Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah menyerahkan santunan secara simbolis kepada anak yatim pada Peringatan 11 Tahun MoU Helsinki di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8). Humas Aceh/Zulkarnain
Banda Aceh - Perdamaian Aceh sudah berlangsung selama 11 tahun. Dalam periode tersebut sudah banyak pekerjaan, pembelajaran serta berbagai pengalaman yang didapatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Kondusifnya situasi Aceh juga terbukti dengan semakin banyaknya investor yang berinvestasi. Hal ini tentu saja berimbas positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat di Bumi Serambi Mekah ini.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, dalam sambutan singkatnya pada acara Peringatan 11 Tahun Damai Aceh, dihadapan ribuan masyarakat yang memadati arena panggung utama, Komplek Taman Ratu Safiatuddin, Senin (15/8/2016).

Menurut Gubernur, setelah terlepas dari kungkungan konflik berkepanjangan, yang ditandai dengan Kesepakan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, di Helsinki Finlandia, Aceh telah mampu keluar dari keterpurukan dan mampu bangkit perlahan menuju kesejahteraan.

“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk merawat perdamaian ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin, tidak ada seorangpun yang menginginkan konflik teulang lagi di Aceh. Mari bersama kita bangun daerah yang kita cintai ini, dengan berbuat sebaik mungkin demi kejayaan Aceh di masa mendatang,” ajak pria yang akrab disapa Doto Zaini itu.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan rasa suka citanya atas terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR yang didahului dengan penetapan Qanun Aceh tentang KKR.

“Ini adalah suatu bukti bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia semakin meningkat. Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh telah menetapkan Qanun tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang saat ini sedang dalam proses pelantikan Komisionernya, saya harapkan dalam tahun ini Komisioner KKR sudah mulai bekerja,” kata Doto Zaini.

Aceh Pasca MoU

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan beberapa capaian Pemerintah Aceh pasca MoU. Diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yaitu indikator untuk mengukur kualitas hidup masyarakat.

“Empat tahun lalu Aceh berada pada ranking ke 22 dari 34 provinsi di Indonesia. Tahun lalu, IPM Aceh melonjak hingga posisi ke-11. Dan pada tahun ini, kita mendapatkan penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilan sebagai daerah yang berhasil mencapai Tujuan Pembangunan Global atau biasa disebut dengan MDGs atau Millenium Development Goals.”

Sementara itu, sambung Gubernur, dalam bidang pembangunan demokrasi, pasca konflik Aceh sudah dua kali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada secara langsung serentak tanpa ada halangan yang menggagalkan. Prestasi ini mendapatkan apresiasi baik dari Badan Pusat Statistik yang memposisikan Aceh sebagai wilayah dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia. 

Gubernur menambahkan, untuk keterbukaan informasi, pada tahun 2015 Pemerintah Aceh mendapat penghargaan sebagai lembaga dengan Indeks Keterbukaan Informasi  terbaik di tanah air. Oleh karena itu, Gubernur berharap, para Komisioner Komisi Informasi Aceh dapat segera dilantik dan mulai bekerja dalam tahun ini.

Hal yang sangat membanggakan, adalah dalam hal pengelolaan keuangan negara. Setelah 10 tahun perdamaian, Aceh mendapat predikat Disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan, akhirnya untuk pelaporan keuangan tahun 2016 Aceh berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

“Alhamdulilah, berkat kerja keras seluruh jajaran Pemerintahan Aceh, hasil audit keuangan Aceh tahun 2015, BPK RI memberikan predikat WTP kepada Pemerintah Aceh. Saya harapkan prestasi ini dapat kita pertahankan dan tingkat kualitasnya,” harap Doto Zaini.

Menurut Gubernur, beberapa prestasi tersebut telah menunjukkan bahwa kerja keras semua elemen di Pemerintahan Aceh dan dukungan dari masyarakat untuk merawat dan mewujudkan misi perdamaian mulai menunjukkan hasil yang cukup baik.

“Pencapaian ini harus kita tingkatkan lagi ke depan melalui program-program pembangunan yang lebih merespon dan menjawab kebutuhan rakyat dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya secara efektif, transparan dan tepat sasaran,” sambung Gubernur.

Masih Ada Pekerjaan Rumah

Meskipun telah banyak keberhasilan yang dicapai, namun Gubernur mengakui masih ada ‘Pekerjaan Rumah’ yang harus dituntaskan, di antaranya soal kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan.

“Kita akui tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi. Untuk permasalahan ini, kami telah menandatangani Peraturan Gubernur Aceh tentang Arah Kebijakan dan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Aceh, sebagai kebijakan Aceh dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan dan kesenjangan,” ungkap Gubernur.

Selain itu, saat ini Pemerintah Aceh juga terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan secara terpadu yang dimulai dari gampong. Saat ini Pemerintah telah memberikan alokasi dana secara khusus melalui dana desa untuk 6.474 gampong yang tersebar diseluruh Aceh.

Untuk diketahui bersama, tahun 2015 Aceh mendapat dana desa terbesar ketiga di Indonesia, yaitu sebesar Rp1,7 triliun. Dengan anggaran tersebut, tahun lalu setiap gampong di Aceh dapat mengelola anggaran sekitar Rp240 juta hingga Rp650 juta. Sedangkan di tahun 2016 ini, dana tersebut menjadi Rp3,8 triliun, sehingga setiap gampong bisa mengelola anggaran hingga Rp 851 juta.

Dengan dana sebesar itu, Gubernur berharap gampong dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Aceh. untuk itu, Gubernur juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi, membuka akses rakyat atas lapangan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan dan peduli pada pelestarian lingkungan.

“Kepada masyarakat, saya sangat berharap dapat berpartisispasi dalam pembangunan Aceh dengan kritik dan saran membangun yang disampaikan dengan cara yang baik. Sikap kritis masyarakat adalah salah satu bentuk pengawasan atas keseluruhan proses pembangunan di gampong dan pembangunan Aceh pada umumnya,” kata Doto Zaini.
Kedewasaan Berpolitik Kunci Sukses Pilkada Aceh

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Aceh juga menyampaikan himbauan kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada untuk selalu bersikap dewasa dan menjaga keharmonisan dalam berpolitik agar proses demokrasi berjalan secara damai dan bermartabat.

“Tahun depan kita akan melaksanakan Pilkada serentak untuk yang ketiga kalinya pasca Aceh Damai. Beberapa tahapannya sudah dimulai. Saya percaya kita tetap dapat menjaga keharmonian relasi politik, relasi sosial dan kedewasaan kita dalam berdemokrasi sebagaimana dua pilkada sebelumnya,” kata Gubernur.

“Saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mensukseskan Pilkada. Pilihan boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap harus dijaga. Mari kita lawan siapapun yang mencoba mengacaukan Pilkada. Mereka yang mencoba main paksa dan melakukan cara-cara di luar hukum adalah musuh kita bersama. Biarkan rakyat bebas memilih sesuai hati nuraninya. Dengan demikian rakyat bisa memilih pemimpin melalui proses yang demokratis, tambah Gubernur”

Di akhir sambutannya, Gubernur juga menyampaikan sebuah pesan dari Almarhum Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, Dr Tengku Hasan Muhammad Di Tiro, yaitu ‘Aceh Damai masyarakat sejahtera, dan bermartabat. Pelihara dan pupuk terus perdamaian Aceh.

“Semoga Allah meridhai perjuangan kita untuk membangun Aceh yang lebih baik di masa depan. Dirgahayu Hari Damai Aceh yang ke-11. Mari satukan kekuatan, kita bangun Aceh menjadi negeri yang makmur dan sejahtera,” pungkas Gubernur Aceh.

Usai memberikan sambutan, Gubernur di dampingi Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar menyerahkan santunan kepada 200 orang anak yatim.

Sementara itu, Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, dalam sambutannya sempat menceritakan tentang alotnya proses dialog antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia. Namun, berkat keterlibatan Martti Ahtisaari, selaku  Presiden Finlandia kala itu, akhirnya perdamaian Aceh resmi terwujud.

Sedangkan Ustadz Arifin Ilham, dalam tausyiah singkatnya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi suasana perdamaian dengan ketaatan kepada Allah, karena menjauh dari Sunatullah dan Sunah Rasulullah adalah bentuk pegkhianatan dari perjuangan para pahlawan Aceh. 

“Syukurilah nikmat perdamaian ini dengan selalu taat kepada Allah, karena hal tersebut merupakan cita-cita besar para pahlawan Aceh, yaitu Nanggroe yang tegak dalam Syari’ah Allah dan Sunnah Rasulullah,” tegas Ustadz Arifin.

“We win the battle but we lose the war. Jangan sampai ini terjadi, kita memenangkan pertempuran kecil tapi kalah dalam peperangan besar, yaitu perang melawan hawa nafsu untuk tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya.”

Dalam ceramahnya, Ustadz yang juga merupakan menantu dari Almarhum Abuya Djamaluddin Waly itu menitik beratkan pada perbaikan moral dan akhlak yang sudah sangat kronis melanda bangsa Indonesia.

Peringatan 11 tahun Damai Aceh ditandai dengan pelepasan burung merpati sebagai perlambang perdamaian oleh Gubernur Wali, Nanggroe Ustadz Arifin Ilham, Ketua DPRA, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kajati Aceh, Sekda Aceh, Wakil Ketua KPA, Rektor Universitas Syiah Kuala, Rektor UIN Ar-Raniry, Wali Kota Banda Aceh, serta Asisten I, II dan III Sekda Aceh. (Rill)
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.