Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa pun terkait anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Nova yang sebelumnya merupakan Wakil Gubernur Aceh itu mengatakan bahwa dia tidak ditugaskan menangani masalah DOKA. Hal itu dikatakan Nova saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (10/12/2018).
Nova bersaksi untuk terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan dua terdakwa lain, yakni Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal. "Saya tidak tahu spesifik, karena memang tidak harus tahu," ujar Nova kepada majelis hakim.
Sebelumnya, majelis hakim merasa heran karena Nova terus menerus menjawab tidak tahu saat ditanya seputar mekanisme anggaran yang bersumber dari DOKA.
Menurut Nova, sejak awal menjabat, dia dan Irwandi selaku gubernur telah bersepakat sejak awal soal pembagian tugas.
Hal itu untuk menghindari konflik antara gubernur dan wakil gubernur. "Di awal dilantik kan sudah berjanji. Di awal kami sepakat nahkodanya Beliau (Irwandi)," kata Nova.
Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.
Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi.
Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah. Adapun, proyek tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108 miliar.
Nova yang sebelumnya merupakan Wakil Gubernur Aceh itu mengatakan bahwa dia tidak ditugaskan menangani masalah DOKA. Hal itu dikatakan Nova saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (10/12/2018).
Nova bersaksi untuk terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan dua terdakwa lain, yakni Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal. "Saya tidak tahu spesifik, karena memang tidak harus tahu," ujar Nova kepada majelis hakim.
Sebelumnya, majelis hakim merasa heran karena Nova terus menerus menjawab tidak tahu saat ditanya seputar mekanisme anggaran yang bersumber dari DOKA.
Menurut Nova, sejak awal menjabat, dia dan Irwandi selaku gubernur telah bersepakat sejak awal soal pembagian tugas.
Hal itu untuk menghindari konflik antara gubernur dan wakil gubernur. "Di awal dilantik kan sudah berjanji. Di awal kami sepakat nahkodanya Beliau (Irwandi)," kata Nova.
Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.
Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi.
Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah. Adapun, proyek tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108 miliar.
Sumber: kompas.com
loading...
Post a Comment