Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Kawasan Laut China Selatan yang disengketakan. (Reuters)
Jakarta - Pergolakan di Laut China Selatan antara China dengan beberapa negara yang juga mengklaim perairan tersebut semakin memanas. Hal ini terkait dengan sikap China yang semakin memperkuat ekonomi, politik dan militer di wilayah tersebut. China juga melakukan tindakan militisasi dengan melakukan reklamasi lahan skala besar dan konstruksi di perairan.

Menanggapi tindakan China itu, pengamat Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia harus meningkatkan hak kedaulatan wilayah di zona maritim, Meskipun Indonesia bukan merupakan negara claimant state, Indonesia mempunyai hak atas sengketa daulat atas perairan Natuna dengan China, terutama di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Pihak Angkatan Laut, KKP dan Kementerian Luar Negeri RI harus tegas terhadap ZEE dan tidak bisa diam saja. Jika Indonesia tidak protes, sama artinya dengan membiarkan bahwa Perairan Natuna merupakan traditional fishing ground China," ujar Hikmahanto dalam Seminar Nasional tentang Klaim 9-Dashed Line Tiongkok, di Kampus Salemba UI, Senin, 13 Juni 2016.

Hal ini berkaitan dengan penangkapan kapal nelayan China oleh Kementerian KKP dan Angkatan Laut beberapa waktu lalu, yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurut Hikmahanto, kejadian ini yang kemudian mendapat protes dari Pemerintah China, yang mengindikasikan bahwa China ingin menegaskan 9-Dashed Line atau Sembilan Garis Putus-putus dengan Indonesia.

"Dari indikasi insiden penangkapan nelayan China di ZEE, mengindikasi bahwa Pemerintah China mengatakan bahwa harusnya nelayan China tidak diproses hukum, karena masih berada dalam wilayah traditional fishing. Muncul indikasi bahwa ada seolah ada tumpang tindih 9-dashed line yang bersinggungan dengan ZEE," kata Hikmahanto.

Menurutnya, klaim China atas Sembilan Garis Putus-putus tersebut tidak berdasar dan tidak jelas koordinatnya. Pemerintah China sebelumnya menentukan garis batas tersebut berdasarkan histori. Kendati demikian, Indonesia hingga saat ini secara resmi tidak mempunyai overlaping klaim dengan Pemerintah China atas wilayah Laut China Selatan.
(Viva)
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.