Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah meminta seluruh pihak terlibat aktif untuk memajukan pendidikan di Aceh. Berbagai persoalan terkait pendidikan, kata gubernur harus segera dicarikan solusi, sehingga tidak menggangu proses pendidikan bagi anak usia sekolah di Aceh.
“Persoalan pendidikan harus diutamakan agar generasi Aceh bisa maju di masa mendatang,” ujar gubernur saat beraudiensi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia – Aceh dan elemen pendidikan di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (29/07).
Banyak hal yang menjadi persoalan bagi dunia pendidikan di Aceh. Di antaranya, poksi pendidikan aqidah yang sangat kurang di tingkat sekolah. Selain itu, isu perlindungan anak dan kualifikasi guru juga menjadi persoalan.
Di beberapa daerah, khususnya daerah pedalaman dan terpencil, masih sangat banyak guru yang diupah murah. Mereka bahkan tidak memperoleh hak untuk mengikuti pelatihan sehingga tidak mempunyai kualifikasi. Terkait persoalan ini, gubernur menyebutkan, upah murah yang diterima guru adalah sebuah tindakan yang tidak adil. “Harusnya mereka diupah minimal dengan upah minimum (Upah Minimum Kabupaten/Provinsi),” ujar gubernur.
Jumlah guru yang memperoleh upah di bawah rata-rata, atau berkisar Rp. 100 ribu hingga Rp. 500 ribu bukanlah sedikit. Angkanya mencapai ribuan. Ramli Rasyid, Ketua PGRI Aceh menyebutkan, ada sekitar 42 ribu guru non PNS yang tersebar di seluruh Aceh. Mereka hanya dibayar di bawah 400 ribu per bulannya. Sudah status tak jelas, bayaran pun terbatas. Belum lagi dengan ribuan guru yang diangkat oleh kepala sekolah.
“Ini persoalan mutu pendidikan di Aceh,” ujar Ramli. Mustahil, kata Ramli, guru bisa punya kompetensi jika mereka bekerja dengan bayaran tak seberapa.
Persoalan terbesar, sebenarnya adalah pada pengambil keputusan. Dalam hal ini, kewenangan mengangkat guru menjadi pegawai negeri ada di Pemerintah Kabupaten dan Kota. Hasanuddin Darjo, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, menyebutkan hal itu menjadi kendala besar. “Kita tidak bisa campur tangan,” ujarnya.
Tahun 2015, kata Darjo, Dinas Pendidikan bahkan harus mencetak ulang SK Ujian Nasional hingga seribu lembar. Itu terjadi karena banyaknya kepala sekolah yang dimutasi menjelang Ujian Nasional.
Dinas Pendidikan, kata Darjo terus melakukan berbagai upaya agar mutu pendidikan – sebagai persoalan utama dari buruknya pendidikan di Aceh – bisa berangsur baik. Dalam 5 tahun terakhir, Provinsi Aceh, kata Darjo, bahkan masih berkutat dalam angka 5 besar tingkat ketidaklulusan dalam UN. Namun demikian, ada sebuah kebahagian, di mana Aceh peringkat pertama pada indeks integritas pada lulusan Ilmu Pengetahuan Alam dan peringkat tiga untuk Ilmu Pengetahuan Sosial. Artinya, tingkat kejujuran pendidik dan siswa dalam mengikuti ujian sangat baik.
“Tanda-tanda untuk itu sudah ada. Tingkat kenaikan Indek integritas kita sangat baik. Saya rasa, pendidikan Aceh akan semakin membaik. Kejujuran menjadi model baru bagi kita di Aceh, “ujar Darjo.
Ke depan, kata Darjo, para guru akan dilatih secara bergilir – semua berkesempatan – dan mereka akan didampingi. Selama ini, tidak ada pendampingan bagi guru. Hal itu, kata Darjo, merupakan komitmen bersama pelaku pendidikan dan Gubernur Zaini, agar pendidikan Aceh semakin baik. “20 persen dari total APBA kita, kita gunakan untuk memajukan pendidikan,” ujar Darjo.
Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Samsul Rizal, memandang kualitas guru adalah hal utama yang perlu dibenahi. Kualitas guru, katanya punya kaitan erat dengan integritas kerja. Integritas yang kurang tentunya akan membuat etika dan moral siswa menjadi tidak bagus. Banyak guru-guru di Aceh memegang ijazah, tapi ketika dicek mereka hanya kuliah Sabtu – Minggu. Sebagian bahkan tak kuliah tapi dapat ijazah. “Etika anak menjadi buruk saya kira karena gurunya. Sangat miris jika mengetahui integritas guru yang sangat kurang,” ujarnya.
Di tahun mendatang, Samsul meminta agar integritas guru bisa ditingkatkan dengan berbagai pelatihan-pelatihan dan tes. Jika memang guru tidak bisa atau tidak punya kualifikasi, jangan meng SK-kan guru dimaksud. “Untuk instutusi pendidikan, integritas harus selalu dijaga,” ujarnya. Sudah menjadi rahasia umum, jika banyak guru yang mengikuti kelas jauh lantas mendapatkan ijazah. Jika hal itu terus terjadi, kata Samsul, guru tak lagi punya wibawa. Prof Samsul memandang perlu kejujuran dalam mendidik.
“Kita mampu untuk bersaing dan kita bisa lebih bagus. Tapi cara mendidik harus jujur, sehingga yang terbentuk adalah mereka yang memang punya integritas. Apa pun hasilnya, itu hasil didikan kita kepada anak-anak kita,” ujar Prof Samsul.
Dalam audiensi yang dihadiri oleh Perwakian Kemenag Aceh, Wakil Ketua MAA, MPU Aceh, MPD Aceh, Pengurus PGRI Provinsi Aceh dan Banda Aceh, pihak UIN dan Unsyiah itu, ikut membahas terkait sarana dan prasarana penunjang pendidikan khususnya pendidikan agama, ketersediaan musalla di tiap sekolah, kekerasan terhadap anak, dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang ada kaitannya dengan pendidikan anak.
Gubenur berpesan, agar semua yang terlibat bisa ikut terlibat membahas dan memperbaiki segala permasalahan tersebut. “Kita akan ambil kebijakan seadil-adilnya, karena semua punya tujuan untuk kemajuan pendidikan di Aceh,” ujar gubernur. (Rill)
“Persoalan pendidikan harus diutamakan agar generasi Aceh bisa maju di masa mendatang,” ujar gubernur saat beraudiensi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia – Aceh dan elemen pendidikan di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (29/07).
Banyak hal yang menjadi persoalan bagi dunia pendidikan di Aceh. Di antaranya, poksi pendidikan aqidah yang sangat kurang di tingkat sekolah. Selain itu, isu perlindungan anak dan kualifikasi guru juga menjadi persoalan.
Di beberapa daerah, khususnya daerah pedalaman dan terpencil, masih sangat banyak guru yang diupah murah. Mereka bahkan tidak memperoleh hak untuk mengikuti pelatihan sehingga tidak mempunyai kualifikasi. Terkait persoalan ini, gubernur menyebutkan, upah murah yang diterima guru adalah sebuah tindakan yang tidak adil. “Harusnya mereka diupah minimal dengan upah minimum (Upah Minimum Kabupaten/Provinsi),” ujar gubernur.
Jumlah guru yang memperoleh upah di bawah rata-rata, atau berkisar Rp. 100 ribu hingga Rp. 500 ribu bukanlah sedikit. Angkanya mencapai ribuan. Ramli Rasyid, Ketua PGRI Aceh menyebutkan, ada sekitar 42 ribu guru non PNS yang tersebar di seluruh Aceh. Mereka hanya dibayar di bawah 400 ribu per bulannya. Sudah status tak jelas, bayaran pun terbatas. Belum lagi dengan ribuan guru yang diangkat oleh kepala sekolah.
“Ini persoalan mutu pendidikan di Aceh,” ujar Ramli. Mustahil, kata Ramli, guru bisa punya kompetensi jika mereka bekerja dengan bayaran tak seberapa.
Persoalan terbesar, sebenarnya adalah pada pengambil keputusan. Dalam hal ini, kewenangan mengangkat guru menjadi pegawai negeri ada di Pemerintah Kabupaten dan Kota. Hasanuddin Darjo, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, menyebutkan hal itu menjadi kendala besar. “Kita tidak bisa campur tangan,” ujarnya.
Tahun 2015, kata Darjo, Dinas Pendidikan bahkan harus mencetak ulang SK Ujian Nasional hingga seribu lembar. Itu terjadi karena banyaknya kepala sekolah yang dimutasi menjelang Ujian Nasional.
Dinas Pendidikan, kata Darjo terus melakukan berbagai upaya agar mutu pendidikan – sebagai persoalan utama dari buruknya pendidikan di Aceh – bisa berangsur baik. Dalam 5 tahun terakhir, Provinsi Aceh, kata Darjo, bahkan masih berkutat dalam angka 5 besar tingkat ketidaklulusan dalam UN. Namun demikian, ada sebuah kebahagian, di mana Aceh peringkat pertama pada indeks integritas pada lulusan Ilmu Pengetahuan Alam dan peringkat tiga untuk Ilmu Pengetahuan Sosial. Artinya, tingkat kejujuran pendidik dan siswa dalam mengikuti ujian sangat baik.
“Tanda-tanda untuk itu sudah ada. Tingkat kenaikan Indek integritas kita sangat baik. Saya rasa, pendidikan Aceh akan semakin membaik. Kejujuran menjadi model baru bagi kita di Aceh, “ujar Darjo.
Ke depan, kata Darjo, para guru akan dilatih secara bergilir – semua berkesempatan – dan mereka akan didampingi. Selama ini, tidak ada pendampingan bagi guru. Hal itu, kata Darjo, merupakan komitmen bersama pelaku pendidikan dan Gubernur Zaini, agar pendidikan Aceh semakin baik. “20 persen dari total APBA kita, kita gunakan untuk memajukan pendidikan,” ujar Darjo.
Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Samsul Rizal, memandang kualitas guru adalah hal utama yang perlu dibenahi. Kualitas guru, katanya punya kaitan erat dengan integritas kerja. Integritas yang kurang tentunya akan membuat etika dan moral siswa menjadi tidak bagus. Banyak guru-guru di Aceh memegang ijazah, tapi ketika dicek mereka hanya kuliah Sabtu – Minggu. Sebagian bahkan tak kuliah tapi dapat ijazah. “Etika anak menjadi buruk saya kira karena gurunya. Sangat miris jika mengetahui integritas guru yang sangat kurang,” ujarnya.
Di tahun mendatang, Samsul meminta agar integritas guru bisa ditingkatkan dengan berbagai pelatihan-pelatihan dan tes. Jika memang guru tidak bisa atau tidak punya kualifikasi, jangan meng SK-kan guru dimaksud. “Untuk instutusi pendidikan, integritas harus selalu dijaga,” ujarnya. Sudah menjadi rahasia umum, jika banyak guru yang mengikuti kelas jauh lantas mendapatkan ijazah. Jika hal itu terus terjadi, kata Samsul, guru tak lagi punya wibawa. Prof Samsul memandang perlu kejujuran dalam mendidik.
“Kita mampu untuk bersaing dan kita bisa lebih bagus. Tapi cara mendidik harus jujur, sehingga yang terbentuk adalah mereka yang memang punya integritas. Apa pun hasilnya, itu hasil didikan kita kepada anak-anak kita,” ujar Prof Samsul.
Dalam audiensi yang dihadiri oleh Perwakian Kemenag Aceh, Wakil Ketua MAA, MPU Aceh, MPD Aceh, Pengurus PGRI Provinsi Aceh dan Banda Aceh, pihak UIN dan Unsyiah itu, ikut membahas terkait sarana dan prasarana penunjang pendidikan khususnya pendidikan agama, ketersediaan musalla di tiap sekolah, kekerasan terhadap anak, dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang ada kaitannya dengan pendidikan anak.
Gubenur berpesan, agar semua yang terlibat bisa ikut terlibat membahas dan memperbaiki segala permasalahan tersebut. “Kita akan ambil kebijakan seadil-adilnya, karena semua punya tujuan untuk kemajuan pendidikan di Aceh,” ujar gubernur. (Rill)
loading...
Post a Comment