 |
| Ilustrasi |
Banda Aceh - Persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh pada Maret 2016, mencapai 16,73 persen. Angka ini berada di bawah persentase kemiskinan Provinsi Bengkulu pada periode yang sama, yakni 17,85 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)Provinsi Aceh Wahyudin menyebut angka kemiskinan di daerah itu barada pada posisi kedua di Sumatera setelah Provinsi Bengkulu. "Persentase kemiskinan ini harus mendapat perhatian serius oleh pemangku kepentingan di Aceh," katanya seperti dikutip Antara, di Banda Aceh, Senin (18/7/2016).
Menurut dia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) harus bekerja optimal guna menurunkan angka kemiskinan di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa tersebut. Pemerintah setempat dituntut luncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan.
"Jika program pengentasan kemiskinan sudah direncanakan, harus segera direalisasikan. Dan kalau sudah berjalan harus lebih dioptimalkan pelaksanaannya di lapangan," katanya.
Ia mengatakan salah satu program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) yakni meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Kami juga siap memberikan masukan dan rekomendasi kepada TKPKD guna menurunkan angka kemiskinan di Aceh," katanya.
Wahyudin menambahkan, komoditas makanan memberi andil besar terhadap garis kemiskinan dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (peruhaman, sandang, pendidikan dan kesehatan).
Sepanjang 2015, BPS merilis, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh mencapai 851.000 orang atau 17,08 persen. Angka itu meningkat 14.000 orang dibanding tahun 2014 berjumlah 837.000 orang atau 16,98 persen dari 5 juta penduduk.
Pihaknya berharap Pemerintah Aceh dapat bekerja optimal dengan merealiasikan berbagai program peningkatan ekonomi masyarakat.(metrotv)
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)Provinsi Aceh Wahyudin menyebut angka kemiskinan di daerah itu barada pada posisi kedua di Sumatera setelah Provinsi Bengkulu. "Persentase kemiskinan ini harus mendapat perhatian serius oleh pemangku kepentingan di Aceh," katanya seperti dikutip Antara, di Banda Aceh, Senin (18/7/2016).
Menurut dia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) harus bekerja optimal guna menurunkan angka kemiskinan di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa tersebut. Pemerintah setempat dituntut luncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan.
"Jika program pengentasan kemiskinan sudah direncanakan, harus segera direalisasikan. Dan kalau sudah berjalan harus lebih dioptimalkan pelaksanaannya di lapangan," katanya.
Ia mengatakan salah satu program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) yakni meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Kami juga siap memberikan masukan dan rekomendasi kepada TKPKD guna menurunkan angka kemiskinan di Aceh," katanya.
Wahyudin menambahkan, komoditas makanan memberi andil besar terhadap garis kemiskinan dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (peruhaman, sandang, pendidikan dan kesehatan).
Sepanjang 2015, BPS merilis, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh mencapai 851.000 orang atau 17,08 persen. Angka itu meningkat 14.000 orang dibanding tahun 2014 berjumlah 837.000 orang atau 16,98 persen dari 5 juta penduduk.
Pihaknya berharap Pemerintah Aceh dapat bekerja optimal dengan merealiasikan berbagai program peningkatan ekonomi masyarakat.(metrotv)
loading...
Post a Comment