petani untuk mengairi lahan sawah yang mulai kekeringan, bertempat di Desa Lambunot Tanoh, Kuta Baro, Aceh Besar, Rabu (21/02/18).

Babinsa Desa Lambunot Tanoh Serda Harka mengatakan, bahwa saat ini para petani mulai kesulitan mendapatkan air untuk mengairi lahan sawahnya. Jika hal ini terus dibiarkan kedepan akan berdampak pada berkurangnya hasil panen padi di desa.

“Supaya lahan sawah tidak alami kekeringan, maka Kami pinjamkan mesin pompa air ini, untuk bantu petani mengairi lahan sawahnya,” kata Serda Harka.

Serda Harka menambahkan, pihaknya akan terus berupaya untuk membantu atasi kesulitan petani, agar saat panen padi nanti mendapat hasil yang optimal.

“Kami akan terus dukung petani di desa, supaya mereka bisa lebih semangat dan termotivasi, sehingga hasil panen padi bisa optimal,” ucap Serda Harka. (Rill)

StatusAceh.Net - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyelenggarakan Rapat Percepatan Hutan Adat Mukim di Kabupaten Aceh Jaya. Bertempat di Aula Setdakab Aceh Jaya, pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk. Yusri Sofyan tersebut dihadiri 21 orang yang terdiri dari unsur Sekda, Asisten I Setdakab Aceh Jaya, Kabag Hukum Setdakab Aceh Jaya, Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Jaya, Kepala Bappeda Aceh Jaya, para camat sekabupaten Aceh Jaya, Ketua MAA Kabupaten Aceh Jaya, Ketua Serikat Mukim Aceh Jaya, JKMA Aceh, dan JKMA Aceh Jaya.

Tgk. Yusri menyatakan “Rapat ini merupakan Rapat Koordinasi Awal untuk mempercepat penetapan hutan adat di Kabupaten Aceh Jaya, juga merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tanggal 23-24 Januari 2018 di Jakarta.”

“Pada Rapat di Jakarta yang lalu Kabupaten Aceh Jaya telah mengusulkan dua hutan adat mukim yaitu di Mukim Panga Pasi, Kecamatan Panga dengan luas hutan adat 15.921 hektare  dan Mukim Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee dengan luas 53.325 hektare. Dua mukim tersebut merupakan bagian dari 13 Usulan Hutan Adat Provinsi Aceh yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh kepada Menteri LHK dengan total luas 145.250,24 hektare.”

Di penghujung rapat, Tgk Yusri menyatakan “Pemkab Aceh Jaya menginginkan agar dua mukim tersebut di atas menjadi prioritas utama di tahun 2018 ini untuk ditetapkan menjadi hutan adat. Sembari menyiapkan hutan adat mukim Kabupaten Aceh Jaya lainnya. Minimal selama lima tahun ke depan setiap kecamatan di Aceh Jaya memiliki satu hutan adat mukim.”

Sekda Aceh Jaya, H. Mustafa, S.Pd. M.A.P. menginstruksikan “setelah dibentuknya Tim Task Force ini untuk rapat-rapat teknis selanjutnya dalam menyiapkan kelengkapan untuk penetapan hutan adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya akan dikoordinasikan oleh Bappeda Aceh Jaya sebagai sekretariat dari Tim Task Force Percepatan Hutan Adat Kabupaten Aceh Jaya.”

Kemudian Mustafa juga berpesan “dengan adanya penetapan hutan adat mukim tidak akan mengubah fungsi kawasan hutan sesuai dengan tata ruang, tujuan penetapan hutan adat mukim adalah untuk memberikan ruang dan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat di Kabupaten Aceh Jaya.

Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh, Zulfikar Arma yang hadir dalam rapat tersebut “memberikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Jaya karena telah melangkah lebih maju dengan berperan aktif dalam mempercepat proses penetapan hutan adat di Aceh Jaya.

Selain itu juga dengan dibentuknya Tim Task Force Percepatan Hutan Adat di Kabupaten Aceh Jaya ini diharapkan konsolidasi dan koordinasi antar instansi terkait akan berjalan lebih cepat dan tepat. Kemudian kami berharap agar daerah lain bisa mengikuti langkah cepat Kabupaten Aceh Jaya dalam proses percepatan penetapan hutan adat mukim di Aceh.”(Rill)

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM., menyampaikan Pemerintah Aceh sangat mendukung upaya penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu dibuktikan dengan hadirnya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil yang menjabarkan tugas-tugas PPNS sedikit berbeda dengan PPNS di daerah lain. 

“Peningkatan wawasan dan kemampuan wajib dilakukan agar PPNS Aceh dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh Qanun dapat berjalan dengan baik pula,” ujar Dermawan dalam pembukaan Pembinaan Peningkatan Kemampuan Penyidik Polri Selaku Pengemban Fungsi Korwas PPNS dan Peningkatan Kemampuan Pemyidikan oleh PPNS tahun 2018 di Hotel Hermes Palace, Rabu (21/02/2018).

Keberadaan PPNS, kata Dermawan, sangat penting apalagi semakin banyak Perda yang memuat tentang aturan pidana. Untuk itu, Keberadaan PPNS juga harus dioptimalkan agar fungsi-fungsi penyidikan terhadap berbagai kasus administrasi Pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Dermawan mengatakan, ada banyak ruang lingkup yang menjadi wilayah penyidikan PPNS. Misalnya PPNS di bidang kehutanan, PPNS yang menangani bidang perhubungan dan sebagainya.

Dermawan meminta agar PPNS bisa terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya.

Dermawan menjelaskan, perbedaan tugas-tugas PPNS Aceh dan daerah lain adalah pada status otonomi khusus Aceh, yang memungkinkan adanya penanganan kasus pidana untuk pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam.

“Lembaga Satpol PP di Aceh memiliki sebutan berbeda dibanding daerah lain di Indonesia, yaitu Satpol PP dan WH,” ujar Dermawan.

Satpol PP dan WH kata Dermawan, tidak hanya menangani pelanggaran administratif, tapi juga harus menyidik kasus-kasus yang sifatnya pelanggaran hukum Syariat Islam.

Dalam menjalankan tugas penyidikan lanjut Dermawan, PPNS Aceh harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Pada kesempatan tersebut, Dermawan menyampaikan terimakasih kepada Kepolisian Daerah Aceh yang telah berkenan menyelenggarakan acara pelatihan untuk peningkatan kapasitas para penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan sukses, sehingga para PPNS di seluruh Aceh semakin professional dalam menjalankan tugasnya demi menegakkan supremasi hukum di daerah kita,” ujar Dermawan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Karo Karwas PPNS Bareskrim Polri, Nasib Simbolon dan Wakapolda Aceh, Brigjen (Pol) Supriyanto Tarah. (Rill)

Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM., meminta semua pihak belajar dari pengalaman prosesi pembahasan hingga pengesahan RAPBA 2018, dalam menyusun anggaran tahun mendatang.

Pengalaman keterlambatan APBA 2018 harus dijadikan sebuah pembelajaran sehingga APBA 2019 berkualitas dan tepat waktu.

"Dengan duduk bersama hari ini, kita perbaiki apa yang kurang demi masa depan Aceh yang lebih baik," kata Sekda Dermawan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2019, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu 21/02/2018.

Konsultasi publik tersebut, ujar Sekda, adalah untuk menjaring masukan dan saran serta arah kebijakan yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh. Harapannya, secara keseluruhan bisa terakomodir dan menyentuh seluruh lapisan masyakat di Aceh.

"Kami sangat berharap dukungan bersama untuk mendapat masukan mendukung penyempurnaan proses penyusunan RAPBA 2019," kata Sekda.

Sementara Kepala Bappada Aceh, Azhari SE., menyebutkan komitmen pemerintah untuk menjadikan APBA berkualitas dan tepat waktu perlu diwujudkan dengan gerakan bersama. Semua itu harus diawali dengan proses perencanaan yang berkualitas pula.

"Perlu adanya pelaksanaan yang akuntabilitas. Alur ini butuh komitmen dan kerja keras kita," kata Azhari.

Di tahun 2019, Pemerintah Aceh memprioritaskan 8 arah pembangunan. Yaitu penurunan angka kemiskinan; peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan serta pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas.

Selanjutnya adalah peningkatan ketahanan pangan dan energi; penguatan dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan; peningkatkan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif, dan pariwisata; optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana serta penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

Mereka yang hadir dalam diskusi publik tersebut adalah pihak DPR Aceh dan perwakilan DPR Kabupaten-Kota se Aceh, pimpinan SKPA, Kepala Bappeda seluruh kabupaten, tokoh masyarakat serta akademisi. (Rill)

StatusAceh.Net - Serangan udara mematikan dan tembakan artileri berlanjut pada hari Selasa dengan lebih dari 100 orang di daerah kantong Ghouta di Suriah terbunuh, sehingga jumlah kematian warga sipil menjadi 250 selama 48 jam terakhir, sebuah laporan pemantauan perang.
Itu adalah korban tewas dua hari tertinggi sejak sebuah serangan kimia 2013 di daerah kantong terkepung tersebut, yang menewaskan ratusan orang, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan.
Monitor perang yang berbasis di Inggris mengatakan 106 orang tewas akibat pemboman pada hari Selasa.
Enam rumah sakit telah dilanda selama dua hari di daerah kantong pemberontak Suriah, menempatkan tiga di luar layanan dan membunuh beberapa orang, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Saya terkejut dan tertekan oleh laporan serangan mengerikan terhadap enam rumah sakit di Ghouta Timur selama 48 jam terakhir," kata Panos Moumtzis, koordinator kemanusiaan regional PBB untuk krisis Suriah.
Selain enam yang terdaftar oleh PBB, rumah sakit utama lainnya dipukul dan diberhentikan pada hari Selasa, kata Perhimpunan Medis Amerika Suriah.
"Dari kemarin sampai saat ini, kita telah menyaksikan semua jenis tembakan di lingkungan kita," Syams, ibu dua anak, mengatakan kepada Al Jazeera dari Ghouta Timur.
"Pesawat tempur belum berhenti melonjak di atas kota. Ketika tembakan berhenti sementara, mereka mulai menembaki rudal pada kami," katanya.
Serangan udara tanpa henti dan tembakan artileri yang dipecat oleh pasukan pemerintah Suriah telah membuat penduduk di pinggiran kota Damaskus dalam keadaan panik.
Khalid Abulabed, seorang dokter lapangan di pinggiran kota Damaskus, yang dikepung sejak 2013, menggambarkan situasi saat ini sebagai "gila dan bencana".
"Ini tak terlukiskan, itu mengingatkan saya pada apa yang biasa kita lihat di Aleppo - shelling siang dan malam," kata Abulabed kepada Al Jazeera.
"Tidak ada yang dikecualikan dari penembakan, bukan di sekolah, bukan di daerah perumahan, bahkan pasar, yang menyebabkan peningkatan jumlah orang yang menjadi martir dan terluka."
Ratusan orang terluka dalam serangan tersebut.'Tidak ada tanda-tanda kehidupan'
Warga mengatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan di daerah tersebut - yang menampung hampir 400.000 orang - terutama karena kurangnya kebutuhan dasar, termasuk makanan dan obat-obatan.
"Kami sampai pada titik di mana kita bahkan tidak meninggalkan rumah selama penggerebekan ini sehingga jika kita diserang, kita mati bersama," kata Syams.
Serangan yang dimulai pada hari Minggu dilaporkan menandai serangan darat yang akan segera diluncurkan oleh pemerintah, kata Observatorium Suriah.
Ghouta Timur adalah daerah terakhir yang tersisa dari daerah pemberontak di timur Damaskus, dan dikepung oleh pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad sejak tahun 2013.
PBB dan organisasi hak lainnya terus-menerus menyerukan gencatan senjata permanen dan pemerintah untuk mencabut blokade "melumpuhkan" tersebut.
Sebagai hasil dari pengepungan yang ketat, konvoi bantuan belum dapat memberikan banyak makanan dan persediaan medis yang sangat dibutuhkan, dan akses keseluruhan ke daerah kantong tetap "sangat tidak memadai".
Pada 14 Februari, pengiriman konvoi hanya mencapai 2,6 persen dari perkiraan 272.500 orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut Ali al-Za'tari, koordinator kemanusiaan PBB di Suriah.
Kurangnya komoditas telah membuat penduduk memiliki dua pilihan utama dan langka untuk tetap bertahan, termasuk beras dan roti.
Menghadapi kekurangan makanan yang parah, ditambah dengan kenaikan harga pangan yang tajam, ibu-ibu seperti Syams takut mati kelaparan.
"Tidak ada lagi yang tersedia karena pengepungannya. Anda bahkan tidak dapat menemukan pemilik toko untuk menjual sesuatu di tengah serangan ini - kami kelaparan," katanya.
"Jika kita tidak mati karena tembakan, kita akan kelaparan."
Pengepungan tersebut juga memaksa dokter seperti Abulabed untuk melakukan prosedur medis terhadap orang-orang yang terluka menggunakan peralatan "sangat mendasar".
"Kami bahkan tidak memiliki akses ke peralatan medis yang memadai," kata Abulabed.
Pada hari Selasa, UNICEF mengeluarkan sebuah pernyataan kosong untuk mengungkapkan "kemarahan" atas anak-anak yang kehilangan nyawa mereka terhadap gelombang serangan terbaru.
"Apakah orang-orang yang menimbulkan penderitaan masih memiliki kata-kata untuk membenarkan tindakan barbar mereka?" kata Geert Cappelaere, direktur regional UNICEF. [SUMBER]

StatusAceh.Net - Dari sekian banyak negara yang dipilih warga Aceh, Indonesia, sebagai tempat untuk bermukim, berusaha, ataupun menuntut ilmu, ternyata Malaysialah yang paling diminati.

Tak kurang dari 640.000 warga asal Aceh yang kini menetap di negara jiran tersebut.

Hal itu disampaikan President Aceh Community, Malaysia, Datuk Haji Mansyur bin Usman (54), kepada Serambinews.com di tempat usahanya, Gedung Harapan Bunda Sdn Bhd Jalan Pahang, Kuala Lumpur, Malayasia, Rabu (21/2/2018) pagi.

Menurutnya, di beberapa negara lain, seperti Singapura, Amerika Serikat, Belanda, Qatar, Arab Saudi, Swedia, dan Norwegia juga terdapat komunitas Aceh.

"Namun, perantau asal Aceh yang jumlahnya lebih dari setengah juta orang hanya terdapat di Malaysia," kata Mansyur.

Pria kelahiran Aceh Utara yang mendapat gelar Dato' Panglima Mahkota Wilayah dari Kerajaan Malaysia itu menambahkan, dari 640.000 warga Aceh kini di Malaysia, sekitar 250.000 orang di antaranya memiliki kedai. Mulai dari kedai runcit borong (grosir), kedai buah-buahan borong, hingga kedai jamu borong.

"Yang terbanyak jumlahnya adalah kedai jamu atau kedai herbal dan kosmetik borong," sebut Datuk Mansyur.

Mayoritas pekerja di unit-unit usaha milik warga Aceh itu juga berasal dari suku Aceh atau dari warga Melayu setempat.

Menurut Datuk Mansyur, komunitas Aceh di Malaysia aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk memperingati Hari-hari Besar Islam.

Terutama peringatan Maulidur Rasul. "Orang-orang Aceh di sini biasanya memperingati Maulidur Rasul enam bulan lamanya sejak 12 Rabiul Awal. Tiap minggu ada peringatan maulid selama enam bulan itu," kata Datuk Mansyur.

Perayaan Maulidur Rasul tersebut bukan saja menjadi ajang silaturahmi bagi sesama warga Aceh, tetapi juga antara warga Aceh dengan warga negara lainnya karena komunitas Aceh selalu mengundang tetamu sesama muslim dari suku bangsa lainnya yang ada di Malaysia.

Utusan kerajaan dan pihak Kedutaan RI di Malaysia juga biasanya ikut meramaikan perayaan Maulidur Rasul yang dilaksanakan komunitas Aceh di Malaysia.

Pada saat-saat peringatan Maulidur Rasul itulah, menurut Datuk Mansyur, biasanya didata dan di-update jumlah dan alamat warga Aceh di Malaysia. Dari situlah diketahui jumlah konkret warga Aceh di Malaysia. baca di SUMBER

StatusAceh.Net - Ribuan hektare sawah milik petani di Aceh mengalami kekeringan. Laporan pemerintah setempat, bencana ini meliputi sejumlah daerah yakni, Kabupaten Nagan Raya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Besar, Kota Lhokseumawe, Langsa, dan Banda Aceh.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Aceh Mukhlis menyebutkan, secara rinci untuk sawah yang kekeringan yaitu Kabupaten Aceh Utara seluas 2.002 hektare, dan Aceh Besar seluas 1.882 Hektare.

Kemudian Kota Lhoksemawe seluas 379 hektare, Aceh Tamiang seluas 147 hektare, Nagan Raya seluas 30 hektare, Langsa seluas 8 hektare, dan Banda Aceh seluas 2 hektare.

"(Ada) 12 hektare yang (sudah) dinyatakan mengalami puso (gagal panen)" ujar Mukhlis, Selasa, 20 Februari 2018.

Sejauh ini, upaya yang telah dilakukan berupa pendistribusian pompa untuk membantu mengairi sawah. Namun demikian, ini kemungkinan belum memadai mengingat masih terbatasnya irigasi di daerah itu.

Mundasir, seorang petani di Aceh Besar mengaku merugi hingga Rp6 juta untuk setiap petak sawahnya yang kekeringan. Kerugian pun diprediksi akan meluas, sebab mayoritas petani mengandalkan air hujan.

"Walau rugi besar, apa boleh buat, ini yang terjadi," ujarnya. | Viva

BELITUNG- Dalam rangka penyegaran dan penyeragaman Latihan Paskibra Sekolah Tingkat SMA / SMK / MA se Kabupaten Belitung, Pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Belitung menggelar  Try Out Seleksi Paskibraka Kabupaten Belitung tahun 2018. Kegiatan yang diikuti 308 Siswa SMA / SMK / MA se Kabupaten Belitung berlangsung Minggu (17/2) di GOR & Stadion Tanjungpandan.

Kegiatan yang dimulai dari Pukul 06.00 diawali dengan Uji Tes Kesamaptaan (Lari 12 Menit, Push up, Sit Up, Pull Up) dilanjutkan dengan Ujian Tes Tertulis dan Materi Baris – Berbaris. Kegiatan bertambah meriah dengan ditambahkan acara Lomba tari Kreasi Tobello & Maumere. Tampak antusias peserta mengikuti kegiatan ini.

Ketua Pelaksana Arizal Fidiansyah menjelaskan, acara ini kami siapkan agar Siswa bisa menyiapkan diri lebih awal sebelum Seleksi Paskibraka Kabupaten Belitung. Kami buat seperti seleksi sehingga Siswa tidak kaget pada saat pelaksanaan Seleksi yang tinggal beberapa bulan lagi. Kami juga memberikan suasana berbeda, dengan menyisipkan Lomba Tari Kreasi untuk menghilangkan kejenuhan setelah mereka lama mengikuti latihan di sekolah. diakhir kegiatan kami juga memberikan Doorprize undian berhadiah dari PT Asia Surya Perkasa Main Dealer Honda. Intinya kami buat seru kegiatannya, biar mereka semangat. Jelas Arizal didampingi Wakil Ketua Umum PPI Belitung Rezky Triosaputra, SH.

Ketua Umum Pengurus PPI Kabupaten Belitung Yovie Agustian Putra AMa.Pust  ketika dikonfirmasi menjelaskan Kegiatan Try Out Seleksi Paskibraka merupakan Pengganti Latihan Gabungan Paskibra Sekolah. Kalau dulu dikenal istilah Latgab, kami ganti nama saja. Dan kegiatannya kami tambahkan dengan pengembangan Bakat dan kreatifitas Calon Peserta Seleksi.

Diakhir Kegiatan diumumkan Peserta Nilai tertinggi tes tertulis Pengetahuan Umum, diraih oleh Linggar Dwi Candra dari SMA Negeri 2 Tanjungpandan dan Syewi Destriani dari SMA Negeri 1 Tanjungpandan. Sedangkan Pemenang Lomba Tari Kreasi, Juara 1 SMA Negeri 1 Tanjungpandan, Juara 2 MAN Tanjungpandan dan Juara 3 dari SMK Negeri 3 Tanjungpandan.

Kami akan terus berbuat nyata membantu Pemerintah Daerah untuk membangun Generasi Muda Belitung melalui kegiatan yang positif, tegas Yovie mengakhiri Pembicaraan.(Red/Rilis)