Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama USA Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Banda Aceh - Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) menilai penunjukan Plt kepala Unit Layanan Pengadaan Aceh (ULP) sebagai langkah ideal untuk menghormati proses hukum yang kini tengah dijalani Pandu Irawan Negara pasca di panggil Kejaksaan Agung beberapa hari lalu terkait terkait lelang proyek Rumah Sakit Regional di Tapaktuan 2018 lalu.

"Langkah Plt Gubernur menghormati proses hukum tersebut sudah benar dan patut diapresiasi, namun demikian untuk posisi kepala ULP jangan terlalu kosong, dan tak baik jika terlalu lama berstatus Plt," ungkap sekretaris LPLA, Delky Nofrizal Qutni kepada media, Selasa (03/09/2019).

LPLA berharap Plt. Gubernur dapat menunjuk Plt Kepala ULP yang tepat dan mampu menuntaskan kerja menumpuk terkait lelang di Aceh.

"Jangan terlalu lama kosong, nanti ULP nya masuk angin. Jika ULP masuk angin maka dampaknya pelaksanaan pelelangan tak akan berjalan maksimal, dan serapan anggaran di Aceh akan kembali terhambat, dan Silpa membengkak. Ini kan sudah masuk akhir triwulan ketiga, jadi Plt. kepala ULP yang akan ditunjuk harus mampu tancap gas maksimal tentunya, jika tidak maka dampaknya kepada pembangunan Aceh," ujarnya.

LPLA juga mengingatkan agar Plt Gubernur dapat menunjuk Plt Kepala ULP yang berintegritas dan mempunyai rekam jejak baik dalam pelaksanaan pelalangan. "Jangan sampai lelang di Aceh saban tahun beraroma tak sedap, ULP harus segera bertransformasi dan berbenah diri agar menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan aturan-aturan terkait pelelangan yang telah di atur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia," imbuhnya.

Delky juga berharap, penunjukan kepala ULP tidak menjadi ajang pertarungan mafia proyek. "Jangan sampai Plt. kepala ULP yang ditunjuk karena titipan mafia proyek, ini akan berbahaya. Namun, benar-benar sosok yang berintegritas dan diyakini mampu untuk memaksimalkan kerja-kerja ULP melakukan pelelangan menjelang masuk akhir tahun anggaran, tentunya tanpa mengabaikan aturan-aturan. Pak Plt Gubernur sebagai sosok yang jeli dalam melihat aturan hukum pastinya paham bagaimana dan siapa sosok yang ditunjuk benar-benar tepat dan profesioal. Publik akan menunggu hasil istikhorah Pak Plt Gubernur," sebutnya.

Disamping itu, sembari tugas-tigas Kepala ULP dijalankan oleh seorang Plt, Pemerintah Aceh tentunya harus sesegera mungkin melakukan seleksi terkait pemilihan kepala ULP defenitif yang baru.

"Kalau terlalu lama kepala ULP berstatus Plt juga tak elok karena wewenang dan fungsinya juga tak bakal maksimal. Untuk itu, proses seleksi harus segera dilakukan untuk posisi itu, sehingga tak muncul rumor di masyarakat karena Gubernur masih Plt maka kepala ULP pun harus Plt dulu. Padahal kondisinya memang karena tidak ada lagi stok hasil seleksi untuk mengisi posisi tersebut. Masyarakat Aceh tentunya berharap ke depan pengelolaan Pemerintah Aceh lebih baik, dan cita-cita mewujudkan clean and clean governance dapat terealisasi di Aceh," harapnya.

Sebagai pemantau Lelang, LPLA akan terus memantau pelaksanaan lelang di Aceh agar menjunjunjung tinggi aturan dan terlaksana dengan baik.

"Kita akan terus pantau agar pelaksanaan lelang benar-benar menjunjung tinggi aturan, mengedepankan profesionalisme dan persaingan usaha yang sehat serta tidak diselimuti praktek KKN, yang merajalela" pungkasnya.
loading...
Label: ,

Post a comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.