2017-10-29

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Banda Aceh - Masyarakat korban konflik lahan yang tersebar di beberapa daerah di Aceh melaporkan perusahaan yang telah menyerobot lahan masyarakat ke Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Para perwakilan dari masyarakat didampingi oleh LBH Banda Aceh menuju Jakarta pada minggu 31/10/2017.

Adapun perwakilan masyarakat yang melaporkan perusahaan ke KSP adalah mereka dari perwakilan masyarakat Babahroot Kab. Aceh Barat Daya yang berkonflik dengan PT Dua Perkasa Lestari, perwakilan masyarakat Cot Mee Kab. Nagan Raya yang berkonflik dengan PT Fajar Baizury and Brothers, perwakilan masyarakat Krueng Simpo, Bireuen yang berkonflik dengan PT Syaukath Sejahtera dan perwakilan masyarakat 5 desa (Tengku Tinggi, Tanjung Lipat I, Tanjung Lipat II, Perkebunan Sungai Iyu dan Paya Rahat)  Kab. Aceh Tamiang yang berkonflik dengan PT Rapala.

Syahrul, S.H. dari LBH Banda Aceh yang mendampingi perwakilan masyarakat mengatakan tidak dipungkiri konflik lahan yang terjadi di Aceh terus meningkat, LBH Banda Aceh menginventarisir ada 73 kasus terjadi di Aceh sejak pasca tsunami sampai tahun 2017 dan sampai sekarang kesemua kasus tersebut tidak berujung penyelesaiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat belum benar-benar merasakan kedaulatan dalam bidang pertanahan, tanah masih dengan mudah dikuasai oleh pemodal dengan cara mengabaikan hak masyarakat, bahkan tidak sedikit yang menyerobot lahan kelola masyarakat. 

Untuk mendorong penyelesaian, LBH Banda Aceh bersama dengan masyarakat korban telah melakukan berbagai cara di tingkat daerah, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi, namun tidak menemukan langkah pasti terhadap penyelesaiannya. Maka pada kesempatan ini perwakilan masyarakat korban didampingi LBH Banda Aceh melaporkan perusahaan-perusahaan tersebut ke tingkat pusat untuk 4 kasus konflik lahan di Aceh. Selain ke Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, perwakilan juga melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.(Rill)

Ahmad Dani
Lhokseumawe - Pasca penandatanganan MoU di Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI), melahirkan Undang-undang untuk pemerintahan Aceh sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.

"Undang-Undang baru (UUPA) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2006 tidak semuanya memuat poin-poin MoU Helsinki yang di dalamnya menguatkan kewenangan Aceh keseluruhan”, kata Ahmad Dani selaku pemerhati Politik di Aceh.

Menurutnya, pencabutan dua pasal UUPA yakni pasal 57 dan 60 ayat (1), (2), dan 4 UUPA terkait keanggotaan dan masa kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh memang menjadi masalah. Tetapi selain itu, lebih penting lagi, merevisi UUPA dengan memasukkan semua butir MoU yang belum diakomodir.

Memang pencabutan dua pasal itu mengurangi kewenangan Aceh yaitu tentang Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang berjumlah 7 orang untuk provinsi dan dipilih oleh DPRA, 5 orang untuk Kabupaten-Kota dipilih oleh DPRK.

"Dalam praktiknya, karena penguasa parlemen adalah partai tertentu, maka pemilihan KIP Aceh dan Kabupaten-Kota banyak diwarnai oleh kepentingan partai yang mengontrol parlemen”, demikian lanjut Ahmad Dani.

Kondisi ini seperti api dalam sekam, ketika ada yang menggugat pencabutan dua pasal UUPA tentang KIP, masyarakat pun terbelah menjadi dua.

Sebagian, khususnya pendukung partai berkuasa, menolak pencabutan ini, sebab sebagian taring mereka untuk mewarnai pilkada dan pemilu, dicabut. Namun, sebagian masyarakat diam saja, bahkan cenderung apatis, sebab mereka menyimpan harapan bahwa dengan pencabutan ini, ada ruang yang lebih besar kepada rakyat Aceh secara umum untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilihan secara professional, tanpa harus melobi kepada partai-partai yang menguasai parlemen.

"Dalam UU No. 7 tahun 2017, memang disebutkan bahwa KIP Aceh hierarki dengan KPU dan Panwaslih Aceh hierarki dengan Bawaslu," tuturnya lagi.

Ahmad Dani melanjutkan, “Kita sangat sedih ketika kewenangan Aceh yang ada di dalam UUPA dipreteli, sebagaimana kita juga sedih ketika kewenangan itu ada di tangan kita, tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan Aceh secara umum, tapi dipergunakan untuk kepentingan partai atau kelompok”.

"Ini menjadi pelajaran serius kepada kita semua, untuk benar-benar menggunakan seluruh kewenangan yang masih ada untuk kepentingan rakyat banyak”, tutup Ahmad Dani.(SA/TM)

Banda Aceh - Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Hutan Adat Mukim setelah berproses selama hampir dua tahun penyusunan dan pembahasan akhirnya ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Hutan Adat Mukim dalam Sidang Paripurna DPRK Aceh Jaya tanggal 3 November 2017.

Pandangan akhir Fraksi PA yang dibacakan oleh Rizal Dinata menyebutkan “sebagian hutan adat mukim sudah rusak akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dan juga akibat kegiatan ilegal yang akhirnya kita takutkan akan menghancurkan lingkungan.”

“Mukim mempunyai batas wilayah tertentu, memiliki adat istiadat dalam mengelola wilayahnya, memiliki otoritas atas seluruh wilayah kuasanya, pengelolaan hutan adat mukim adalah untuk menjaga dan mengelola hutan dengan sebaik-baiknya supaya dapat digunakan dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat.”

Pandangan akhir Fraksi Partai Golkar menyatakan “bahwa hutan adat mukim Kabupaten Aceh Jaya masih sangat potensial untuk dikelola, karena sejak dulu mereka sudah mengelola secara turun temurun dari generasi ke generasi secara arif sehingga kawasan hutannya tetap terjaga dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat.”

“Akibat pengelolaan selama ini yang meninggalkan masyarakat adat mukim sehingga kondisi hutan sekarang ini menjadi rusak, dan ke depannya setelah hutan adat mukim ini menjadi salah satu bentuk pengelolaan oleh masyarakat adat kita harapkan dapat mengurangi kerusakan hutan.”

“Dampak dari regulasi ini akan menyebabkan semakin khusus tugas imum mukim, sehingga kami minta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan insentif bagi imum mukim, karena sudah sepatutnya penghargaan diberikan kepada imum mukim atas jasa dan kontribusi mereka selama ini dalam mengelola lingkungan dan masyarakat.”

Pandangan akhir Fraksi Gabungan Partai Demokrat-PPP yang dibacakan oleh H. Sanusi Abdullah, S.E. menyampaikan “bahwa semangat dalam Qanun Hutan Adat Mukim ini perlu disambut baik dan juga disikapi dengan bijaksana, setelah melalui berbagai pembahasan baik di luar maupun di dalam gedung DPRK Aceh Jaya semua pemangku kepentingan dapat menerima Qanun Hutan Adat Mukim sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hutan adat mukim, menjaga keseimbangan ekologi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan adat mukim.”

“Lebih lanjut kami harapkan Pemerintah Kabupaten (Bupati) untuk segera menetapkan wilayah dan batas, menyelesaikan semua konflik batas antar mukim, membentuk Pokja Percepatan Penetapan Hutan Adat Mukim di Kabupaten Aceh Jaya.”

Dalam pidato sambutan dari Ketua DPRK Aceh Jaya, Musliadi Z mengatakan “Qanun Hutan Adat Mukim ini akan memberikan kepastian status dan kepastian hukum atas kawasan hutan adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya kita harapkan akan terbangun motivasi dan dorongan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan adat mukim yang juga sekaligus melindungi eksistensi hutan adat mukim Kabupaten Aceh Jaya.”

Bupati Aceh Jaya, Drs. H. T. Irfan TB dalam sambutan beliau menyampaikan “hutan adat mukim memiliki fungsi sarana penyedia sumber kehidupan, sebagai penyedia cadangan air yang baik yang tidak tergantikan. Selanjutnya ke depan mukim dengan kawasan hutan adatnya dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan baik agar memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan, karena sekarang kita saksikan kawasan hutan terhimpit oleh izin perkebunan dan tambang sehingga Qanun Hutan Adat Mukim ini adalah untuk memberi perlindungan dan status yang mengukuhkan hutan adat mukim Kabupaten Aceh Jaya.”

Hal senada juga disampaikan oleh pemrakarsa Qanun Hutan Adat Mukim yaitu Ir. H. Azhar Abdurrahman (Bupati Aceh Jaya periode sebelumnya) yang sekarang menjabat sebagai Staf Khusus Bupati Aceh Jaya “bahwa Qanun Hutan Adat Mukim ini akan memberikan peluang pengelolaan kawasan hutan yang lebih luas kepada masyarakat, yang nanti kita harapkan akan memberikan dampak ekonomi dan mengangkat kesejahteraan masyarakat hukum adat Kabupaten Aceh Jaya.”

JKMA Aceh melalui Ketua Badan Pelaksana, Zulfikar Arma menyambut baik Paripurna Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Hutan Adat Mukim, “Qanun ini menjadi yang pertama di Provinsi Aceh yang memberikan legalitas ruang kelola kawasan hutan kepada masyarakat hukum adat, dan tentu saja arahan dan stimulan tetap diperlukan dari pemerintah melalui koordinasi dengan KPH dan pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan hutan yang baik, adil, dan bertanggung jawab.”

Bersama Qanun Hutan Adat Mukim ini juga ikut ditetapkan dua Qanun lainnya yaitu Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemuda Gampong dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Retribusi Usaha Perikanan di Kabupaten Aceh Jaya.


Banda Aceh – Sempat viral di Youtube dengan meng-cover lagu “Akad” dari Payung Teduh, solois muda Aceh Tereza langsung menggeber single terbaru miliknya bertajuk “Dirimu Mewarnai Hariku”.

Singlenya ini merupakan karya dari single sebelumnya yang telah dirilis tahun 2016 silam. Muda, enerjik dan mempunyai jejaring kuat di media sosial membuat Tereza yakin single terbarunya ini bisa diterima publik.

Dalam single ini Tereza tidak bernyanyi sendiri, ia juga melibatkan Auwi sebagai teman duet.

“Udah mikir untuk rilis lagu ini dari pertengahan tahun kemarin, tapi aku masih nunggu waktu yang pas. Asik juga sih, seru, ini pertama kalinya rilis single bareng Auwi, merasa lebih cocok aja gitu untuk lagu ini,” jelas Tereza yang beberapa lagu covernya di IG mendapatkan perhatian si penyanyi asli.

Adapun beberapa tayangan dalam syuting video klip “Dirimu Mewarnai Hariku” ini, sebut Tereza mengambil lokasi di dua tempat di Banda Aceh yang dibantu oleh Ilhamullah sebagai cameramen yang proses pengambilan videonya sampai 3 hari.

“Untuk video musiknya aku dibantu sama Ilham, dia yang biasa bantu aku bikin video untuk Youtube juga. Di video ini kita angkat lokasi Taman Putroe Phang sama CMY Café dimana proses shot sejak 28 Oktober dan kelarnya 31 Oktober," pungkas pemilik akun Instagram @tereza1969 ini.

Sebenarnya, aku Tereza proses pengambilan gambar bisa lebih cepat, terkait faktor cuaca yang kurang pas akhirnya mereka tidak mau terburu-buru, dan video ini pun digarab dengan betul-betul membawa suasana yang seimbang dengan alur cerita.

Yang penasaran dengan video klip resmi “Dirimu Mewarnai Hariku” kini sudah bisa ditonton di kanal Youtube Tereza Music dan juga sudah tersedia di berbagai layanan streaming musik lainnya seperti Apple Music, Spotify, dan iTunes. Selamat menikmati.[Rill]

,

Lhoksukon - Beginilah kondisi akses jalan yang harus ditempuh dan dilalui untuk dapat menuju ke Makam Pahlawan Nasional Indonesia Tjoet Nya Cut Meutia, di kawasan hutan lindung Ujung Krueng Keureutoe, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, Kamis (2/11/2017).

Seperti yang dilalui Danrem Agus Firman Yusmono turut didampingi Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji, Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Kav Fadjar Wahyudi Broto, dan Mudawali warga setempat penjaga makam, harus mengunakan kendara Trail bahkan harus bercampur dorong agar sampai ke lokasi Makam Nasional Indonesia tersebut.

Begitulah sulitnya akses jalan yang harus ditempuh dengan jarak sejauh 30 km, atau Empat Jam lebih melalui jalan yang rusak, dipenuhi semak belukar dan menanjak.

Kehadiran Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono beserta rombongan  di makam Pahlawan Nasional Indonesia Tjoet Nya Cut Meutia yang Gugur pada 25 Oktober 1910 tersebut, untuk berziarah sekaligus berdoa bersama dalam rangka menjelang memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2017 mendatang.

Danrem berencana mengajak Kapolres dan Dandim bersama pemerintahan Aceh Utara serta instansi lainnya untuk memperhatikan tempat Makam Pahlawan Nasional Indonesia tersebut, sekaligus memperbaiki akses jalan menuju lokasi Makam agar mudah nantinya dikunjungi maupun di Ziarahi oleh warga masyarakat.

Selain untuk berziarah, Danrem bersama rombongan juga ingin melihat langsung kondisi kekinian makam Pahlawan Nasional Indonesia yang ada di ujung perbukitan di bawah kaki Gunung Geureudong dan di hulu Krueng Keureuto, Kabupaten Aceh Utara, pungkas Agus Firman Yusmono.(Laung)

,
Lhoksukon - Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman
Yusmono melakukan Ziarah ke makam Pahlawan Nasional Indonesia Tjoet Nya Cut Meutia, di kawasan hutan lindung Ujung Krueng Keureutoe, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, Kamis (2/11/2017).

Dengan berkendara Trail bercampur dorong, Danrem Agus Firman Yusmono turut didampingi Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji, Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Kav Fadjar Wahyudi Broto, dan Mudawali warga setempat penjaga makam, harus melalui jalan yang rusak, dipenuhi semak belukar serta menanjak menempuh jarak 30 km, atau Empat Jam lebih untuk sampai ke lokasi Makam.

Saat dilokasi makam, Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono menyebutkan, Berziarah dan doa bersama di makam Pahlawan Nasional Indonesia Tjoet Nya Cut Meutia yang Gugur pada 25 Oktober 1910 tersebut, dilakukan dalam rangka menjelang memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2017 mendatang.

“Tjoet Nya Cut Meutia adalah salah satu tokoh Pahlawan Nasional Indonesia dari Daerah Aceh, Ziarah dimaksud, Saya bersama rombongan, mewakili seluruh keluarga besar TNI/Polri, khususnya di jajaran Korem 011/Lilawangsa, ziarah dan berdoa di pusaran makam untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia”, katanya.

Danrem berharap kepada seluruh prajuritnya agar selalu ingat akan jasa-jasa para Pahlawan, selain berkorban seluruh hatanya, juga sampai harus mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam melawan penjajah demi membela dan memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hingga kemerdekaan itu kita rasakan bersama saat ini.

Selain itu, Danrem, Kapolres dan Dandim berencana akan mengajak pemerintahan Aceh Utara dan instansi lainnya untuk memperhatikan tempat Makam Pahlawan Nasional Indonesia tersebut, sekaligus memperbaiki akses jalan menuju lokasi Makam agar mudah nantinya dikunjungi maupun di Ziarahi oleh warga masyarakat.

“Kondisi makam baik, fasilitas nya juga lengkap dan ada balai-balai untuk istirahat, hanya saja kurang terawat. Karena jalurnya hanya bisa dilalui roda dua, itupun jenis trail atau berjalan kaki. Sedangkan dengan  mobil butuh jenis offroad, selain itu faktor jauh dan sulit ditempuh, jadi hanya seminggu sekali dibersihkan oleh penjaga makam”, sebut Kolonel Agus Firman Yusmono.

Diakhir ziarah, dihadapan Makam Tjoet Nya Cut Meutia. Danrem memimpin penghormatan diikuti Kapolres dan Dandim Aceh Utara.

Selain untuk berziarah, Danrem bersama rombongan juga ingin melihat langsung kondisi kekinian makam Pahlawan Nasional Indonesia yang ada di ujung perbukitan di bawah kaki Gunung Geureudong dan di hulu Krueng Keureuto, Kabupaten Aceh Utara.Laung)

Jakarta - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Priyono mengatakan tidak menutup kemungkinan jumlah pekerja asing di Hotel Alexis lebih banyak. Pasalnya, kata Priyono, kemungkinan ada juga pekerja asing di hotel tersebut yang statusnya tidak memiliki izin.

"Ini masih ditelusuri oleh kementerian juga ini. Tetapi, yang namanya ilegal itu susah juga (didata). Kalau yang ada izinnya 'kan gampang (didata). Tinggal kami koordinasi dengan yang keluarkan izin. Tetapi kan yang ilegal ini sulit," ujar Priyono saat dihubungi TEMPO, Jumat, 3 November 2017 soal pekerja asing Hotel Alexis.

Menurut Priyono, ada dua hal yang mendasar terkait tindakan yang harus diambil oleh Pemprov DKI terkait pekerja asing di Hotel Alexis. Pertama, sekarang ini posisi Alexis sudah tidak beroperasi. Artinya, Pemperov tidak tahu keberadaan mereka.

"Otomatis 'kan kalau sudah tidak operasional itu kan orang-orang itu udah pulang ke negaranya mungkin. Kemungkinan besar lho ya," ujar Priyono.

Kedua, apabila Hotel dan Griya Pijat Alexis masih beroperasi pasca ditutup, maka Pemprov DKI berhak mengambil langkah, seperti memerintahkan pekerja ke luar lokasi kerja, lalu bersurat ke Ditjen Imigrasi untuk dideportasi.

Bahkan diduga para pekerja asing mantan dari Hotel Alexis sudah lari. "Sekarang ini, kenyataannya Alexis sudah tidak operasional nih, tentunya ini mungkin juga sudah pada lari dengan adanya penutupan itu," ujar Priyono.

Sumber: tempo.co

,
Lhokseumawe - Satuan Kodim di jajaran Korem 011/Lilawangsa menerima kunjungan kerja dari Tim Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Aceh dan Tim Inspektorat Kodam (Itdam) Iskandar Muda, di Aula Kodim setempat, Kamis (2/11/2017).

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono yang diwakilkan oleh Kasiter Korem 011/Lilawangsa Letkol Inf Yogi Bahtiar menyebutkan, satuan yang dikunjungi antara lain, Kodim 0102/Pidie, Kodim 0106/Aceh Tengah dan Kodim 0104/Aceh Timur, dalam rangka pengawasan cetak sawah.

Selain itu, kegiatan yang berlangsung di Aula Kodim Aceh Tengah itu membahas sasaran pekerjaan seluruh luasan lahan yang sedang dikerjakan di Wilayah Korem 011/Lilawangsa sekaligus  perkembangan administrasi, dan peninjauan lokasi di wilayah Kodim 0106/Aceh Tengah, Desa Jagung dan Sasongo dari rombongan Tim pengawasan diantaranya, Destiwaty dari Dinas Pertanian Provinsi Aceh, Pabanda Intelter Itdam IM, dan Pabanda Kanwil Sterdam IM, sebut Letkol Inf Yogi Bahtiar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri antara lain, Dandim 0106/Ateng, Badan Pertanahan Negara, Kadistan Kab Aceh tengah dan Bener Meriah, Kabid pertanian Aceh Tengah dan Bener Meriah, Kasiter Korem 011/LW, Pasiter Kodim 0106/Ateng, personel dari Denzibang dan Penrem 011/LW.(Laung)

Ilustrasi perang Aceh. tirto.id/Gery
StatusAceh.Net - Nino Bixio punya pengalaman buruk di Aceh. Kawan seperjuangan Bapak Nasionalis Italia Giuseppe Garibaldi itu pernah jadi budak di sana. Ia diperjualbelikan dan akhirnya ditebus bebas oleh saudagar-saudagar Penang. Nino kemudian pulang ke negaranya. Setelah Italia bersatu sebagai negara, Nino menjadi Senator pada 1869 dan mengirim kapal Maddaloni ke Hindia Belanda.

Begitulah kisah yang diceritakan Paul t'Veer dalam Perang Aceh: Kegagalan Snouck Hurgronje (1985). Kala Nino jadi budak, Aceh adalah kerajaan yang masih berdaulat dan punya hubungan diplomatik dengan negara-negara penting abad ke-19.

Pada September 1871, ketika Aceh dipertuan oleh Sultan Mahmud Syah, sebuah kapal perang Belanda singgah di pelabuhan. Kapal itu mengangkut kontrolir Pemerintahan Dalam Negeri E.R Krayenhoff. Ia datang sebagai wakil dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Menurut Anthony Reid dalam Asal Mula Konflik Aceh (2005), sebelum 1871 Belanda sudah merasa Aceh enggan berhubungan dengan mereka. Kedatangan kapal itu didorong keyakinan Krayenhoff akan pulihnya persahabatan Aceh dengan Belanda.

Selama di Aceh, Krayenhoff sempat bertatap muka dengan Habib Abdurrahman, pemangku jabatan Perdana Menteri Aceh. Habib satu ini, di depan mata Krayenhoff, dengan angkuhnya memamerkan hubungan diplomatik Aceh dengan Turki, Inggris, Prancis, dan negara lainnya. Bagi Krayenhoff dan orang Belanda sezaman, laku Habib itu dianggap tidak patut.

Bulan-bulan berikutnya, kedaulatan Aceh terancam. Rupanya Inggris yang sebegitu lama membiarkan Aceh berdaulat hendak mengadakan perubahan di Sumatera. Sementara Belanda, yang baru saja menghapus Tanam Paksa di Jawa dan mulai memberlakukan ekonomi liberal, hendak menjadikan Sumatera sebagai lahan tambahan baru untuk menggemukan kas kerajaan.

Lantaran persaingan ekonomi antar negara Eropa kian meningkat, Inggris berusaha mencari aman di sekitar Sumatera. Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008), sejarawan Merle C. Ricklefs mengungkapkan, “London (Inggris) mengambil keputusan bahwa akan lebih baik membiarkan Belanda menguasai Aceh daripada negara yang lebih kuat seperti Perancis atau Amerika.” Dua negara terakhir kebetulan pernah punya sejarah permusuhan hebat dengan Inggris dalam dua revolusi.

Inggris dan Belanda pun sepakat tukar-guling tanah koloni. Belanda menyerahkan Pantai Gading kepada Inggris dan sebagai imbalannya Belanda akan mendapatkan Aceh. Dalam perjanjian terdahulu terkait nasib Sumatera, menurut Muhammad Ibrahim, dkk., dalam Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (1991), Inggris dan Belanda tak pernah melibatkan Aceh ketika membahas nasib Sumatera. Bahkan, nama Aceh sama sekali tak disebut.

Akhirnya, Belanda dan Inggris menemukan kata sepakat. Mereka menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Traktat Sumatera pada 2 November 1871. Pasal pertama kesepakatan itu berbunyi: “Yang Mulia Ratu Britania (Inggris) tidak lagi keberatan atas semua perluasan dari Kerajaan Belanda di semua bagian Pulau Sumatera.”

Tentu saja Aceh termasuk di dalamnya. Traktat ini diterima secara mayoritas oleh Majelis Rendah (Parlemen Belanda) pada 16 Desember 1871.

Lewat Traktat Sumatera, Inggris melepaskan Aceh bak daging yang siap diterkam singa bernama Belanda. Traktat itu pun sebenarnya ancaman bagi eksistensi Aceh yang semula secara tidak langsung berada dalam posisi lebih aman oleh Inggris. Setelah traktat ditandatangani, menurut catatan Reid, banyak yang menduga cepat atau lambat Aceh akan jadi taklukan Belanda yang ingin berkuasa penuh di daerah itu.

Dua tahun setelah traktat, dugaan itu terbukti: Belanda benar-benar mengirim ekspedisi militer ke Aceh pada 8 April 1873. Johan Harmen Rudolf Köhler, seorang jenderal keturunan Yahudi, menjadi panglima ekspedisi tersebut. Pada sebuah pertempuran Kohler terbunuh di pekarangan Masjid Raya Aceh. Setelah itu Belanda tak hanya serius, tapi lebih keras dengan mengirim lebih banyak lagi armada militer.

Tatkala perang meletus, Nino Bixio mulai menemukan kesempatan balas dendam pada Aceh. Ia kini sudah jadi jenderal dan menjadi komandan kapal pengangkut Maddaloni—sebuah kapal besar bercerobong dua, bertiang empat, dan berbobot 1.500 ton.

Maddaloni disewa Belanda sebagai kapal pengangkut pasukan. Ongkosnya mahal untuk ukuran zaman itu: 1.500 gulden per hari. Sayangnya, Nino tak lama menikmati uang sewa yang didapat. Ia juga belum sempat menuntaskan dendamnya. Penyakit kolera keburu membikin mampus jenderal itu pada Desember 1873. Padahal Perang Aceh baru selesai di awal abad berikutnya.

Salah satu konsekuensi Traktat Sumatera yang mesti ditanggung Belanda adalah mengeluarkan banyak dana untuk penaklukan Aceh. Tapi setelah itu Belanda lebih bebas mengeksploitasi Sumatera tanpa merasa rikuh pada Inggris yang dalam banyak perang modern nyaris selalu membantu Belanda. (*)

Baca di SUMBER

Banda Aceh - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kembali menggelar pertemuan dengan masyarakat untuk menampung berbagai masukan di gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, Jumat 3 November 2017.

Pertemuan itu merupakan yang kedua kalinya sejak gagasan tersebut dimunculkan Gubernur beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pertemuan perdana dilakukan di gedung yang sama pada Jumat 15 September lalu.

Topik yang dibahas kali ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menampung berbagai masukan yang disampaikan masyarakat, baik terkait keluhan dan kritikan, maupun pengajuan proposal.

Seorang warga bernama Marhayati yang mengaku janda dua anak, segera menyampaikan keinginannya saat mendapat kesempatan berbicara.

Ia mengatakan, memiliki keahlian menjahit pakaian, namun sayangnya dia tidak memiliki mesin jahit. Kepada Gubernur, Marhayati mengatakan, baru-baru ini dirinya telah memasukkan permohonan bantuan mesin jahit kepada Pemerintah Aceh.

Mendengar itu, Gubernur segera memerintahkan Asisten 3 Kamaruddin Andalah, untuk memeriksa proposal yang dimaksud.

"Tolong proposal-proposal yang masuk, baik yang sudah saya paraf atau belum, tolong diperiksa kalau layak didanai, segera kita danai," ujar Gubernur kepada Asisten 3 yang duduk di sisinya.

Gubernur menjelaskan, selama ini telah masuk puluhan ribu proposal dengan berbagai usulan, seperti permohonan bantuan modal usaha maupun pembangunan fisik. Namun, lanjut Irwandi, tidak semua proposal bisa ditanggapi.

"Sekiranya sumber keuangan Aceh tidak terbatas, semua proposal kita terima. Tapi keuangan kita terbatas, sangat terbatas," ujarnya.

Seorang warga lainnya, Martunis Yusuf, asal Peurlak, menceritakan kepada Gubernur bahwa dirinya alumni sekolah pelayaran di Jakarta. Martunis mengaku tak bisa mengambil sejumlah sertifikat dari beberapa pelatihan yang diikutinya di Jakarta lantaran membutuhkan sejumlah biaya.

Pemuda itu lantas meminta gubernur membantu pengambilan sertifikat tersebut. Menurutnya, ia akan dapat mencari pekerjaan setelah mengantongi sejumlah sertifikat tersebut.

Kepada pemuda itu, Gubernur mengatakan bersedia membantunya asalkan penggunaan uang tersebut benar-benar untu keperluan mengambil sertifikat.

Seorang Teungku pengajian juga meminta pemerintah membangun pesantren di kawasan Blang Bintang agar dirinya bisa mengelola dan mengajar di dayah tersebut.

Selama ini ia mengaku berprofesi sebagai Teungku yang mengajar dari satu dayah ke dayah lain dengan menggunakan sepeda.

Namun, permintaan tersebut belum bisa dikabulkan lantaran di kawasan dimaksud telah terdapat sejumlah pesantren. Dikhawatirkan pembangunan pesantren baru akan minim santri dan menjadi mubazir.

Sejumlah warga lainnya juga menyampaikan berbagai permintaan, terutama berkaitan dengan permohonan bantuan modal usaha.

Gubernur Irwandi mengatakan akan mencarikan solusi untuk berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut Irwandi turut didampingi Asisten I Pemerintah Aceh, Iskandar Gani , Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Saiba Ibrahim dan Asisten III Administrasi Umum, Kamaruddin Andalah. Selain itu, sejumlah kepala SKPA terkait juga turut hadir.(Rill)

Ilustrasi
Banda Aceh - Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie meringkus seorang sipir Rumah Tahanan (Rutan) Sigli karena kepergok menjual sabu. Tersangka berinisial RS (30) sempat melarikan diri saat diciduk.

Penangkapan RS bermula dari informasi yang diperoleh polisi soal aktivitas tersangka yang kerap menjual sabu di perkampungan. Dari laporan tersebut, polisi bergerak dan melakukan penyelidikan. Tim yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Pidie AKP Raja Aminuddin Harahap meluncur ke Desa Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Pidie.

Di sana, polisi melihat RS sedang menunggu pelanggannya. Mengetahui dirinya telah diintai, RS sempat mencoba kabur namun gagal. Polisi berhasil membekuknya dan melakukan penggeledahan.

"Ketika tim melakukan penggeledahan di tubuh pelaku, kita menemukan satu paket sabu ukuran kecil yang disimpan pelaku di saku celana jeans miliknya," kata Raja kepada wartawan, Jumat (3/11/2017).

Polisi melakukan pengembangan dan menggelah rumah RS. Lokasinya, tak jauh dari tempat penangkapan. Di sana, polisi kembali menemukan satu paket sabu ukuran sedang yang disimpan di kamar tidurnya. Tersangka RS dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Pidie untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Dari tangan RS polisi dua paket sabu seberat 0,50 gram dan kita juga mengamankan dua unit telepon genggam," jelas Raja. | Detik.com

Foto: Mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Untung penerobos hadangan 10 polisi saat Operasi Zebra (Arief Ikhsanudin/detikcom)
Jakarta - Untung (39) nekat menerobos hadangan 10 petugas di Tangerang karena sadar STNK mobil yang disewanya mati. Pelat mobil yang masa berlakunya habis tahun 2017 diubah menjadi tahun 2021.

"Pelat nomor ini ketokan, harusnya sudah habis tahun 2017. Tapi diubah menjadi tahun 2021," kata Kapolres Metro Tangerang Kombes Harry Kurniawan kepada wartawan di Mapolres Tangerang, Jalan Daan Mogot, Tangerang, Jumat (3/11/2017).

Mobil tersebut merupakan sewaan. Pemilik mobil juga sudah memperingatkan Untung bahwa pelat mobil sudah habis.

Tidak hanya itu, kata Herry, Untung juga tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Untung kemudian nekat menerobos hadangan 10 orang polisi.

"(Saat kejadian) Yang bersangkutan, pertama pelaku mengendarai roda empat tidak punya SIM. Kedua pelaku mengetahui pajak STNK-nya mati," ujarnya.

Saat rilis kasus, Untung kepada wartawan mengaku nekat menerobos karena panik. Sebab, dia tidak punya SIM.

"Saya panik dan karena kondisi kendaraan saya pelat nomor sama STNK mati pajaknya. Masalah SIM (tidak ada)" tuturnya. | Detik.com

Banda Aceh - Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Siswa Kader Dakwah (ISKADA) Aceh Tgk. Marwidin Mustafa, mengatakan Muktamar ke-4  ISKADA tanggal 18-19 November 2017 di Asrama Haji Banda Aceh akan menjadi awal kebangkitan kaderisasi dakwah memasuki  setengah abad setelah kelahiran ISKADA sejak 1973 lalu.

"Muktamar ini akan menjadi pijakan dan momentum penting bagi ISKADA untuk mewujudkan pengkaderan dakwah menuju Aceh maj,  bersyariat  dan berperadaban," katanya di Banda Aceh, Kamis (02/11/2017).

Ia menjelasan selama perhelatan itu para peserta muktamar akan mendiskusikan peran, kebijakan, dan arah gerakan Iskada sebagai organisasi  tertua lahir di Aceh.

Selain itu, forum muktamar itu juga akan dibahas program jangka pendek Iskada periode kedepan yang antara lain meliputi peningkatan kapasitas organisasi serta peran para kadernya. "Termasuk sikap ISKADA terkait persoalan strategis pemerintah dan masyarakat Aceh," katanya.

Ketua Panitia Muktamar  ISKADA ke-4 Rais Salju menambahkan, dalam muktamar nantinya penetapan Ketua dan anggota Formatur  untuk menyusun kepengurusan satu periode berikutnya. Forum ini akan dihadiri oleh para pengurus dari Kabupaten/kota se-Aceh dan dua perwakilan Jakarta dan Sumatera Utara. Serta dari Badan Otonom dan Keluarga Besar.

Perhelatan acara muktamar kali ini panitia mengusung tema "Da'i Pewaris Negeri".  “Artinya, ini jadi gambaran bahwa betapa pentingnya peran da'i dalam membangun negeri dan proses regenerasi bangsa,”ujarnya.

Rais mengatakan, muktamar ini akan memuat beberapa agenda lain seperti, Talkshow Publik Da'i Pewaris Negeri, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus lama, dan gala Dinner bersama Keluarga Besar ISKADA se-Aceh. [Rill]

Banda Aceh- Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melepas Raja Nafrizal dan menyambut Chaerul Amir sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yang baru di Anjong Mon Mata, Kamis (02/11/17).

Raja Nafrizal dilepas Irwandi setelah hampir dua tahun bertugas di Aceh. Raja Nafrizal dipromosikan menjadi Direktur Orang dan Harta Benda (Oharda) Jampidum (Jaksa Agung Muda Pidana Umum) Kejagung RI.

Sedangkan, Kajati yang baru, Chaerul Amir sebelumnya menjabat  sebagai  Kepala  Biro Hukum dan Hubungan Luar  Negeri  pada  Jaksa  Agung  Muda Bidang  Pembinaan–Kejagung.

Dalam sambutannya, Irwandi menyampaikan, bahwa selama bertugas di Aceh, Raja Nafrizal  telah  banyak  melakukan  terobosan  di jajaran  Kejaksaan  Aceh,  baik  itu  dalam  hal  transparansi, supervisi  di  bidang  hukum,  maupun  aksi-aksi  penindakan terhadap  kasus  pelanggaran  hukum  di  daerah.

"Tapi beliau  saat  ini  sangat dibutuhkan  di  tingkat  pusat.  Untuk  itu,  kita  harus  rela melepaskan  Beliau  untuk  menduduki  jabatan  baru  di kejaksaan  Agung," kata Irwandi.

Kajati Aceh yang baru, Chaerul Amir kata Irwandi, juga sangat berpengalaman  dalam  memimpin  di  kejaksaan.

"Saya  optimis,  dengan  pengalaman  yang dimiliki  Bapak    Chaerul  Amir,  Insya  Allah  Beliau  akan  dapat meningkatkan  kinerja  lembaga  Korp  Adhyaksa  di  Aceh sehingga penanganan  dan  supervisi  hukum  dapat dijalankan  dengan  baik, " ujar Irwandi seraya mengajak  seluruh elemen masyarakat Aceh  mendukung kepemimpinan Beliau.

Saat ini kata Irwandi, ekspektasi masyarakat  akan  lahirnya  pemerintahan  bersih sangatlah  tinggi. Harapan  itu  tentunya  harus  sejalan dengan  penegakan  hukum  yang  tegas  agar  masyarakat yakin  bahwa  hukum  berdiri  kokoh  dan  adil  di  negeri  ini.

"Saya  mendorong  agar  kinerja Kejaksaan  di  Aceh  sebagai  lembaga  penegak  hukum    bisa lebih  ditingkatkan,  agar  lembaga  ini  dapat  lebih  berperan dalam    memperkuat  terciptanya  good  governance  dan  clean government  di  Aceh," kata Irwandi.

Kinerja  yang  telah ditunjukkan  oleh  Bapak  Raja  Nafrizal  kata Irwandi pantas  kita  beri apresiasi,  karena  selama  menjabat  sebagai  Kajati  Aceh, Beliau  telah  menjalankan  tanggungjawab  dengan  sangat baik. 

"Atas  prestasi  ini,  saya  mewakili  Pemerintah  dan  rakyat Aceh  mengucapkan  selamat  dan  turut  berbangga.  Kami  juga mengucapkan  Selamat Jalan  dan selamat  bertugas di  tempat  yang  baru  kepada  Bapak  Raja  Nafrizal  beserta keluarga," ujar Irwandi.

Irwandi Yusuf juga tidak lupa mengucapkan selamat datang  dan bertugas kepada Kajati Aceh yang Baru beserta keluarga. 

"Bersama  unsur Forkopimda  di  daerah  ini,  mari  kita  galang  kerjasama  yang lebih  baik,  sehingga  tugas-tugas  pemerintahan  dan pelayanan  publik  semakin  berkualitas," ujar Irwandi.

Hadir dalam acara lepas sambut tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Pangdam IM, Moch Fachrudin, Kapolda Aceh,Rio S Djambak, Wakil DPRA, Sulaiman Abda, Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan, serta sejumlah pejabat dan SKPA. (Rill)

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Drh Irwandi Yusuf M Sc, menghimbau pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh untuk bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam rangka menekan angka keiskinan Aceh yang saat ini masih berada di angka 18,6 persen.

Himbauan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab Disapa Bang Wandi itu, saat menerima kunjungan Ketua KNPI Aceh, Wahyu Saputra beserta jajaran pengurus KNPI Aceh, di Ruang Kerja Gubernur Aceh, Kamis (2/11/2017) sore.

“Saat ini angka kemiskinan Aceh masih sangat tinggi, bahkan menjadi yang tertinggi di Sumatera atau tertinggi keenam di Indonesia. Saya tantang KNPI untuk memberikan masukan dan gagasan program yang dapat membantu Pemerintah Aceh  menurunkan angka kemiskinan,” tegas Gubernur.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh periode 2017-2022 menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen pertahun. Karena itu Gubernur mengajak semua elemen masyarakat dengan disiplin ilmu masing-masing membantu, baik secara lagsung meupun secara tidak langsung.

“Para pengusaha bisa dengan membuka lapangan pekerjaan. Nah, para pemuda yang tergabung di KNPI tentu dapat menyumbangkan saran dan masukan kepada Pemerintah Aceh berupa program yang dapat mengintervensi indikator-indikator yang berpengaruh menekan angka kemiskinan,” ujar Gubernur.

Dalam pertemuan yang berlangsung dengan penuh keakraban tersebut, Bang Wandi juga mendapatkan Kaos Gowes dari Ketua KNPI Aceh.

“Ini kaos Gowes yang rutin kami laksanakan Pak, kami berharap gowes rutin yang kami gagas dapat membantu program memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta mendukung program Pemerintah Aceh, yaitu Aceh Teuga,” ujar Wahyu.

“Terima Kasih,” ujar Gubernur singkat, sembari menggantungkan baju gowes pemberian Ketua KNPI ke pundaknya. Aksi spontan yang tak biasa dari orang nomor satu di Aceh itu tentu saja membuat seisi ruangan tertawa dan mencairkan suasana.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu mengundang Gubernur Aceh untuk menghadiri malam pelantikan Ketua dan Pengurus KNPI Aceh priode 2017-2020, yang akan berllangsung pada Sabtu (11/11) malam.

Wahyu juga menjelaskan, bahwa KNPI Aceh akan menjadi tuan rumah Kongres Nasional KNPI , yang akan dihelat pada bulan Oktober 2018. “Pengurus KNPI se-Indonesia akan hadir di Aceh pada kongres tersebut. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Aceh demi suksesnya Kongres KNPI 2018 mendatang,” imbuh Wahyu.

Menanggapi permintaan dari pengurus KNPI Aceh, Gubernur berjanji akan mendukung setiap kegiatan kepemudaan yang bersifat positif. (Rill)

StatusAceh.Net - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta, Edy Junaedi, menyatakan bahwa izin perpanjangan usaha yang diajukan Hotel Alexis tidak dapat diperpanjang.

Dilansir dari laman Tribunnews, Senin (30/10/2017), Hotel Alexis harus segera menutup usahanya karena hal tersebut.

Nasib para karyawan, terlebih tenaga kerja asing, di Hotel dan Griya Pijat Alexis pun dipertanyakan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terdapat 104 tenaga kerja asing yang bekerja di sana.

Izin kerja para karyawan dari mancanegara itu sudah berakhir pada Oktober 2017.

"Khusus Alexis ini menarik karena ada 104 tenaga kerja asing. 104 tenaga kerja asing itu habis hari ini. Hari ini hari terakhir izin kerja mereka," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017) malam.

Mengutip Kompas.com, Rabu (1/11/2017), Anies membacakan data berupa jumlah dan negara asal para karyawan tersebut yang tersimpan di telepon genggamnya.

"Dari RRC 36, Thailand 57, Uzbekistan 5, Kazakstan 2, ada catatannya, nih," terang Anies.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Anies, aktivitas mereka akan dinyatakan ilegal jika Alexis masih buka, sementara izin kerja mereka telah habis.

Maka dari itu, Anies menyerahkan permasalahan ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan. | TribunVideo.com

,
Tualang Cut - Prajurit TNI Raider khusus 111/Karma Bhakti ikut mendampingi para pelajar siswa/siswi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Manyak Payed dalam lomba gerak jalan santai dengan jarak tempuh lebih kurang 5 Kilo Meter.

Olahraga gerak jalan antar pelajar sederajat tersebut diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda Ke-89 tahun, dengan titik star dari Desa Bukit Panjang 1 menuju titik finish di depan gerbang sekolah SMU N 1 Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (2/11).

Komandan Batalyon (Danyon) Raider Khusus 111/Karma Bhakti Letkol Inf Muhammad Iqbal Lubis mengatakan, keikut sertaan prajurit Raider sebagai pendamping para pelajar saat mengikuti lomba gerak jalan Hari Sumpah Pemuda merupakan dari pembinaan teritorial terbatas satuan Raider.

Selain dari pada itu, satuan Raider terus berperan aktif dalam melaksanakan pembinaan kepada para siswa/siswi diantaranya: pramuka, olah raga umum, bela diri, dan wawasan kebangsaan serta memberikan motivasi kepada para generasi penurus bangsa agar tetap tertanam pada diri para prajurit jiwa nasionalisme. “Kelak merekalah yang akan memimpin negeri ini”, kata Letkol Inf Muhammad Iqbal Lubis.

Sementara, Kepala sekolah SMU Negeri 1 Manyak Payed Drs. Anshar Yahya M.pd mengucap terimksih kepada Komandan Batalyon (Danyon) Raider 111 beserta prajuritnya, Koramil Manyak Payed, Polsek Manya Payed dan Puskesmas Manyak Payed yang telah ikut serta medukung kegiatan lomba gerak jalan, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan sukses seperti yang diharapkan.(Rill)

Banda Aceh - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meletakkan batu pertama pembangunan Pabrik Pengolahan Ikan Tuna, PT. Yakin Pasifik Tuna, di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Kamis 2 November 2017.

Dalam sambutannya, Gubernur berharap, perusahaan pengolahan tuna tersebut dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi perikanan Aceh, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mampu menjadi sumber pendapatan bagi Aceh.

Gubernur juga berharap, dengan lahirnya pabrik tersebut dapat menjadi pemicu semangat para pengusaha lain untuk berbisnis di sektor perikanan Aceh.

Potensi di sektor perikanan Aceh, lanjut Gubernur, selama ini masih belum tergarap dengan maksimal. Padahal, tiga sisi Aceh berbatasan langsung dengan laut, sehingga menjadikan Aceh salah satu kawasan yang memiliki sumber daya kelautan sangat besar.

"Hal ini wajar, mengingat Aceh memiliki luas kawasan laut mencapai 295 ribu km² dengan panjang garis pantai mencapai 2.666 km," ujar Gubernur.

Dengan luas kawasan laut sebesar itu, lanjut Gubernur, potensi perikanan Aceh
diperkirakan mencapai ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan ton per tahun.

Gubernur juga menjelaskan, salah satu jenis ikan yang menjadi produk perikanan andalan Aceh adalah Tuna. Dengan cita rasa yang lezat dan kandungan gizi sangat tinggi, Ikan Tuna banyak digemari, bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, melainkan juga seluruh masyarakat dunia.

"Oleh sebab itu, wajar jika produksi ikan tuna ini sangat penting untuk dikembangkan," ujarnya.

Mengutip data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Gubernur mengatakan, produksi ikan tuna yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Lampulo pada tahun 2016 sebanyak 2.459 ton, cukup meningkat dibanding tahun 2015 yang sebesar 2.119 ton.

Dari jumlah tersebut, ada yang dijual untuk konsumsi lokal, ada yang dijual ke wilayah sekitar Aceh, seperti Sumatera Utara, dan ada juga yang diekspor ke manca negara.

Untuk mengelola potensi tersebut, Gubernur mengatakan, Pemerintah Aceh akan terus berupaya untuk melengkapi berbagai hal maupun sarana atau fasilitas yang dibutuhkan, serta menggulirkan berbagai program pemberdayaan dan penguatan di sektor perikanan dan kelautan.

Dalam hal ini, kata Gubernur, peran sektor swasta tentunya juga sangat dibutuhkan.

Untuk ikan tuna ini, misalnya, proses pemasaran dan geliat ekonomi nelayan tentu tidak terlepas dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi perikanan.

"Karena itu, atas nama Pemerintah Aceh, saya menyambut baik dan mengucapkan selamat, karena pada hari ini, ditandai dengan peletakan batu pertama, telah hadir kembali sebuah perusahaan perikanan di Aceh, yaitu PT. Yakin Pasifik Tuna."

Pabrik tersebut dijadwalkan akan beroperasi pada bulan Juli tahun depan.

Peletakan batu pertama pembangunan pabrik tersebut turut dilakukan Direktur PT Yakin Pasifik Tuna Aceh, Almer Havis, Direktur PT Yamako Pasifik Kuala Lumpur, Abdul Malik Hasan, serta disaksikan sejumlah investor dari luar negeri dan sejumlah tamu lainnya.(Rill)

Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan. MM membuka seminar nasional pertemuan keteknikan pertanian tingkat nasional dan pameran teknologi pertanian dan kongres perhimpunan teknik pertanian Indonesia di AAC Dayan Dawod Banda Aceh, 2/10/207. Humas Aceh/Mardha Kurnia
Banda Aceh -- Sekretaris Daerah Aceh Drs. Dermawan MM., membuka pertemuan keteknikan pertanian tingkat nasional, di AAC Dayan Dawood, Kamis 2 November 2017. Dalam pertemuan itu, juga digelar pameran teknologi pertanian Indonesia.

Sekda menyebutkan, sebagai daerah yang masyarakatnya notabanenya adalah petani, Pemerintah Aceh sangat memberi perhatian pada persoalan pertanian.

"Segala perangkat mengenai kebutuhan akan kita lengkapi agar produktivitas pertanian di Aceh bisa lebih meningkat," kata Sekda.

Dalam pertemuan itu, panitia juga menggelar pameran teknologi pertanian. Sekda berharap, para pelaku pertanian khususnya para para praktisi harus bisa menjawab tantangan globalisasi. Saat ini, persoalan pertumbuhan sumber daya dan perkembangan teknologi tepat guna adalah persoalan yang harus dijawab.

"Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah hal utama dalam pengembangan keefektifan pertanian modern," kata Sekda. Untuk mendukung kinerja tersebut, peran akademisi sangat diharapkan.

Saat ini persoalan yang dihadapi dunia pertanian adalah rendahnya pendapatan petani. Selain itu, produktifitas pertanian juga masih kurang di samping minimnya akses modal. Belum lagi dengan cuaca ekstrim yang tidak menentu. Untuk itu, Sekda meminta agar para praktisi pertanian terlibat memikirkan berbagai persoalan itu, sehingga persoalan tersebut dapat teratasi.

"Jika memang hal tersebut bisa diselesaikan, cita-cita menjadikan Aceh sebagai lumbung pangan nasional bisa terwujud," kata Sekda. (Rill)

TAPTENG - Sejumlah warga di Desa Sigodung, Kecamatan Sirandorung, Tapteng, Sumut, tengah mempermasalahkan sebuah proyek di daerah tersebut.

Pasalnya, proyek yang menggunakan Dana Desa sebesar Rp 363.140.000 untuk tahun 2017 dinilai sangat tidak wajar.

Warga pun menilai ada kejanggalan pada proyek pencucian/pembersihan parit atau drainase sepanjang 1.900 meter yang terletak di Dusun II tersebut.

Kepala Desa berinisial FS pun jadi sasaran kecurigaan warga, karena dinilai begitu banyak kejanggalan dalam proyek ini.

Sejumlah warga menuding bahwa nilai dana desa tersebut terlalu besar hanya untuk pembersihan parit dari sampah-sampah.

Sebab, untuk pembuatan parit saja, pada tahun 2014 lalu, hanya menggunakan dana Rp110 juta.

“Pembangunan parit ini tahun 2014, nilainya hanya Rp110 juta, sudah termasuk uang operasional. Panjangnya sama, 1.900 meter. Kenapa untuk mencuci parit ini saja menghabiskan anggaran sampai Rp 363.140.000,” kata Gunadi Marbun, warga sekitar diamini puluhan warga lainnya yang meninjau proyek dana desa tersebut, Selasa (31/10).

Dan, pembersihan parit tersebut pun hanya berlangsung selama 4 hari dengan menggunakan alat berat.

“Buatlah seminggu. Terus berapalah anggarannya? Ini sudah tidak masuk akal lagi,” ketusnya.

Masih kata Gunadi, sekalipun ditambah dengan 2 plat dwiker yang belakangan dibangun, dengan menggunakan sumber dana yang sama, tetap anggaran dana desa tersebut berlebih cukup banyak.

“Kalau saya disuruh mengerjakan ini, untuk mencuci parit ini, Rp70 juta pun saya terima. Ditambah pembuatan plat dwiker 2, nggak sampai Rp100 juta, sudah siap saya kerjakan itu. Berarti totalnya hanya Rp170 juta saja. Sisanya kemana?” katanya.

Menurut informasi yang diterima warga dari tukang yang mengerjakan plat dwiker tersebut, mereka hanya diberi upah borongan Rp 6 juta per unit.

“Kalau plat dwikernya 2 berarti upahnya hanya Rp12 juta saja. Berapa banyak rupanya bahan yang diperlukan untuk mengerjakannya?” pungkasnya.

Warga lainnya, Tri Multa Nainggolan, menambahkan, saat warga meminta penjelasan kepada oknum kepala desa mereka, FS malah membentak warga yang mencaritahu tentang aliran dana desa mereka.

Padahal, menurut ketentuannya, warga berhak dan berkewajiban mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa.

“Sedangkan menanyakan RAB (Rencana Anggaran Biaya) saja sudah marah, apalagi meminta. Itu yang marah kali dia (kepala desa) sama kami waktu ditanya soal dana desa itu,” kata pria yang juga ketua Jaringan Pendamping

Kebijakan Pembangunan (JPKP) untuk DPC Sirandorung ini diamini rekannya Hasudungan Simanullang, mantan kepala desa yang digantikan FS tahun lalu.

Dikatakan, warga akan terus mempertanyakan mengenai alokasi dana desa tersebut. Bila tidak ada jawaban dari FS, mereka akan melaporkan dugaan korupsi dana desa mereka tersebut ke pihak yang berwajib.

“Jelas itu. Kami akan laporkan ke pihak yang berwajib kalau dia (FS) tidak menjelaskan kemana saja dana desa itu dia alokasikan. Jangan mencari kekayaan dengan mengatasnamakan masyarakat.

“Dana desa adalah hak masyarakat, bukan hak kepala desa saja. Kepala desa hanya aparatur, perpanjangan tangan pemerintah sebagai pengelola anggaran. Bukan berarti kami masyarakat tidak bisa tahu tentang aliran dananya. Tekad kami sudah bulat akan melaporkan ini,” tegasnya.

Terpisah, FS yang dikonfirmasi via telepon selularnya tidak berhasil. Menurut warga, belakangan, setelah muncul tuntutan warga mempertanyakan alokasi dana desa tersebut, FS susah ditemui di rumahnya. Bahkan, nomor hp sering berganti.| JPNN

StatusAceh.Net - Berhati-hatilah jika mengkonsumsi minuman manis di kafe dan hotel mewah di Jakarta. Sebab, bisa saja gula yang dipakai untuk minuman berasal dari PT Crown Pratama, yang beroperasi di Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Sebab, baru saja Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap, ternyata PT Crown Pratama telah melakukan penyimpangan penggunaan gula. Perusahaan itu, terungkap menggunakan gula kristal rafinasi atau gula industri untuk gula kemasan kecil alias sachet pesanan 56 kafe dan hotel mewah di Jakarta.

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Agung Setya, gula rafinasi bisa berberbahaya bagi kesehatan. Penggunaan gula rafinasi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 Pasal 9 ayat 2, sudah sangat jelas disebutkan bahwa gula rafinasi untuk kebutuhan industri dan hanya dapat diperdagangkan kepada industri serta dilarang diperdagangkan untuk konsumsi.

"Modusnya PT CP ini di TKP itu telah melakukan pengemasan gula rafinasi dikemas ke dalam kemasan-kemasan sachetan. Gula rafinasi tidak boleh diperdagangkan ke konsumen, tidak boleh," kata Agung di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Rabu 1 November 2017.

Agung mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 pasal 9 ayat 2, sudah sangat jelas disebutkan bahwa gula rafinasi untuk kebutuhan industri dan hanya dapat diperdagangkan kepada industri serta dilarang diperdagangkan untuk konsumsi.

Saat melakukan penggeledahan di gudang milik PT Crown Pratama, polisi menemukan 20 sak gula kristal rafinasi dengan berat 50 kilogram.

Dan yang paling mengejutkan, Hotel Aston merupakan salah satu hotel mewah di Jakarta yang diduga telah disusupi gula kemasan hasil penyimpangan yang dilakukan PT Crown Pratama. Bahkan di gudang itu, ada 82 ribu sachet gula rafinasi yang berlogo resmi Aston.

Untuk mengelabui konsumen, PT Crown Pratama menyertakan kode BPOM di kemasan gula berukuran 8 gram pesanan kafe dan hotel mewah di Jakarta.

PT CP sudah beroperasi sejak 2008 dengan pengemasan sekitar dua ton gula rafinasi perbulannya. Tapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni 20 ton perbulannya.

Agung menuturkan, penyidik telah memeriksa enam saksi dan ahli. Termasuk Direktur PT CP dan ahli dari BPOM. "Kita sedang memastikan dan mengidentifikasi kurang lebih 56 hotel dan kafe. Kami akan lakukan klarifikasi. Penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, lantaran masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap gula ini," ujarnya.

Pemilik PT Crown Pratama bakal dijerat dengan  Pasal 139 juncto Pasal 84 dan Pasal 142 juncto Pasal 91 UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 62 juncto Pasal 8 (1) huruf a UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara.

Bahaya gula rafinasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  NO 527/MPT/KET/9/2004, gula rafinasi diperuntukkan untuk industri dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi langsung, karena harus melalui proses terlebih dahulu.

Gula rafinasi mengandung banyak bahan fermentasi sehingga menyebabkan masalah kesehatan di antaranya penyakit gula.  Gula rafinasi yang dikonsumsi langsung mengakibatkan penuaan pada kulit melalui proses alami glikasi. Proses glikasi merupakan saat molekul gula diserap ke dalam aliran darah selama proses pencernaan dan menutup molekul protein pada kulit.

Semakin banyak proses glikasi dialami, maka kulit makin gelap dan kusam serta mempengaruhi molekul protein yang menghasilkan kolagen dan elastin. | Viva

Ilustrasi
Banda Aceh – Dua Narapidana kasus korupsi Lapas Lambaro, Banda Aceh dikabarkan ditangkap oleh Subdit III Jatanras dan BKO Brimob Polda Aceh, Rabu, (1/11/2017) sekitar pukul 08:00 WIB di dua tempat yang berbeda.

Sumber StatusAceh.Net menyebutkan Kedua Napi tersebut diantaranya Kafrawi ditangkap ketika mendarat di bandara SIM dengan menggunakan pesawat Batik, sedangkan TIO ditangkap di rumah keluarganya yang bertempat di Kompleks Meusara Agung, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.
Dua Napi tersebut menurut sumber media ini mengatakan dikeluarkan oleh oknum KPLP Lapas Lambaro, Banda Aceh secara ilegal (tanpa ijin resmi),

Setelah mendapat informasi dari pihak Kakanwil Kumham Aceh, selanjutnya anggota Subdit III Jatanras dan BKO Brimob bergerak untuk melakukan penyidikan kedua napi itu.

Sehingga keberadaan mereka terpantau yang pada saat itu Kafrawi sedang berada di Jakarta dan sedang melakukan perjalanan ke Aceh Via Udara dengan menumpang pesawat BATIK, sekitar pukul  08:00 WIB, Kafrawi  mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) selanjutnya Team langsung menuju ke Bandara dan mengamankan Kafrawi di halaman Parkiran Bandara tersebut.

Selanjutnya Team mendapat info bahwa Napi lainnya yaitu TIO baru sampai di kediaman familinya yakni di di Kompleks Meusara Agung, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar , pada saat itu TIO baru pulang dari Tapaktuan.

Selanjutnya ke 2 Napi kasus Korupsi tersebut Langsung di Bawa ke Polda Aceh ” Untuk saat ini kedua napi itu masih diperiksa di subdit 3 Polda Aceh, setelah itu baru di serahkan ke pihak LP Lambaro,” tutur Sumber yang namanya tidak boleh ditulis.

Sementara Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak melalui Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Goenawan membenarkan penangkapan tersebut, "Benar, kemarin mereka ditangkap oleh tim jajaran polisi dari Polda" katanya, Kamis, 02 November 2017.


Selain itu, Kakanwil Kumham Aceh Ahmad Yusfahruddin Bc.IP mengatakan kedua napi yang berhasil ditangkap oleh pihak polda dan saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di  Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh.

" Kedua napi tipikor tersebut telah kita minta untuk ditangkap serta diperiksa siapa petugas yang mengeluarkannya agar dapat di proses hukum ",ungkap kakanwilkumham yang di konfirmasi melalui pesan WhatsAppnya.(SA/TSA)

AKBP Edy Sumardy Priadinata SIK
StatusAceh- Sehari-hari penampilannya amat bersahaja. Dia dikenal akrab dengan siapapun. Jauh dari sombong apalagi sangar. Dia adalah AKBP Edy Sumardi Priadinata  SIK yang kini menjabat sebagai Wakapolresta Pekanbaru. 

Di sela-sela kesibukan beberapa rekan pers menyampari Edy di ruangan kerjanya di lantai dua Mako Polresta Pekanbaru, Rabu Sore (01/11/2017) Pukul 17.00 WIB. Beberapa wartawan coba melakukan wawancara khusus tentang sosok polisi yang dikenal ramah dengan masyarakat.

Edy yang merupakan lulusan akabri 1996 menjelaskan bagaimana cara beliau melakukan pendekatan, baik itu bersama masyarakat maupun Insan Pers.

Dijelaskan Edy, dirinya hanya berkomitment untuk melaksanakan hal-hal yang mendasar dari falsafah hidup sebagai anggota Polri yang tertuang dalam Tri Brata dan Catur Prasetya, Polri sebagai sosok pelayan, pelindung, pengayom, penegak hukum dan Sebagai penjaga peradaban bangsa serta penjaga kehidupan ini.

Lebih lanjut Edy menjelaskan, melakukan pendekatan terhadap masyarakat, juga dilakukan dengan cara mengimplementasikan Program Promoter bapak Kapolri, menjadi Polisi-polisi yang Profesional dalam bidang tugasnya, modern dalam melayani masyarakat dengan peningkatan layanan berbasis IT serta terpercaya. Karena mampu melakukan perubahan kulture, Jujur, transparan dalam melakukan penegakan hukum. 

"Saya sadar siapa saya sebenarnya, Saya hanya sebagai pelayan dan Pengayom Masyarakat. Sehingga saya wajib untuk melayani dan mampu berinteraksi dengan semua kalangan dengan cara membuka ruang komunikasi,"tutur Edy sambil tersenyum

Edy yang sudah menjabat 7 bulan sebagai Wakapolresta Pekanbaru ini menutup wawancaranya dengan menambahkan resep rahasia yang ia pakai selama ini dalam kehidupannya sehari-hari.

Yaitu, dengan melakukan 3 S (Senyum, Sapa dan Salam), tidak membedakan status sosial orang lain dalam melayani dan bersilaturahmi serta tidak ber mental pejabat, tapi memiliki mental dan jiwa sebagai pelayan masyarakat.(red)

Banda Aceh - Gubernur Aceh, drh. Irwandi Yusuf, M. Sc Baru saja melakukan kunjungan kerja ke 10 kabupaten/kota dengan menggunakan pesawat pribadinya, dari tanggal 25 s/d 30 Oktober 2017.

Perjalanan tersebut hanya menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.125.000, untuk membeli 125 liter pertamax sebagai bahan bakar pesawat shark Aero buatan Slowakia miliknya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Lc, MH, mengatakan bahwa langkah gubernur Aceh itu merupakan penghematan luar biasa yang dilakukan oleh pemimpin Aceh dalam melakukan kunjungan ke daerah.

“Ada 10 kabupaten dan kota yang dikunjungi oleh gubernur untuk meninjau proyek-proyek APBA dan Otsus tahun 2017 dengan biaya yang sangat murah, dan ini tidak bisa dilakukan jika bukan dengan pesawat terbang,” ujar Mulyadi Nurdin, Rabu (01/11/2017).

Mulyadi Nurdin memberikan contoh perjalanan gubernur dari Banda Aceh ke Aceh Tenggara, jika dilakukan dengan jalan darat akan menghabiskan biaya per mobil tidak kurang dari Rp. 1 juta, ditambah lagi dengan kebiasaan konvoi puluhan mobil lainnya yang mengiringi rombongan gubernur, yang tentunya sekali jalan menghabiskan biaya puluhan juta rupiah.

“Dengan menggunakan pesawat, konvoi kendaraan tidak dilakukan, karena gubernur langsung ke daerah tujuan via udara dan setiba di lokasi langsung menggelar pertemuan dengan bupati/walikota setempat dan melakukan peninjauan proyek-proyek pembangunan,” lanjutnya lagi.

Mulyadi Nurdin menambahkan, perjalanan gubernur Irwandi mengelilingi Aceh menempuh jarak sejauh 1.700 kilometer menghabiskan total waktu 6,5 jam terbang.

Dalam perjalanannya itu Irwandi Yusuf terbang bersama Ketua Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA Aceh Taqwallah.

Gubernur Irwandi memulai penerbangannya dari Bandara SIM Blang Bintang, Aceh Besar menuju Kabupaten Simeulue, kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Singkil, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Sabang dan kembali ke Bandara SIM.

“Perjalanan udara ini bisa menghemat waktu dan biaya, karena kalau transportasi darat selain jarak tempuh yang menghabiskan cukup banyak waktu, dengan iringan kendaraan yang cukup panjang, jangkauan dari satu daerah ke daerah lainnya juga memerlukan banyak biaya,” ujar Mulyadi Nurdin.

Apalagi kata Mulyadi, di Aceh saat ini  sudah tersedia 11 bandara yang bisa didarati oleh pesawat, yaitu, Bandara Sultan Iskandar Muda (Aceh Besar), Bandara Rembele (Bener Meriah), Bandara Malikul Saleh (Aceh Utara), Bandara Exxonmobil Oil (Lhoksukon), Bandara Cut Ali (Tapak Tuan), Bandara Maimun Saleh (Sabang), Bandara Senubung (Gayo Lues), Bandara Syekh Hamzah fansuri (Singkil), Bandara Kuala Batee (Abdya), Bandara Cut Nyak Dhien (Nagan Raya) dan Landasan Perintis Kuala Langsa (Langsa).[Rill]

Lhokseumawe- Hari Pertama Operasi Zebra tahun 2017, Polisi Satuan Lalu lintas Polres Lhokseumawe tilang puluhan pelanggar lalu lintas di Lhokseumawe, Operasi yang digelar di depan Taman Riyadah jalan Merdeka Kota Lhokseumawe tersebut melibatkan sejumlah personil lantas, Dishub dan POM.” Rabu pagi (1/11/2017)

Hari pertama pelaksanaan operasi agak terlambat karna ada pelaksanaan apel gelar operasi di Mapolres Lhokseumawe, ada sekitar 20 pelanggar yang sudah terjaing razia dan ditilang dalam operasi pagi ini.” Ujar KBO Lantas Iptu Ibnu Sachdan mewakili Kasat Lantas Iptu Mulyana

Fokus penegakan hukum pelanggaran lalu lintas adalah yang tidak pakai helm, melanggar arus atau salah jalur, kemudian melanggar penggunaan sarine serta plat kenderaan tidak sesuai aturan dan surat-surat kenderaan." Terangnya

“Jadi Kami mohon maaf kepada masyarakat, karna kami jauh hari sudah menyampaikan kepada masyarakat akan melaksanakan operasi zebra, diharapkan masyarakat mematuhi aturan lalu lintas.”imbuhnya

Target operasi terutama mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan karna volume kenderaan sudah sangat tinggi di aceh dan bagi para pelanggar akan di tilang ditempat, "jadi pelanggar akan ditilang baik kenderaan, surat kenderaannya ataupun SIMnya.” tegasnya

Lhokseumawe - Tim Star Polres Lhokseumawe kembali berhasil meringkus salah seorang pemuda bersama 1 paket sabu dan juga Ganja di Lorong 5 Mongedung Kecamatan Banda Sakti, Selasa (31/10/2017) pukul 23.50 WIB.

"Tersangka  yang ditangkap yakni  MR (37) yang merupakan warga Mongeudong Kecamatan setempat," kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman melalui Kabag Ops Kompol Ahzan kepada StatusAceh.Net, Rabu, (01/11/2017).

 Menurutnya, tersangka di tangkap saat Tim Star saat melakukan patroli di lokasi tersebut. saat itu tersangka terlihat membawa parang sehingga menimbulkan kecurian dan langsung dihampiri dan dilakukan pemeriksaan oleh tim STAR.” ujarnya Rabu pagi (01/11/2017)

Ketika tim STAR melakukan penggeledahan badan ditemukan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket dan satu bungkus kecil ganja siap pakai yang disembunyikan didalam celana, Selain itu tim juga mengamankan 1 unit parang dan satu unit ketapel.” Jelasnya

Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.” tegas Kompol Ahzan.(RMD)

,
Lhokseumawe -  Komando Resort Militer (Korem) 011/Lilawangsa mengelar kegiatan sosialisasi Doktrin TNI AD, di Gedung KNPI Aceh Utara, Lhokseumawe, Rabu (1/11).

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti seluruh prajurit TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Makorem 011/LW, Denpom, Denpal, Denhub, Bekang, Kesehatan, dan Ajenrem Lhokseumawe.

Acara yang dibuka oleh Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Agus Firman Yusmono menjelaskan, sesuai dengan amanat undang-undang no 34 tahun 2004, TNI matra darat melaksanakan tugas-tugas di bidang pertahana antara lain: menjaga keamanan Wilayah perbatasan darat dengan negara lain, membangun dan mengembangkan kekuatan matra darat serta pemberdayaan Wilayah pertahanan.

Selain itu, Danrem menyebutkan, saat ini perkembangan hakikat ancaman menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, disamping itu perkembangan ancaman di wilayah juga menjadi pertimbangan utama dalam revisi doktrin.

Adapun Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi antara lain : adanya kebutuhan organisasi, perkembangan lingkungan strategis, kondisi geografi, demografi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan dan aturan nasional maupun internasional, serta doktrin-doktrin yang pernah ada sebelumnya.

Oleh karena itu, TNI AD perlu menyusun suatu doktrin yang digunakan sebagai pedoman dan arah, sehingga satuan-satuan di jajaran TNI Angkatan Darat di dalam pelaksanaan tugasnya, tidak menyalahi aturan yang berlaku, sebut Danrem.

Selanjutnya ditengah-tengah acara sosialisasi, dilakukan pemutarkan Vidio Tugas-tugas pokok seluruh Corp di masing-masing Satuan TNI AD. Seluruh peserta terlihat serius menyaksikan Vidio tersebut.

Hadir pada acara sosialisasi tersebut antara lain : Kasrem 011/LW Letkol Inf Shofanudin, para Kasi dan Pasi Rem 011/LW, para Komandan/Kepala Satuan Dinas Jawatan, serta para prajurit dan ASN jajaran Korem 011/LW di Wilayah Lhokseumawe.(Laung)

Lhokseumawe- Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH pimpin Apel gelar pasukan operasi Zebra Recong tahun 2017 di Mapolres Lhokseumawe.” Rabu pagi (1/11/2017)

Apel gelar pasukan tersebut diikuti dari satuan fungsi polres Lhokseumawe  dan jajaran Polsek, personil Dinas Perhubungan, Personil TNI, POM, Satpol PP-WH serta sejumlah pelajar dengan Komandan upacara Kasat Lantas Polres Lhokseumawe Iptu Mulyana.

Acara tersebut diawali dengan doa dan dilanjutkan dengan penyematan pita operasi kepada perwakilan personil Polres Lhokseuawe, dinas Perhubungan serta POM sebagai tanda dimulainya operasi zebra tahun 2017.

Dalam amanatnya Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH menegaskan agar personil bertindak tegas namun humanis dalam pelaksanaan Operasi Zebra Rencong tahun 2017.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah Muspida Dandim 0103 Aceh Utara, Dan Lanal Lhokseumawe, Wakil Bupati Aceh Utara, Dandenpom I/IM, Dan Sat Radar, Kajari dan sejumlah pejabat terkait.(RMD)

Ilustrasi
StatusAceh.Net - Panglima Laot Aceh meminta pemerintah Aceh dan Pemerintah pusat untuk mengadvokasi 40 nelayan asal Aceh yang ditangkap dan diamankan oleh otoritas India, karena memasuki wilayah Perairan Andaman, India.

“Panglima Laot Aceh akan mengadvokasi para nelayan kita yang ditangkap di India,” kata Wakil Sekjen Panglima Laut Aceh, Miftachhuddin Cut Adek, Rabu (1/11) saat dihubungi pikiranmerdeka.co.

Miftachhuddin menyebutkan, Panglima Laot Aceh telah melaporkan penangkapan terhadap 40 nelayan Aceh oleh otoritas India ke pemerintah Aceh dan pemerintah pusat melaui Kementerian Kelautan dan Kemeterian Luar Negeri.

“Intinya kita juga meminta kepada pemerintah untuk membantu mengadvokasi mereka (nelayan Aceh) agar bisa dipulangkan,” tambahnya.

Sejauh ini, sambung dia, pihaknya belum berhasil melakukan komunikasi dengan 40 nelayan yang kini diamankan di India. “Belum ada komunikasi dan sedang kita jajaki,” pungkasnya.

Sebanyak 40 nelayan asal Aceh yang melaut dari Lampulo, Banda Aceh, ditangkap dan diamankan oleh otoritas India, karena memasuki wilayah Perairan Andaman, India. Mereka diamankan setempat setelah kapal yang mereka tumpangi terbawa arus sehingga keluar dari wilayah Indonesia. Saat melaut, mereka menggunkan satu kapal berukuran 120 GT.(pikiranmerdeka.co)

Banda Aceh –  Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menerima kunjungan General Manajer PT. PLN Aceh, Jefri Rosiadi di Ruang Rapat Gubernur Aceh, Rabu (01/11/2017).  

Hadir bersama Jefri, GM PLN Pembangkit Sumbagut, Bambang Iswato, GM PLN UIP I, Wedi dan GM PLN UIP II, Octavianus. 

Dalam Pertemuan tersebut, Jefri menyampaikan bahwa kondisi listrik di Aceh saat ini sudah kembali normal kecuali ada gangguan pada transmisi di Sumatera.   Untuk dua tahun ke depan lanjut Jefri, juga akan ada penambahan listrik di Aceh sekitar 400 Megawat. 

Selain itu, PLN Aceh kata Jefri akan memasang jaringan ke beberapa wilayah yang belum dialiri listrik yang tersebar di beberapa kabupaten.  PLN Aceh menargetkan peningkatan pemerataan penyaluran listrik untuk provinsi Aceh hingga mencapai 100 persen.

Untuk itu, Jefri sangat berharap dukungan dari Pemerintah Aceh terkait pembangunan infrastruktur agar mempermudah pembagunan listrik ke wilayah-wilayah yang saat ini belum dialiri listrik.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengatakan, listrik di Aceh saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum lagi jika berbicara industri.
Untuk itu, irwandi berharap agar, PLN dapat terus memacu pembangunan pembangkit listrik di Aceh sehingga kebutuhan listrik di Aceh bisa terpenuhi.

“Kita harus bisa mempersiapkan dari sekarang, jadi kalau industri masuk kita sudah siap,” kata Irwandi. 

Pada kesempatan tersebut, Irwandi juga meminta agar PLN Aceh dapat menggandeng investor luar untuk mengembangkan energi listrik di Aceh.  

Pertemuan tersebut, turut dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Aceh, Syaiba Ibrahim, dan T. Syakur, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.(Rill)

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah MT, menerima kunjungan tamu dari Mahkamah Agung RI yang dipimpin Ketua Muda Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Amran Suadi SH. MH. MM. di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Rabu 1 November 2017.

Pertemuan digelar untuk membahas beberapa persoalan, di antaranya terkait pandangan sebagian orang tentang keberadaan Mahkamah Syariah Aceh yang dinilai tidak tunduk ke undang-undang nasional, termasuk putusan hukum di Mahkamah Syariah yang dinilai melanggar HAM.

Untuk itu, tim Mahkamah Agung RI
ingin menuliskan sebuah buku yang menjelaskan kekhususan dan keistimewaan Aceh yang dilindungi undang-undang, sehingga keberadaan Mahkamah Syariah dan penerapan syariat Islam di Aceh adalah sah.

Buku tersebut diharapkan dapat memberi penjelasan kepada semua pihak, termasuk pejabat negara, yang tidak mengerti kekhususan Aceh dan syariat Islam di Aceh, bahwa penerapan syariat Islam di Aceh tak seperti yang diberitakan di luar.

"Dari informasi yang kita kumpulkan, sejumlah pelanggar syariat Islam yang non muslim bahkan meminta secara sukarela untuk dihukum sesuai syariat Islam, itu yang ingin kita jelaskan nanti," ujar Amran.

Sementara Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam penjelasannya mengatakan, semua yang dilakukan  Pemerintah Aceh sudah sesuai hukum yang berlaku.

Terkait penulisan buku, Wagub mengatakan mendukung penulisan buku tersebut.

"Saya mendukung buku yang ditulis secara lengkap, yang kemudian bisa menjadi reverensi," ujar Wagub.

Wagub juga berharap, penulisan buku tersebut juga dilakukan uji publik yang melibatkan semua pihak.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tata cara pengambilan sumpah kepala daerah di Aceh yang selama ini dilakukan sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh, di mana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh.

Dalam hal ini Mahkamah Agung RI menginginkan peran Ketua Mahkamah Syariah Aceh lebih dimaksimalkan lagi.

Pertemuan yang digelar pukul 11.00 hingga 13.00 WIB itu dipandu oleh Asisten I Dr. Iskandar A Gani, SH, M. Hum, serta turut dihadiri Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. H. Munawar A Jalil, MA.

Sementara dari Mahkamah Agung RI juga hadir Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr H. Abdul Manaf, MH, dan Ketua Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Prof. Dr. H. Abdul Manan, DH, SIP. M.Hum, serta sejumlah orang lainnya. (Rill)

Kasat Lantas Polres Pidie Iptu Rina Bintar Handayani meminta masyarakat mematuhi aturan lalu lintas. (dok.instagram)
StatusAceh.Net - Polri menggelar Operasi Zebra hari ini hingga 14 hari ke depan. Kasat Lantas Polres Pidie Iptu Rina Bintar Handayani membuat video pendek untuk mengingatkan pengguna jalan. Video tersebut diunggah di Instagram dan menjadi viral.

Sebagaimana dilihat detikcom, Rabu (1/11/2017), video berdurasi 25 detik itu awalnya diunggah di akun Instagram pribadi Rina dan telah ditonton sebanyak 806 kali. Dalam video, terlihat Rina duduk bersama seorang anggota Satlantas Polres Pidie Ipda Fikri Kurniawan.

Tak lama berselang, video imbauan itu diunggah lagi oleh sebuah akun Instagram. Di akun tersebut, video bikinan Satlantas Polres Pidie ini telah ditonton sebanyak 52 ribu kali. Video itu juga dikomentari 119 netizen.

"Hai rekan-rekan, kami Satlantas Polres Pidie mengingatkan pada rakan-rakan mulai tanggal 1 sampai 14 November 2017 Operasi Zebra Rencong 2017 telah dimulai," kata Rina di awal video.

Rina juga mengingatkan pengguna jalan melengkapi surat-surat kendaraan serta mematuhi rambu lalu lintas. Menurut kasat lantas cantik ini, keselamatan berkendara tetap menjadi nomor satu.

"Jadi persiapkan diri rekan-rekan tetap patuhi rambu-rambu tata tertib lalu lintas dan persiapkan kelengkapan berkendara Anda, termasuk surat-surat berkendaraan Anda," jelas mantan Kasat Lantas Polres Bener Meriah ini.

"Keselamatan adalah nomor satu," sambung Fikri di akhir video.

Sebelumnya, Kepala Korlantas Polri Irjen Roycke Lumowa mengatakan Operasi Zebra ini harus benar-benar tepat sasaran. Ada sejumlah pelanggaran yang bakal ditindak tegas nantinya untuk memberi efek jera.

"Pelanggaran lalu lintas yang berpotensi terjadinya kecelakaan. Apa itu? Berboncengan atau bermuatan lebih, lawan arus, tidak pakai seat belt, tidak pakai helm, terobos lampu merah, rem blong, dan lainnya," kata Roycke di lapangan NTMC Korlantas Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. | Detik.com
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.