 |
| Kompleks penampungan pengungsi Blang Adoe memiliki masjid besar namun jamaahnya tinggal sedikit. |
StatusAceh.Net - Berdiri di atas lahan seluas lima hektar, tak kurang 120 unit kamar barak berjejer rapi dengan dinding dan lantai dari papan yang ditopang kokoh oleh tiang penyangga beton.
Dinding barak luar dipoles cat hijau, putih dan orange cerah yang tampak belum pudar.
Di lingkungan ini ada masjid besar, taman bermain anak-anak, sekolah, dapur umum lengkap dengan kompor gas, kamar-kamar mandi berlantai keramik dan deretan WC jongkok. Air mengalir dari kran dengan tekanan kuat.
Inilah penampungan pengungsi di Blang Adoe, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kompleks ini sengaja dibangun untuk menampung gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri akibat penindasan di Myanmar bersama migran ekonomi asal Bangladesh pada Mei 2015 silam. Bersama Malaysia, Indonesia bersedia menampung mereka dengan syarat hanya dalam tempo satu tahun dan mendapat bantuan keuangan untuk biaya hidup mereka. Pendatang Bangladesh yang bermotif ekonomi sudah dipulangkan ke negara mereka.
Mubazir?
Mereka sempat terombang-ambing di laut setelah perahu-perahu mereka ditinggalkan oleh jaringan penyelundup manusia menyusul operasi pemberantasan perdagangan manusia di Thailand dan Malaysia.
Belum genap satu tahun unit-unit kamar di penampungan tersebut kini kosong. Diperuntukkan bagi 319 pengungsi Rohingya, penampungan Blang Adoe sekarang hanya dihuni oleh 75 orang, termasuk enam bayi yang lahir selama beberapa bulan terakhir.
Mereka diketahui kabur ke Medan, Sumatra Utara dan bahkan sebagian sudah sampai di Malaysia sebagai tujuan utama mereka sebelum terdampar di Aceh.
Akibatnya, fasilitas-fasilitas yang ada tidak difungsikan padahal pembangunan kompleks barak ini memakan biaya Rp6 miliar.
“Sebenarnya kalau hitam di atas putih kita hitung boleh dibilang mubazir, tapi kita punya harapan. Dari informasi yang berkembang ada mereka yang sudah mondar-mandir di Medan.
“Mereka ingin pulang ke kita, kadang-kadang tak punya ongkos lagi, bahkan pesan yang kita terima menyebutkan ada yang minta dijemput,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Isa Anshari.
Cetak biru tahap awal
Atas petunjuk Kementerian Polhukam, mereka yang keluar dari barak atas kemauan sendiri dan kemudian minta dijemput di Medan untuk balik ke kamp penampungan.
“Tapi kita buka pintu tetap apabila mereka mau pulang. Jadi harapan kita sebagai tuan rumah yang baik, kalau mereka pulang kita terima,” tambah Isa yang juga merangkap sebagai ketua penampungan Blang Adoe, Aceh Utara.
Namun faktanya, yang kembali ke barak hanya bisa dihitung satu atau dua saja. Artinya, barak-barak tetap kosong. Yang tersisa adalah bantal bekas, bungkus obat, kertas, plastik, mainan rusak berserakan di lantai.
Lahan lima hektar untuk kompleks penampungan pengungsi di Blang Adoe disediakan secara percuma oleh Pemda Aceh Utara.
Adapun biaya pembangunan adalah uluran tangan berbagai organisasi dalam negeri dan luar negeri, termasuk dari Turki, Arab Saudi, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Malaysia dan Australia. Pembangunannya dilakukan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Dekan Fisip Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, M. Akmal berpendapat reaksi positif pada tahap awal kedatangan gelombang besar pengungsi dan migran tak dilandasi cetak biru sehingga sebagian bantuan masyarakat dunia sia-sia.
“Indonesia merespons terlalu terlalu responsif yang mengakibatkan kementerian-kementerian cepat sekali turun dan membereskan segala sarana seakan-akan mereka (pengungsi) akan hidup 1.000 tahun di negeri kita,” jelasnya kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir pada Rabu (24/02).
Hingga kini belum jelas apa yang akan dilakukan terhadap fasilitas-fasilitas di Blang Adoe tersebut, salah satu dari empat titik penampungan pengungsi Rohingya di Aceh. Yang jelas adalah kamar barak, kamar mandi, fasilitas olahraga akan semakin lapuk tanpa perawatan, sementara para penghuni meninggalkan kamp penampungan atas kemauan mereka sendiri.
Kondisi serupa, kata sejumlah pejabat di Aceh, juga terjadi di penampungan-penampungan pengungsi lain di wilayah provinsi itu.
Karena mereka bukan tahanan, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Isa Anshari, mereka tidak dilarang untuk keluar dari penampungan walaupun disarankan untuk selalu melapor dan kembali.(BBC)
loading...
Post a Comment