Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Jayapura - PT Freeport selama ini belum memenuhi kewajibannya kepada pemerintah Indonesia dalam membangun kawasan Papua. Pasalnya selama ini PT Freeport tak pernah memperhitungkan sosial cost yang ditanggung masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan.

“Pernah tidak ada biaya kesehatan yang dikeluarkan warga di sekitar pertambangan ditanggung oleh negara atau perusahaan? tidak kan? Krisis sosial ekologis yang dialami bangsa ini makin memburuk. Sementara kita sibuk menggelar drama untuk membicarakan hitung-hitungan royalti, saham, dan divestasi,” ujar peneliti dari Sajogo Institute Siti Maimunah di Jakarta, Sabtu (12/12) malam.

Menurutnya, pembicaraan tentang laba ataupun perpanjangan kontrak selalu diulang-ulang, seolah-olah hal itu baru sekali terjadi. Padahal ada hal yang lebih penting daripada soal kontrak.

“Krisis ekologis itu selalu berulang dan meluas. Celakanya, seperti krisisnya sendiri (sosial ekologis) yang selalu berulang. Pembicaraan tentang laba dan untung melalui renegoisasi kontrak dan divestasi saham diulang saat kontrak-kontrak diperpanjang. Mirip siaran televisi yang memberitahukan kehebohan banjir Jakarta tiap musim hujan, seolah baru terjadi kali itu saja. Padahal, krisis tersebut menyejarah,” imbuhnya.

Maimunah mengingatkan pemerintah harus segera mengoreksi pengelolaan sumber daya alam yang saat ini lebih melayani pasar ketimbang rakyatnya sendiri.

Untuk itu ia menekankan, bahwa sebaiknya, setelah kontrak freeport habis, pemerintah berani untuk menutup pertambangan freeport hingga Indonesia mempunyai konsep yang jelas dan sudah melalui tahapan mendengarkan suara rakyat Papua.

“Sudah waktunya negara mengoreksi pengurusan kekayaan alam yang semata melayani pasar. Kalau saya pribadi, tutup dulu saja, sampai negara punya konsep mau dibagaimanakan ini. Misalnya, dengan konsultasi dengan rakyat Papua mau apa persiapan dua tahun ini. Agar kita tidak de javu lagi gitu yah. Nanti tahun 2021 ada kaya gini lagi. Asli, kita tuh seperti dipermalukan dan freeport tuh ketawa-ketawa aja di Amerika sana,” tandas Maimunah.(WOL)
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.