Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama USA Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Jakarta - Pemerintah secara resmi menyatakan sikap terkait tragedi 1965. Setelah melalui berbagai kajian dan penelitian, pemerintah menyatakan penanganan tragedi 1965 akan diselesaikan melalui jalur non yudisial.

"Bahwa untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, TNI/Polri, para pakar hukum dan masukan dari masyarakat," kata Menko Polhukam Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2016).

Hal itu disampaikan Wiranto usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Wiranto menjelaskan, pemerintah telah melalui kajian dan diskusi yang panjang untuk menentukan sikap terkait perstiwa G30S/PKI. Kajian hukum pun disebut Wiranto telah banyak dilakukan untuk menentukan status hukum kasus masa lalu itu.

"Dari pendekatan yudisial telah dilakukan pendalaman tentang peristiwa tersebut. Dari kajian hukum pidana, peristiwa tersebut termasuk dalam kategori 'The principles clear and present danger', negara dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dan nyata, maka tindakan yang terkait national security merupakan tindakan penyelamatan," jelas Wiranto.

"Dari peristiwa tersebut juga dapat berlaku adagium 'Abnormaal recht voor abnormaale tijden', tindakan darurat untuk kondisi darurat (abnormal) yang dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dapat dinilai dengan karakter hukum masa sekarang," tegasnya.

Tak sampai di situ, telah dilakukan bedah kasus antara penyelidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung yang ternyata menemui hambatan yuridis. Pemenuhan alat bukti menjadi hambatan terbesar untuk menentukan status hukum peristiwa besar itu.

"Terdapat kesulitan untuk terpenuhinya standar pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM," imbuh Wiranto.

Pemerintah lalu memutuskan untuk menyelesaikan masalah 1965 melalui jalur non yudisial. Wiranto menegaskan, penyelesaian melalui jalur non yudisial dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, yaitu:

1. Tidak ada nuansa saling menyalahkan

2. Tidak lagi menyulut kebencian atau dendam

3. Sikap/keputusan pemerintah dibenarkan oleh hukum dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ekses negatif yang berkepanjangan

4. Tergambar kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan tragedi tersebut dengan sungguh-sungguh

5. Ajakan pemerintah untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar di masa kini dan masa depan peristiwa semacam itu tidak terulang lagi

Wiranto juga menyampaikan sikap politik resmi pemerintah terkait tragedi 1965.

Pertama, bahwa pada tahun 1965 dan tahun sebelumnya telah terjadi perbedaan secara ideologi politis yang berujung pada makar, sehingga menimbulkan kemunduran dan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.

Kedua, pemerintah merasa prihatin atas jatuhnya korban dalam peristiwa tahun 1965 dan secara bersungguh-sungguh berusaha menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut melalui proses non yudisial yang seadil-adilnya agar tidak menimbulkan ekses yang berkepanjangan.

"Ketiga, pemerintah mengajak dan memimpin seluruh bangsa Indonesia dengan mengedepankan ideologi Pancasila untuk bersama-sama merajut kerukunan bangsa agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi di masa kini dan masa yang akan datang," pungkas Wiranto. (Detik.com)
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.