Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Banda Aceh – Setelah bertahun-tahun mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pada tahun 2016 ini Pemerintah Provinsi Aceh akhirnya meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut disampaikan oleh Auditor Keuangan Negara V BPK RI, dr.Bambang Pamungkas  AK, MBA dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemerikaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015 Oleh BPK RI, di Gedung Utama DPR Aceh, Rabu (27/07).
 
“BPK menyimpulkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemeintah Aceh
tahun 2015 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Bambang.
 
Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang disampaikan Rabu tadi, kata Gubernur  Aceh, dr. H.Zaini Abdullah, ini telah melalui hasil audit BPK dan merupakan Rancangan Qanun untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2015 oleh DPR Aceh.
 
 “Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2015 merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBA Tahun Anggaran 2015 yang disajikan sebagai salah satu instrumen dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan oleh DRP Aceh,” ujar Zaini.
 
Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah menyebutkan, dalam pelaksanaan audit, tim pemeriksa telah melakukan koreksi-koreksi pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. “Kami telah menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penyusunan laporan keuangan. Tujuannya untuk memenuhi standar kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Aceh pada tingkatan hasil yang terbaik berdasarkan penilaian BPK,” ujarnya.
 
Gubernur atas nama kepala Pemerintah Aceh mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh SKPA yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan di masing-masing unit kerja untuk kemudian dikonsolidasikan dalam satu kesatuan Laporan Keuangan
Pemerintah Aceh. 
 
“Hasil kerja keras saudara semuanya hari ini telah terjawab di mana BPK telah memberikan
penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015, dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar gubernur Zaini.
 
Predikat WTP Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015 merupakan yang pertama kali diraih Pemerintah Provinsi Aceh. Di bawah pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah bersama Muzakir Manaf, Provinsi Aceh dinilai BPK telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. 
 
Bambang meminta, agar Pemerintah Provinsi Aceh mempertahankan kinerjanya, sehingga di tahun-tahun mendatang, opini Wajar Tanpa Pengecualian tetap bisa diraih oleh Provinsi Aceh
 
Sementara Gubernur Zaini meminta seluruh SKPA untuk terus berupaya dan memelihara
dengan meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya tidak hanya dalam hal penyajiannya,
namun juga dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan program serta kegiatan. 

“Saya berharap kepala SKPA bertanggungjawab penuh atas penyusunan laporan keuangannya,” pinta gubernur. Laporan Keuangan SKPA, kata guberur menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan program kegiatan pembangunan. (Rill)
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.