 |
| Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kompleks Gedung Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneureuet, Aceh Besar, Jumat (27/11/2015). Hingga kini kompleks meuligo wali yang dibangun sejak 2010 tersebut telah menghabiskan tak kurang dari 100 miliar rupiah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). SERAMBI/M ANSHAR |
Dibangun sejak tahun 2010, tak kurang dari Rp 100 miliar APBA telah dihabiskan untuk pembangunan berbagai gedung di kompleks Meuligoe (Istana) Wali Nanggroe Aceh. Namun, masih dibutuhkan puluhan miliar rupiah lagi agar bangunan bergaya Barat itu tuntas dan bisa ditempati Wali Nanggroe, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar.
Kini sayup-sayup terdengar sebagian bangunan di kompleks ini berkualitas rendah. Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah bahkan meragukan kualitas meuligoe tersebut. Lalu, seperti apa sebetulnya kualitas bangunan Istana Wali Nanggroe itu? Serambi merangkumnya dalam liputan khusus berikut ini.
DALAM sebuah rapat khusus yang dihadiri belasan pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) beberapa pekan lalu, Gubernur Zaini Abdullah mengeluh. Orang nomor satu Aceh itu menyoal kualitas sejumlah bangunan di Aceh. Salah satunya adalah Wali Nanggroe'>Meuligoe Wali Nanggroe yang katanya tak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.
Menurut Zaini, seorang konsultan dari Prancis telah memberikan penilaian mengenai kualitas bangunan tersebut. Di antara sejumlah bangunan dalam kompleks yang dinilai, kata Zaini, gedung meuligoe itu ternyata rendah spesifikasinya.
“Mengapa Anda tidak mengawasinya dengan baik?” kata Gubernur Zaini sambil tangannya menunjuk ke arah seorang Kepala SKPA dalam sebuah rapat penting siang itu. Seorang sumber menceritakan kisah menarik itu kepada Serambi, Selasa (1/12).
Saat diwawancara ulang Serambi, Gubernur Zaini mengaku bahwa pembangunan gedung tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Dia juga mengaku sudah mengajak seorang konsultan dari Prancis untuk memberikan penilaian yang lebih objektif.
Penelusuran Serambi, Istana Wali Nanggroe ini dibangun di atas lahan yang luasnya hampir 13 hektare. Mulai dibangun sejak tahun 2010. Itu berarti, gedung tersebut sudah lima tahun dibangun.
Kini sayup-sayup terdengar sebagian bangunan di kompleks ini berkualitas rendah. Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah bahkan meragukan kualitas meuligoe tersebut. Lalu, seperti apa sebetulnya kualitas bangunan Istana Wali Nanggroe itu? Serambi merangkumnya dalam liputan khusus berikut ini.
DALAM sebuah rapat khusus yang dihadiri belasan pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) beberapa pekan lalu, Gubernur Zaini Abdullah mengeluh. Orang nomor satu Aceh itu menyoal kualitas sejumlah bangunan di Aceh. Salah satunya adalah Wali Nanggroe'>Meuligoe Wali Nanggroe yang katanya tak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.
Menurut Zaini, seorang konsultan dari Prancis telah memberikan penilaian mengenai kualitas bangunan tersebut. Di antara sejumlah bangunan dalam kompleks yang dinilai, kata Zaini, gedung meuligoe itu ternyata rendah spesifikasinya.
“Mengapa Anda tidak mengawasinya dengan baik?” kata Gubernur Zaini sambil tangannya menunjuk ke arah seorang Kepala SKPA dalam sebuah rapat penting siang itu. Seorang sumber menceritakan kisah menarik itu kepada Serambi, Selasa (1/12).
Saat diwawancara ulang Serambi, Gubernur Zaini mengaku bahwa pembangunan gedung tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Dia juga mengaku sudah mengajak seorang konsultan dari Prancis untuk memberikan penilaian yang lebih objektif.
Penelusuran Serambi, Istana Wali Nanggroe ini dibangun di atas lahan yang luasnya hampir 13 hektare. Mulai dibangun sejak tahun 2010. Itu berarti, gedung tersebut sudah lima tahun dibangun.
Menurut perkiraan Dinas Cipta Karya Aceh beberapa bulan lalu, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang telah digelontorkan untuk pembangunan berbagai gedung dan fasilitas pendukung di kompleks meuligoe itu hampir mencapai Rp 100 miliar, sejak tahun 2010 sampai 2015.
Belakangan, karena ada lanjutan untuk pembangunan gedung Khatibul (Sekretaris) Wali Nanggroe, maka total anggaran yang akan dihabiskan di kompleks ini hingga tahun 2016 bisa mencapai Rp 130 miliar. Ini belum termasuk landscape dan pagar yang belum tuntas, maupun mobiler untuk kelancaran kerja sekretariat wali kelak.
Tak diketahui persis apa yang menjadi penyebab gedung ini berkualitas rendah seperti yang dikatakan Gubernur Zaini. Konon, kontraktor pelaksananya juga dibikin pusing. Untuk pembangunan meuligoe, misalnya, pernah beberapa kali tertunggak pembayarannya. Pihak Dinas Cipta Karya Aceh sendiri tak mau memberikan jawaban konkret ketika ditanya Serambi mengenai pernyataan Gubernur Zaini.
Seorang kontraktor menyebut, Wali Nanggroe'>Meuligoe Wali Nanggroe itu sudah dibuat dengan “bagus”, meskipun harapan Gubernur Zaini tidak bisa tercapai sepenuhnya. “Saya mau tanya, bisa nggak seorang kontraktor di Aceh bersikap profesional dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah semacam ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi, tak usah dipermasalahkanlah kalau ada kekurangan sedikit,” ujar seorang kontraktor yang mengaku tahu betul pelaksanaan proyek di kompleks istana wali itu.
Lagi pula, kata dia, kalau mau diusut dari awal, maka semua pihak harus bertanggung jawab, termasuk Gubernur Aceh dan instansi terkait di bawahnya.
Belakangan, karena ada lanjutan untuk pembangunan gedung Khatibul (Sekretaris) Wali Nanggroe, maka total anggaran yang akan dihabiskan di kompleks ini hingga tahun 2016 bisa mencapai Rp 130 miliar. Ini belum termasuk landscape dan pagar yang belum tuntas, maupun mobiler untuk kelancaran kerja sekretariat wali kelak.
Tak diketahui persis apa yang menjadi penyebab gedung ini berkualitas rendah seperti yang dikatakan Gubernur Zaini. Konon, kontraktor pelaksananya juga dibikin pusing. Untuk pembangunan meuligoe, misalnya, pernah beberapa kali tertunggak pembayarannya. Pihak Dinas Cipta Karya Aceh sendiri tak mau memberikan jawaban konkret ketika ditanya Serambi mengenai pernyataan Gubernur Zaini.
Seorang kontraktor menyebut, Wali Nanggroe'>Meuligoe Wali Nanggroe itu sudah dibuat dengan “bagus”, meskipun harapan Gubernur Zaini tidak bisa tercapai sepenuhnya. “Saya mau tanya, bisa nggak seorang kontraktor di Aceh bersikap profesional dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah semacam ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi, tak usah dipermasalahkanlah kalau ada kekurangan sedikit,” ujar seorang kontraktor yang mengaku tahu betul pelaksanaan proyek di kompleks istana wali itu.
Lagi pula, kata dia, kalau mau diusut dari awal, maka semua pihak harus bertanggung jawab, termasuk Gubernur Aceh dan instansi terkait di bawahnya.
Sumber: Serambinews.com
loading...
Post a Comment