Banda Aceh - Proses seleksi Calon sekda Aceh ternyata cacat prosedur, seharusnya tim tersebut melibatkan pejabat eselon 1 Kemendagri dan Kemenpan RI.
Hal ini tergambar dari penyataan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Soni Sumarsono, M.DM, yang menyebutkan Panitia Seleksi itu seharusnya melibatkan pejabat pusat.
"Bila awalnya sudah cacat, maka hasilnya juga salah, agar hasilnya lebih baik maka di lakukan seleksi ulang dengan melibatkan kemendagri dan juga kemenpan RI," sebut Sekjen Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil, Zazang Nurdiansyah, kepada media, Jumat (1/2) malam.
Dirinya kecewa dengan Plt Gubernur, Nova Iriansyah yang dinilai melakukan pembiaran terkait proses seleksi sekda provinsi Aceh.
"Seharusnya plt Gubernur dan tim seleksi melakukan komunikasi awal dengan kemendagri baik lisan atau pun tertulis, karena kemendagri sama sekali tidak dilibatkan," kata Zazang.
Menurutnya, kendati pun Aceh memiliki kewenangan khusus terkait proses sekda Aceh seperti dalam PP No 58 Tahun 2009, namun proses konsultasi juga semestinya juga dilakukan, agar etika secara prosedur tidak dikangkangi.
Pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk mengevalusi kembali proses seleksi sekda Aceh agar tidak cacat prosedur.
"Kita dukung proses yang baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik bagi Aceh ke depan,"katanya lagi.
Zazang menyarankan agar direkomendasikan proses seleksi ulang Sekda Aceh dan dilakukan koordinasi dengan Kemenpan RB dan Kemendagri. "Koordinasi antara Aceh dengan pusat harus terus dilakukan demi lahirnya harmonisasi antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, agar pembangunan Aceh ke depan bisa lebih baik lagi. Semoga Bapak Plt Gubernur dapat lebih bijaksana dan mengambil jalan tengah untuk masa depan Aceh," ujarnya.
Zazang berharap, pemilihan Sekda yang melalui proses yang baik sehingga sosok yang terpilih jadi Sekda nantinya juga adalah sosok yang tepat. "Ini bukan asal pilih, dan asal seleksi, tapi bagaimana dari prosesnya harus dilakukan dengan baik sesuai prosedur hingga hasilnya juga baik untuk Aceh," tandasnya.(Rill)
Hal ini tergambar dari penyataan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Soni Sumarsono, M.DM, yang menyebutkan Panitia Seleksi itu seharusnya melibatkan pejabat pusat.
"Bila awalnya sudah cacat, maka hasilnya juga salah, agar hasilnya lebih baik maka di lakukan seleksi ulang dengan melibatkan kemendagri dan juga kemenpan RI," sebut Sekjen Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil, Zazang Nurdiansyah, kepada media, Jumat (1/2) malam.
Dirinya kecewa dengan Plt Gubernur, Nova Iriansyah yang dinilai melakukan pembiaran terkait proses seleksi sekda provinsi Aceh.
"Seharusnya plt Gubernur dan tim seleksi melakukan komunikasi awal dengan kemendagri baik lisan atau pun tertulis, karena kemendagri sama sekali tidak dilibatkan," kata Zazang.
Menurutnya, kendati pun Aceh memiliki kewenangan khusus terkait proses sekda Aceh seperti dalam PP No 58 Tahun 2009, namun proses konsultasi juga semestinya juga dilakukan, agar etika secara prosedur tidak dikangkangi.
Pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk mengevalusi kembali proses seleksi sekda Aceh agar tidak cacat prosedur.
"Kita dukung proses yang baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik bagi Aceh ke depan,"katanya lagi.
Zazang menyarankan agar direkomendasikan proses seleksi ulang Sekda Aceh dan dilakukan koordinasi dengan Kemenpan RB dan Kemendagri. "Koordinasi antara Aceh dengan pusat harus terus dilakukan demi lahirnya harmonisasi antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, agar pembangunan Aceh ke depan bisa lebih baik lagi. Semoga Bapak Plt Gubernur dapat lebih bijaksana dan mengambil jalan tengah untuk masa depan Aceh," ujarnya.
Zazang berharap, pemilihan Sekda yang melalui proses yang baik sehingga sosok yang terpilih jadi Sekda nantinya juga adalah sosok yang tepat. "Ini bukan asal pilih, dan asal seleksi, tapi bagaimana dari prosesnya harus dilakukan dengan baik sesuai prosedur hingga hasilnya juga baik untuk Aceh," tandasnya.(Rill)
loading...
Post a Comment