MaTA: Perjalanan DPRA ke Luar Negeri Tidak Bermanfaat

Koordinator MaTA, Alfian

Banda Aceh -- Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai perjalanan dinas ke luar negeri 5 Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak akan memberikan manfaat banyak bagi publik Aceh, yang ada hanya menguras anggaran rakyat Aceh. Sementara manfaatnya hanya buat mareka saja karena dapat jalan-jalan ke luar negeri, kalau bagi rakyat sama sekali tidak bermanfaat.

Informasi yang didapatkan oleh MaTA, perjalanan dinas 5 Komisi dari 10 Komisi di DPRA tersebut masing-masingnya; Komisi I ke Amerika, Komisi II ke Australia, Komisi III ke Swiss, Komisi IV ke Maroko dan Komisi VII ke Spanyol. 

Perjalanan dinas ke luar negeri tersebut, menurut kami, merupakan cara lama yang masih digunakan oleh anggota dewan kita untuk menghabiskan anggaran rakyat Aceh. Secara substansi perjalanan ke luar negeri tersebut diyakini tidak memberikan efek apapun dalam mendorong pembangunan bagi provinsi Aceh karena perjalanan serupa juga tiap tahun dilakukan. Terbukti perjalanan-perjalanan sebelumnya tidak ada hasil apa-apa yang mereka bawa pulang untuk Aceh.

Perjalanan ke luar negeri juga sering berakhir sia-sia, karena jarang yang diimplementasikan di Aceh. Apalagi perjalanan ke luar negeri ini dilakukan oleh anggota dewan kita tersebut dengan menggeser jadwal pembahasan KUA-PPAS. Jadi disini jelas sekali kesannya bahwa mereka lebih mementingkan jalan-jalan ke luar negeri daripada mengutamakan kepentingan rakyat membahas KUA-PPAS 2017 yang mestinya sudah waktu pembahasan.

Karena kalau pembahasan KUA-PPAS jelas untuk kepentingan masyarakat Aceh, guna memastikan arah anggaran ke depan, jangan sampai APBA kita nanti kembali terulang terlambat pengesahannya,  sehingga ini akan berdampak pada proses pembangunan dan ekonomi rakyat Aceh yang sampai sekarang masih ketergantungan pada APBA. Jadi kami minta dewan untuk membatalkan perjalanan dinas ke luar negeri, agar fokus dan tidak menunda pembahasan KUA-PPAS.

Sebelumnya, berdasarkan penelitian MaTA terhadap temuan BPK Aceh tahun 2014 terungkap banyaknya penyelewengan dana perjalanan dinas pejabat dan Anggota DPRA telah merugikan uang negara sebesar Rp 3 miliar lebih. Temuan tersebut menjadi warning bagi siapa saja termasuk DPRA yang melakukan perjalanan dinas. Jangan sampai temuan itu didapatkan lagi dalam audit ke depan. Kita berharap perjalanan dinas para anggota dewan benar-benar memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat.

Catatan kami, perjalanan dinas berpotensi terjadi tindak pidana korupsi dengan modus mark up dan laporan fiktif. MaTA juga mendesak BPK RI untuk bisa melakukan audit investigasi terhadap perjalanan dinas anggota DPRA sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara atau rakyat.[Rill]

loading...