 |
| Susilo Bambang Yudhoyono |
Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menilai kritik presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kondisi ekonomi di era pemerintah Jokowi-JK kurang tepat. Dia pun meminta agar SBY tidak memperkeruh situasi.
Kata Arteria, SBY tidak perlu membuat penilaian yang dapat memperkeruh suasana dan situasi serta stabilitas ekonomi dan politik.
Bahkan, dia menyerang balik SBY. Menurut dia, kondisi bangsa saat ini, juga tidak lepas dari banyaknya kesalahan yang dilakukan pemerintahan di masa lalu yakni di era kepemimpinan SBY.
"Karena pak SBY tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait apa yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, karena Indonesia hari ini yang dipimpin pak jokowi sedikit banyaknya adalah akibat dari pemerintahan sebelumnya yang kita ketahui dipimpin oleh Pak SBY selama sepuluh tahun," ujar Arteria kepada wartawan, Minggu (12/06/2016).
Dikatakannya, tidak salah kalau ada pihak yang menyatakan bahwa rezim SBY juga dianggap sebagai pihak yang turut berkontribusi atas kondisi perekonomian saat ini.
"Bicara ekonomi saat ini, tentunya tidak dalam konteks variabel lepas, terkait pak SBY, beliau bagian dari pemerintahan negara, yang pada faktanya baru saja beralih tongkat estafetnya ke Pak Jokowi setelah 10 tahun dipimpin oleh Pak SBY," tuturnya.
Masalah tingginya harga daging seperti yang menjadi catatan SBY, menurut Arteria, jika dicermati masalah itu sudah ada dan dimulai pada rezim pemerintahan SBY.
"Pemerintah saat ini kan hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja," ucapnya.
Saat ini, kata dia, pemerinta Jokowi-JK tengah berupaya memperbaiki keadaan ekonomi, dimana kondisi ekonomi global juga sedang tidak baik.
"Saya melihat pemerintah saat ini sudah bekerja sangat extra keras, memang keadaan ekonomi dunia tidak bersahabat, dan menambah kompleksitas perekonomian nasional," tandasnya.
Sebelumnya SBY melontarkan kritik kepada Jokowi. SBY mengatakan dalam catatannya, masih ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah agar tak membawa implikasi buruk bagi masa depan bangsa.
Menurut SBY, dalam situasi ekonomi, ada permasalahan mengenai lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. SBY melihat hal ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ke depan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata SBY, sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut juga bisa digenjot dari adanya daya beli masyarakat yang baik. "Di samping lemahnya daya beli, meskipun angka pengangguran berkurang, mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah ketika perusahaan-perusahaan melakukan PHK dan tidak membuka lapangan kerja baru," ujar SBY.
Selain itu, SBY melihat persoalan lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu alasan mengapa daya beli masyarakat menjadi menurun. SBY menilai, harusnya pemerintah bisa mensiasati hal ini.
"Khusus mengait kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadhan, sebenarnya bisa diambil langkah-langkah yang proaktif, karena hukum ekonomi memang begitu adanya."
SBY mengatakan, catatan dari Partai Demokrat adalah setiap solusi dan kebijakan stabilisasi harga hendaknya rasional dan memahami hukum-hukum ekonomi agar langkah-langkah pemerintah tidak kontra-produktif dan tidak menjadi bahan pergunjingan masyarakat.(Rima)
Kata Arteria, SBY tidak perlu membuat penilaian yang dapat memperkeruh suasana dan situasi serta stabilitas ekonomi dan politik.
Bahkan, dia menyerang balik SBY. Menurut dia, kondisi bangsa saat ini, juga tidak lepas dari banyaknya kesalahan yang dilakukan pemerintahan di masa lalu yakni di era kepemimpinan SBY.
"Karena pak SBY tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait apa yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, karena Indonesia hari ini yang dipimpin pak jokowi sedikit banyaknya adalah akibat dari pemerintahan sebelumnya yang kita ketahui dipimpin oleh Pak SBY selama sepuluh tahun," ujar Arteria kepada wartawan, Minggu (12/06/2016).
Dikatakannya, tidak salah kalau ada pihak yang menyatakan bahwa rezim SBY juga dianggap sebagai pihak yang turut berkontribusi atas kondisi perekonomian saat ini.
"Bicara ekonomi saat ini, tentunya tidak dalam konteks variabel lepas, terkait pak SBY, beliau bagian dari pemerintahan negara, yang pada faktanya baru saja beralih tongkat estafetnya ke Pak Jokowi setelah 10 tahun dipimpin oleh Pak SBY," tuturnya.
Masalah tingginya harga daging seperti yang menjadi catatan SBY, menurut Arteria, jika dicermati masalah itu sudah ada dan dimulai pada rezim pemerintahan SBY.
"Pemerintah saat ini kan hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja," ucapnya.
Saat ini, kata dia, pemerinta Jokowi-JK tengah berupaya memperbaiki keadaan ekonomi, dimana kondisi ekonomi global juga sedang tidak baik.
"Saya melihat pemerintah saat ini sudah bekerja sangat extra keras, memang keadaan ekonomi dunia tidak bersahabat, dan menambah kompleksitas perekonomian nasional," tandasnya.
Sebelumnya SBY melontarkan kritik kepada Jokowi. SBY mengatakan dalam catatannya, masih ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah agar tak membawa implikasi buruk bagi masa depan bangsa.
Menurut SBY, dalam situasi ekonomi, ada permasalahan mengenai lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. SBY melihat hal ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ke depan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata SBY, sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut juga bisa digenjot dari adanya daya beli masyarakat yang baik. "Di samping lemahnya daya beli, meskipun angka pengangguran berkurang, mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah ketika perusahaan-perusahaan melakukan PHK dan tidak membuka lapangan kerja baru," ujar SBY.
Selain itu, SBY melihat persoalan lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu alasan mengapa daya beli masyarakat menjadi menurun. SBY menilai, harusnya pemerintah bisa mensiasati hal ini.
"Khusus mengait kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadhan, sebenarnya bisa diambil langkah-langkah yang proaktif, karena hukum ekonomi memang begitu adanya."
SBY mengatakan, catatan dari Partai Demokrat adalah setiap solusi dan kebijakan stabilisasi harga hendaknya rasional dan memahami hukum-hukum ekonomi agar langkah-langkah pemerintah tidak kontra-produktif dan tidak menjadi bahan pergunjingan masyarakat.(Rima)
loading...
Post a Comment