 |
| Dr Susilo Bambang Yudhoyono |
Jakarta - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Dr Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapinya saat mengupayakan perdamaian Aceh hingga ditekennya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 dan disahkannya UUPA tahun 2006.
“Tantangannya banyak sekali,” kata SBY dalam wawancara khusus kepada Serambi, Senin (29/8). “Hambatannya ada di sana-sini,” katanya lebih lanjut. Itulah sebabnya setiap upaya untuk menghentikan konflik Aceh sejak reformasi 1998 selalu gagal. Kandas di tengah jalan.
Tapi kalau disederhanakan, kata SBY, tantangan itu pada dasarnya ada dua jenis. Pertama, tantangan untuk mencapai kesepakatan damai (peace deal). Tantangan kedua, bagaimana kemudian kesepakatan itu dipatuhi dan benar-benar dijalankan.
“Sejak menjadi Menko Polkam--dengan restu Presiden Abdurrachman Wahid dan kemudian Presiden Megawati-- saya mengambil inisiatif untuk mencari solusi damai bagi konflik Aceh. Yang menentang dan tidak setuju banyak sekali. Insiatif saya dianggap konyol. Mereka berasal dari kalangan senior TNI, politisi, para anggota DPR dan banyak lagi,” ungkap SBY.
Sementara itu, di pihak pimpinan GAM, waktu itu pun sambutannya juga sinis dan dingin. Mereka tidak percaya. “Tetapi saya tak menyerah. Bersama para pejabat terkait, selama dua tahun (sejak tahun 2000), saya ke luar-masuk Aceh, bertemu berbagai kalangan, termasuk para ulama. Hampir semua kabupaten kami datangi. Berkali-kali.”
SBY juga mengaku datang ke Swedia untuk mendapatkan dukungan Pemerintah Swedia, karena para pimpinan puncak GAM waktu itu berdomisili di sana. Melalui telepon ia berkomunikasi dengan pimpinan GAM yang ada di Thailand dan di pedalaman Aceh. Ia juga berkomunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan negara-negara besar agar pengakhiran konflik berdarah Aceh yang Indonesia lakukan mendapat dukungan.
“Dengan izin Allah, terbukalah jalan untuk sebuah perundingan. Ini pun ternyata juga tak mudah. Hambatannya luar biasa. Tetapi, akhirnya kesepakatan damai tercapai dan ditandatangani di Jenewa. Namun, sebagaimana yang menjadi suratan sejarah, kesepakatan Jenewa ini gagal diimplementasikan. Mengapa? Pihak GAM tak sungguh-sungguh mematuhinya. Pihak Jakarta pun, termasuk jajaran TNI, juga tak sepenuh hati untuk melaksanakan kesepakatan itu,” beber SBY.
Pengalaman amat berharga inilah yang kemudian --ketika SBY menjadi Presiden RI-- yang ingin mewujudkan cita-cita mulia yang dulu gagal itu, benar-benar ia jadikan pelajaran. “Saya bersama Wapres Jusuf Kalla bertekad untuk mewujudkan perdamaian di Aceh. Kami berdua amat serius. Pak JK lebih mencurahkan perhatiannya untuk memastikan perundingan di Helsinki berhasil. Sementara saya, atas dasar pengalaman mengapa dulu kesepakatan Jenewa gagal dilaksanakan, bekerja keras untuk membangun dukungan politik yang kuat agar hasil perundingan Helsinki akhirnya diterima oleh seluruh komponen bangsa. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memastikan (tentu dengan power dan kewenangan yang saya miliki sebagai Presiden) jajaran TNI dan Polri, baik pusat maupun Aceh, benar-benar melaksanakan kesepakatan damai tersebut. Alhamdulillah, kesepakatan Helsinki bisa dicapai dan dengan dukungan DPR RI. “Akhirnya, esensi kesepakatan itu kita tuangkan ke dalam undang-undang dan kemudian dengan disiplin dan kepatuhan TNI dan Polri terhadap instruksi yang saya keluarkan, kesepakatan itu benar-benar dilaksanakan. Tentu, hal ini juga disumbang oleh kepatuhan dan konsistensi dari pihak GAM. Peran penting Crisis Management Initiative (CMI) sebagai fasilitator juga tak boleh diabaikan,” tambah SBY.
SBY juga menceritakan hal-hal unik dan paling berkesan baginya saat menggagas perundingan dengan elite GAM. “Banyak yang saya lakukan. Demikian juga yang dilakukan Pak JK dan teman-teman yang berunding di Helsinki. Tapi yang akan saya ceritakan tentu saja yang saya alami dan lakukan sendiri. Saya mengundang sejumlah tokoh yang amat kritis bahkan vokal yang menentang upaya perdamaian di Aceh. Beliau-beliau berasal dari kalangan militer, baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif, juga para politisi yang pandangannya amat keras. Rata-rata mereka menyalahkan saya dengan berbagai ungkapan.”
Ada yang mengatakan, “Salah itu SBY. Nggak ada yang namanya separatis dan pemberontak diajak berunding. Jawabannya hanya satu, tumpas! Operasi militer harus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Itu harga mati. Nah, begitulah kondisinya.”
Selain itu, ada juga yang mengatakan, “SBY itu terlalu idealis. Seperti bukan jenderal dia. Lihat saja, akan ketipu SBY. Setelah dicapai kesepakatan dan DOM dicabut, GAM akan ingkar janji. Aceh akan merdeka. Maka menangislah Ibu Pertiwi.”
Ada lagi yang berkomentar, “SBY mengulangi kesalahan masa lalu. Dengan perundingan di luar negeri berarti Aceh diinternasionalan. Nasibnya akan sama dengan jajak pendapat Timor Timur. Lepas Aceh dari NKRI. SBY terlalu berani. Kurang perhitungan dia.”
Terhadap serangan dan komentar-komentar keras dan miring itu, kata SBY, dia bisa saja berbicara di depan pers. “Saya punya argumentasi. Amunisi saya juga banyak. Tapi saya tak memilih cara itu. Sebagaimana yang saya lakukan selama 10 tahun sebagai presiden dulu, banyak pertemuan dan kegiatan yang saya lakukan diam-diam. Tanpa hiruk-pikuk media masa. Temasuk saat mengatasi krisis ekonomi 2008-2009 serta berbagai gejolak sosial dan politik. Saya pikir, yang penting bukan meriahnya liputan media masa, tetapi solusinya. Hasilnya,” imbuh SBY.(Serambinews)
“Tantangannya banyak sekali,” kata SBY dalam wawancara khusus kepada Serambi, Senin (29/8). “Hambatannya ada di sana-sini,” katanya lebih lanjut. Itulah sebabnya setiap upaya untuk menghentikan konflik Aceh sejak reformasi 1998 selalu gagal. Kandas di tengah jalan.
Tapi kalau disederhanakan, kata SBY, tantangan itu pada dasarnya ada dua jenis. Pertama, tantangan untuk mencapai kesepakatan damai (peace deal). Tantangan kedua, bagaimana kemudian kesepakatan itu dipatuhi dan benar-benar dijalankan.
“Sejak menjadi Menko Polkam--dengan restu Presiden Abdurrachman Wahid dan kemudian Presiden Megawati-- saya mengambil inisiatif untuk mencari solusi damai bagi konflik Aceh. Yang menentang dan tidak setuju banyak sekali. Insiatif saya dianggap konyol. Mereka berasal dari kalangan senior TNI, politisi, para anggota DPR dan banyak lagi,” ungkap SBY.
Sementara itu, di pihak pimpinan GAM, waktu itu pun sambutannya juga sinis dan dingin. Mereka tidak percaya. “Tetapi saya tak menyerah. Bersama para pejabat terkait, selama dua tahun (sejak tahun 2000), saya ke luar-masuk Aceh, bertemu berbagai kalangan, termasuk para ulama. Hampir semua kabupaten kami datangi. Berkali-kali.”
SBY juga mengaku datang ke Swedia untuk mendapatkan dukungan Pemerintah Swedia, karena para pimpinan puncak GAM waktu itu berdomisili di sana. Melalui telepon ia berkomunikasi dengan pimpinan GAM yang ada di Thailand dan di pedalaman Aceh. Ia juga berkomunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan negara-negara besar agar pengakhiran konflik berdarah Aceh yang Indonesia lakukan mendapat dukungan.
“Dengan izin Allah, terbukalah jalan untuk sebuah perundingan. Ini pun ternyata juga tak mudah. Hambatannya luar biasa. Tetapi, akhirnya kesepakatan damai tercapai dan ditandatangani di Jenewa. Namun, sebagaimana yang menjadi suratan sejarah, kesepakatan Jenewa ini gagal diimplementasikan. Mengapa? Pihak GAM tak sungguh-sungguh mematuhinya. Pihak Jakarta pun, termasuk jajaran TNI, juga tak sepenuh hati untuk melaksanakan kesepakatan itu,” beber SBY.
Pengalaman amat berharga inilah yang kemudian --ketika SBY menjadi Presiden RI-- yang ingin mewujudkan cita-cita mulia yang dulu gagal itu, benar-benar ia jadikan pelajaran. “Saya bersama Wapres Jusuf Kalla bertekad untuk mewujudkan perdamaian di Aceh. Kami berdua amat serius. Pak JK lebih mencurahkan perhatiannya untuk memastikan perundingan di Helsinki berhasil. Sementara saya, atas dasar pengalaman mengapa dulu kesepakatan Jenewa gagal dilaksanakan, bekerja keras untuk membangun dukungan politik yang kuat agar hasil perundingan Helsinki akhirnya diterima oleh seluruh komponen bangsa. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memastikan (tentu dengan power dan kewenangan yang saya miliki sebagai Presiden) jajaran TNI dan Polri, baik pusat maupun Aceh, benar-benar melaksanakan kesepakatan damai tersebut. Alhamdulillah, kesepakatan Helsinki bisa dicapai dan dengan dukungan DPR RI. “Akhirnya, esensi kesepakatan itu kita tuangkan ke dalam undang-undang dan kemudian dengan disiplin dan kepatuhan TNI dan Polri terhadap instruksi yang saya keluarkan, kesepakatan itu benar-benar dilaksanakan. Tentu, hal ini juga disumbang oleh kepatuhan dan konsistensi dari pihak GAM. Peran penting Crisis Management Initiative (CMI) sebagai fasilitator juga tak boleh diabaikan,” tambah SBY.
SBY juga menceritakan hal-hal unik dan paling berkesan baginya saat menggagas perundingan dengan elite GAM. “Banyak yang saya lakukan. Demikian juga yang dilakukan Pak JK dan teman-teman yang berunding di Helsinki. Tapi yang akan saya ceritakan tentu saja yang saya alami dan lakukan sendiri. Saya mengundang sejumlah tokoh yang amat kritis bahkan vokal yang menentang upaya perdamaian di Aceh. Beliau-beliau berasal dari kalangan militer, baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif, juga para politisi yang pandangannya amat keras. Rata-rata mereka menyalahkan saya dengan berbagai ungkapan.”
Ada yang mengatakan, “Salah itu SBY. Nggak ada yang namanya separatis dan pemberontak diajak berunding. Jawabannya hanya satu, tumpas! Operasi militer harus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Itu harga mati. Nah, begitulah kondisinya.”
Selain itu, ada juga yang mengatakan, “SBY itu terlalu idealis. Seperti bukan jenderal dia. Lihat saja, akan ketipu SBY. Setelah dicapai kesepakatan dan DOM dicabut, GAM akan ingkar janji. Aceh akan merdeka. Maka menangislah Ibu Pertiwi.”
Ada lagi yang berkomentar, “SBY mengulangi kesalahan masa lalu. Dengan perundingan di luar negeri berarti Aceh diinternasionalan. Nasibnya akan sama dengan jajak pendapat Timor Timur. Lepas Aceh dari NKRI. SBY terlalu berani. Kurang perhitungan dia.”
Terhadap serangan dan komentar-komentar keras dan miring itu, kata SBY, dia bisa saja berbicara di depan pers. “Saya punya argumentasi. Amunisi saya juga banyak. Tapi saya tak memilih cara itu. Sebagaimana yang saya lakukan selama 10 tahun sebagai presiden dulu, banyak pertemuan dan kegiatan yang saya lakukan diam-diam. Tanpa hiruk-pikuk media masa. Temasuk saat mengatasi krisis ekonomi 2008-2009 serta berbagai gejolak sosial dan politik. Saya pikir, yang penting bukan meriahnya liputan media masa, tetapi solusinya. Hasilnya,” imbuh SBY.(Serambinews)
loading...
Post a Comment