Banda Aceh -- Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM., membuka Seminar Pendidikan Inklusif, di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Senin 25 Juni 2018. Seminar tersebut terselenggara atas kerjasama Pemerintah Aceh, PKK Aceh dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris Perak Malaysia.
Sekda Dermawan menyebutkan, Pemerintah Aceh menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan dan masuk sebagai salah satu dari 15 program prioritas. Pemerintah Aceh bahkan mengalokasikan lebih 20 persen APBA ditambah dengan otsus.
"Saya berani mengatakan, untuk urusan pendidikan Pemerintah Aceh telah menyediakan anggaran yang sangat memadai. Yang dibutuhkan adalah bagaimana memanfaatkan anggaran itu secara efektif," kata Dermawan.
Sekda mengatakan, pendidikan bagi anak berkeinginan khusus juga menjadi salah satu prioritas. Penerapan sistem sekolah inklusif bahkan sudah dijalankan di Aceh sejak 2012 lalu. Hanya saja, harus diakui bahwa cara pengajaran dan penerapan kurikulum bagi mereka belum maksimal.
"Karena itu kita perlu mencari terobosan baru guna mengembangkan sistem pengajaran terbaik bagi anak kebutuhan khusus ini dalam sekolah inklusif," kata Sekda Dermawan.
Dermawan menambahkan, seminar dan workshop bersama UPSI tersebut merupakan langkah cerdas dalam mencari terobosan terkait sistem pendidikan inklusif. Lewat pertemuan ilmiah tersebut, diharapkan bisa melahirkan rumusan terbaik tentang pelaksanaan dan penerapan sekolah inklusif terbaik di Aceh, sehingga sekolah inklusif yang telah berjalan selama ini dapat disempurnakan lagi.
Senada dengan Sekda Dermawan, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Darwati A. Gani, menyebutkan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Aceh bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2012 lalu, gubernur telah mengeluarkan pergub tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Aceh.
Pergub itu berisi tentang kewajiban pemerintah Aceh dan kabupaten untuk memberikan pendidikan khusus bagi anak-anak difabel sehingga mereka bisa merasa nyaman menerima pendidikan hingga ke sekolah umum.
Untuk memperkuat sistem pendidikan inklusif tersebut, PKK Aceh bersama UPSI Malaysia membuat seminar inklusif. Seminar tersebut, kata Darwati, harus dimanfaatkan para peserta yaitu para pendidik, terkait bagaimana penguatan sistem pendidikan inklusif di Aceh.
"Di Malaysia UPSI berperan penting dalam pengembangan pendidikan inklusif. Saya mengajak kita semua berbagi pengetahuan, mencari dan merumuskan langkah terbaik agar kita juga bisa menetapkan sistem pendidikan inklusif yang baik di Aceh," kata Darwati.
Darwati berharap Aceh bisa menjadi daerah teterdepan dalam mewujudkan pendidikan inklusif terbaik di Indonesia.(Rill)
Sekda Dermawan menyebutkan, Pemerintah Aceh menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan dan masuk sebagai salah satu dari 15 program prioritas. Pemerintah Aceh bahkan mengalokasikan lebih 20 persen APBA ditambah dengan otsus.
"Saya berani mengatakan, untuk urusan pendidikan Pemerintah Aceh telah menyediakan anggaran yang sangat memadai. Yang dibutuhkan adalah bagaimana memanfaatkan anggaran itu secara efektif," kata Dermawan.
Sekda mengatakan, pendidikan bagi anak berkeinginan khusus juga menjadi salah satu prioritas. Penerapan sistem sekolah inklusif bahkan sudah dijalankan di Aceh sejak 2012 lalu. Hanya saja, harus diakui bahwa cara pengajaran dan penerapan kurikulum bagi mereka belum maksimal.
"Karena itu kita perlu mencari terobosan baru guna mengembangkan sistem pengajaran terbaik bagi anak kebutuhan khusus ini dalam sekolah inklusif," kata Sekda Dermawan.
Dermawan menambahkan, seminar dan workshop bersama UPSI tersebut merupakan langkah cerdas dalam mencari terobosan terkait sistem pendidikan inklusif. Lewat pertemuan ilmiah tersebut, diharapkan bisa melahirkan rumusan terbaik tentang pelaksanaan dan penerapan sekolah inklusif terbaik di Aceh, sehingga sekolah inklusif yang telah berjalan selama ini dapat disempurnakan lagi.
Senada dengan Sekda Dermawan, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Darwati A. Gani, menyebutkan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Aceh bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2012 lalu, gubernur telah mengeluarkan pergub tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Aceh.
Pergub itu berisi tentang kewajiban pemerintah Aceh dan kabupaten untuk memberikan pendidikan khusus bagi anak-anak difabel sehingga mereka bisa merasa nyaman menerima pendidikan hingga ke sekolah umum.
Untuk memperkuat sistem pendidikan inklusif tersebut, PKK Aceh bersama UPSI Malaysia membuat seminar inklusif. Seminar tersebut, kata Darwati, harus dimanfaatkan para peserta yaitu para pendidik, terkait bagaimana penguatan sistem pendidikan inklusif di Aceh.
"Di Malaysia UPSI berperan penting dalam pengembangan pendidikan inklusif. Saya mengajak kita semua berbagi pengetahuan, mencari dan merumuskan langkah terbaik agar kita juga bisa menetapkan sistem pendidikan inklusif yang baik di Aceh," kata Darwati.
Darwati berharap Aceh bisa menjadi daerah teterdepan dalam mewujudkan pendidikan inklusif terbaik di Indonesia.(Rill)
loading...
Post a Comment