2016-02-07

Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Fito Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Safrizal DPP Syedara Apa Karya bersama Zakaria Saman Balon Gubernur Aceh 2017
Banda Aceh - Zakaria Saman tidak keberatan jika dirinya dilapor ke Kapolri Terkait tuduhan pembunuhan T.Muhammad (Cek Gu), oleh Teuku Muhajirin adik dari korban tersebut.

Hal tersebut disampaikan Safrizal selaku ketua umum DPP Syedara Apa Karya, yang menyatakan Zakaria Saman tidak keberatan terkait Teuku Muhajir membuat laporan ke Mabes Polri, tanggal 12 Februari 2016, dengan perihal Pengaduan Korban Pembunuhan terhadap almarhum T. Muhammad (Cek Gu).

"Perlu kami pertegaskan bahwa, pada dasarnya Zakaria Saman (Apa Karya) tidak keberatan dengan laporan yang muncul baru-baru ini yang mengkaitkan dirinya sebagai dalang pembunuhan," tutur Safrizal kepada Reporter StatusAceh.net Sabtu, 13 Februari 2016.

Menurutnya, Apa Karya sangat menjungjung tinggi penegakan hukum di Aceh tanpa tekanan atau intervensi apapun darinya, sebagaimana klaim pihak pelapor, karena semua orang berhak mendapatkan keadilan di depan hukum dan juga dilindungi oleh hukum, tanpa kecuali untuk keluarga almarhum itu sendiri. 

Dalam penyampaiannya, Safrizal juga menegaskan, bahwa apa yang terjadi selama ini, khususnya dengan muncul kasus pembunuhan tersebut menjelang Pemilukada Aceh, dan jelas ada kepentingan politik yang akan menjatuhkan Apakarya dengan isu tersebut.

"kami menduga masalah ini adalah bagian dari upaya pihak-pihak tertentu untuk mencekal Apa Karya maju dalam bursa Calon Gubernur Aceh mendatang, dan juga untuk menjatuhkan image Apa Karya di depan publik," ungkapnya.

Safrizal juga menambahkan, Jika Apa Karya adalah salah satu calon terkuat di antara calon-calon yang lain dan juga sering berkunjung ke daerah-daerah yang di sambut hanggat oleh masyarakat, dan Apa Karya maju ke bursa calon Gubernur juga bagian dari permintaan masyarakat. 

"Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, kami percaya kepada pihak Kepolisian yang sangat profesional dalam menangani setiap kasus,"pungkas Safrizal.

Reporter: Bustami

Baca selanjutnyaKasus Pembunuhan Cekgu Dilaporkan ke Mabes Polri

Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) kontak tembak antara polisi dan terduga kelompok teroris Kelompok Santoso di Dusun Gayatri, Desa Maranda, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Sulawesi Tengah, Senin (25/5/2015).
Poso - Fitriana (30), istri salah satu terduga teroris yang tewas saat kontak tembak di Desa Sanginora, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mendatangi Polda Sulteng, Sabtu (13/02/2016).

Kedatangan Fitriana bersama anaknya ini didampingi Akbar Panguriseng dari Tim Pembela Muslim.

Kedatangan Fitriana ke Polda Sulteng ini untuk pengambilan sampel DNA. “Tadi air liur dan darah dari Fitriana dan anaknya yang berusia 10 tahun sudah diambil untuk dites DNA-nya," kata Akbar.

"Kemudian oleh petugas rumah sakit baru diperlihatkan kepada dua jenazah itu, apakah dia mengenali dua jasad itu, atau salah satunya,” kata Akbar lagi.

Setelah diperlihatkan, menurut Akbar, Fitriana mengenali salah satu jasad tersebut adalah suaminya yang biasa dipanggil Ustaz Farhan.

Istrinya mengenali jasad suaminya itu dari gigi dan jari kakinya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada Selasa (9/2/2016) pekan lalu, terjadi kontak tembak jarak dekat antara aparat gabungan Polri-TNI dan kelompok sipil bersenjata.

Saat kontak tembak itu terjadi, dua orang yang diduga jaringan kelompok Santoso tewas dan satu orang anggota polisi dari Brimob Polda Sulteng gugur.(*)

Alamat penerima barang atas nama Dani
Aceh Utara - Ahmad Dani, salah seorang warga Aceh Utara kecewa dengan pengiriman yang dilakukannya melalui Titipan Kilat (TIKI) yang barangnya dikirim bukan alamat seperti yang tertulis di via pengiriman untuk penerima barang.

Ahmad Dani menunggu kiriman barang dari Jakarta sudah sejak tanggal 4 Februari 2016, tapi sampai sekarang (13/02) belum tiba di alamat yang disebutkan tersebut, bahkan menurutnya, barang yang seharusnya sampai di krueng Geukueh, Aceh Utara pada tanggal 8 Februari 2016, namun sialnya sekarang malah berada di alamat yang lain, yaitu Calang, Kabupaten Aceh Jaya.
Kesalahan petugas TIKI yang mengirim barang ke Calang

"Katanya pengiriman melalui TIKI tepat sasaran dan butuh waktu selama 3 hari, tapi barang tersebut malah nyasar ke Calang," tuturnya.

Menurutnya, Alamat yang ditentukan jelas di tempel bagian pengiriman barang dan juga nomor regestrasi pengiriman, dan dia mempertanyakan kepada pihak petugas TIKI, kenapa barangnya yang didalamnya ada dokumen penting sampai salah alamat.

Dani juga menambahkan, jika dirinya kecewa dengan petugas pengiriman TIKI, karena dokumen penting yang seharusnya berada ditangannya 3 hari pra pengiriman, namun sampai saat ini (13/02) belum memegang dokoment tersebut.

"Apa piha petugas TIKI buta mata, sehingga barang saya yang didalamnya documen penting tersasar ke Calang, ini jelas pelayanannya tidak becus," ungkap Dani.

Dani juga meminta pihak TIKI yang kantor pusatnya di Jl. Raden Saleh Raya No. 2 Jakarta 10430 Indonesia, untuk bertanggung jawab dan segera mengirim barang tersebut ke alamat yang telah disebutkan (penerima).

Reporter: Bustami


Seorang polisi hutan lengkap dengan senjatanya melakukan patroli dan pengawasan rutin kondisi hutan di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, Senin (25/6). ANTARA/M Agung Rajasa
Aceh Besar - Dua pos polisi hutan di kawasan Taman Hutan Rakyat  Meurah Intan, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, diserang massa. Sejumlah fasilitas pos juga  dirusak oleh para pelaku yang diduga gerombolan penebang liar. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Aceh Besar Ajun Komisaris Machfud mengatakan penyerangan tersebut itu berlangsung menjelang Sabtu dinihari. Setelah menerima laporan dari dari polisi hutan, kata dia, aparat langsung ke lokasi untuk mengejar pelaku.

Namun saat polisi sampai di tempat kejadian perkara massa telah  hilang dari lokasi. “Olah TKP (tempat kejadian perkara) sudah dilakukan, kami sedang menelusuri dan menyelidiki kasus tersebut,” kata Machfud kepada Tempo, Sabtu, 13 Februari 2016.

Machfud menduga para penyerang ialah pelaku illegal logging yang tidak suka dengan keberadaan para polisi hutan. Sampai Sabtu siang, kata dia, polisi masih berjaga-jaga di lokasi kejadian.

Kepala Taman Hutan Rakyat Meurah Intan Muhammad Daud menuturkan penyerangan terjadi Jumat sekitar pukul 23.30 WIB. Awalnya penyerang yang diperkirakan berjumlah 30 orang datang ke pos polisi hutan di Kemukiman Saree dengan mengendarai dua mobil pikap. “Mereka membawa parang dan senjata tajam,” kata Daud.

Lima polisi hutan yang berada di pos, ujar dia, berlarian menyelamatkan diri. Salah seorang polisi hutan bernama Faisal sempat bentrok fisik dengan penyerang. "Tapi dia juga melarikan diri karena kalah jumlah."

Penyerang kemudian bergerak ke pos polisi Pesanggrahan Taman Hutan Rakyat yang tak jauh dari lokasi pertama. Di pos tersebut ada 10 polisi hutan yang juga tak kuasa menghadang massa. Mereka menghindar ke dalam hutan di belakang pos.

Massa melampiaskan kemarahannya dengan merusak  fasilitas pos, sejumlah kaca dipecahkan dan dua motor dinas dihancurkan. Polisi hutan kemudian mengontak polisi. Aparat tiba di lokasi Sabtu sekitar pukul 01.00 WIB, namun massa telah bubar.

Menurut Daud selama akhir Desember 2015 pihaknya memang sering melakukan razia illegal logging di kawasan tersebut. “Penyerangan ini  dilakukan oleh pelaku illegal logging, pasti itu,” kata dia.(*)

sumber: tempo.co

Patung Arjuna yang di bakar
Purwakarta - Intelektual Muda NU, Akhmad Sahal mengungkapkan bahwa penghancuran patung Arjuna di Purwakarta merupakan ciri dari kebangkitan ISIS di Indonesia. Bahkan menurut dia, pengusiran pengikut Ahmadiah dan kampanye negatif terhadap pengikut Syiah juga menjadi penanda bagi munculnya keislaman ala Wahabi, ISIS dan Taliban.

"Bakar patung di Purwakarta, Ahmadiyah diusir di Bangka, kampanye berangus Syiah, bukti2 keislaman ala Wahabi-ISIS-Taliban marak di RI :((," tulis Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Amerika Serikat itu melalui aku twitternya @Sahal_AS.


Lebih dari itu, Sahal melontarkan kritik keras bagi mereka yang dinggapnya bercirikan keislaman ala Wahabi dan ISIS tersebut.

"Anti patung, tp mereka tdk sadar bahwa mereka juga memberhalakan jenggot dan celana cingkrang," tulisnya.

Kritik keras Akhmad sahal itu menanggapi penghacuran patung Wayang Arjuna yang berada di Situ Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dibakar orang tak dikenal, Kamis (11/02) sekitar pukul 04.00 WIB.

Patung Arjuna yang sudah berdiri sejak lima tahun lalu itu merupakan ikon kepariwisataan Kabupaten Purwakarta.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku heran dengan ulah orang tak dikenal yang membakar patung itu. Kata dia, Arjuna merupakan salah satu tokoh wayang yang bernilai epik kepahlawanan karena Arjuna diceritakan sebagai Panglima Perang Pandawa dalam Perang Baratayudha.

"Ya aneh saja kalau patung wanita telanjang ya silakan dihancurkan tapi ini kan patung wayang. Tokoh warisan kebudayaan Nusantara yang digunakan para wali songo untuk mendakwahkan agama Islam," kata Dedi.

Dedi berujar kejadian perusakan patung ini bukan kali pertama terjadi. Sambil berseloroh Dedi mengatakan mungkin para perusak patung ksatria pandawa ini adalah pendukung Durna, tokoh wayang yang memiliki karakter perusak dan pengadu domba.

"Semua yang pernah dihancurkan ini adalah tokoh Amarta, Semar, Yudhistira. Mungkin pelakunya pasukan Durna yang kalah perang di Baratayudha," ujar Dedi sambil tertawa.

Dari segi keyakinan beragama, Dedi menambahkan, bahwa patung tersebut tidaklah mengubah tata cara beragama masyarakat pada umumnya.

"Tinggal Anda bandingkan saja dulu Purwakarta seperti apa? Dan kini seperti apa? Maka akan bereslah cara berfikir kita sebab sampai saat ini enggak ada tuh patung yang disembah di Purwakarta," ujar Dedi.(RIMA)

Foto: facebook
FOTO pria Papua telanjang bikin heboh. Di akun facebook Victor Yeimo dan Marko Meepagoo Pekei, foto tersebut menjadi bahan 'diskusi' panjang.

"Tadi pagi naikan foto ini sebagai keprihatinan saya. Sontak saja mendapat komentar beragam hingga ribuan. Banyak yang ancam akan melaporkan pd polisi karena dianggap hoax dan mencemarkan nama baik polisi - skalipun dlm status trsebut tdk menuduh siapa2," tulis Victor, Jumat (12/2) malam.

Foto yang dimaksud adalah gambar pria telanjang, yang dari penelusuran JPNN.com berinisial AW.

AW, pada hari Rabu 10 Februari 2016, diringkus warga bersama aparat Polsek Mimika Baru di hutan sekitar mile 21, Timika Papua.

Penangkapan ini terjadi disebabkan adanya tindakan pencabulan oleh pelaku kepada anak gadis di bawah umur.

Terlihat di foto, AW diikat, ditelanjangi bahkan diduga dianiaya oleh salah seorang aparat.

"Terlepas dari apa pun kesalahan orang ini, nurani saya sangat tidak terima bila diperlakukan seperti binatang begitu," tandas Victor. (JPNN)

Kepala Basarnas Pusat,  Marsekal Madya TNI. Fhb. Soelistyo, S.Sos bersama Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar meninjau Kapal KN. SAR KRESNA 232 usai peresmian di Pelabuhan Ulee Lheu, Banda Aceh, Jumat 12 Februari 2016.

Banda Aceh – Sarana operasional untuk penanggulangan kondisi darurat penting menjadi perhatian semua pihak, sebab kondisi topografi Aceh yang sangat beragam. Untuk mendukung langkah tersebut, penguatan terhadap lembaga penanggulangan bencana dan kondisi darurat, seperti Badan SAR mutlak harus terus dilakukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, dalam sambutan singkatnya pada seremonial peresmian pengoperasian Kapal Negara (KN) SAR Krisna 232, di pelabuhan Ulhee Lheue, (Jum'at, 12/2/2016).

“Penguatan itu tidak hanya sebatas peningkatan kapasitas dan keterampilan personilnya, tapi juga  dalam hal koordinasi, kerjasama dan tentu saja harus pula melengkapi sarana dan prasarana operasional," tambah pria yang akrab disapa Doto Zaini itu.

Oleh karena itu, Doto Zaini sangat mengapresiasi kehadiran Kapal Negara Krisna 232 yang akan membantu operasional Badan SAR Banda Aceh. Penambahan armada ini diharapkan akan menambah daya dan kinerja pelayanan SAR Banda Aceh.

"Atas nama rakyat dan Pemerintah Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pusat Badan SAR Nasional yang telah memfasilitasi kehadiran Kapal ini di Aceh. Terima kasihg pula kepada Kepala BASARNAS, Marsekal Madya TNI FHB Soelistyo. Semoga kehadiran Bapak semakin memperkuat semangat dan motivasi Tim SAR  Banda Aceh dalam menjalankan misi kemanusiaan," ujar Gubernur.

Penanggulangan Bencana Prioritas Pemerintah Aceh
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Doto Zaini itu menjelaskan tentang pentingnya optimalisasi kinerja penanggulangan bencana di Aceh, mengingat daerah berjuluk Serambi Mekah ini tergolong dalam kawasan yang rawan bencana.

“Itu sebabnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017, masalah kebencanaan dan lingkungan hidup menjadi satu dari 10 program prioritas yang dijalankan Pemerintah Aceh bersama berbagai elemen masyarakat lainnya,” ujar Gubernur.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 223, juga  mewajibkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam penanggulangan bencana alam dan penanganan isu-isu sosial kemasyarakatan.

"Selain di darat, bencana di laut juga harus kita antisipasi mengingat ada ribuan masyarakat Aceh yang tinggal di pinggir pantai dan sehari-hari menjalankan aktivitas di laut," tegas Doto Zaini.

Gubernur menjelaskan, berdasarkan data Kantor SAR Banda Aceh, untuk tahun 2015 saja setidaknya ada 124 peristiwa musibah yang terjadi di Aceh, diantaranya nelayan hilang, banjir bandang, pohon tumbang, mobil jatuh ke jurang, angin ribut, korban tenggelam, dan lain sebagainya.

"Untuk korban tenggelam berjumlah 41 kasus, nelayan hilang sebanyak 7 kasus, boat mati mesin 8 kasus, dan boat terbalik 2 kasus. Dengan kondisi ini bisa dipahami kalau laut menjadi area yang relatif banyak terjadi kasus darurat. Tidak jarang tim SAR Aceh harus beroperasi di laut dalam menangani masalah-masalah darurat," tambah Gubernur.

Oleh karena itu, Gubernur sangat mengapresiasi kehadiran Kapal Negara SAR Kresna 232 ini. Kehadiran kapal ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan operasional tim SAR di Aceh. Apalagi spesifikasi KN SAR 232 telah dirancang sedemikian rupa sehingga ideal digunakan di kawasan kepulauan dengan laut yang luas seperti Aceh.

"Kita berharap kehadiran kapal ini mendorong Badan SAR Aceh semakin meningkatkan kinerjanya sehingga tugas menangani kondisi darurat di wilayah laut Aceh dapat dilakukan dengan cepat. Mudah-mudahan koordinasi dan kerjasama ini dapat lebih kita tingkatkan di masa depan," pungkas Gubernur Aceh.

Kabasarnas: KN Kresna Perkuat Armada SAR Banda Aceh
Sementara itu, Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI FHB Soelistyo, dalam sambutannya singkatnya pada peresmian dan penyerahan Kapal KN Kresna 232 kepada Badan SAR Aceh, menyatakan bahwa kapal tersebut merupakan satu dari lima kapal terbaru milik SAR Nasional.

“Hingga saat ini, Basarnas memiliki 75 unit Kapal SAR, dan KN Krisna 232 merupakan salah satu dari lima Kapal terbaru milik SAR yang akan membantu memperkuat armada SAR Banda Aceh dalam operasi penyelamatan di laut,” terang Soelistyo.

Soelistyo juga berjanji akan menyerahkan bantuan speed boad kepada SAR Banda Aceh untuk memperlancar evakuasi korban bencana banjir yang kerap terjadi di Aceh. “Tambahan Perahu Speed Boat ini akan kita kirim dalam dua minggu, sesuai dengan permintaan pak Gubernur.”

Empat Unsur Penanggulangan Bencana
Dalam kesempatan tersebut Soelistyo juga menjelaskan mengenai empat unsur penting yang harus terus diperkuat agar penanggulangan bencana dapat di atasi dengan baik. Empat unsur tersebut adalah, Basarnas, Pemerintah Daerah melalui BPBA,  TNI/POLRI dan relawan-relawan yang dibentuk oleh komunitas masyarakat.

“Basarnas tidak mungkin bekerja sendiri, oleh karena itu, sangat penting keempat unsur ini untuk bekerja secara bersama-sama guna menangani berbagai pewrsoalan kebencanaan yang terjadi di lapangan,” ujar Soelistyo.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Basarnas didampingi Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe Aceh juga menyerahkan 100 pelampung kepada perwakilan nelayan Aceh yang diterima oleh perwakilan nelayan Ulee Lheue.

Kegiatan yang ditandai dengan prosesi Peusijuek kepada Kapten KN Krisna 232, Kapten Supriyadi oleh Ketua Majelis Adat Aceh tersebut turut dihadiri oleh Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar, perwakilan Unsur Forkorpimda Aceh, Kepala Kantor SAR Banda Aceh.

Sekilas tentang KN Krisna 232
Kapal KN SAR Kresna 232 dilengkapi dengan sejumlah peralatan modern. Kapal ini dapat berfungsi lebih maksimal dalam aksi kemanusiaan. Beberapa perlengkapan cangih tersebut diantaranya forward infra red untuk mendeteksi permukaan pada malam hari, radar untuk mengetahui kapal berbeda dan jaraknya, serta pendeteksi benda bawah air.

Selain itu, kapal yang memiliki panjang 40,98 meter dan lebar 8 meter dan berkonstruksi aluminium ini berkecepatan maksimal hingga 30 knots. Kehadiran kapal ini diharapkan mempersingkat waktu saat melakukan evakuasi.

Selain meresmikan pengoperasian KN Krisna 232, Kepala Badan SAR Nasional juga membuka Rapat Koordinasi SAR Daerah serta pembentukan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D) dan kegiatan SAR Goes To School. (RILL)

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah berfoto bersama mahasiswa usai pelantikan BEM, DPM dan UKM Unsyiah di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Jumat 12 Februari 2016.
Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah menghadiri pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),  Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan pelantikan 23 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM),  di Gedung AAC Dayan Dawood, Kampus Unsyiah, Darussalam, Jumat (12/2). Pelantikan tersebut juga dihadiri semua petinggi kampus Unsyiah, perwakilan Polda, perwakilan Kodam, serta Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
Dalam sambutan di depan mahasiswa, Gubernur Zaini mengatakan, bahwa mereka para mahasiswa adalah tokoh yang berperan besar perdamaian Aceh. “Pantas jika julukan ‘agent of change diberikan kepada mahasiswa Aceh,” kata gubernur dalam pelantikan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), pengurus Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) dan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unsyiah, di Gedung AAC Dayan Dawood, Jumat (12/2).
Gubernur menyebutkan, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan karena dorongan dan peran aktif dari gerakan mahasiswa. Ketiga lembaga tersebut (DPM, UKM dan BEM), kata gubernur, tidak hanya mampu menghadirkan perubahan di lingkungan kampus, tapi menjadi kekuatan inti dalam mendorong hadirnya perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan di Aceh, gubernur telah memerintahkan semua lembaga peiahmerintah untuk membangun komunikasi dengan mahasiswa. “Dalam hal ini Biro Humas siap memfasilitasi mahasiswa dalam membangun komunikasi jika ada hal-hal yang perlu diluruskan,” ujar Gubernur.
Pemerintah Aceh, kata Gubernur Zaini, telah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di dalam dan luar negeri. “Ini kesempatan emas,” kata gubernur. “Harus ada perbaikan dalam semua bidang, khususnya pendidikan. Biaya pendidikan kita 20% dari APBA. Ini untuk anda-anda semua,” ujarnya.
Sementara Rektor Unsyiah. Prof. Dr. Samsul Rizal menyebutkan, kegiatan itu hendaknya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan semata. “Harus ada warna bary bagi kampus ini. Anda harus bekerja untuk mahasiswa dan untuk Aceh. Jangan bekerja untuk satu golongan saja,” tegas rektor.
Secara khusus, rektor menyinggung dinamika yang terjadi di Aceh. Saat ini, kata rektor, para tamu yang datang  ke Aceh melihat warung-warung kopi yang penuh hingga malam hari. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda yang kemungkinan adalah mahasiswa. “Anda sebagai mahasiswa harus mengawasi. Jangan lagi di atas jam 10 kalian di warung kopi,” kata Samsul. “Silakan anda ke pustaka Unsyiah. Jika perlu, saya akan sediakan kopi. Pustaka kita terbuka 24 jam,” ujarnya disambut tepuk tangan mahasiswa.
Kepada mahasiswa, Guberbur Zaini dan Rektor Unsyiah meminta untuk tidak terlena. Apalagi, pemuda Indonesia harus punya kapasitas dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) “ Jangan sampai buaya krueng teudeng-deng, buaya tamong meuraseki melihat orang luar sukses di negeri kita,” ujar Samsul Rizal mengkiaskan.
Untuk menyongsong pendidikan yang lebih baik, Samsul Rizal meminta kepada pemerintah Aceh untuk membuat program pendidikan, yaitu, satu keluarga, satu sarjana. (Rill)

Jakarta - Sudah 3 hari ribuan guru honorer berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka meminta pemerintah untuk mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Hingga Jumat (12/2/2016), para guru masih bertahan di kawasan Monas. Tak sedikit dari mereka bertumbangan. Bahkan, ada 5 guru dan pegawai honorer yang dilaporkan meninggal dunia.

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia, Titi Purwaningsih, mengaku telah mendapat laporan bahwa ada 5 anggotanya yang meninggal dunia. "Satu orang asal Magelang, 3 orang asal Mentawai dan 1 orang asal Cipara," ujar Titi Purwaningsih kepada Liputan6.com.

Namun, ia memastikan 5 anggota yang meninggal itu bukan saat demonstrasi berlangsung. "Kalau selama aksi, saya pastikan enggak ada. Namun, mungkin saat menjalani perawatan, atau hal lainnya," kata Titi.(liputan6.com)

Iskandar alias Cagee koordinator PNA untuk Pidie dan Pidie Jaya, foto, Ist
Pidie - Selain pernyataan Abdul Rani alias Polem, Kader PNA Pidie dan Pidie Jaya juga mengungkap hal yang sama terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Nasional Aceh (PNA), Muharram Idris, belum memberikan dukungan politik kepada semua kandidat gubernur Aceh periode 2017, termasuk kepada Irwandi Yusuf.
"Kami kader PNA Pidie dan Pidie Jaya tetap mendukung Irwandi Yusuf di Pilgub 2017, dan kami sangat terkejut dengan pemberitaan di Serambi tentang pernyataan Muharram, sekjen PNA bahwa PNA belum mendukung Irwandi sebagai calon gubernur,"tutur Iskandar alias Cagee kepada StatusAceh.Net melalui selulernya, Jumat, (12/02/2016).
 
Menurutnya, pernyataan Muharram adalah statemen yang menyesatkan, sebab sesuai dengan hasil rapat pimpinan (rapim) PNA yang lalu, telah ada keputusan untuk mendukung Irwandi Yusuf, karena Irwandi adalah satu-satunya keluarga partai yang akan maju mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Aceh 2017. 

Di dalam rapim tersebut, tidak ada calon lain yang maju dari kader PNA. Perlu diketahui, bahwa PNA hanya mempunyai 3 kursi di DPRA sehingga untuk mengusung calon perlu berkoalisi dengan pihak lain, dan saat rapim, Irwandi Yusuf belum memutuskan apakah akan maju melalui partai atau melalui jalur lain. 

Sehingga walaupun telah mendukung Irwandi, PNA masih menunggu rapat-rapat selanjutnya untuk mekanisme pencalonan. Namun, PNA telah sepakat untuk mendukung Irwandi Yusuf. 

"Muharram sebagai pribadi, boleh boleh saja tidak mendukung Irwandi, namun jangan membawa-bawa nama PNA, sebab PNA tetap solid, mendukung kader sendiri yang akan maju menjadi gubernur, ungkap Iskandar yang juga koordinator PNA untuk Pidie dan Pidie Jaya,

Iskandar juga menambahkan, kader PNA di Pidie dan Pidie Jaya telah bekerja dan tetap mendukung pencalonan Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh periode mendatang karena telah terbukti mampu bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. 

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf
Aceh Timur - Terkait polemik pernyataan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Nasional Aceh (PNA), Muharram Idris, belum memberikan dukungan politik kepada semua kandidat gubernur Aceh periode 2017, termasuk kepada Irwandi Yusuf tidak membuat goyang para relawan Irwandi di Aceh Timur.

Hal tersebut disampaikan Abdul Rani alias Polem mantan Panglima GAM Peureulak, Aceh Timur yang mengatakan, pernyataan Muharram yang membuat statement PNA tidak dukung Irwandi tidak berefek terhadap tim relawan di Aceh Timur.

"Pernyataan Muharram tidak membuat kami goyang untuk mendukung Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022," tutur Abdul Rani kepada reporter StatusAceh.net Jumat (12/02/16) yang juga kader PNA Aceh Timur.

Menurutnya. Tim relawan yang mendukung Irwandi bukan karena PNA-nya tapi karena orangnya (Irwandi-red), dan lahirnya dan dibentuk tim bukan dengan PNA, bahkan orang yang terlibat kedalam tim bukan kader PNA nya saja, tapi seluruh unsur dan tokoh masyarakat terlibat, didalamnya ada orang Partai Aceh (PA), PNA,eks GAM dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Aceh Timur.

Terbentuknya Tim relawan itu murni karena simpatisan masyarakatnya, bahkan di Aceh Timur ada 4 tim relawan yang siap bekerja untuk Irwandi Yusuf menurut jurusannya masing-masing.

"Tim relawan yang kami bentuk bukan karena PNA dan Muharamnya, tapi ini atas simpatisan masyarakat di Aceh Timur," ulas Polem.

Terkait Irwandi Yusuf yang mau mecalonkan diri melalui independen, bagi Abdul Rani itu tidak masalah, dan mereka tetap mendukungnya baik itu melalui partai atau melalui independen.

"Irwandi yusuf mau mencalonkan diri mau lewat independen atau lewat partai tetap kami dukung, dan jika dilihat dari keduanya ada Plus-mines, mau naik dari mana itu tergantung Irwandi dan bagi kami keduanya bagus,"tambah Abdul Rani yang biasa dikenal dengan nama Polem.

Sementara  Teuku Dani yang juga Mantan GAM dan sekarang aktif di Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh Kemenko Polhukam ini menambahkan bahwa kalau ada kader yang ingin mencari keuntungan ekonomi untuk pribadi, silahkan mendukung calon lain, tetapi kalau memang ingin memajukan Aceh, membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh, Irwandi Yusuf sudah terbukti.

Terkait dengan statemen Muharram, sekjen PNA yang katanya tidak mendukung Irwandi, menurut Teuku Dani itu adalah statemen pribadi, bukan Partai. Sebab dalam Rapim Partai telah jelas mendukung kader sendiri yang maju menjadi Calon Gubernur, di dalam PNA tidak ada calon lain yang maju selain Irwandi Yusuf. 


Reporter: Bustami

Truk sawit terjungkal di Aceh Utara (foto: waspada)
Baktiya - Sebuah truk mengangkut 8,5 ton sawit dari Buket Dara Baro terjungkal ke sungai saat melintasi jembatan darurat di Desa Pucok Alue, Kecamatan Baktiya-Alue Ie Puteh, Aceh Utara.

Sopir truk M Sabri, warga Langkahan Aceh Utara, sempat keluar sebelum truk terjungkal. Sementara itu, truk BL 8960 AD beserta sawit di dalamnya baru berhasil diangkat sekira 12 jam kemudian.

“Salah satu ban depan terperosok dalam lubang jembatan, lalu truk terbalik ke arah kanan. Saya sempat keluar lewat pintu kiri karena truknya miring secara perlahan ke arah kanan, setelah itu baru tercebur ke sungai,” jelas Sabri, dikutip Waspada Online, Jumat (12/2/2016).

Kepala Desa Pucok Alue, Tarmizi, menjelaskan jembatan darurat tersebut dibangun setelah jembatan plat beton ambruk saat dilintasi truk pengangkut material jalan pada 5 Mei 2015. Dinas Bina Marga, sebutnya, pernah ke lokasi dan berjanji membangun jembatan permanen, tapi hingga kini belum terwujud.

“Harapan kami pemerintah segera membangun jembatan Pucok Alue. Ini jalur strategis penghubung sentra perkebunan di pedalaman Baktiya dengan pusat kecamatan,” kata Tarmizi.(Waspada)

StatuAceh.Net - Teuku Muhajirin (26), Jumat (12/2), melaporkan kasus pembunuhan abangnya, almarhum T Muhammad bin T Zainal Abidin alias Cek Gu, ke Markas Besar (Mabes) Polri.

Laporan itu disampaikan karena Polres Pidie dan Polda Aceh dinilai tidak mampu menanggani kasus pembunuhan Cek Gu yang diduga melibatkan Zakaria Saman alias Apa Karya.

Sebelum membuat laporan ke Mabes Polri, Muhajirin, mengaku telah melaporkan kasus ini ke Polres Pidie pada 18 Januari 2016 lalu. Pihaknya melaporkan Apa Karya yang diduga sebagai dalang utama pembunuhan Cek Gu pada 26 April 2012.

“Saat itu Polres Pidie berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tambahan tersebut, namun sampai saat ini Polres Pidie dan Polda Aceh tidak menindaklanjuti laporan tersebut,” kata Safaruddin SH, pengacara Muhajirin dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh(YARA) kepada Serambi kemarin.

Atas dasar itu, kemudian pihaknya melaporkan kasus itu ke Kapolri dengan harapan ditanggani oleh Mabes Polri. Menurut Safaruddin, tidak beraninya Polres Pidie dan Polda Aceh mengembangkan kasus itu karena Zakaria Saman merupakan salah satu elite mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan orang berpengaruh dalam politik Aceh. “Hal ini sangat melukai hati klien kami dan mengabaikan rasa keadilan bagi kami,” ujarnya.

Pihaknya juga menduga, tidak mampunya kepolisian Aceh mengungkap kasus itu karena kuatnya intervensi politik dalam proses penegakan hukum di Aceh. Karena itu, pihaknya meminta Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap kasus pembunuhan yang terjadi medio 2012 lalu.

“Jika hal seperti ini dibiarkan maka akan terjadi lagi kasus pembunuhan lainnya yang tidak akan tuntas pengusutannya,” cetusnya.

Menurut Safaruddin, selain ditujukan ke Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti, laporan itu juga ditembuskan ke Wakapolri, Kabag Reskrim Mabes Polri, Kadiv Propam Mabes Polri, dan Irwasum Mabes Polri. Dalam laporannya, pihaknya juga melampirkan kliping koran sebagai bukti tambahan. Laporan tersebut diterima oleh operator Sentra Pelayanan Propam Tim II Mabes Polri, Briptu, Gilang Eka Nugraha.(*)

Tarakan - Murid SD tak terima dengan perlakuan polisi dari Satuan Lalu Linta Polres Tarakan, Kalimantan Utara. Ia marah karena dalam perjalanan menuju sekolah ditahan polisi yang menggelar razia di Jalan Juata Korpri, Kamis (11/2).

Dengan nada tinggi, suara murid yang berseragam merah putih dan mengenakan kerudung putih begitu lantang.

“Dia mengatakan kenapa juga ditahan-tahan mau pergi sekolah,” kata Kasat Lantas Polres Tarakan AKP Chindi Helyadi seperti yang dilansir Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Jumat (12/2).

Razia itu merupakan salah satu upaya Polres Tarakan untuk menertibkan pelajar. Pelajar harus mematuhi aturan berkendara, memiliki surat izin mengemudi serta kelengkapan surat-suratnya.

Pelajar yang tidak memiliki dokumen kendaraan langsung dikenakan sanksi tilang. Ini sebagai efek jera agar tidak mengulang hal yang sama.

Kebanyakan murid SD yang belum dibenarkan mengemudikan motor juga tidak mengenakan helm. Selain itu tidak memiliki SIM.(JPNN)

Dok: Data korupsi kondensat
Jakarta - Pengungkapan kasus megakorupsi penjualan kondesat dari BP Migas ke PT TPPI yang merugikan negara hingga Rp27 triliun diyakini dapat memberi dampak positif bagi produksi migas dalam negeri. 

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjen Pol.  Bambang Waskito mengatakan, penggeledahan di SKK Migas pada Mei 2015, mendapatkan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah.

"Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat kabinet memerintahkan kasus ini dari segala aspek," katanya di Bareskrim Polri, Jumat (12/02/2016).

Dikatakan Bambang, sebelum penyidikan, kilang minyak TPPI tidak beroperasi. Saat ini sudah diambil alih Pemerintah dan beroperasi kembali sehingga memberikan manfaat.

"Sekarang hasilnya signifikan setelah TPPI dikelola Pemerintah mengurangi impor 25 persen, pengembangan produksi aromatik atau plastik, menyediakan lapangan pekerjaan," tandasnya.

Bambang mengatakan, kebijakan Pemerintah saat itu sangat bagus merubah Mogas menjadi RON88 (bensin premium), untuk keperluan dalam negeri mengatasi kelangkaan. Namun oleh TPPI sambungnya tidak diubah sesuai kebijakan, bahkan diekspor.

"Memang kebijaksanaan bagus, cuma di bawah disalahgunakan," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan tiga tersangka yaitu, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, eks Deputi Finansial, Djoko Harsono dan bekas Dirut TPPI, Honggo Wendratno. Penyidik akhirnya menahan Raden dan Djoko, Kamis malam kemarin. Sementara, Honggo yang saat ini di Singapura, Bareskrim akan memanggil paksa.(RIMA)

Banda Aceh  – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan lokal di Aceh yang dinilai telah menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan baik di lingkungan kerja masing-masing.

Penghargaan itu diberikan gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs. Dermawan. MM, dalam rangka dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (11/2) pagi.

Sekda Aceh meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk serius menerapkan K3 dalam kinerjanya. Hal itu, disebutkan sekda, sebagai  bagian untuk melatih skill para pekerja untuk bisa bersaing dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Gubernur melalui Sekda Dermawan juga berpesan untuk memperkuat kompetensi para pekerja lokal “Dengan pemberlakuan MEA, maka akan ada peningkatan mobilisasi tenaga kerja kompeten, baik TKI (juga tenaga lokal) maupun mereka yang berasal dari negara-negara ASEAN,” kata Dermawan.

Penghargaan  tersebut dibagi kepada tiga kategori, yaitu Kategori Perusahaan K3 dengan Nihil Kecelakaan, Kategori Perusahaan dengan Penerapan Norma Kerja Perempuan dan Kategori Perusahaan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Bulan K3.

Untuk penghargaan Kategori Perusahaan K3 dengan Nihil Kecelakaan diberikan kepada PT. Patria Kamoe dari Aceh Timur ditempat pertama. Sementara di tempat kedua diberikan kepada PT. Padang Palma Permai dan PT. Sri Kuala dari Aceh Tamiang.

Sedangkan untuk Kategori Perusahaan dengan Penerapan Norma Kerja Perempuan diberikan kepada PT. PP. D.I Nilam Wangi di peringkat pertama dan disusuli oleh PKS. PT. PD Pati Sari dari Aceh Tamiang di peringkat kedua. Sementara di peringkat ketiga diberikan kepada PT. Surya Tama Cunda Lestari dari Kota Lhokseumawe.

Untuk Kategori Perusahaan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Bulan K3, penghargaan diberikan kepada lima perusahaan secara simbolis, yaitu Serambi Indonesia, PT. Telkom Wilayah Aceh, BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, CV. Mata Ie dan Grand Nanggroe Hotel.

Menteri Minta Kompetensi Tenaga Kerja Lokal Ditingkatkan

Sementara Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, lewat sambutan yang juga dibacakan Drs. Dermawan meminta kepada perusahaan di Aceh untuk memberikan sertifikasi bagi pekerja lokal. “Jika pekerja lokal tak memiliki sertifikasi, dikhawatirkan masuknya tenaga kerja asing yang bekerja mengurangi peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri,” ujar Dermawan.

Peran lembaga pelatihan, kata Sekda Dermawan, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal melalui proses percepatan sertifikasi kompetensi, dan juga untuk pengendalian tenaga kerja asing yang akan berkerja di Indonesia.

Darmawan memaparkan, tingkat kompetensi angkatan kerja lokal saat ini secara rata-rata masih rendah. Hal tersebut berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan agustus 2015 yang menunjukkan sebanyak 122,4 juta  angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah.

“Padahal, kesiapan SDM angkatan kerja sangat penting untuk dapat menjadi pemenang dalam kompetisi MEA. Untuk itu kami sangat menggaris bawahi bahwa kesiapan dalam menghadapi MEA harus dilakukan tidak hanya oleh sektor ketenagakerjaan, namun semua sektor terkait dan lintas instansi/lembaga di seluruh Indonesia harus dilibatkan,” ujar Dermawan.

Tingkatkan Pemahaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, strategi dalam menghadapi MEA juga harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan dari segi pengupahan, jaminan sosial, kebebasan berserikat, hubungan kerja, dan lainnya.

“Pelaksanaan K3 merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja secara nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,” ujar Dermawan.

Menteri Hanif menghimbau, untuk mendorong terlaksananya perlindungan K3 yang efektif dan efisien, semua pihak diharapkan mematuhi satu kesisteman yaitu sistem manajemen K3 sebagaimana amanat Pasal 87 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang telah diatur dalam pedoman penerapan SMK3 melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012,” ujarnya.

Kebijakan nasional tentang K3 menurut Menaker sangat memerlukan dukungan semua pihak mulai dari Unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga, masyarakat industri berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus menerus melakukan berbagai upaya di bidang K3.

“Apabila K3 terlaksana dengan baik maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu akibat adanya kasus-kasus tersebut dapat dihindari sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat dan tercipta produktivitas,” ujar Dermawan. (Rill)

Teuku Dani, (Kader PNA dan juga Eks GAM Yang Aktif di FKK Desk Aceh)
Aceh Tamiang - Jelang Pilkada 2017, partai politik mulai mencari seorang calon kandidat untuk menjadikannya orang nomor satu di tingkat daerahnya masing-masing.

Dukung dan tak dukung mulai kelihatan ketika detik-detik masa penentuan tiba. Partai Aceh yang dikenal publik sangat kuat kini juga pecah dukungan dikarenakan calonnya yang melebihi satu orang yang diantaranya, Muzakir Manaf, Zakari Saman, dan Zaini Abdullah.

Hal serupa juga terjadi di tubuh Partai Nasional Aceh (PNA) yang belum ada komitmennya untuk mendukung Irwandi Yusuf sebagai Calon Gubernur Aceh di Pilkada 2017, hal tersebut seperti di ungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Nasional Aceh (PNA), Muharram Idris, hingga saat ini PNA belum memberikan dukungan politik kepada semua kandidat gubernur Aceh periode 2017, termasuk kepada Irwandi Yusuf. Namun, Ketua DPP PNA Muksalmina menyatakan pihaknya tetap mendukung kader sendiri yang maju sebagai calon gubernur Aceh.

Namun, kader PNA di Pasee tidak kaget dengan adanya dinamika yang terjadi di tubuh PNA, ada sebagian pengurus DPP dan daerah yang tidak atau belum mendukung Irwandi, ungkap Teuku Dani ketika ditemui reporter StatusAceh.Net, Jumat, 12 Februari 2016.

"Ini hal biasa dalam sebuah Partai, ada dinamikanya. Yang jelas, kami secara kelembagaan memang menunggu perintah Partai, namun secara pribadi, kader-kader PNA di lapangan sudah mulai bekerja untuk pemenangan pendiri partai PNA, Irwandi Yusuf," tutur Dani.

Teuku Dani yang juga Mantan GAM dan sekarang aktif di Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh Kemenko Polhukam ini menambahkan bahwa kalau ada kader yang ingin mencari keuntungan ekonomi untuk pribadi, silahkan mendukung calon lain, tetapi kalau memang ingin memajukan Aceh, membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh, Irwandi Yusuf sudah terbukti. 

Terkait dengan statemen Muharram, sekjen PNA yang katanya tidak mendukung Irwandi, menurut Teuku Dani itu adalah statemen pribadi, bukan Partai. Sebab dalam Rapim Partai telah jelas mendukung kader sendiri yang maju menjadi Calon Gubernur, di dalam PNA tidak ada calon lain yang maju selain Irwandi Yusuf. 

Teuku Dani juga mendengar ada beberapa pengurus PNA yang memberikan perjanjian kepada Irwandi untuk ditandatangani, Irwandi menolaknya karena itu transaksional. 

"Sudah betul itu, Bang Wandi jangan mau diatur-atur, belum apa-apa sudah ada yang mau atur, tidak baik bagi kepentingan bersama",tutur Teuku Dani ketika menghadiri undangan Relawan Irwandi Yusuf di Tamiang.

Teuku Dani juga menjelaskan, semua kader PNA yang ada di lapangan tetap akan mendukung Irwandi Yusuf, dikarenakan menurutnya, Irwandi Yusuf telah terbukti kinerjanya disaat menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012 yang lalu.

Reporter: Bustami.

Jakarta - Dalam rangka memperingati hari wafat atau haul Teuku Umar ke-117, puluhan mahasiswa Aceh Barat Jakarta yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Bumoe Teuku Umar (PMBTU) Jakarta Gelar Zikir dan Doa Bersama di Aula Meunasah Fatahillah Aceh Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu Malam (10/2/2016).

Lantunan  Zikir dan Doa bersama di pimpin langsung oleh Tengku Nasruddin, S.Th.I, yang dihadiri para mahasiswa Aceh Barat di Jakarta, Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (IMAPA) Jakarat , Forum Mahasiswa Madura (FORMAD) Jakarta, Serumpun Mahasiswa Riau (SEMARI) Jakarta, perwakilan HMI, IMM, PMII serta tamu undangan lainnya.

Ketua umum PMBTU Jakarta Arsyad kepada wartawan mengatakan,  pihaknya sangat berterimakasih kepada tamu yang telah hadir, dia melihat antusias para masyarakat dan mahasiswa begitu tinggi dalam menghadiri acara tersebut.

Arsyad juga berharap, dengan momentum peringatan wafatnya Teuku Umar yang ke-117 ini, dapat membangkitkan semangat masyarakat dan  generasi muda khususnya untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah bersusah payah merebut kemerdekaan.

“momentum ini diharapkan dapat membangkitkan semangat masyarakat dan  generasi muda khususnya untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah bersusah payah merebut kemerdekaan,” ujarnya.(Rill)

TNI AL tembak kapal pencuri ikan 2016 merdeka.com/yan muhardiansyah
StatusAceh.Net - Patroli TNI AL menyergap kapal berbendera Malaysia yang diduga mencuri ikan di perairan Selat Malaka Indonesia, Rabu (10/2) sore. Dalam penyergapan itu, seorang nelayan Myanmar tewas tertembak, tiga lainnya tertangkap.

Informasi dihimpun, penyergapan dilakukan petugas dengan kapal patroli TNI AL, yaitu KAL Viper. Mereka memerintahkan agar kapal nelayan KF5615 berbendera Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia, sekitar perairan Pulau Salah Nama, untuk berhenti.

Namun, kapal nelayan itu disebutkan menolak berhenti. Mereka bahkan nekat menabrak kapal patroli yang mengadang. "Mereka melarikan diri dan mau menabrak KAL Viper, sehingga dilakukan tembakan peringatan tapi tidak mau berhenti. Saat ditembak ke lambung kapal, baru mereka berhenti," kata Danlantamal I Belawan, Laksma TNI Yudo Margono, Kamis (11/2).

Setelah kapal berhenti dan diperiksa, petugas menemukan seorang awak kapal tewas tertembak. Tiga lainnya langsung menyerah dan diamankan.

Di kapal itu ditemukan pula sekitar 2 ton ikan yang diduga hasil curian dari perairan Indonesia. TNI AL kemudian menggiring kapal bersama muatannya ke Pelabuhan Lantamal I Belawan. ABK yang tertangkap dan tewas juga dievakuasi ke sana.

Kapal pencuri ikan dan barang bukti lainnya tiba Pelabuhan Lantamal I Belawan, Kamis (11/2) menjelang siang. Jenazah ABK yang tewas langsung dievakuasi ke rumah sakit, sedangkan 3 rekannya langsung menjalani pemeriksaan.

ABK yang diamankan maupun yang tewas diketahui sebagai warga negara Myanmar. Petugas menyatakan masih kesulitan dalam pemeriksaan karena kendala bahasa.(*)

Sumber: merdeka.com

Dua tersangka diapit petugas Satuan Narkoba Polres Aceh Utara | MANDA
Lhoksukon - Dua tersangka pembeli dan penjual sabu diciduk Satuan Narkoba Polres Aceh Utara di dua lokasi terpisah, Rabu (10/2/2016). Turut disita barang bukti 10,3 gram/brutto sabu seharga Rp 6,5 juta.

Masing – masing, M Ali (30) warga Asrama Kebun Lada Blok Cucut, Binjai Utara, Kota Binjai. Ia diciduk di Terminal Kota Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye pukul 11.30 WIB. Selang satu jam kemudian di kebun sawit kembali diciduk Ridwan (40) warga Gampong Alue Papeun, Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Kapolres Aceh Utara AKBP Achmadi, melalui Kasat Narkoba AKP Mukhtar kepada Pikiran Merdeka, Kamis (11/2/2016) menyebutkan, sabu itu hendak diedarkan di Binjai oleh tersangka M Ali. Ia membelinya dari tersangka Ridwan.

“Besar kemungkinan keduanya sudah sering bertransaksi sabu. Saat diciduk di terminal, M Ali sempat mencoba membuang sabu tersebut. Sementara Ridwan sempat melawan dan mencoba kabur,” ujarnya.

Kedua tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Aceh Utara guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. “Kasus ini sedang kami dalami,” pungkas AKP Mukhtar.(*)

Aceh Utara - Anggota DPD RI asal Aceh, Rafli Kande memberi statemen terkait hangatnya isu pemekaran Aceh Lauser Antara Barat Selatan (Alabas) di Provinsi Aceh. Rafli sangat menginginkan masyarakat di pantai Barat Selatan tersebut hidup sejatera.

Kehadiran Rafli di acara tersebut merupakan perwakilan dari DPD RI asal Aceh yang juga ditunjuk sebagai putra daerah lintas Barat Selatan, untuk informasi yang lebih jelas silahkan dengar isi pidato Rafli di panggung Duek Pakat ALABAS yang di adakan pada hari Minggu (7/2) di lapangan Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.





Laporan: Bustami

Kepala Staff Tentara Rakyat Korea Utara Korea Jenderal Ri Yong-Gil (kiri). (Foto: dok.)
StatusAceh.Net - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah menyingkirkan sejumlah pejabat atas beragam tuduhan, mulai dari korupsi hingga menonton opera sabun Korea Selatan, guna meningkatkan cengkeramannya pada kekuasaan setelah menjabat tahun 2011 lalu.

Kantor berita Yonhap hari Rabu (10/2) melaporkan, menurut sumber-sumber yang mengetahui urusan Korea Utara, panglima militer negara itu telah dieksekusi bulan ini atas tuduhan korupsi dan tuduhan-tuduhan lain. Kepala Staff Tentara Rakyat Korea Utara Jenderal Ri Yong Gil juga menghadapi tuduhan mengeruk keuntungan pribadi, demikian menurut Yonhap mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Ri tidak disebut-sebut lagi setelah Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh pada 7 Februari lalu. Padahal sebagaimana Yonhap, media Korea Utara umumnya mengutip pejabat-pejabat penting dalam acara besar.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah menyingkirkan sejumlah pejabat atas beragam tuduhan, mulai dari korupsi hingga menonton opera sabun Korea Selatan, guna meningkatkan cengkeramannya pada kekuasaan setelah menjabat tahun 2011 lalu.

Pada Januari 2014 Kim Jong Un dilaporkan telah mengeksekusi Jenderal Pyon In Son, kepala operasi militer, karena berbeda pendapat dengannya. Sementara pada Mei 2014 ia membunuh menteri pertahanannya Hyon Yong Chol karena tertidur dalam rapat umum.(voaindonesia.com)

Jakarta - Pemerintah ngotot untuk melanjutkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, kereta cepat merupakan upaya modernisasi angkutan massal. Meskipun menuai kritik, proyek kereta cepat itu jalan terus.

Teten menyebutkan, pembangunan Kereta Api Cepat juga ditujukan untuk membangun konektivitas antarkota dan antar kawasan.

"Ini merupakan bagian dari pembangunan jaringan kereta api Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, sepanjang 3.258 km," kata Teten.

Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menilai ada permainan (pat gulipat) di balik kengototan pemerintah membangun kereta cepat. Kejanggalan utama, terlihat dari soal jaminan proyek tersebut.

Awalnya, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat menyatakan tidak ada jaminan negara ataupun dana APBN dalam proyek tersebut.

Namun, di tahun 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam aturan baru tersebut, Proyek cepat dimasukan ke dalam proyek strategis. Artinya, pemerintah bisa memberikan jaminan untuk proyek tersebut.  Meskipun di Perpres nomor 3 tahun 2016 Menteri Keuangan dimungkinkan memberi jaminan finansial dan kelayakan usaha, tetapi Jokowi sudah menegaskan tidak ada jaminan finansial dari APBN untuk proyek kereta cepat. Pemerintah hanya akan memberikan jaminan mengenai konsistensi kebijakan pembangunan kereta api cepat, bukan jaminan finansial.

Menteri BUMN Rini soemarno juga berulang kali menegaskan, tidak ada jaminan finansial untuk proyek tersebut. “Ini tidak ada pendanaan dari pemerintah, tidak ada jaminan pemerintah. Pembayarannya dari tiket, pengembangan stasiun-stasiun yang akan dilewati kereta cepat ini," ujar Rini Soemarno, 29 Januari 2016.

Dikatakan Arief, pernyataan menteri Rini itu merupakan sebuah kebohongan. "Ucapan Rini Soemarno yang mengatakan tidak mengunakan jaminan dari pemerintah terkesan membodohi publik ,sebab setelah ground breaking proyek Kereta Api Cepat maka terbit Perpres Nomor 3 Tahun 2016," kata Arief Poyuono.

Arief menduga ada konspirasi busuk antara Jokowi dengan Tiongkok untuk memaksakan proyek mercusuar. "Dan pasti ada oknum-oknum sekitar Jokowi dan Rini Soemarno yang menikmati fee rente projek KA Cepat yang di mark up ini," kata dia.

Ketua Forum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu menjelaskan, sejak awal tender, proyek kereta api cepat sudah bermasalah. Apalagi, ketika pemerintah justru menunjuk Tiongkok sebagai "penggarap" proyek dan menyingkirkan Jepang.

Padahal, kata Arief, proyek Kereta Cepat yang ditawarkan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) jauh lebih menguntungkan. "Produknya juga jauh lebih baik dari China Railway Corporation. Tapi sayangnya JICA dikalahkan akibat ada konspirasi busuk antara Jokowi dengan Xu Shaosi, Menteri Pembangunan Nasional dan Komisi Reformasi China, untuk mempengaruhi tender," ungkap Arief.

Lihat saja, perbandingan harga yang ditawarkan oleh JICA. Saat tender JICA menawarkan biaya proyek kereta cepat USD4,4 Miliar dengan masa pinjaman 40 tahun dengan grace periode (masa mulai membayar bunga ) 10 tahun kemudian setelah pinjaman cair.  Dengan bunga 0,1 persen. Sedangkan, China Railway Corporation mengunakan biaya USD5,5 Miliar, yang jauh tiga kali lebih mahal dari biaya pembangunan proyek Kereta api cepat dengan kecepatan 250km/jam yang sama di Tiongkok.

Lalu dari masa pinjaman, Tiongkok memberikan jangka waktu 50 tahun, tapi belum jelas berapa tahun grace periode yang diberikan. Sebab itu, dibutuhkan jaminan dari pemerintah berupa Sovereign Guarantee dalam bentuk Subsidiary Loan Agreement agar BUMN yang ikut dalam projek Kereta Cepat mendapatkan pinjaman sebesar USD5,5 miliar. "Sedangkan bunga bank yang dikenakan adalah 2 persen pertahun tidak fix rate," tutur Arief.

Nah, menurut Arief, dari sisi pembiayaan proyek Kereta Cepat ini tentunya akan merugikan BUMN yang bergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN ( WIKA,PTPN 8 ,PT KAI ,PT JSM ). Begini, di dalam kepemilikan saham PT KCIC, 60 persen Saham dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN dan 40 persen China Railway Corporation. "Ini aneh kenapa tidak 100 persen saham dimiliki oleh BUMN. Kenapa China Railway Corporation mendapatkan 40 persen Saham, lalu apa prestasi China Railway Corporation dalam proyek ini. Apakah karena pinjaman sebesar USD5,5 Miliar dari China Bank Development maka China Railway dapat saham 40 persen?, " kata dia.

Kalau itu masalahnya, hal itu hanyalah akal-akalan. Sebab, pinjaman dari China Bank Development itu  juga sebenarnya ditanggung oleh BUMN semua nantinya. "Dan apakah tidak dihitung pengunaan lahan milik BUMN yang digunakan untuk jalur KA Cepat," kata dia.

Tak hanya itu, belanja material untuk proyek KA cepat yang hampir 96 persen itu dibeli dari China Railway Corporation . "Lalu apa dong modalnya China Railway Corporation dalam proyek KA Cepat ini," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah Joko Widodo, terutama menteri Rini Soemarno dan Menteri-menteri terkait dalam proyek Kereta Cepat telah membodohi publik. Sebab itu, dia meminta agar proyek tersebut dihentikan. "Masih ada jalan untuk menolak tragedi kerugian negara triliunan rupiah yang akan ditanggung oleh anak cucu kita. Kepala Daerah yang daerahnya dilewati jalur Kereta Cepat sebaiknya ramai-ramai menolak," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra lainnya, Ferry Juliantono mengatakan, Fraksi Partai Gerindra di DPR RI akan bergerilya mencari dukungan guna membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kereta Cepat.

Lewat Pansus Kereta Cepat, nantinya diharapkan masyarakat bisa mendapatkan kejelasan secara rinci dari pemerintah terkait pembangunan proyek tersebut.

"Secara umum kami yakin seluruh fraksi di DPR setuju bahwa masalah Kereta Cepat harus dijelaskan secara lebih rinci dan terbuka," ujar Ferry.

Ferry mengklaim, sejauh ini Fraksi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera telah mendukung pembentukan Pansus Kereta Cepat. "Sejauh ini mereka setuju. Tapi secara formal belum," pungkas Ferry. (RIMA)

Pencarian teroris Poso (foto:Istimewa/Sindonews)
Jakarta - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan dua anak buah kelompok teroris Santoso dan satu anggota Brimob tewas dalam baku tembak di Jalan Desa Sanginora, Poso pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Badrodin mengatakan, untuk menumpas kelompok Santoso yang masih bersembunyi di hutan, pihaknya akan melanjutkan operasi gabungan.

"Operasi akan tetap lanjut, gabungan juga dengan TNI. Tetapi operasi ini adalah operasi yang dipimpin oleh Kapolda," kata Badrodin Haiti, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Terkait dua anak buah Santoso yang tewas, Badrodin mengaku belum mendapatkan identitas secara pasti. Pihaknya juga masih menyelidiki apakah dua kelompok Santoso itu rekrutan baru.

Badrodin menegaskan, hal itu sepenuhnya masih diselidiki kepolisian daerah setempat. "Dari situ akan bisa kita ketahui apakah anggota lama atau anggota baru," pungkasnya.(sindonews.com)
loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.