 |
| Asisten II Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi Setda Aceh, Azhari Hasan berbincang dengan Ketua Pelaksana Harian Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Ginanjar Kartasasmita saat menghadiri pelantikan Pengurus PMI Provinsi Aceh periode 2015-2020. di Convention Rumoh PMI, Kamis, (28/4). |
Banda Aceh -- Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan Palang Merah Indonesia punya andil yang sangat besar di Aceh. Organisasi kemanusiaan ini sudah sangat lekat dan secara otomatis masyarakat Aceh mencintai lembaga ini.
"Sejak konflik mendera Aceh hingga tsunami tahun 2004 lalu, PMI terus terlibat, baik untuk evakuasi, hingga memberi pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat," ujar gubernur yang juga pelindung PMI Provinsi Aceh, dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, Azhari Hasan SE, M.Si, saat pelantikan Pengurus PMI Provinsi Aceh periode 2015-2020, di Banda Aceh.
"PMI sangat heroik. Mereka berani menembus wilayah konflik dan mengmbil resiko untuk melakukan evakuasi," ujar gubernur lagi.
Kepada pengurus yang baru dilantik, Gubernur Zaini meminta untuk terus solid dan kompak dalam bekerja "PMI harus tetap independen dan harus selalu menjunjung nilai dasar kemanusiaan dalam bekerja," ujar gubernur. PMI Aceh juga diminta untuk memperbanyak kegiatan masyarakat seperti sosialisasi kebencanaan, dan menjadikan diri sebagai organisasi terbuka dan dimiliki bersama oleh masyarakat.
Gubernur manyebuttkan, PMI Aceh perlu mengembangkan program kesiapan bencana berbasis masyarakat di Aceh. Hal itu dikarenakan Aceh sebagai daerah yang tergolong wilayah rawan bencana. "Kita harus waspada dan peningkatan kebencanaan masyarakat harus terus ditingkatkan."
T. Alaidinsyah, ketua PMI Aceh, menyebutkan keberadaan PMI di Aceh yang mengusung semangat kebersamaan sangat dibutuhkan. Apalagi, banyak daerah di Aceh yang setiap harinya diintai bencana.Resiko bencana sangat tinggi di Aceh, mulai dari banjir, longsor yang sering terjadi serta air pasang laut. Semuanya tentu sangat berbahaya dan tentu berimbas pada kesehatan," ujar Alaidinsyah.
Di usia ke 71, kata Alaidinsyah, PMI akan terus berbenah. Bencana harus selalu ditingkatkan, agar manusia senantiasa sadar akan resiko. "Kita harus terus membekali masyarakat tentang resiko bencana," ujarnya.
Alaidinsyah menyebutkan, masyarakat harus belajar pada tsunami yang menghempas Simeulue puluhan tahun lalu, yang kemudian dikenal dengan smong. Masyarakat Simeulue senantiasa mensyairkan musibah smong kepada anak, sehingga saat tsunami 2004 lalu, korban yang jatuh di Simeulue, dapat diminimalisir.
Sementara Ketua Pelaksana Harian PMI Pusat, Ginanjar Kartasasmita, menyebutkan PMI Aceh sudah sangat menguasi bagaimana menghadapi bencana. Karena itu, sudah sepatutnya PMI Aceh menjelaskan kepada PMI daerah lain tentang bagaimana menghadapi bencana. "Pengalaman Aceh dalam menghadapi bencana di atas kawan kawan dari daerah lain," ujarnya.
Bencana, kata Ginanjar, bukan persoalan palang merah semata tapi juga menjadi tanggung jawab negara."PMI adalah perwakilan gerakan kemanusiaan masyarakat." Sebagai organisasi kemanusiaan, PMI harus terus melatih para relawan, karena merekalah tulang punggung PMI.
Untuk wilayah konflik seperti Aceh belasan tahun lalu, PMI punya hak untuk terlibat. Tentunya untuk penanganan kemanusiaan. "Siapa pun itu, baik musuh atau pun kawan, palang merah wajib melayani semua," ujar Ginanjar. Palang merah, kata Ginanjar, adalah bagian dari gerakan internasional dan menjadi gerakan nasional.
Belajar dari tsunami Aceh yang terjadi tiba-tiba, Ginanjar meminta agar seluruh anggota PMI dan masyarakat untuk senantiasa siap atas resiko bencana."Jangan sampai terlena. Kita harus siap. Bencana kapan pun bisa terjadi dan kita tidak bisa hindari." (Rill)
"Sejak konflik mendera Aceh hingga tsunami tahun 2004 lalu, PMI terus terlibat, baik untuk evakuasi, hingga memberi pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat," ujar gubernur yang juga pelindung PMI Provinsi Aceh, dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, Azhari Hasan SE, M.Si, saat pelantikan Pengurus PMI Provinsi Aceh periode 2015-2020, di Banda Aceh.
"PMI sangat heroik. Mereka berani menembus wilayah konflik dan mengmbil resiko untuk melakukan evakuasi," ujar gubernur lagi.
Kepada pengurus yang baru dilantik, Gubernur Zaini meminta untuk terus solid dan kompak dalam bekerja "PMI harus tetap independen dan harus selalu menjunjung nilai dasar kemanusiaan dalam bekerja," ujar gubernur. PMI Aceh juga diminta untuk memperbanyak kegiatan masyarakat seperti sosialisasi kebencanaan, dan menjadikan diri sebagai organisasi terbuka dan dimiliki bersama oleh masyarakat.
Gubernur manyebuttkan, PMI Aceh perlu mengembangkan program kesiapan bencana berbasis masyarakat di Aceh. Hal itu dikarenakan Aceh sebagai daerah yang tergolong wilayah rawan bencana. "Kita harus waspada dan peningkatan kebencanaan masyarakat harus terus ditingkatkan."
T. Alaidinsyah, ketua PMI Aceh, menyebutkan keberadaan PMI di Aceh yang mengusung semangat kebersamaan sangat dibutuhkan. Apalagi, banyak daerah di Aceh yang setiap harinya diintai bencana.Resiko bencana sangat tinggi di Aceh, mulai dari banjir, longsor yang sering terjadi serta air pasang laut. Semuanya tentu sangat berbahaya dan tentu berimbas pada kesehatan," ujar Alaidinsyah.
Di usia ke 71, kata Alaidinsyah, PMI akan terus berbenah. Bencana harus selalu ditingkatkan, agar manusia senantiasa sadar akan resiko. "Kita harus terus membekali masyarakat tentang resiko bencana," ujarnya.
Alaidinsyah menyebutkan, masyarakat harus belajar pada tsunami yang menghempas Simeulue puluhan tahun lalu, yang kemudian dikenal dengan smong. Masyarakat Simeulue senantiasa mensyairkan musibah smong kepada anak, sehingga saat tsunami 2004 lalu, korban yang jatuh di Simeulue, dapat diminimalisir.
Sementara Ketua Pelaksana Harian PMI Pusat, Ginanjar Kartasasmita, menyebutkan PMI Aceh sudah sangat menguasi bagaimana menghadapi bencana. Karena itu, sudah sepatutnya PMI Aceh menjelaskan kepada PMI daerah lain tentang bagaimana menghadapi bencana. "Pengalaman Aceh dalam menghadapi bencana di atas kawan kawan dari daerah lain," ujarnya.
Bencana, kata Ginanjar, bukan persoalan palang merah semata tapi juga menjadi tanggung jawab negara."PMI adalah perwakilan gerakan kemanusiaan masyarakat." Sebagai organisasi kemanusiaan, PMI harus terus melatih para relawan, karena merekalah tulang punggung PMI.
Untuk wilayah konflik seperti Aceh belasan tahun lalu, PMI punya hak untuk terlibat. Tentunya untuk penanganan kemanusiaan. "Siapa pun itu, baik musuh atau pun kawan, palang merah wajib melayani semua," ujar Ginanjar. Palang merah, kata Ginanjar, adalah bagian dari gerakan internasional dan menjadi gerakan nasional.
Belajar dari tsunami Aceh yang terjadi tiba-tiba, Ginanjar meminta agar seluruh anggota PMI dan masyarakat untuk senantiasa siap atas resiko bencana."Jangan sampai terlena. Kita harus siap. Bencana kapan pun bisa terjadi dan kita tidak bisa hindari." (Rill)
loading...
Post a Comment