 |
| Deklarasi Prabowo dan Sandiaga Uno untuk maju Pilpres 2019. Foto: kumparan.com. |
Jakarta - Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi masuk dalam bursa Pilpres 2019 mendatang. Keduanya berasal dari latar belakang berbeda. Prabowo, pendiri Partai Gerindra mantan perwira tinggi TNI AD berpangkat Letnan Jenderal. Dia pernah menjabat Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad. Sementara Sandiaga Uno, merintis kariernya dari jalur wira usaha dan tersohor sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia.
Sandi dikabarkan mengucurkan dana besar sebagai mahar mendampingi Prabowo menjadi wakil presiden. Relasi demikian memang lazim. Jenderal dan pengusaha kerap bersekutu. Sebelumnya mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo pun disebut-sebut punya kedekatan dengan pengusaha kawakan Tommy Winata.
Di masa lalu, perkoncoan antara jenderal dan pengusaha juga jamak terjadi. Ada semacam ketergantungan di antara mereka. Saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Motifnya pun bermacam-macam. Mulai dari sekedar pergaulan pribadi yang terintis sedari lama, urusan kocek, hingga lobi-lobi politik. Masih aktif ataupun purnawirawan, di mata pengusaha, jenderal tetap punya daya jual. Yang penting ada embel-embel “jenderal”.
Sahabat Lekat
Jenderal Abdul Haris Nasution punya sahabat lekat dari kalangan pengusaha bernama Ujeng Suwargana. Hubungan antara keduanya terbina sejak sama-sama merintis karier militer di Divisi Siliwangi. Memasuki zaman Republik, Nasution dan Ujeng bersimpang jalan. Ujeng yang bernama asli Oey Eng Soe beralih profesi menjadi pengusaha percetakan di Bandung. Nasution sendiri tetap pada dinas ketentaraan.
Keduanya bersua lagi tatkala Nasution telah menjadi orang nomor satu TNI AD. Memasuki tahun 1960, gelombang nasionalisasi melanda perusahaan Belanda yang beroperasi Indonesia. Nasution yang menjabat kepala staf AD berperan penting mengerahkan tentara dalam aksi nasionalisasi. Sang jenderal tak lupa pada kawan lama. Ujeng ikut meraup untung karena berkesempatan mengakuisisi saham beberapa perusahaan penerbitan Belanda yang ada di Bandung. Nama Ujeng pun melejit sebagai juragan penerbitan.
Nasution kerap pula menggunakan jasa Ujeng untuk misi yang disebutnya “Diplomasi TNI”. Dalam operasi pembebasan Irian Barat misalnya. Ujeng yang punya jaringan mancanegara diutus Nasution untuk melobi tokoh berpengaruh di negeri Belanda. Tujuannya menggiring opini yang berujung kritik terhadap kebijakan pemerintah Belanda atas Irian Barat. Keterlibatan Ujeng untuk operasi rahasia semacam ini menjadikan dirinya sebagai duta tentara di luar negeri. Tak heran bila Ujeng oleh sebagian kalangan mendapat cap khusus: agen intelijen kelas kakap.
“Sampai ia meninggal,” kata Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama, “belum pernah pemerintah dapat memberikan tanda penghargaan kepadanya atas jasa-jasa ini yang sepenuhnya atas biaya sendiri.” Keluh-kesah itu diutarakan Nasution di depan jenazah Ujeng Suwargana yang wafat pada 7 Mei 1979.
Jenderal Pedagang
Soeharto yang kelak menjadi presiden Indonesia kedua pun cukup akrab dengan pengusaha. Bila hubungan Nasution didasarkan tali pertemanan, maka Soeharto murni kepentingan ekonomi. Persinggungan dengan cukong bermula ketika Soeharto menjabat Panglima Divisi Diponegoro. Di Semarang, Soeharto beserta para perwiranya menjalankan pabrik, melakukan perdagangan barter, hingga penyelundupan.
Soeharto mengelola sendiri keuntungan yang diperoleh untuk komandonya tanpa izin atau sepengetahuan pemerintah pusat. Aktivitas gelap ini santer terdengar sampai ke Mabes TNI di Jakarta. “Akhirnya, kegiatan bisnis Soeharto mulai menuai tuduhan korupsi,” tulis sejarawan Robert Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik.
Pada 1959, Soeharto dicopot dari kedudukan sebagai panglima. Masih beruntung Soeharto terhindar dari pengadilan mahkamah militer. Sebagai hukuman, dia “disekolahkan” ke Seskoad di Bandung. Di kalangan perwira tinggi saat itu, nama Soeharto lekat dengan predikat buruk: jenderal pedagang.
Dalam kasus Soeharto tersebutlah dua orang pengusaha: Liem Sioe Liong alias Sudono Salim dan Bob Hasan. “Mereka memasok apa saja yang diperlukan oleh Komandan Diponegoro untuk tentaranya, dari beras, seragam, hingga obat-obatan,” tulis George Junus Aditjondro dalam Korupsi Kepresidenan. Selanjutnya diantara mereka terjalin kesepakatan khusus pembagian hasil yang sama-sama menguntungkan.
Perkoncoan dengan Liem dan Bob Hasan bahkan berlanjut di masa kepresiden Soeharto. Keduanya merupakan sosok andalan Soeharto untuk memberikan saran dan masukan, termasuk soal duit. Imbalannya, Liem Sioe Liong mendapat hak istimewa memonopoli penggilingan terigu dan cengkeh. Lambat laun, bisnis Liem merambah ke berbagai industri, mulai dari pangan, otomotif, media, hingga perbankan. “Sahabat karib Presiden Soeharto, bankir Liem Sioe Liong, adalah cukongnya para cukong,” tulis sejarawan Amerika spesialis kajian Asia Stearling Seagrave dalam Sepak Terjang Para Taipan.
Sementara Bob Hasan menjadi satu-satunya menteri keturunan Tionghoa yang diangkat Soeharto ketika berada di penghujung kepemimpinannya. “Bob Hasan adalah kroni juga mitra golf, bisnis, dan teman sejak Soeharto menjabat Gubernur Militer di Jawa Tengah,” ungkap Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965—1998.
Nilai Jual Jenderal
Soeharto piawai menjalin koneksi dengan para taipan. Namun dia resah juga bila mengetahui anak buahnya ada yang ikutan kompak bersama pengusaha. Orang itu adalah Jenderal Benny Moerdani, tangan kanan Soeharto yang menjabat Panglima ABRI.
Mantan jurnalis senior dan pakar politik-militer Salim Said mencatat, Soeharto mengungkapkan kejengkelannya kepada kolega lama Jenderal Soemitro tentang kegiatan bisnis orang-orang di sekitar Benny. Sang presiden menyebut nama Setiawan Djody dan Robby Sumampow alias Robby Kethek. Ketika Soemitro mengonfirmasi keluhan Soeharto, Benny membela diri. Menurut Benny, dia tak bisa mencegah pengusaha berbisnis. “Mereka bukan pejabat,” kata Benny.
Kendati bukan pejabat, Soeharto dan lingkaran dalamnya tahu Robby Kethek berbisnis lewat fasilitas dari Benny, terutama di Timor Timur. Robby dan Benny memang sohib. Keduanya telah kenal lama dan sama-sama berasal dari Solo.
“Adalah Benny yang meminta Robby berbisnis di Timor Timur agar kehidupan perekonomian di wilayah yang baru diakuisisi itu bisa digerakkan. Begitu konon alasan Benny melibatkan Robby berbisnis di Timor Timur,” tulis Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto.
Benny hanyalah segelintir jenderal yang dijadikan alat pendongkrak kepentingan bisnis pengusaha. Di era Orde Baru, tercatat cukup banyak jenderal yang bekerja sama dalam korporasi milik taipan. Kebanyakan dari mereka adalah jenderal pensiunan. Posisi empuk diberikan seperti presiden komisaris, presiden direktur, atau sebatas pemegang saham.
Menurut majalah Tiara No. 48, 15—28 Maret 1992 dalam artikel bertajuk “Kesibukan Para Jenderal Purnawirawan” ditariknya para jenderal purnabakti itu ke berbagai perusahaan lantaran keunggulan mereka yang tak bisa ditandingi orang sipil. Keunggulan yang dimaksud misalnya, ketegasan mengambil keputusan, kemampuan akses, hingga kekayaan relasi baik di kalangan birokrat maupun militer. Kualifikasi itu jelas dibutuhkan perusahaan dan diapresiasi dengan harga tinggi.
“Dengan demikian, meski tak lagi mengenakan seragam militer lengkap dengan tanda pangkat, mereka tetap merasa tak pernah kehilangan kebanggaan,” tulis Tiara. “Karena setiap hari – meski tak ada keharusan – mereka tetap bisa ngantor, punya salary dan fasilitas lumayan, yang membuatnya berpenampilan parlente dengan dasi yang selalu mencekik di lehernya.”
Sumber: historia.id
Sandi dikabarkan mengucurkan dana besar sebagai mahar mendampingi Prabowo menjadi wakil presiden. Relasi demikian memang lazim. Jenderal dan pengusaha kerap bersekutu. Sebelumnya mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo pun disebut-sebut punya kedekatan dengan pengusaha kawakan Tommy Winata.
Di masa lalu, perkoncoan antara jenderal dan pengusaha juga jamak terjadi. Ada semacam ketergantungan di antara mereka. Saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Motifnya pun bermacam-macam. Mulai dari sekedar pergaulan pribadi yang terintis sedari lama, urusan kocek, hingga lobi-lobi politik. Masih aktif ataupun purnawirawan, di mata pengusaha, jenderal tetap punya daya jual. Yang penting ada embel-embel “jenderal”.
Sahabat Lekat
 |
| Jenderal Nasution dan Ujeng Suwargana. |
Keduanya bersua lagi tatkala Nasution telah menjadi orang nomor satu TNI AD. Memasuki tahun 1960, gelombang nasionalisasi melanda perusahaan Belanda yang beroperasi Indonesia. Nasution yang menjabat kepala staf AD berperan penting mengerahkan tentara dalam aksi nasionalisasi. Sang jenderal tak lupa pada kawan lama. Ujeng ikut meraup untung karena berkesempatan mengakuisisi saham beberapa perusahaan penerbitan Belanda yang ada di Bandung. Nama Ujeng pun melejit sebagai juragan penerbitan.
Nasution kerap pula menggunakan jasa Ujeng untuk misi yang disebutnya “Diplomasi TNI”. Dalam operasi pembebasan Irian Barat misalnya. Ujeng yang punya jaringan mancanegara diutus Nasution untuk melobi tokoh berpengaruh di negeri Belanda. Tujuannya menggiring opini yang berujung kritik terhadap kebijakan pemerintah Belanda atas Irian Barat. Keterlibatan Ujeng untuk operasi rahasia semacam ini menjadikan dirinya sebagai duta tentara di luar negeri. Tak heran bila Ujeng oleh sebagian kalangan mendapat cap khusus: agen intelijen kelas kakap.
“Sampai ia meninggal,” kata Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama, “belum pernah pemerintah dapat memberikan tanda penghargaan kepadanya atas jasa-jasa ini yang sepenuhnya atas biaya sendiri.” Keluh-kesah itu diutarakan Nasution di depan jenazah Ujeng Suwargana yang wafat pada 7 Mei 1979.
Jenderal Pedagang
Soeharto yang kelak menjadi presiden Indonesia kedua pun cukup akrab dengan pengusaha. Bila hubungan Nasution didasarkan tali pertemanan, maka Soeharto murni kepentingan ekonomi. Persinggungan dengan cukong bermula ketika Soeharto menjabat Panglima Divisi Diponegoro. Di Semarang, Soeharto beserta para perwiranya menjalankan pabrik, melakukan perdagangan barter, hingga penyelundupan.
Soeharto mengelola sendiri keuntungan yang diperoleh untuk komandonya tanpa izin atau sepengetahuan pemerintah pusat. Aktivitas gelap ini santer terdengar sampai ke Mabes TNI di Jakarta. “Akhirnya, kegiatan bisnis Soeharto mulai menuai tuduhan korupsi,” tulis sejarawan Robert Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik.
Pada 1959, Soeharto dicopot dari kedudukan sebagai panglima. Masih beruntung Soeharto terhindar dari pengadilan mahkamah militer. Sebagai hukuman, dia “disekolahkan” ke Seskoad di Bandung. Di kalangan perwira tinggi saat itu, nama Soeharto lekat dengan predikat buruk: jenderal pedagang.
Dalam kasus Soeharto tersebutlah dua orang pengusaha: Liem Sioe Liong alias Sudono Salim dan Bob Hasan. “Mereka memasok apa saja yang diperlukan oleh Komandan Diponegoro untuk tentaranya, dari beras, seragam, hingga obat-obatan,” tulis George Junus Aditjondro dalam Korupsi Kepresidenan. Selanjutnya diantara mereka terjalin kesepakatan khusus pembagian hasil yang sama-sama menguntungkan.
 |
| Bob Hasan, Liem Sioe Liong, dan Jenderal Soeharto. |
Sementara Bob Hasan menjadi satu-satunya menteri keturunan Tionghoa yang diangkat Soeharto ketika berada di penghujung kepemimpinannya. “Bob Hasan adalah kroni juga mitra golf, bisnis, dan teman sejak Soeharto menjabat Gubernur Militer di Jawa Tengah,” ungkap Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965—1998.
Nilai Jual Jenderal
Soeharto piawai menjalin koneksi dengan para taipan. Namun dia resah juga bila mengetahui anak buahnya ada yang ikutan kompak bersama pengusaha. Orang itu adalah Jenderal Benny Moerdani, tangan kanan Soeharto yang menjabat Panglima ABRI.
Mantan jurnalis senior dan pakar politik-militer Salim Said mencatat, Soeharto mengungkapkan kejengkelannya kepada kolega lama Jenderal Soemitro tentang kegiatan bisnis orang-orang di sekitar Benny. Sang presiden menyebut nama Setiawan Djody dan Robby Sumampow alias Robby Kethek. Ketika Soemitro mengonfirmasi keluhan Soeharto, Benny membela diri. Menurut Benny, dia tak bisa mencegah pengusaha berbisnis. “Mereka bukan pejabat,” kata Benny.
Kendati bukan pejabat, Soeharto dan lingkaran dalamnya tahu Robby Kethek berbisnis lewat fasilitas dari Benny, terutama di Timor Timur. Robby dan Benny memang sohib. Keduanya telah kenal lama dan sama-sama berasal dari Solo.
“Adalah Benny yang meminta Robby berbisnis di Timor Timur agar kehidupan perekonomian di wilayah yang baru diakuisisi itu bisa digerakkan. Begitu konon alasan Benny melibatkan Robby berbisnis di Timor Timur,” tulis Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto.
Benny hanyalah segelintir jenderal yang dijadikan alat pendongkrak kepentingan bisnis pengusaha. Di era Orde Baru, tercatat cukup banyak jenderal yang bekerja sama dalam korporasi milik taipan. Kebanyakan dari mereka adalah jenderal pensiunan. Posisi empuk diberikan seperti presiden komisaris, presiden direktur, atau sebatas pemegang saham.
 |
| Jenderal Benny Moerdani dan Robby Sumampouw alias Robby Kethek. |
Menurut majalah Tiara No. 48, 15—28 Maret 1992 dalam artikel bertajuk “Kesibukan Para Jenderal Purnawirawan” ditariknya para jenderal purnabakti itu ke berbagai perusahaan lantaran keunggulan mereka yang tak bisa ditandingi orang sipil. Keunggulan yang dimaksud misalnya, ketegasan mengambil keputusan, kemampuan akses, hingga kekayaan relasi baik di kalangan birokrat maupun militer. Kualifikasi itu jelas dibutuhkan perusahaan dan diapresiasi dengan harga tinggi.
“Dengan demikian, meski tak lagi mengenakan seragam militer lengkap dengan tanda pangkat, mereka tetap merasa tak pernah kehilangan kebanggaan,” tulis Tiara. “Karena setiap hari – meski tak ada keharusan – mereka tetap bisa ngantor, punya salary dan fasilitas lumayan, yang membuatnya berpenampilan parlente dengan dasi yang selalu mencekik di lehernya.”
Sumber: historia.id
loading...
Post a Comment