Himbauan tersebut disampakan oleh Wagub, dalam rapat lanjutan terkait metode pengadaan pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2018, yang dipusatkan di Pendopo Wagub, Minggu (15/10/2017) malam.
“Program pembangunan 6 ribu unit rumah ini harus menjadi program bersama. Dengan demikian kita bisa mensukseskan target Pak Gubernur untuk membangun 6 ribu unit Rumah Sehat Sederhana di tahun 2018 mendatang,” kata Wagub.
Dalam kesimpulan, seluruh peserta rapat yang terdiri atas Kepala Bappeda Aceh, Inspektur Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Wakil Ketua TP PKK dan Dekranasda Aceh, sejumlah dinas terkait lainnya serta aktivis dari lembaga Cet langet Rumoh, Edi Fadhil, bersepakat untuk menjadikan skema Swa kelola dalam proses pembangunan RSS tersebut.
“Semua sudah sepakat dengan skema swa kelola. Ini harus segera ditindaklanjuti, segera buat FGD dengan mengundang pihak terkait dan LSM yang selama ini fokus pada bidang ini. Mari kita lebih fokus di program ini untuk membuat lompatan besar dalam rangka menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat Aceh,” sambung Wagub.
Wagub juga menghimbau seluruh SKPA terkait untuk menjadikan pengurangan angka kemiskinan menjadi tujuan dalam setiap kegiatan. “Tinggalkan cara kerja lama. Sudah saatnya kita meninggalkan yang batil dan hanya mengambil yang hak. Ingat, dengan suksesnya program ini, maka akan banyak hal yang bisa terkoreksi.”
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Azhari yang bertindak sebagai moderator dalaam acara tersebut mengungkapkan, bahwa meski tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, namun pembangunan RSS ini akan sangat mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu.
“Selama ini, bentuk intervensi Pemerintah bagi pengurangan angka kemiskinan adalah dengan membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu, karena itu pemerintah memiliki program beras sejahtera, program beras sejahtera ini sangat membantu menekan angka pengeluaran masyarakat kurang mampu,” ungkap Azhari.
Pengadaan RSS adalah bentuk intervensi pemerintah Aceh dalam rangka membantu keluarga kurang mampu untuk menekan besaran pengeluaran pertahun.
Untuk diketahui bersama, salah satu rumus yang selama ini dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan program yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu.
“Dengan dukungan program yang sudah berjalan saat ini seperti program Beras Sejahtera, bantuan pemberdayaan ekonomi, program bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan, serta program pembangunan RSS ini, kita berharap target Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan bisa segera terwujud,” harap Azhari.
Dalam kesempatan tersebut, Azhari juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survey tim Bappeda Aceh, setidaknya terdapat 900 unit rumah yang sudah dibangun tahun lalu, namun tidak ditempati.
“Ini tentu sangat kita sesalkan, oleh karena itu agar pembangunan 6 ribu unit RSS ini tepat sasarn, saat ini Pemerintah Aceh hanya menggunakan satu data, dan setiap lokasi pembangunan rumah sudah dikunci koordinatnya dengan GPS. Ini untuk meminimalisir kemungkinan pengalihan penerima manfaat,” tambah Azhari.
Sementara itu, Istri Wakil Gubernur Aceh, Dyah Erty Idawati yang juga merupakan pengajar pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Unsyiah menyarankan agar skema pembangunan Swakelola segera disosialisasikan.
“Skema swakelola harus disosialisasikan, sehingga masyarakat paham dengan program dan skema baru ini,” ujar Dyah Erti.
Sementara itu, saat menyampaikan kesimpulan rapat, Wagub mengaku optimis dengan skema swakelola, maka pembangunan RSS akan melebihi target. “Skema swakelola akan menghemat anggaran pembangunan rumah per-unitnya. Dengan demikian, maka jumlah rumah yang dibangun akan lebih besar dari target awal kita,” pungkas Wakil Gubernur Aceh. (Rill)
loading...
Post a Comment