Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafli menngatakan bahwa Aceh harus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang ekspor berbagai bahan baku  ke Jepang, dan peluang investasi para investor dari Jepang berinvestasi di Aceh.

Rafli menjelaskan, Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang melakukan promosi peluang investasi ke Jepang,  diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 28 Oktober sampai 2 November 2019 di Tokyo dan Toyama, Jepang.

"Promosi peluang investasi menjadi awal yang baik untuk menarik investor agar yakin berinvestasi di Aceh dalam upaya  merealisasikan pembangunan ekonomi Aceh," ungkap Rafli, Minggu (3/11/2019).

Sebagai legislator di Komisi VI yang membidangi Investasi, Perdagangan, Perindustrian, BUMN Koperasi dan UMKM, Rafli akan terus berupaya menyumbangkan gagasan dan pemikiran untuk pencapaian prima peluang kerjasama Jepang dan Aceh.

Rafli mencontohkan, peluang ekspor ikan sidat yang sangat potensial dan bernilai jual tinggi di negeri sakura tersebut. Jepang saat ini memiliki kebutuhan sidat lebih dari 200.000 ton per tahun, atau Rp140 triliun pertahun jika diasumsikan harga perkilogram Rp700.000. Dari angka tersebut pasokan dari Indonesia kurang dari 1.000 ton per tahun. "Padahal ikan itu sangat sering ditemukan di perairan Aceh dan sangat cocok dengan kondisi alam Aceh jika dibudidayakan. Itu baru satu contoh, banyak potensi lainnya di Aceh yang bernilai ekspor dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat," jelasnya.

"Kami di komisi VI akan terus memberikan gagasan dan menyumbangkan pemikiran untuk memperkuat capaian peluang kerjasama antara Jepang dan Aceh, peluang investasi ini sangat bagus," ujar politisi PKS ini.

Senada dengan itu, Rafli juga mengingatkan Pemerintah Pusat agar memperhatikan program prioritas bidang perindustrian yang dituangkan dalam visi misi Pemerintah Aceh.

"Aceh harus memiliki sentra - sentra produksi, industri, dan pusat pengembangan ekonomi kreatif, ini harus betul - betul diperhatikan oleh kementerian terkait," tegasnya.

Rafli menambahkan, program CSR BUMN dan swasta juga harus terkoordinir untuk peningkatan pembiayaan bagi entrepreneur di Aceh.

Menyinggung  UMKM, Rafli mengatakan,  Presiden RI Joko Widodo pada pelantikan 20 Oktober 2019 lalu, memastikan segala bentuk kendala regulasi harus dipangkas dan disederhanakan. Pemerintah dan DPR juga menyiapkan dua undang-undang besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

"UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus, Komitmen ini terus kita tagih," tegas Rafli.

Rafli juga menginformasikan, bahwa Komisi VI FPKS juga akan mengusulkan rancangan UU Kewirausahaan Nasional guna menumbuhkan  semangat kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun Perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selain itu juga diatur   tugas dan wewenang Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan nasional.

"Saya berharap kesempatan ini menjadi   inkubator  mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya  manusia, sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi," ucapnya.

Selain itu, lanjut Rafli Komisi VI juga akan melanjutkan pembahasan UU Pengkoperasian  yang belum rampung pada periode sebelumnya.

"Komitmen bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, terus kita kawal dan tagih kepada Pemerintah pusat," tegas Rafli.

Ia kembali mengingatkan bahwa harkat martabat tinggi Pemerintah Pusat adalah kesejahteraan dan kebahagiaan daerah.

"harkat martabat tinggi Pemerintah Pusat adalah kesejahteraan dan kebahagiaan daerah,"pungkasnya.(Rill)
loading...
Label:

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.