Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA


StatusAceh.Net- Terkait proses persidangan atas kasus kriminalisasi jurnalis Ismail Novendra, Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab media Jejak News, hari ini, Rabu 18 April 2018, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) menyampaikan Pandangan dan Pernyataan Sikap PPWI, sebagai berikut:

1. Kriminalisasi terhadap suara rakyat benar-benar brutal akhir-akhir ini. Sejumlah jurnalis dan wartawan masyarakat di berbagai daerah yang telah bekerja sesuai koridor jurnalisme tak berdaya ketika berhadapan dengan oknum-oknum bejat di institusi Kepolisian Republik Indonesia.

2. Hari ini, Rabu, 18 April 2018, sedang berlangsung akrobat kriminalisasi terhadap wartawan Ismail Novendra, Pemimpin Redaksi Koran Jejak News, di Pengadilan Negeri Padang. Kelindan persengkongkolan jahat oknum aparat di Polda Sumatera Barat dengan oknum pengusaha yang di-backingi oknum Kapolda Sumatera Barat, dan diaminkan oleh Kejaksaan Negeri Padang, benar-benar sebuah bentuk penistaan terhadap pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI).

3. Dewan Pers yang oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ditugaskan untuk mengakomadir segala persoalan yang melibatkan insan jurnalisme, saat ini diterkam tidak berdaya oleh kebijakannya sendiri. Ketentuan Dewan Pers tentang verifikasi media dan jurnalis, pada akhirnya harus berbenturan dengan kepentingan para oknum aparat, pengusaha, penguasa, dan pihak lainnya yang masih sangat alergi dengan keterbukaan, kejujuran, dan kehidupan yang mulia tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rekomendasi Dewan Pers dengan nomor suratnya 555/DP/K/X/2017 atas kasus pemberitaan pers di media Jejak News pimpinan Novendra hanya dijadikan lap pantat para oknum polisi di Polda Sumbar.

Berdasarkan point-point di atas, PPWI Menyatakan Sikap:

1) Mengecam keras kriminalisasi terhadap jurnalis dan wartawan masyarakat yang sedang marak terjadi di seantero nusantara, khususnya terhadap Ismail Novendra di Padang, Sumatera Barat terkait kasus pemberitaan dugaan KKN di koran Jejak News yang dikelolanya.

2) Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan dan kebijakan darurat, termasuk antara lain membubarkan Dewan Pers untuk kemudian membentuk dan/atau membenahi lembaga pengampu jurnalisme, publikasi, dan media massa nasional, dalam rangka menyelamatkan Konstitusi, khususnya pasal 28E ayat (3) dan pasal 28F UUD NRI, sebelum pelanggaran atas Konstitusi negara ini semakin masif, terstruktur, dan sistemik oleh para oknum komprador tamak di institusi kepolisian, kejaksaan, dewan pers, pengusaha nakal, dan pihak berkepentingan lainnya.

3) Mendesak Pengadilan Negeri Padang untuk membebaskan Ismail Novendra, Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab koran Jejak News. Demikian juga, semua terduga, tersangka, dan terdakwa kasus kiriminalisasi pers yang sedang proses di seluruh tanah air harus dibebaskan. Keputusan membebaskan Ismail Novendra adalah langkah awal yang paling benar dalam rangka menegakkan Konstitusi, khususnya pasal 28 UUD NRI.

4) Mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengusaha dan kroninya yang menjadi objek pemberitaan di Jejak News yang menjadi awal kasus ini. Patut diduga terdapat unsur KKN dalam proses mendapatkan dan melaksanakan proyek di beberapa instansi pemerintah di wilayah Sumatera Barat yang diberitakan di koran Jejak News tersebut.

5) Mendesak Mabes Polri, melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam Polri) untuk memeriksa dan menindak tegas para oknum polisi yang melakukan kriminalisasi terhadap wartawan Ismail Novendra, termasuk oknum Kapolda Sumbar Irjenpol Fakhrizal.

Demikian pernyataan sikap ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan ditindaklanjuti oleh para pihak terkait. Terima kasih.(Red/Rls)
loading...

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.