Banda Aceh - Elemen Mahasiswa dan Pemuda Barat Selatan Aceh mendesak komite II DPR-RI dan para tokoh pemekaran Barat Selatan untuk lebih jujur berbicara pemekaran. Kami menantang agar menunjukkan bukti autientik berupa surat dari mendagri terkait pemekaran ALABAS tersebut.
Pasalnya menimbulkan polemik dan asumsi yang aneh-aneh dari kalangan elit bahkan dari kalangan masyarakat Aceh itu Sendiri, sehingga ALABAS itu hanya kepentingan politik, Dan bahkan banyak asumsi lain yang ditafsirkan bermacam ragam. Berikutnya Mendagri hendaknya sebelum memutuskan disurvei terlebih dahulu apakah itu yang diharapkan masyarakat. Karena presiden Jokowi pernah menyampaikan ketika di Meulaboh bahwa secara fiskal dibutuhkan anggaran yang begitu besar untuk pemekaran, dan pemekaran harus dilakukan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga muncul pertanyaan apakah pemekaran adalah solusi satu-satunya untuk mensejahterakan masyarakat Barat Selatan.
Kita bukan alergi dan kita tidak pula anti dengan pemekaran bahkan jika jelas untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan pasti semua mendukung, tetapi apakah itu persoalan pokok masyarakat. Bagaimana rencana pembangunan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan pemekaran atau tidak ada pemekaran, bagaimana dengan bagi hasil migas jika pemekaran terjadi dan sebagainya. Semua itu harus dijawab secara rasional kepada rakyat Barat Selatan. Jangan sampai rakyat terus menerus jadi korban dari berbagai isu pemekaran yang di desain tanpa ada titik terang untuk kepentingan rakyat Barat Selatan. Semestinya duek pakat tempo hari lebih tepatnya membahas apa yang telah dilakukan para elit-elit disana untuk mensejahterakan dan membangun Barat Selatan.
Ayolah para elit politik kami yang selama ini menjadi penggerak pemekaran, jujur saja kepada masyarakat Barat Selatan. Jangan terlalu banyak cang panah, Rakyat Barat Selatan sudah lelah. Berikan jaminan kepada masyarakat jika tidak terjadi pemekaran hingga tahun 2017 apa konsekuensi nya bagi para elit tersebut.
Kami sangat yakin bahwa yang dirindukan rakyat Barat Selatan itu pembangunan dan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan. Silahkan disurvey apa yang diharapkan masyarakat, seberapa banyak masyarakat yang memahami persoalan pemekaran tersebut, dan berapa banyak masyarakat yang merindukan perhatian dari wakil rakyat, tokoh-tokoh dan pemerintah.
Jangan sampai isu pemekaran dijadikan isu pengalihan karena dari kegagalan elit untuk memenuhi janji politiknya kepada masyarakat. Yang kita harapkan para elit dari Barat Selatan dapat lebih fokus kepada pembangunan masyarakat diberbagai sektor baik ekonomi, insfrastruktur, SDM, optimalisasi pengelolaan SDA secara arif, dan sebagainya. Sehingga ketika masyarakat telah diperhatikan maka apapun yang disampaikan para elit, maka masyarakat akan menyahuti dengan satu bahasa sami’na waata’na. Kita rindu pemimpin yang siap dan ikhlas berkasih sayang dengan rakyatnya.
Selain itu, kita juga berharap agar UUPA dan MoU Helsinki tidak terus menerus dijadikan kambing hitam dan senjata untuk menangkis isu pemekaran, tetapi bagaimana MoU Helsinki dan UUPA ini dapat dijadikan kekuatan untuk terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Yang tidak kalah penting, kami minta kepada SKPA wilayah Barat dan Tengah Tenggara agar tidak seperti kacang lupa kulit. Setelah diberi amanah maka perhatikan nasib rakyat dan pembangunan disana. Selama ini kami justeru melihat perhatian itu yang masih sangat kurang. Begitupun dalam penentuan SKPA Gubernur bisa lebih jeli melihat putra terbaik dari Barat Selatan yang presentatif, memiliki kapasitas dan kepedulian.
Dan kami menghimbau pemerintah Aceh dan DPRA di desak untuk dapat lebih adil dalam membangun Aceh, hindari sikap diskriminatif baik dari segi alokasi anggaran maupun program pembangunan, hal ini penting untuk menjaga keutuhan Aceh sebagaimana termaktub di dalam UUPA yang selama ini di dengung-dengungkan. (Rill)
Kita bukan alergi dan kita tidak pula anti dengan pemekaran bahkan jika jelas untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan pasti semua mendukung, tetapi apakah itu persoalan pokok masyarakat. Bagaimana rencana pembangunan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan pemekaran atau tidak ada pemekaran, bagaimana dengan bagi hasil migas jika pemekaran terjadi dan sebagainya. Semua itu harus dijawab secara rasional kepada rakyat Barat Selatan. Jangan sampai rakyat terus menerus jadi korban dari berbagai isu pemekaran yang di desain tanpa ada titik terang untuk kepentingan rakyat Barat Selatan. Semestinya duek pakat tempo hari lebih tepatnya membahas apa yang telah dilakukan para elit-elit disana untuk mensejahterakan dan membangun Barat Selatan.
Ayolah para elit politik kami yang selama ini menjadi penggerak pemekaran, jujur saja kepada masyarakat Barat Selatan. Jangan terlalu banyak cang panah, Rakyat Barat Selatan sudah lelah. Berikan jaminan kepada masyarakat jika tidak terjadi pemekaran hingga tahun 2017 apa konsekuensi nya bagi para elit tersebut.
Kami sangat yakin bahwa yang dirindukan rakyat Barat Selatan itu pembangunan dan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan. Silahkan disurvey apa yang diharapkan masyarakat, seberapa banyak masyarakat yang memahami persoalan pemekaran tersebut, dan berapa banyak masyarakat yang merindukan perhatian dari wakil rakyat, tokoh-tokoh dan pemerintah.
Jangan sampai isu pemekaran dijadikan isu pengalihan karena dari kegagalan elit untuk memenuhi janji politiknya kepada masyarakat. Yang kita harapkan para elit dari Barat Selatan dapat lebih fokus kepada pembangunan masyarakat diberbagai sektor baik ekonomi, insfrastruktur, SDM, optimalisasi pengelolaan SDA secara arif, dan sebagainya. Sehingga ketika masyarakat telah diperhatikan maka apapun yang disampaikan para elit, maka masyarakat akan menyahuti dengan satu bahasa sami’na waata’na. Kita rindu pemimpin yang siap dan ikhlas berkasih sayang dengan rakyatnya.
Selain itu, kita juga berharap agar UUPA dan MoU Helsinki tidak terus menerus dijadikan kambing hitam dan senjata untuk menangkis isu pemekaran, tetapi bagaimana MoU Helsinki dan UUPA ini dapat dijadikan kekuatan untuk terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Yang tidak kalah penting, kami minta kepada SKPA wilayah Barat dan Tengah Tenggara agar tidak seperti kacang lupa kulit. Setelah diberi amanah maka perhatikan nasib rakyat dan pembangunan disana. Selama ini kami justeru melihat perhatian itu yang masih sangat kurang. Begitupun dalam penentuan SKPA Gubernur bisa lebih jeli melihat putra terbaik dari Barat Selatan yang presentatif, memiliki kapasitas dan kepedulian.
Dan kami menghimbau pemerintah Aceh dan DPRA di desak untuk dapat lebih adil dalam membangun Aceh, hindari sikap diskriminatif baik dari segi alokasi anggaran maupun program pembangunan, hal ini penting untuk menjaga keutuhan Aceh sebagaimana termaktub di dalam UUPA yang selama ini di dengung-dengungkan. (Rill)
Banda Aceh, 8 Februari 2016
|
Barisan
Mahasiswa Pemuda Aceh Singkil
Dto
JIRIN CAPAH
Koordinator
|
Barisan Mahasiswa
dan Pemuda Subulusasalam
Dto
AL-QUDRI
Koordinator
|
|
Mahasiswa dan
Pemuda Selatan Raya Aceh
(MeuSeRAYA)
Dto
DELKY NOFRIZAL
QUTNI
Sekjen
|
Gerakan
Mahasiswa Aceh Selatan (GeMAS)
Dto
HARIYADI
Sekjen
|
|
Gerakan Pemuda
Simeuleu
(GPS)
Dto
ADI SALEH
Koordinator
|
Koalisi
Mahasiswa Pemuda Aceh Barat Daya
(KMP-Abdya)
Dto
SYAHRIL
Koordinator
|
Pemuda
Aceh Jaya
(PAJ)
Dto
SUDIRMAN
Koordinator
loading...
Post a Comment