Lhokseumawe - Bila tuntutan kesejahteraan orang miskin dilingkungan proyek vital tidak dipenuhi sesuai janji yang telah disepakati bersama atau justru diabaikan, maka Lsm Lemperari bersama masyarakat ancam kembali beraksi menghadang dan memblokir jalan masuk kendaraan proyek ke areal PHE Desa Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.
Hal itu ditegaskan Ketua DPP Lsm Lemperari T. Muslem. TA kepada Waspada yang dikonfirmasi diruang Posko Cluster di Desa Nibong Kecamatan Nibong, Senin (5/2) kemarin, terkait nasib tuntutan masyarakat lingkungan PHE yang telah disampaikan via Dandim 0103/Aceh Utara.
Saat itu, pada Kamis (1//2) lalu, pasca aksi massa menghadang dan menahan sebanyak tujuh unit truck tujuh truk trailer yang mengangkut kebutuhan PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) menuju ke Point A Desa Nibong.
Namun tujuh unit truck trailer tersebut akhirnya dibebaskan setelah dimedisi oleh Kodim 0103/Aceh Utara dengan syarat hars memenuhi tuntutan hak kesejahteraan warga lingkungan. Antara lain, meminta hak 30 persen dari aktifitas provit untuk masyarakat lingkungan, memberi kesempatan kerja bagi warga lingkungan dan meminta pencairan dana csr harus transparan.
Bayangkan saja, dana CSR dari PHE NSB itu nilainya miliaran rupiah. Tapi kenyataan dilapangan, justru masyarakat disekitar sama sekali tidak merasakan sepersen sebagai pribumi dan ironisnya keutungannya cenderung diambil oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dirinya.
“Bila tuntutan rakyat lingkungan tidak ditepati sesuai janji. Maka massa akan meluapkan emosi dengan menghadang truk proyek dan memblokir jalan bagi para pendatang. Kami orang pribumi sudah cukup lama terbiar tanpa merasa kesejahteraan dari akrifitas provit di desa kami, “ tegasnya.
Muslem mengaku dirinya juga sakit hati melihat aktifitas para pendatang hanya mengeksplorasi sumber daya alam saja tapi tanpa memperhatikan kewajiban mereka untuk mensejahterakan rakyat disekitar provit.
Lantaran, fakta miring lainnya, pendatang tidak hanya menguras sumber daya alam saja hingga menipis, tapi sampai pada rongsokan logam yang terbengkalai pun juga ikut dirampas pendatang tanpa memberi peluang kepada warga pribumi.
Muslem menjelaskan aktifitas yang dilakukannya bersama masyarakat merupakan panggilan hati orang Aceh yang terdhalimi oleh pendatang kini tak ingin berdiam diri dan bangkit untuk menuntut hak kesejahteraan selaku warga lingkungan provit. Masyarakat memberi reaksi protes agar pihak PHE tahu bahwa mulai sekarang warga lingkungan tak ingin jadi penonton tapi akan merampas hak kesejahteraan yang bukan milik pendatang.
Terkait gangguan keamanan bagi pengusaha atau investor yang masuk ke Aceh, Muslem menegaskan justru kehadiran investor yang sering digaungkan ke serambi mekkah kebanyakan tak jauh beda dengan bentuk penjajahan. Karena kehadiran mereka hanya ntuk mengruas sumber kekayaan alam dan memperkaya dirinya tanpa mau membayar hak kesejahteraan kepada warga llingkungan sekitar PHE setempat.
“Untuk apa investor ke Aceh, kalau mereka hanya datang untuk mengeruk kekayaan alam saja. Maka apa hebatnya investor kalau rakyat sekitarnya tidak diberi kesejahteraan yang layak. Berarti itu sama saja dengan penjajah, “ paparnya.
Sementara itu, Humas PT PDSI di Jakarta Budi Kristianto yang dihubungi Waspada via telepon selulernya membenarkan truk muatan barang PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) namun berakhir bebas setelah dimediasi aparat keamanan.
Budi mengaku pihaknya sudah menjalankan prosedur aturan secara normatif dan memenuhi tuntutan masyarakat seperti merekrut pekerja dari warga lokal secara transparan.
“Kami sudah memenuhi tuntutan masyarakat menerima pekerja dari orang local. Mensosialisasikan pembukaan lowongan kerja ke empat kecamatan hingga kami menerima sebanyak 311 lamaran. Sedangkan kami hanya membutuhkan 100 pekerja,”tuturnya.
Budi mengaku dalam kejadian aksi massa menahan truck bukan karena PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) sebagai pemicunya tapi imbas dari keluhan warga kepada PHE terkait tuntutan kesejahteraan yang dirasakan tidak sesuai.
Kepala Humas PHE NSB-NSO Aceh Production Operation Armia Ramli mengatakan selama ini pihaknya merasa sudah memenuhi tuntutan untuk memperhatikan kehidupan masyarakat dilingkungan sekitar PHE. Sedangkan untuk lowongan kerja merupakan kegiatan PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) dan bukan PHE yang membuka lowongan kerja.
“ Kami sudah menjalankan semua program kesejahteraan masyarakat local. Akan tetapi dalam implementasinya dilapangan tentunya belum bisa memuaskan semua masyarakat. Bila ada yang tidak puas lalu hendak melakukan aksi gangguan, maka PHE akan meminta bantuan aparat keamanan untuk mengatasinya,” tegasnya. (SA/Zhai)
Hal itu ditegaskan Ketua DPP Lsm Lemperari T. Muslem. TA kepada Waspada yang dikonfirmasi diruang Posko Cluster di Desa Nibong Kecamatan Nibong, Senin (5/2) kemarin, terkait nasib tuntutan masyarakat lingkungan PHE yang telah disampaikan via Dandim 0103/Aceh Utara.
Saat itu, pada Kamis (1//2) lalu, pasca aksi massa menghadang dan menahan sebanyak tujuh unit truck tujuh truk trailer yang mengangkut kebutuhan PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) menuju ke Point A Desa Nibong.
Namun tujuh unit truck trailer tersebut akhirnya dibebaskan setelah dimedisi oleh Kodim 0103/Aceh Utara dengan syarat hars memenuhi tuntutan hak kesejahteraan warga lingkungan. Antara lain, meminta hak 30 persen dari aktifitas provit untuk masyarakat lingkungan, memberi kesempatan kerja bagi warga lingkungan dan meminta pencairan dana csr harus transparan.
Bayangkan saja, dana CSR dari PHE NSB itu nilainya miliaran rupiah. Tapi kenyataan dilapangan, justru masyarakat disekitar sama sekali tidak merasakan sepersen sebagai pribumi dan ironisnya keutungannya cenderung diambil oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkaya dirinya.
“Bila tuntutan rakyat lingkungan tidak ditepati sesuai janji. Maka massa akan meluapkan emosi dengan menghadang truk proyek dan memblokir jalan bagi para pendatang. Kami orang pribumi sudah cukup lama terbiar tanpa merasa kesejahteraan dari akrifitas provit di desa kami, “ tegasnya.
Muslem mengaku dirinya juga sakit hati melihat aktifitas para pendatang hanya mengeksplorasi sumber daya alam saja tapi tanpa memperhatikan kewajiban mereka untuk mensejahterakan rakyat disekitar provit.
Lantaran, fakta miring lainnya, pendatang tidak hanya menguras sumber daya alam saja hingga menipis, tapi sampai pada rongsokan logam yang terbengkalai pun juga ikut dirampas pendatang tanpa memberi peluang kepada warga pribumi.
Muslem menjelaskan aktifitas yang dilakukannya bersama masyarakat merupakan panggilan hati orang Aceh yang terdhalimi oleh pendatang kini tak ingin berdiam diri dan bangkit untuk menuntut hak kesejahteraan selaku warga lingkungan provit. Masyarakat memberi reaksi protes agar pihak PHE tahu bahwa mulai sekarang warga lingkungan tak ingin jadi penonton tapi akan merampas hak kesejahteraan yang bukan milik pendatang.
Terkait gangguan keamanan bagi pengusaha atau investor yang masuk ke Aceh, Muslem menegaskan justru kehadiran investor yang sering digaungkan ke serambi mekkah kebanyakan tak jauh beda dengan bentuk penjajahan. Karena kehadiran mereka hanya ntuk mengruas sumber kekayaan alam dan memperkaya dirinya tanpa mau membayar hak kesejahteraan kepada warga llingkungan sekitar PHE setempat.
“Untuk apa investor ke Aceh, kalau mereka hanya datang untuk mengeruk kekayaan alam saja. Maka apa hebatnya investor kalau rakyat sekitarnya tidak diberi kesejahteraan yang layak. Berarti itu sama saja dengan penjajah, “ paparnya.
Sementara itu, Humas PT PDSI di Jakarta Budi Kristianto yang dihubungi Waspada via telepon selulernya membenarkan truk muatan barang PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) namun berakhir bebas setelah dimediasi aparat keamanan.
Budi mengaku pihaknya sudah menjalankan prosedur aturan secara normatif dan memenuhi tuntutan masyarakat seperti merekrut pekerja dari warga lokal secara transparan.
“Kami sudah memenuhi tuntutan masyarakat menerima pekerja dari orang local. Mensosialisasikan pembukaan lowongan kerja ke empat kecamatan hingga kami menerima sebanyak 311 lamaran. Sedangkan kami hanya membutuhkan 100 pekerja,”tuturnya.
Budi mengaku dalam kejadian aksi massa menahan truck bukan karena PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) sebagai pemicunya tapi imbas dari keluhan warga kepada PHE terkait tuntutan kesejahteraan yang dirasakan tidak sesuai.
Kepala Humas PHE NSB-NSO Aceh Production Operation Armia Ramli mengatakan selama ini pihaknya merasa sudah memenuhi tuntutan untuk memperhatikan kehidupan masyarakat dilingkungan sekitar PHE. Sedangkan untuk lowongan kerja merupakan kegiatan PT Pertamina Driling Service Indonesia (PT. PDSI) dan bukan PHE yang membuka lowongan kerja.
“ Kami sudah menjalankan semua program kesejahteraan masyarakat local. Akan tetapi dalam implementasinya dilapangan tentunya belum bisa memuaskan semua masyarakat. Bila ada yang tidak puas lalu hendak melakukan aksi gangguan, maka PHE akan meminta bantuan aparat keamanan untuk mengatasinya,” tegasnya. (SA/Zhai)
loading...
Post a Comment