StatusAceh

Ilyas menjelaskan penyebab banjir akibat intensitas hujan tinggi melanda wilayah Aceh Timur sejak Kamis (30/12) kemarin. Dia menyebut di Kecamatan Birem Bayeun ada 6 desa direndam banjir yakni Desa Alue Sentang, Paya Tampah, Alue Gadeng 2, Paya Bili 1, Paya Bili 2, dan Alur Nyamuk. Sedangkan di Kecamatan Indra Makmur, Desa Alue Ie Mirah, Sagop Jaya, Jambo Lubok, dan Julok Rayeuk Utara.

"Sementara di Kecamatan Sungai Raya masih dalam pendataan," ujar dia.

Laporan sementara, warga Alue Sentang mengungsi sekitar 900 jiwa. Sementara di Alue Gadeng, sekitar 552 jiwa.

Ilyas mengatakan, BPBD Aceh Timur telah melakukan pemantauan di lokasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan pengungsi.

"Saat ini lokasi banjir masih diguyur hujan lebat," katanya.

Jabatan yang diserahterimakan yaitu Kasat Binmas IPTU Arifin Ahmad, S.Sos, S.I.Kom yang sebelumnya dijabat oleh AKP Fazli. Sementara, AKP Fazli dirotasi sebagai Kasubag Kerma Bag Ops Polres Lhokseumawe. Kemudian, Kapolsek Banda Sakti dijabat oleh IPDA Aulia Hadi Rahman, S.Trk yang sebelumnya sebagai KBO Satresnarkoba Polres Lhokseumawe, posisi tersebut sebelumnya diisi oleh IPTU Arifin Ahmad, S.Sos, S.I.Kom.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, S.I.K, M.H dalam sambutannya menyampaikan, proses pembinaan karir salah satu adalah dengan mutasi jabatan yang sudah menjadi hal biasa dalam sebuah institusi.

Lanjut Kapolres, dengan diberikannya amanah jabatan tidak perlu eforia dan yang belum menjabat harus tetap semangat dalam bertugas karena rotasi jabatan ini terus berjalan dan harus ada penyegaran.

"Kapolsek Banda Sakti yang baru IPDA Aulia Rahman Hadi, S.Trk, hal ini harus disyukuri karena dengan pangkat IPDA diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Kapolsek Banda Sakti," ujar AKBP Eko Hartanto.

Organisasi ini dinamis, kata Kapolres, ada reward dan punisman yang diberikan kepada seluruh personel atas capaian kinerja dalam bertugas, jika bagus akan diperjuangkan untuk promosi jabatan, jika tidak baik apalagi melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi.

"Kita harus mawas diri terhadap apa yang sudah menjadi tangungjawab dalam pekerjaan serta apa hak dan kewajibannya."pungkas Kapolres

Lumajang - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl) mengalami erupsi yang disertai panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal hingga dua kecamatan terpantau gelap gulita di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (4/12) sore.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan aktifitas vulkanologi Gunung Semeru terjadi pada 15.00 WIB.

"Terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi, disertai APG. Pemantauan dan menyiagakan personel BPBD KAB. LUMAJANG," jelas dia.

Banda Aceh -  Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang lanjutan  perkara dugaan penjualan perhiasan tidak sesuai kadar terhadap M Husen Bin Hasyim. Sidang yang dipimpin oleh Majelis  Hakim  Safri, SH., MH mengagendakan pemeriksa ahli yang diajukan oleh pihak terdakwa M Husen Bin Hasyim. Terdakwa mengikuti persidangan melalui video conference dari Rutan Banda Aceh, sedangkan Penasehat Hukumnya Armia SH., MH atau yang akrab disapa Armia SB dan Zulfahmi, SH mendampingi di ruang Sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh. Rabu, 1 Desember 2021.

Adapun 2 (dua) orang Ahli yang dihadirkan yaitu  ahli Hukum Pidana Dr. Dahlan S.H., M.Hum., M.kn. CPCLE dan Ahli Hukum Islam Dr. Safriadi, SHI., MA.

Ahli Hukum Pidana Dr. Dahlan S.H., M.Hum., M.kn. CPCLE menjelaskan bahwa filosofi dan esensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah untuk melindungi konsumen dari kerugian, maka  ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf f juncto Pasal 61 Ayat (1) UUPK yang mengatur tentang sanksi pidana harus dimaknai sebagai pasal delik materil. Sebab itu, unsur kerugian konsumen harus dapat dibuktikan secara nyata. Apabila dalam kasus ini, tidak ada konsumen yang dirugikan, maka Terdakwa M Husen Bin Hasyim tidak dapat dipidana. Iapun membandingkan dengan pasal undang-undang tindak pidana korupsi yang dalam penerapannya harus terbukti adanya kerugian negara.”

“Selain itu, jika dibaca secara keseluruhan, dalam UUPK ini juga ada mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tugas dan wewenangnya adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, penerapan pasal pelindungan konsumen ini harus sesuai dengan asas ultimum remedium, yakni instrumen hukum pidana harus menjadi upaya terakhir. Jadi tidak bisa langsung dipidana”, ungkap Dr. Dahlan.

Selain itu, menurut Dr. Dahlan apabila ada polisi yang menyamar dan membeli emas untuk tujuan diuji di laboratorium, maka polisi itu bukan konsumen. Cara-cara yang demikian juga tidak dapat dibenarkan. Emas bukan barang haram yang harus dibeli dengan cara sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan barang yang dilarang untuk diperdagangkan seperti narkoba dan lainnya.


Ahli Hukum Islam Dr Safriadi, SHI., MA menjelaskan bahwa  prinsip dasar dalam jual beli adalah sama-sama ridha atau sepakat antara penjual dan pembeli terhadap barang yang diperjualbelikan. Di hadapan Majelis Hakim, Dr. Safriadi juga menganalisis faktur penjualan yang dijadikan sebagai barang bukti oleh penuntut umum. Menurutnya, dalam pandangan hukum Islam,  keterangan kadar perhiasan emas yang dituliskan oleh Terdakwa M Husen Bin Hasyim dalam faktur penjualan sudah benar. 

“Karena 99A itu merujuk kepada hal yang umum sebagai kode perhiasan. Sedangkan dalam faktur itu, juga terdapat ketentuan yang khusus atau takhsis yakni “barang-barang perhiasan yang banyak patri jika dilebur masnya menjadi muda atau procentasenya berkurang”. Jadi di sini penjual sudah memberikan keterangan yang sesuai terhadap barang dagangannya. Berkurangnya kadar dalam perhiasan emas itu dikarenakan tambahan bahan patri yang sudah lazim, sudah dijelaskan dalam faktur penjualan itu. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa M Husen Bin Hasyim tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli yang diatur dalam Islam. Menurutnya Hukum Islam mempunyai kedudukan dalam hukum positif Indonesia. Ditambah lagi dengan kultur masyarakat Aceh yang tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Islam.

Dipantau Komisi Yudisial, sidang Terdakwa Husen Bin Hasyim itu ternyata juga dipantau langsung oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Amatan media, ada 2 (orang) yang hadir di tengah-tengah pengunjung memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Komisi Yudisial saat ditanya asal mereka oleh Majelis Hakim. Keduanya terlihat menyimak dan beberapa kali mencatat selama berlangsungnya persidangan yang hampir 3 (tiga) jam itu.

Dalam keterangannya kepada media usai sidang, Armia SB kembali menegaskan bahwa sesuai dengan keterengan ahli hukum pidana, perkara ini tidak serta merta dapat dipidana karena pidana itu asasnya ultimum remedium yang merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya lain tidak berhasil makanya diterangkan tadi seharusnya diselesaikan melalui ganti rugi, jika ada yang merasa dirugikan. Ahli Hukum Islam juga tadi sudah menyampaikan bahwa perbuatan klien kami tidak menyalahi dengan hukum Islam, ucap Armia SB.

Oleh karenanya, ia mengharapkan agar Majelis Hakim juga menggali nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Aceh terkait dengan kasus ini, termasuk kebiasaan dalam proses pembuatan, penulisan kode  pada faktur dan tata cara penjualan perhiasan emas tersebut. Termasuk pandangan hukum Islam terhadap perkara ini. Walaupun hukum Islam ini dianggap bukan hukum positif, tapi hukum Islam  adalah hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat Aceh," pungkasnya.[rillis]

 Balai Pengajian yang berdiri pada tahun 2010 ini, sebelumnya memiliki kondisi yang tak layak, penuh dengan topangan kayu dan hanya beratapkan daun Nipah. Bahkan para santri Darul Qur'an hanya mengandalkan Air Kubangan untuk berwudhu, tak ada sumber air yang layak untuk mereka gunakan. 

Kekuatan sedekah dari seluruh para Sahabat Dermawan, menghasilkan bukti nyata. Balai pengajian yang layak, serta sumur dan MCK yang dapat digunakan para santri untuk berwudhu, kian berdiri dengan kokohnya. 

Acara peresmian sumur ini turut dihadiri oleh santri, warga sekitar, pengurus pesantren, tim ACT serta MRI Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Dalam sambutannya, Kepala Cabang ACT Lhokseumawe Hidayatullah mengatakan, Balai Pengajian Darul Qur'an merupakan salah satu pesantren yang mencetak penghafal Al-Qur’an. Sehingga, sangat diperlukan dukungan dari banyak pihak untuk keberlangsungan dan kemudahan santri agar dapat terus belajar.

"Alhamdulillah, terima kasih banyak para sahabat dermawan serta seluruh tim ACT yang sudah membangun dan mendirikan balai pengajian dan sumur wakaf di Balai pengajian kami. Semoga Allah membalas segala kebaikan dari para Sahabat Dermawan" ujar Ustadz Taharuddin selaku pendiri Balai pengajian Darul Qur'an.

"Dalam program Jumat Berkah ini, Polres Lhokseumawe menyantuni sebanyak 50 anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Banda Sakti," ujar Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto SIK MH melalui Kabag Sumda, AKP Erpansyah Putra.

Kabag Sumda juga menambahkan, penyantunan anak yatim piatu tersebut merupakan program dari Kapolres Lhokseumawe. Dimana, diharapkan dapat membantu meringankan beban anak - anak yatim piatu. 

"Program Jum'at Berkah ini akan berlanjut secara bergiliran di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Harapan Bapak Kapolres, semoga ini bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi anak - anak kami," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Imumsyik Masjid Agung Islamic Center, Mukhtarudsin KR dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Lhokseumawe yang telah sudi memperhatikan dan memberi bantuan kepada anak - anak yatim dimaksud. 

"Kami sebagai imam besar beserta Ketua UPTD Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe mengucapkan ribuan terimaksih kepada Bapak Kapores Lhokseumawe. Semoga bapak kapolres selalu dalam lindungan Allah SWT dan ini menjadi berkah dan menjadi Amal jariah di kemudian harinya," katanya.

Turut hadir, Kapolsek Banda Sakti, Iptu Arifin Ahmad, Danramil 16 Banda Sakti, Kapten Czi Hermansyah, Kepala UPTD Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe, Fakhrudini, SH dan personel Polres Lhokseumawe serta Polsek Banda Sakti.

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (2/12/2021).

Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp.13,91 triliun dan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp.32,48 triliun.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya pula kepada seluruh bupati dan walikota se-Aceh atas kerja keras yang dilakukan, untuk terus berusaha merealisasikan kegiatan di tengah-tengah pandemi ini,” kata Nova Iriansyah.

Nova mengatakan, pemerintah telah merancang APBN 2022 yang responsif, antisipatif dan fleksibel. Semua Kementerian/Lembaga diharapkan selalu siap untuk melakukan penyesuaian otomatis (automatic adjustment) guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi dimaksud.

“Alhamdulillah, saat ini pelaksanaan penyerahan DIPA dan TKDD dapat dilaksanakan, sehingga semua Satuan Kerja dapat segera melakukan proses pengadaan secara lebih dini, mulai dari lelang hingga penandatanganan kontrak terutama untuk belanja modal,” kata Nova.

Nova merincikan, anggaran belanja untuk kementerian/lembaga dilaksanakan oleh 769 Satuan kerja dengan rincian alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp.6,96 triliun, Belanja Barang sebesar Rp.4,23 triliun, Belanja Modal sebesar Rp.2,69 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.43,7 miliar.

“Alokasi pagu tersebut berasal dari sumber dana antara lain Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, Badan Layanan Umum, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan penerimaan lainnya,” kata Nova.

Selanjutnya, kata Nova, jika dilihat berdasarkan kewenangan, maka kewenangan kantor pusat sebesar Rp.2,42 triliun, Kantor Daerah Rp.11,27 triliun, Dekonsentrasi (Dk) Rp.84,33 miliar dan Tugas Pembantuan (TP) Rp.146,78 miliar.

Sementara alokasi anggaran transfer Ke Daerah dan Dana Desa tahun 2022 di wilayah Aceh sebesar Rp.32,48 triliun.

Dengan rincian, DBH pajak dan sumber daya alam Rp.724 miliar, Dana Alokasi Umum Rp.14,06 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 1,98 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp.3,37 triliun, Dana Insentif Daerah Rp.114 miliar, Dana Otsus Aceh Rp.7,56 triliun dan Dana Desa Rp.4,67 triliun.

“Percepatan belanja daerah sudah dimulai sejak DIPA dan alokasi TKDD diberikan. Anggaran belanja segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, dan tidak boleh menumpuk di perbankan,” kata Nova.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, mengharapkan anggaran yang telah ditransfer untuk daerah dan kementerian/lembaga di Aceh dapat segera dibelanjakan agar memberi dampak multiplier effect terhadap pembangunan dan perekonomian Aceh.

“APBN 2022 digunakan untuk mengantisipasi dampak pandemi global juga sebagai instrumen penting mendukung pemulihan ekonomi. Peran sentral APBN 2022 harus tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Syafriadi.

Syafriadi mengatakan, APBN 2022 berada pada posisi strategis antara harapan pemulihan ekonomi dan visi panjang mewujudkan Indonesia maju.

“Sementara itu, Menteri Keuangan menyampaikan tahun 2022 kita masih berada dalam ketidakpastian. Karena itu sebagai instrumen fisikal APBN harus menjadi stimulus agar memberi dampak langsung ke masyarakat,” kata Syafriadi.

Lebih lanjut, Syafriadi mengharapkan kepala daerah di Aceh dapat memaksimalkan dan memanfaatkan sisa waktu tahun 2021 untuk meningkatkan realisasi anggaran. Ia berharap realisasi anggaran tahun ini di Aceh dapat mencapai 98%.

Paket Umrah gratis ini merupakan hadiah utama dalam program vaksinasi yang dilaksanakan Polda Aceh, di mana setiap warga yang melakukan vaksinasi mendapat voucher undian tersebut. Dari hasil undian, terpilih 23 masyarakat, 5 Bhabinkamtibmas dan 5 Babinsa yang mendapat paket Umrah Gratis. Salah satunya adalah, Sindi Syahputri yang berasal dari Kota Lhokseumawe.

Ketika disambangi Kapolsek Muara Dua, Ipda Nina Ervianti SH MH di kediamannya ia masih tidak menyangka. Sebab, terdapat ribuan masyarakat yang ikut vaksinasi serta ada ribuan voucher undian Umrah di seluruh Provinsi Aceh.

 "Saya tidak menyangka dan sempat tidak percaya memenangkan hadiah Umrah ini, Allah yang telah memilih saya melalui program vaksinasi yang dilaksanakan Polda Aceh," ujar Sindi yang turut didampingi tokoh masyarakat setempat.

Sindi juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar, Pangdam Iskandar Muda dan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto SIK MH beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan vaksinasi dan menyediakan berbagai macam hadiah. 

"Semoga Bapak Kapolda Aceh, Pangdam dan Kapolres beserta jajaran diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas, terima kasih Pak," pungkasnya.

Dia juga mengajak masyarakat lainnya yang belum ikut vaksinasi agar segera ke gerai vaksin terdekat. "Jangan karena hadiah ikut vaksin, tetapi niatkan untuk kebaikan dan kesehatan kita bersama dan jangan percaya dengan kabar - kabar yang tidak benar terkait vaksinasi," pintanya.

 
Asahan - Polisi menangkap bandar narkoba asal Aceh berinisial WP (40). Pria itu ditangkap dengan barang bukti 609,3 gram sabu dan 75 butir pil ekstasi.

Penangkapan WP (40) adalah hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang diungkap dengan tersangka AF (30). Polisi mengejar WP hingga ke Kabupaten Serdang Bedagai.

"Tersangka ini kami tangkap setelah pengembangan kasus dari tersangka AF yang lebih dulu ditangkap, dan menyebutkan membeli narkoba dari WP. Kami kemudian melakukan pelacakan keberadaan tersangka hingga ke Serdang Bedagai, " kata Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Nasri Ginting saat dikonfirmasi wartawan, Senin (29/11/2021).

Nasri menyebut WP kerap berpindah tempat. Namun akhirnya dia berhasil dibekuk pada Senin (22/11). Polisi menangkap WP saat tertidur di sebuah warung.

"Ditangkap lagi tidur di warung itu. Pada saat itu barang bukti ditemukan di kantong celana dia," jelas Nasri.

Polisi kemudian menggeledah rumah kontrakan WP. Hasilnya, ditemukan sabu seberat 609,3 gram dan 75 butir pil ekstasi.

Kepada penyidik, sambung Nasri, WP mengaku baru pertama kali berbisnis narkoba. Nasri menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, WP mendapatkan narkoba dari temannya di Kota Medan.

"Pengakuannya baru pertama kali melakukan ini (peredaran sabu dan ekstasi). Bukan residivis," ujar Nasri.

Kini WP ditahan di Mapolres Asahan. Nasri menjerat WP dengan Pasal 112 subsider Pasal 114 Undang-undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. | detik.com

ACEH TENGAH - Drama gugatan anak kepada ibu kandungnya sendiri, gara-gara berebut harta warisan di Aceh Tengah, akhirnya ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Takengon. Gugatan itu dilayangkan pejabat cantik di Pemkab Aceh Tengah, Asmanul Husnah.

Asmanul Husnah tega menuntut ibu dan empat suadara kandungnya ke pengadilan. Bukan hanya menuntut rumah tiga tingkat di Jalan Yudarso saja, Asmanul Husnah juga menuntut bayar kerugian Rp700 juta.

Dari hasil penelusuran sistem informasi perkara PN Takengon, pada putusan akhir perkara ini ditetapkan dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam sidang yang digelar pukul 10.40-11.00 WIB, di ruang Sidang Kartika PN Takengon. Majelis hakim juga menetapkan tergugat dan pengugat dalam konvensi dan rekonvensi, harus membayar biaya yang di timbulkan dalam proses persidangan.

"Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1,6 juta," demikian bunyi putusan majelis hakim PN Takengon, yang termuat dalam sistem informasi perkara PN Takengon, Selasa (30/11/2021).

Humas PN Takengon, Fadli Maulana, membenarkan tentang putusan yang dilakukan majelis hakim PN Takengon. "Putusan majelis hakim PN Takengon secara elektronik, sedang proses diunggah," ungkapnya. | Sindo

Penyerahan itu dilakukan oleh AVP PKBL Jufri dan AVP Humas  Dedi Ikhsan mewakili VP PKBL & Humas PIM yang di terima langsung oleh Wakapolres Kompol Dedi Erwinsyah dan di dampingi oleh Kabag SDM AKP Erfansyah.

AVP PKBL Jufri mengatakan, PT PIM sebagai salah satu anak PT Pupuk Indonesia (Persero) di Aceh Utara akan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait dengan program pemerintah dan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT PIM.

"Dukungan kegiatan Vaksinasi Massal ini merupakan kepedulian PT PIM terhadap sosial lingkungan khususnya dalam mendukung pemerintah menangani Kasus Covid- 19," katanya.

Kompol Dedi Erwinsyah menyampaikan ucapan Terima kasih kepada PT Pupuk Iskandar Muda yang telah banyak sekali memberi bantuan dalam mendukung kegiatan Vaksinasi dan juga Program lainnya.[Tami]

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan satu unit rumah sehat sederhana dan bantuan beras secara simbolis kepada masyarakat oleh Sekretaris Perusahaan (Sekper) PIM, Yuanda Wattimena. Juga hadir dari Camat Dewantara, Nawafil Mahyuda, Kapolsek Dewantara, AKP Zaflaini, Danramil Dewantara, Kapt Chb Edi Wijaya, PD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe, Taufik Mahmud MA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP Universitas malikussaleh, Subhani MSi, Koordinator Humas dan Kerjasama PNL, Muhammad Hatta MT, Perwakilan Lembaga ACT,dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan tersebut.

Sekper PT.PIM, Yuanda Wattimena mengatakan, PIM telah menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk kepada masyarakat, ada berupa modal usaha, bantuan pendidikan, pendampingan program, beras rutin ke desa lingkungan, pembangunan dayah, pengadaan mobil ambulance, pembuatan sumur bor, instalasi listrik kepada meunasah dan masjid desa lingkungan, dan rumah sehat sederhana yang sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai 269 unit.

"Kami menyadari bahwa keberhasilan perusahaan itu terjadi dengan adanya dukungan masyarakat sekitar lingkungan, dan kami berupaya untuk dapat berperan dan berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dengan memberikan bantuan baik dalam pola pendampingan maupun hibah kepada masyarakat," katanya.

Yuanda menyebutkan, untuk melihat respon masyarakat atas peran dan kontribusi serta Tanggung Jawab Sosial (TJSL) perusahaan, maka pihaknya melakukan penilaian kepuasan lingkungan, khususnya terhadap masyarakat sekitar. Survei ini dilakukan setiap tahun dan merupakan kewajiban perusahaan yang dimulai dari tahun 2019 lalu. Untuk tahun ini, jumlah responden yang berpartisipasi adalah 140 orang yang berasal dari masyarakat desa lingkungan ring 1 perusahaan yaitu Tambon Tunong, Tambon baroh, Blang Naleung mameh, Keude Krueng Geukueh, Paloh gadeng, Blang Mee, dan Dusun Madat serta mitra binaan PT PIM.

"Survei ini dilakukan oleh responden dengan mengisi kuesioner yang telah disiapkan dan berisi empat penilaian yaitu, hubungan perusahaan dengan masyarakat, peran perusahaan kepada masyarakat, sikap dan pandangan masyarakat terhadap perusahaan serta saran-saran untuk perusahaan," ungkap Juanda.

Vice President Humas PT PIM, Nasrun menyebutkan, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan operasional perusahaan terkait dengan program TJSL dan CRS khususnya masyarakat lingkungan perusahaan. Hasil survei hari ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan secara grafik masyarakat merespon bahwa keberadaan PT PIM sangat membantu masyarakat.

"Alhamdulillah dari kuesioner yang kita bagi hasilnya sangat memuaskan, dan setiap tahun respondennya berbeda-beda dan itu berasal dari desa lingkungan perusahaan," tuturnya.

Nasrun menambahkan, untuk saat ini ada tiga proyek besar yang sedang di bangun yaitu, pabrik NPK diperkirakan 2022 sudah bisa komersial atau mulai berproduksi, kemudian proyek revitalisasi PIM 1 yang nantinya juga akan mulai berproduksi, dan Iskandar Muda Industrial Area (IMIA).

"Untuk IMIA, saat ini kita sudah mengundang beberapa investor untuk bisa menanamkan sahamnya, dan Alhamdulillah sudah banyak investor yang saat ini sudah melakukan studi ke lapangan," tutupnya.[tami]

Lhokseumawe -

Dijelaskan bahwa lembaga adat termasuk perangkat gampong memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik 18 perkara pada tingkat gampong yakni perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan, perselisihan antar warga, Khalwat atau mesum, perselisihan tentang hak milik, perselisihan dalam keluarga, perselisihan harta seuharkat (gono gini), pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar;, penganiayaan ringan, pembakaran hutan, pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan, ancam mengancam, perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Untuk menguatkan kearifan lokal tersebut, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh dengan tim pelaksana, Dr. Abidin Nurdin, Fajri M. Kasim, Ph.D dan Muhammad Rizwan, MA dibantu oleh Mahasiswa yaitu Farhan Setiawan, S.Sos, Mudawali Alkhalidi, dan Areif Khatami melaksanakan pelatihan.

Pemateri yang diundang memiliki kualifikasi yang sangat berkompeten yaitu Tgk. Abubakar Ismail sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe yang memberikan materi tentang “Konsep Perdamaian dan Penyelesaian Konflik Menurut Hukum Islam”. Sedangkan Dr. Munfarisyah, SH, MH. berasal dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, menyampaikan materinya tentang “Eksistensi Peradilan Gampong untuk Menciptakan Perdamaian dalam Sistem Hukum di Indonesia”.

Peserta yang hadir adalah, Pj. Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama dan Ketua Pemuda. Pelatihan berlangsung di Wisma Pase, Kota Lhokseumawe.Kamis (18/11/2021).

Ketua MPU Kota Lhokseumawe, Tgk. Abubakar Ismail mengatakan, dalam ajaran Islam terdapat mekanisme resolusi konflik yang disebut shuluh yang bermakna perjanjian untuk menghentikan pertikaian. Dalam shuluh tersebut terdapat asas-asas yaitu, tabayyun (meneliti persoalan secara jelas), islah (usaha untuk mendamaikan) dan silaturrahim (persaudaraan), harmonisasi (upaya mencari keselarasan), ta’awun (tolong menolong) dan Qudwah Hasanah (keteladanan).

“Kami sangat bersyukur karena Gampong Meunasah Mesjid terpilih sebagai tempat melaksanakan Pengabdian Masyarakat tersebut. Karena kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Unimal dan kepada Tim pelaksana atas terselenggaranya pelatihan ini,” ungkap Afri Fandi, SIkom, Pj. Keuchik Meunasah Mesjid yang juga Almuni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unimal.

Kemudian, Dr. Munfarisyah MH menyebutkan, saat ini pemerintahan gampong yang ada di Aceh secara yuridis memiliki kekuatan dan kewenangan untuk melaksanakan penyelesaian konflik dan sengketa berdasarkan nilai-nilai adat khususnya Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) atau 18 perkara di atas. Penyelesaian konflik dan sengketa ini memiliki keunggulan dibandingkan ketika diselesaikan di pengadilan formal.[tmi]