Jakarta - Suap Meikarta membuat sederet pejabat di Kabupaten Bekasi diciduk KPK. Dari Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin hingga kepala bidang menjadi tersangka suap Meikarta dan ditahan KPK.
Meski banyak yang 'hilang', Pemkab Bekasi memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Posisi Bupati Bekasi untuk sementara akan dijabat wakil bupati.
"Kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan sebagai mestinya," kata Asda II Pemkab Bekasi Suhup kepada wartawan di kantor Pemkab Bekasi, Cikarang, Selasa (16/10/2018).
Mendagri Tjahjo Kumolo juga tak ingin roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi terganggu karena para pejabat yang terseret kasus dugaan suap perizinan Meikarta.
Tjahjo segera menyiapkan surat penugasan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pengisian posisi Bupati Bekasi. Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja akan menjadi pelaksana tugas (plt) karena Bupati Neneng Hassanah Yasin menjadi tersangka suap Meikarta.
"Bupati Bekasi langsung besok, Rabu (17/10) sore atau pagi, sudah kita siapkan surat penugasan kepada Gubernur Jawa Barat untuk melantik wakilnya sebagai plt. Mungkin siang ini bisa kami sampaikan kepada Gubernur Jabar untuk segera menunjuk," ujar Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakut.
Tjahjo mengaku belum menerima surat dari KPK terkait status tersangka Bupati Bekasi Neneng. Namun, secara otomatis, wakil bupati akan menjadi plt.
"Intinya, jangan sampai pemerintahan itu tidak ada yang tanggung jawab karena kepala daerah tidak bisa melaksanakan tugas sehari hari. (Plt-nya) sampai kapan, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap," tuturnya.
KPK menetapkan sembilan orang tersangka suap perizinan proyek Meikarta. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.
Mereka yang jadi tersangka adalah Bupati Bekasi Neneng, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Sedangkan pihak pemberi suap yang menjadi tersangka adalah Direktur Operasional Lippo Group, konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.
Bupati Bekasi Neneng ditangkap KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (15/10) malam. Pada sore hari, Bupati Neneng sempat meladeni wawancara dengan wartawan.
Neneng saat itu mengaku tidak tahu-menahu penyimpangan anak buahnya yang terkena OTT KPK. Neneng juga tak tahu kasus yang jadi dasar OTT KPK pada Minggu (14/10).
"Saya demi Allah nggak tahu," katanya saat ditanya wartawan soal dugaan penyimpangan anak buahnya terkait OTT KPK.
Berikut lokasi penahanan para tersangka:
Polres Jakarta Selatan:
-Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group)
-Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi)
Polres Jakarta Timur
-Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)
-Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi)
Polres Jakarta Pusat
-Taryadi (konsultan Lippo Group)
-Jamaludin (Kadis PUPR Bekasi)
Polda Metro Jaya
- Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group)
- Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi
Rutan KPK K4
- Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin
Meski banyak yang 'hilang', Pemkab Bekasi memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Posisi Bupati Bekasi untuk sementara akan dijabat wakil bupati.
"Kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan sebagai mestinya," kata Asda II Pemkab Bekasi Suhup kepada wartawan di kantor Pemkab Bekasi, Cikarang, Selasa (16/10/2018).
Mendagri Tjahjo Kumolo juga tak ingin roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi terganggu karena para pejabat yang terseret kasus dugaan suap perizinan Meikarta.
Tjahjo segera menyiapkan surat penugasan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pengisian posisi Bupati Bekasi. Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja akan menjadi pelaksana tugas (plt) karena Bupati Neneng Hassanah Yasin menjadi tersangka suap Meikarta.
"Bupati Bekasi langsung besok, Rabu (17/10) sore atau pagi, sudah kita siapkan surat penugasan kepada Gubernur Jawa Barat untuk melantik wakilnya sebagai plt. Mungkin siang ini bisa kami sampaikan kepada Gubernur Jabar untuk segera menunjuk," ujar Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakut.
Tjahjo mengaku belum menerima surat dari KPK terkait status tersangka Bupati Bekasi Neneng. Namun, secara otomatis, wakil bupati akan menjadi plt.
"Intinya, jangan sampai pemerintahan itu tidak ada yang tanggung jawab karena kepala daerah tidak bisa melaksanakan tugas sehari hari. (Plt-nya) sampai kapan, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap," tuturnya.
KPK menetapkan sembilan orang tersangka suap perizinan proyek Meikarta. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.
Mereka yang jadi tersangka adalah Bupati Bekasi Neneng, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Sedangkan pihak pemberi suap yang menjadi tersangka adalah Direktur Operasional Lippo Group, konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.
Bupati Bekasi Neneng ditangkap KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (15/10) malam. Pada sore hari, Bupati Neneng sempat meladeni wawancara dengan wartawan.
Neneng saat itu mengaku tidak tahu-menahu penyimpangan anak buahnya yang terkena OTT KPK. Neneng juga tak tahu kasus yang jadi dasar OTT KPK pada Minggu (14/10).
"Saya demi Allah nggak tahu," katanya saat ditanya wartawan soal dugaan penyimpangan anak buahnya terkait OTT KPK.
Berikut lokasi penahanan para tersangka:
Polres Jakarta Selatan:
-Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group)
-Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi)
Polres Jakarta Timur
-Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)
-Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi)
Polres Jakarta Pusat
-Taryadi (konsultan Lippo Group)
-Jamaludin (Kadis PUPR Bekasi)
Polda Metro Jaya
- Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group)
- Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi
Rutan KPK K4
- Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin
Sumber: detik.com
loading...
Post a Comment