 |
| Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar unjuk rasa di Jalan Waena, Abepura, Kota Jayapura, Papua. (Liputan6.com/Katharina Janur) |
Port Moresby - Papua Nugini (PNG) telah mengulangi seruan agar perwakilan PBB mengunjungi Papua Barat di tengah rangkaian protes sejak pertengahan Agustus 2019.
Menteri Luar Negeri PNG Soroi Eoe mengatakan kepada parlemen hari ini bahwa kerusuhan terakhir di Papua adalah "situasi yang menyedihkan".
Dia mengatakan, PNG menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi masalah ini perlu ditangani oleh kantor Komisi tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau KTHAM (OHCHR), demikian seperti dikutip dari Radio New Zealand, Selasa (3/9/2019).
"Vanuatu telah mengambil langkah tetapi Papua Nugini harus sangat berhati-hati mengenai bagaimana kami mengatasi masalah ini karena kami berbagi perbatasan. Di sisi lain adalah Papua Barat, di sisi ini adalah Papua Nugini. Jadi, tanggung jawab kita pertama adalah kepada rakyat kita sendiri," lanjutnya.
Menanggapi Soroi Eoe, anggota parlemen oposisi Garry Juffa memperingatkan orang-orang Papua yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dapat merambah perbatasan ke PNG.
Indonesia Undang Komisi HAM PBB Kunjungi Papua
Pemerintah Indonesia, sejak awal 2018, telah mengajukan undangan kepada Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk mengunjungi Papua Barat. Namun, rencana itu belum kunjung rampung hingga tahun ini.
"Rencana kunjungan KTHAM (OHCHR) ke Papua yang akan diwakili oleh Regiobal Office KTHAM di Bangkok masih dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait jadwal yang disepakati dan hal-hal teknisnya," kata duta besar Hassan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa --yang merupakan markas OHCHR-- dalam sebuah pesan singkat yang diterima Liputan6.com pada 28 Agustus 2019.
Undangan masih berlaku sampat saat ini, kata Kleib, seraya menekankan bahwa jika sekiranya lawatan terlaksana, maka itu "tidak terkait dengan situasi terkini di Papua", melainkan sudah terjadwal sejak lama.
"Itu merupakan tindak lanjut dari undangan Pemerintah RI kepada KTHAM sebelumnya (pada masa Komisioner Zeid Al Hussein) tahun lalu," lanjut Kleib.
Komisioner OHCHR saat ini dijabat oleh Michelle Bacelette.
Situasi Berangsur Kondusif
Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengklaim situasi dan kondisi di Kota Jayapura berangsur normal kembali pascademo tolak rasisme yang berujung anarkisme pada Kamis pekan lalu.
Demikian hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal di Kota Jayapura, Minggu (1/9/2019).
"Situasi di Kota Jayapura saat ini berangsur angsur normal," ucap Kamal seperti dilansir dari Antara.
Aktivitas masyarakat baik itu di mal, pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya di Kota Jayapura sudah mulai ramai.
"Untuk kendaraan roda dua maupun roda empat sudah ramai lancar. Selain itu aktivitas, seperti SPBU, hotel tetap dibuka," ujarnya.
Berkaitan dengan situasi kekinian, Kamal mengimbau kepada seluruh warga Kota Jayapura agar tetap beraktivitas seperti biasa. | Liputan6.com
Menteri Luar Negeri PNG Soroi Eoe mengatakan kepada parlemen hari ini bahwa kerusuhan terakhir di Papua adalah "situasi yang menyedihkan".
Dia mengatakan, PNG menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi masalah ini perlu ditangani oleh kantor Komisi tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau KTHAM (OHCHR), demikian seperti dikutip dari Radio New Zealand, Selasa (3/9/2019).
"Vanuatu telah mengambil langkah tetapi Papua Nugini harus sangat berhati-hati mengenai bagaimana kami mengatasi masalah ini karena kami berbagi perbatasan. Di sisi lain adalah Papua Barat, di sisi ini adalah Papua Nugini. Jadi, tanggung jawab kita pertama adalah kepada rakyat kita sendiri," lanjutnya.
Menanggapi Soroi Eoe, anggota parlemen oposisi Garry Juffa memperingatkan orang-orang Papua yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dapat merambah perbatasan ke PNG.
Indonesia Undang Komisi HAM PBB Kunjungi Papua
Pemerintah Indonesia, sejak awal 2018, telah mengajukan undangan kepada Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk mengunjungi Papua Barat. Namun, rencana itu belum kunjung rampung hingga tahun ini.
"Rencana kunjungan KTHAM (OHCHR) ke Papua yang akan diwakili oleh Regiobal Office KTHAM di Bangkok masih dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait jadwal yang disepakati dan hal-hal teknisnya," kata duta besar Hassan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa --yang merupakan markas OHCHR-- dalam sebuah pesan singkat yang diterima Liputan6.com pada 28 Agustus 2019.
Undangan masih berlaku sampat saat ini, kata Kleib, seraya menekankan bahwa jika sekiranya lawatan terlaksana, maka itu "tidak terkait dengan situasi terkini di Papua", melainkan sudah terjadwal sejak lama.
"Itu merupakan tindak lanjut dari undangan Pemerintah RI kepada KTHAM sebelumnya (pada masa Komisioner Zeid Al Hussein) tahun lalu," lanjut Kleib.
Komisioner OHCHR saat ini dijabat oleh Michelle Bacelette.
Situasi Berangsur Kondusif
Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengklaim situasi dan kondisi di Kota Jayapura berangsur normal kembali pascademo tolak rasisme yang berujung anarkisme pada Kamis pekan lalu.
Demikian hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal di Kota Jayapura, Minggu (1/9/2019).
"Situasi di Kota Jayapura saat ini berangsur angsur normal," ucap Kamal seperti dilansir dari Antara.
Aktivitas masyarakat baik itu di mal, pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya di Kota Jayapura sudah mulai ramai.
"Untuk kendaraan roda dua maupun roda empat sudah ramai lancar. Selain itu aktivitas, seperti SPBU, hotel tetap dibuka," ujarnya.
Berkaitan dengan situasi kekinian, Kamal mengimbau kepada seluruh warga Kota Jayapura agar tetap beraktivitas seperti biasa. | Liputan6.com
loading...
Post a Comment