 |
| Kelompok Abu Sayyaf |
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah mengutamakan negosiasi kemanusiaan terhadap 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh gerombolan yang mengaku kelompok radikal Abu Sayyaf pada akhir Maret lalu.
"Pemerintah tentu berpegang pada prinsip untuk tidak ditekan atau didiamkan seperti itu. Pemerintah juga mendahulukan negosiasi secara kemanusiaan," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Pemerintah masih mengedepankan upaya dialog untuk bernegosiasi kepada kelompok teroris Abu Sayyaf demi mengutamakan faktor kemanusiaan bagi para sandera tersebut.
"Ini mendahulukan dialog, karena dimana-mana penyelesaian sandera begitu melihat kemungkinan bagaimana baiknya, mendahulukan faktor kemanusiaan. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan," katanya.
Kelompok teroris Abu Sayyaf mengaku telah membajak Kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 saat dalam perjalanannya dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Kedua kapal tersebut milik swasta dan berbendera Indonesia saat melakukan perjalanannya menuju Filipina.
Pihak pemilik kapal menerima telepon dari seseorang yang mengaku anggota kelompok Abu Sayyaf pada 26 Maret dan mengetahui 10 awak kapal berwarga negara Indonesia telah menjadi korban sandera.
Dua pejabat militer Filipina mengatakan kelompok garis keras itu menuntut sejumlah uang tebusan, yang dirahasiakan dari pemilik perahu. Pejabat itu menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak akan ada ada operasi militer untuk pembebasan kesepuluh WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf ini.
"Kalau operasi militer kan dikhawatirkan ada korban. Kalau teroris nggak masalah, kalau yang mati warga negara kita kan disayangkan," katanya.
Kekuatan militer RI juga sudah disiapkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan pembebasan. Dengan waktu yang tinggal satu hari, Ryamizard berharap upaya negosiasi minimal bisa mengundurkan waktu yang ditetapkan oleh para penculik tersebut.
"Dengan negosiasi ini mungkin bisa memundurkan," katanya.
Ketika ditanya jika terkait uang tebusan, Ryamizard mengatakan sudah disiapkan namun bukan uang negara. "Yang jelas bukan uang negara," tuturnya.(Sumber: Okezone.com)
"Pemerintah tentu berpegang pada prinsip untuk tidak ditekan atau didiamkan seperti itu. Pemerintah juga mendahulukan negosiasi secara kemanusiaan," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Pemerintah masih mengedepankan upaya dialog untuk bernegosiasi kepada kelompok teroris Abu Sayyaf demi mengutamakan faktor kemanusiaan bagi para sandera tersebut.
"Ini mendahulukan dialog, karena dimana-mana penyelesaian sandera begitu melihat kemungkinan bagaimana baiknya, mendahulukan faktor kemanusiaan. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan," katanya.
Kelompok teroris Abu Sayyaf mengaku telah membajak Kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 saat dalam perjalanannya dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Kedua kapal tersebut milik swasta dan berbendera Indonesia saat melakukan perjalanannya menuju Filipina.
Pihak pemilik kapal menerima telepon dari seseorang yang mengaku anggota kelompok Abu Sayyaf pada 26 Maret dan mengetahui 10 awak kapal berwarga negara Indonesia telah menjadi korban sandera.
Dua pejabat militer Filipina mengatakan kelompok garis keras itu menuntut sejumlah uang tebusan, yang dirahasiakan dari pemilik perahu. Pejabat itu menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak akan ada ada operasi militer untuk pembebasan kesepuluh WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf ini.
"Kalau operasi militer kan dikhawatirkan ada korban. Kalau teroris nggak masalah, kalau yang mati warga negara kita kan disayangkan," katanya.
Kekuatan militer RI juga sudah disiapkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan pembebasan. Dengan waktu yang tinggal satu hari, Ryamizard berharap upaya negosiasi minimal bisa mengundurkan waktu yang ditetapkan oleh para penculik tersebut.
"Dengan negosiasi ini mungkin bisa memundurkan," katanya.
Ketika ditanya jika terkait uang tebusan, Ryamizard mengatakan sudah disiapkan namun bukan uang negara. "Yang jelas bukan uang negara," tuturnya.(Sumber: Okezone.com)
loading...
Post a Comment