 |
| Kepala UPT Kehumasan, Informasi, dan Kerjasama Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya. |
Lhokseumawe - Banyaknya bangunan mangkrak di perguruan tinggi Indonesia menjadi salah satu kendala mewujudkan pendidikan tinggi berkualitas era revolusi industri 4.0.
Kepala UPT Kehumasan, Informasi, dan Kerjasama Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya dalam siaran pers, Rabu, 23 Januari 2019, menyebutkan, Alihh-alih memenuhi sarana dan prasarana termutakhir, pemerintah masih dibebani pekerjaan rumah, baik untuk meneruskan pembangunan gedung berstatus KDP (konstruksi dalam pengerjaan), maupun memenuhi kekurangan kebutuhan infrastruktur di berbagai perguruan tinggi.
Hal ini juga dialami oleh Universitas Malikussaleh yang tahun ini mulai dipimpin oleh rektor baru, Dr. Herman Fithra, ST., MT., IPM.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp2,7 triliun untuk revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi dan Unimal. termasuk yang menerimanya. Pada acara Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan PTN dan LLDikti, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti melaporkan, total anggaran tersebut terbagi menjadi lima skema pembiayaan program. Salah satu yang menjadi prioritas adalah skema bantuan luar negeri.
Unimal sebagai PTN berbentuk Satker menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Disamping sebagai bagian dari rekonsiliasi dan perdamaian Aceh, bantuan ini juga untuk memacu perbaikan kinerja dan pemeringkatan Unimal yang masih terseok-seok di garis merah, atau kampus yang belum baik kinerjanya. Jadi tahun-tahun ini adalah tahun kerja dengan berpeluh banyak dan berdarah-darah demi kegemilangan di empat tahun mendatang.
Seperti diungkap Dirjen Sumberdaya Iptek Dikti, Prof. Ali Ghufron Mukti, alokasi dana sarpras pendididikan tinggi tahun ini cukup besar setelah tiga tahun terakhir anggaran yang tersedia relatif sedikit. Semoga anggaran dapat terserap dengan maksimal.
Prioritas pertama, yakni zona merah di mana kriteria penerimanya adalah PTN Satker di daerah 3T, PTN yang belum memiliki gedung pembelajaran, dan LLDikti yang belum memiliki gedung perkantoran. Kedua, zona kuning, yaitu PTN satker baru wilayah non-3T, PTN Satker lama wilayah 3T dan non-3T, dan LLDikti belum memenuhi kebutuhan minimal sarpras. Zona merah dan kuning ini akan diselesaikan menggunakan dana APBN, SBSN, dan PHLN. Sedangkan zona hijau adalah untuk PTN BLU, dan terakhir adalah zona biru yang merupakan PTN-BH yang akan menggunakan strategi pendanaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan PHLN.
"Unimal jangan lagi berpikir surut. Nothing is impossible. Bersama kita bisa mewujudkannya, dengan bekerja dan memegang solidaritas demi kebanggaan Aceh,"
Penanda-tanganan pakta Integritas oleh Rektor Unimal adalah stempel jiwa, bahwa pembangunan ini akan dlakukan secara transparan dan akuntabel. So, jangan ragu untuk melangkah. (Rill)
Kepala UPT Kehumasan, Informasi, dan Kerjasama Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya dalam siaran pers, Rabu, 23 Januari 2019, menyebutkan, Alihh-alih memenuhi sarana dan prasarana termutakhir, pemerintah masih dibebani pekerjaan rumah, baik untuk meneruskan pembangunan gedung berstatus KDP (konstruksi dalam pengerjaan), maupun memenuhi kekurangan kebutuhan infrastruktur di berbagai perguruan tinggi.
Hal ini juga dialami oleh Universitas Malikussaleh yang tahun ini mulai dipimpin oleh rektor baru, Dr. Herman Fithra, ST., MT., IPM.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp2,7 triliun untuk revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi dan Unimal. termasuk yang menerimanya. Pada acara Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan PTN dan LLDikti, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti melaporkan, total anggaran tersebut terbagi menjadi lima skema pembiayaan program. Salah satu yang menjadi prioritas adalah skema bantuan luar negeri.
Unimal sebagai PTN berbentuk Satker menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Disamping sebagai bagian dari rekonsiliasi dan perdamaian Aceh, bantuan ini juga untuk memacu perbaikan kinerja dan pemeringkatan Unimal yang masih terseok-seok di garis merah, atau kampus yang belum baik kinerjanya. Jadi tahun-tahun ini adalah tahun kerja dengan berpeluh banyak dan berdarah-darah demi kegemilangan di empat tahun mendatang.
Seperti diungkap Dirjen Sumberdaya Iptek Dikti, Prof. Ali Ghufron Mukti, alokasi dana sarpras pendididikan tinggi tahun ini cukup besar setelah tiga tahun terakhir anggaran yang tersedia relatif sedikit. Semoga anggaran dapat terserap dengan maksimal.
Prioritas pertama, yakni zona merah di mana kriteria penerimanya adalah PTN Satker di daerah 3T, PTN yang belum memiliki gedung pembelajaran, dan LLDikti yang belum memiliki gedung perkantoran. Kedua, zona kuning, yaitu PTN satker baru wilayah non-3T, PTN Satker lama wilayah 3T dan non-3T, dan LLDikti belum memenuhi kebutuhan minimal sarpras. Zona merah dan kuning ini akan diselesaikan menggunakan dana APBN, SBSN, dan PHLN. Sedangkan zona hijau adalah untuk PTN BLU, dan terakhir adalah zona biru yang merupakan PTN-BH yang akan menggunakan strategi pendanaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan PHLN.
"Unimal jangan lagi berpikir surut. Nothing is impossible. Bersama kita bisa mewujudkannya, dengan bekerja dan memegang solidaritas demi kebanggaan Aceh,"
Penanda-tanganan pakta Integritas oleh Rektor Unimal adalah stempel jiwa, bahwa pembangunan ini akan dlakukan secara transparan dan akuntabel. So, jangan ragu untuk melangkah. (Rill)
loading...
Post a Comment