Lhoksukon - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Aceh Utara mengusulkan pembelian empat mobil baru dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD kabupaten itu tahun 2019.
Empat mobil yang belum disebut jenis dan mereknya itu direncanakan digunakan bupati, wakil bupati, istri bupati, dan tim pengamanan tertutup kepala daerah.
Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT, membenarkan usulan itu. Dewan, sambung Zubir, akan mengkaji layak atau tidaknya pembelian mobil itu.
“Pendapat saya, tunda saja dulu beli mobil. Itu kan tidak mendesak, masih banyak hal yang lebih mendesak, mobil lama bupati juga masih bagus,” kata politisi Partai Nasional Demokrat itu.
Dia menyarankan baiknya bupati fokus saja pada pengentasan kemiskinan. Sebab, Aceh Utara saat ini termasuk daerah termiskin di Aceh dengan jumlah penduduk 118.740.
“Tunda sajalah Pak Bupati beli mobilnya,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Utara, Abdul Aziz, menyebutkan, pembelian kendaraan dinas itu mendesak karena saat ini Bupati Muhammad Thaib menaiki mobil dinas Prado tahun 2007.
“Itu sudah lama sekali. Sudah tidak layak pakai,” katanya.
Disingung soal krisis anggaran, dia menyatakan dalam KUA PPAS APBD 2019 tercatat total anggaran Rp 1,8 triliun. Dana Rp 3,3 miliar untuk beli mobil dianggap tidak mengurangi fokus pemerintah untuk pembangunan daerah.
“Hanya Aceh Utara pakai mobil bekas.Ini seharusnya dibeli baru, agar aktivitas pimpinan daerah lancar,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Aceh Utara mengalami defisit anggaran karena harus membayar utang kepada pihak ketiga sekitar Rp 180 miliar lebih.
Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT, membenarkan usulan itu. Dewan, sambung Zubir, akan mengkaji layak atau tidaknya pembelian mobil itu.
“Pendapat saya, tunda saja dulu beli mobil. Itu kan tidak mendesak, masih banyak hal yang lebih mendesak, mobil lama bupati juga masih bagus,” kata politisi Partai Nasional Demokrat itu.
Dia menyarankan baiknya bupati fokus saja pada pengentasan kemiskinan. Sebab, Aceh Utara saat ini termasuk daerah termiskin di Aceh dengan jumlah penduduk 118.740.
“Tunda sajalah Pak Bupati beli mobilnya,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Utara, Abdul Aziz, menyebutkan, pembelian kendaraan dinas itu mendesak karena saat ini Bupati Muhammad Thaib menaiki mobil dinas Prado tahun 2007.
“Itu sudah lama sekali. Sudah tidak layak pakai,” katanya.
Disingung soal krisis anggaran, dia menyatakan dalam KUA PPAS APBD 2019 tercatat total anggaran Rp 1,8 triliun. Dana Rp 3,3 miliar untuk beli mobil dianggap tidak mengurangi fokus pemerintah untuk pembangunan daerah.
“Hanya Aceh Utara pakai mobil bekas.Ini seharusnya dibeli baru, agar aktivitas pimpinan daerah lancar,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Aceh Utara mengalami defisit anggaran karena harus membayar utang kepada pihak ketiga sekitar Rp 180 miliar lebih.
Awal tahun lalu mereka meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri RI untuk meminjam uang pada perbankan sebesar Rp 50 miliar untuk mendanai pembangunan. Namun, kementerian tidak mengizinkan.
Sumber: Kompas.com
Sumber: Kompas.com
loading...
Post a Comment