Banda Aceh - Polda Aceh meningkatkan operasi pemusnahan ladang ganja yang tersebar di sejumlah wilayah. Namun operasi ini membutuhkan helikopter untuk memudahkan pemantauan ladang ganja dari udara.
"Kami melaporkan kepada Bapak Wapres berkaitan dengan narkoba khususnya di Aceh, karena di Aceh sangat subur ladang ganja. Kita sudah melakukan Operasi Bersinar (Bersih narkoba) beberapa waktu lalu, memang ladang ganja cukup luas di Aceh," ujar Kapolda Aceh Irjen (Pol) Husein Hamidi di Kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).
Pada tahun 2015 Polda dan tim gabungan memusnahkan ladang ganja seluas 232 hektare. Sedangkan pada Januari-April 2016, ladang ganja yang dimusnahkan luasnya mencapai 407 hektare.
"Kenapa kita lakukan itu? Karena kita melakukan antisipasi atau pemusnahan dari hulunya sehingga tidak beredar ke wilayah atau provinsi lainnya," sambungnya.
Pemusnahan ladang ganja menurut Husein sangat efektif untuk memutus mata rantai peredaran ganja ke wilayah lain termasuk Jakarta. Karena itu dibutuhkan helikopter guna memudahkan pelacakan ladang ganja yang biasanya ditanam di daerah yang sulit dijangkau.
"Ada kesulitan karena kita harus memantau ladang ganja melalui udara, oleh karena itu sangat dibutuhkan sarana angkutan udara berupa helikopter. Memang Polda Aceh dulu punya helikopter 2 buah, tapi sudah kena tsunami dan sampai sekarang belum dilakukan pergantian. Kita sudah laporkan tadi ke Beliau, mungkin mudah-mudahan akan ada tindak lanjutnya," imbuhnya.
Selain itu, Aceh juga membutuhkan rumah sakit (RS) rehabilitasi pengguna narkotika. RS ini sangat penting untuk mengembalikan para pecandu ke kondisi semula. Apalagi jumlah narapidana kasus narkotika disebut Husein mencapai 65 persen dari total penghuni Lapas di Aceh.
"Sudah kami laporkan juga ke Pak wapres. (Di Aceh) sementara ini RS belum ada, adanya di Lido Bogor, sehingga kita harus mengirim ke sana dan membutuhkan biaya besar, penampungan juga terbatas karena sangat diperlukan RS rehabilitasi narkoba," ujar dia.
Dalam pertemuan dilaporkan juga kesiapan pengamanan tahapan Pilkada di Aceh. Saat ini kondisi Aceh dinyatakan aman.
"Tahapan-tahapan sudah dimulai dari sekarang dan kita sudah mempersiapkan personiel kita yang di-backup oleh TNI. Kita juga akan meminta perkuatan dari Mabes Polri, mungkin akan digeser dari Polda lain. Kita sudah mengatur langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi kerawanan-kerawanan setiap tahapan Pemilu," katanya.
Kapolda Aceh menemui Wapres JK bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI L. Rudy Polandi termasuk Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar.
Sementara itu Zaini mengatakan pertemuan bersama JK membahas kondisi perekonomian di Aceh terkait dengan perizinan usaha. Pemprov Aceh menurutnya menerapkan sistem transparansi terkait bidang usaha dan investasi.
"Sebelumnya kan tandatangan kontrak melalui dinas masing-masng yang terkait secara tertutup, tapi kemarin kita membuat suatu yang mungkin surprise dan diharapkan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira masyarakat juga mengetahui apa yang kita lakukan, sudah teken kontrak di depan SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) face to face kita saksikan," ujarnya. (*)
"Kami melaporkan kepada Bapak Wapres berkaitan dengan narkoba khususnya di Aceh, karena di Aceh sangat subur ladang ganja. Kita sudah melakukan Operasi Bersinar (Bersih narkoba) beberapa waktu lalu, memang ladang ganja cukup luas di Aceh," ujar Kapolda Aceh Irjen (Pol) Husein Hamidi di Kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).
Pada tahun 2015 Polda dan tim gabungan memusnahkan ladang ganja seluas 232 hektare. Sedangkan pada Januari-April 2016, ladang ganja yang dimusnahkan luasnya mencapai 407 hektare.
"Kenapa kita lakukan itu? Karena kita melakukan antisipasi atau pemusnahan dari hulunya sehingga tidak beredar ke wilayah atau provinsi lainnya," sambungnya.
Pemusnahan ladang ganja menurut Husein sangat efektif untuk memutus mata rantai peredaran ganja ke wilayah lain termasuk Jakarta. Karena itu dibutuhkan helikopter guna memudahkan pelacakan ladang ganja yang biasanya ditanam di daerah yang sulit dijangkau.
"Ada kesulitan karena kita harus memantau ladang ganja melalui udara, oleh karena itu sangat dibutuhkan sarana angkutan udara berupa helikopter. Memang Polda Aceh dulu punya helikopter 2 buah, tapi sudah kena tsunami dan sampai sekarang belum dilakukan pergantian. Kita sudah laporkan tadi ke Beliau, mungkin mudah-mudahan akan ada tindak lanjutnya," imbuhnya.
Selain itu, Aceh juga membutuhkan rumah sakit (RS) rehabilitasi pengguna narkotika. RS ini sangat penting untuk mengembalikan para pecandu ke kondisi semula. Apalagi jumlah narapidana kasus narkotika disebut Husein mencapai 65 persen dari total penghuni Lapas di Aceh.
"Sudah kami laporkan juga ke Pak wapres. (Di Aceh) sementara ini RS belum ada, adanya di Lido Bogor, sehingga kita harus mengirim ke sana dan membutuhkan biaya besar, penampungan juga terbatas karena sangat diperlukan RS rehabilitasi narkoba," ujar dia.
Dalam pertemuan dilaporkan juga kesiapan pengamanan tahapan Pilkada di Aceh. Saat ini kondisi Aceh dinyatakan aman.
"Tahapan-tahapan sudah dimulai dari sekarang dan kita sudah mempersiapkan personiel kita yang di-backup oleh TNI. Kita juga akan meminta perkuatan dari Mabes Polri, mungkin akan digeser dari Polda lain. Kita sudah mengatur langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi kerawanan-kerawanan setiap tahapan Pemilu," katanya.
Kapolda Aceh menemui Wapres JK bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI L. Rudy Polandi termasuk Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar.
Sementara itu Zaini mengatakan pertemuan bersama JK membahas kondisi perekonomian di Aceh terkait dengan perizinan usaha. Pemprov Aceh menurutnya menerapkan sistem transparansi terkait bidang usaha dan investasi.
"Sebelumnya kan tandatangan kontrak melalui dinas masing-masng yang terkait secara tertutup, tapi kemarin kita membuat suatu yang mungkin surprise dan diharapkan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira masyarakat juga mengetahui apa yang kita lakukan, sudah teken kontrak di depan SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) face to face kita saksikan," ujarnya. (*)
Sumber: detik.com
loading...
Post a Comment