Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama USA Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Kelapa Sawit.  Merdeka.com
Aceh Timur - Sejak 2016, karyawan perusahaan sawit di Gampong Damar Siput, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, tidak menerima gaji penuh. Selama ini, pihak perusahaan mencicil gaji mereka.

Setiap bulan, gaji mereka dicicil antara Rp 500.000 hingga Rp 800.000. Tidak mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kondisi ini diceritakan Mukhtar, karyawan perusahaan sawit saat menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (2/10). Dia menyampaikan, lebih dari 100 karyawan perusahaan tersebut, sudah 15 bulan tidak menerima gaji penuh.

"Sejak 2016 lalu gaji kami dicicil sampai sekarang. Cicilannya antara Rp 500.000 hingga Rp 800.000 per bulan," kata Mukhtar.

Persoalan yang membelit karyawan perusahaan sawit ini tidak hanya soal gaji yang dicicil. Sampai sekarang ini, mereka hanya diupah Rp1,9 Jura. Jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp 2,9 juta per bulan. Perusahaan sawit di Aceh Timur ini melanggar ketetapan yang telah diatur dalam standar pengupahan di Serambi Makkah.

"Gaji kami juga masih di bawah UMP, hanya Rp1,9 juta perbulan," jelasnya.

Sejumlah upaya telah mereka lakukan untuk memperjuangkan hak mereka sebagai kaum pekerja. Mukhtar mengaku sudah pernah beberapa kali melakukan mediasi dengan pihak perusahaan. Mereka juga sudah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Namun sampai sekarang belum ada jalan keluar. Seluruh karyawan masih menerima gaji dengan dicicil. Termasuk masih digaji di bawah UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh.

"Bahkan ada yang cerai gara-gara gaji dicicil di sana," ungkapnya.

Begitu juga soal BPJS Kesehatan. Seluruh karyawan rutin membayar kepada perusahaan. Namun perusahaan diduga tidak menyetor ke kantor BPJS Kesehatan. Persoalan ini sudah pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun lagi-lagi belum ada penyelesaian.

"Soal iuran BPJS Kesehatan, sudah pernah kami laporkan polisi di sana (Aceh Timur)," ungkapnya.

Sekretaris Aliansi Buruh Aceh (ABA), Habibi Inseun membenarkan ada buruh perkebunan sawit di Aceh Timur belum membayar gaji karyawannya. Persoalan ini perlu segera dicari solusi oleh pemerintah, agar kaum pekerja tidak dirugikan dengan skema membayar gaji secara cicil.

"Kami sudah tau soal itu (karyawan digaji secara cicil), kita sudah berupaya dan menyampaikan ke pihak terkiat," imbuhnya.

Dia berharap pemerintah dan anggota DPRA yang baru dilantik bisa terjun langsung ke lokasi. Agar bisa melihat fakta di lapangan peneritaan yang diterima oleh kaum pekerja.

"Dewan kali ini harus sering-sering turun ke lapangan," pintanya.

Ketua DPRA sementara dari Partai Aceh, Dahlan Jamaluddin berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Termasuk mempertanyakan sejauhmana pengawasan terhadap perusahaan yang ada di seluruh Aceh.

"Tenaga pengawas itu cukup penting, ini agar seluruh kebutuhan dan hak-hak buruh terpenuhi," ungkapnya.

Informasi yang diperolehnya, tenaga pengawas tenaga kerja di daerah cukup terbatas. Bahkan ada daerah yang belum memilikinya dan ini tidak sehat dalam iklim ketenagakerjaan.

"Sulit mengawasi tenaga pengawas di daerah itu hanya satu orang dan bahkan ada yang tidak memiliki tenaga pengawas," imbuhnya.

Sementara itu Bardan Saidi, anggota DPRA dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku prihatin era sekarang masih ada buruh 15 bulan tak menerima gaji penuh.

"Mohon izin pak ketua, kita harus memanggil Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh untuk mempertanyakan persoalan itu," katanya.

Bardan Saidi juga menyoroti soal pekerja asing di Aceh. Sebaiknya pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pekerja di Aceh, tidak perlu diserahkan kepada pekerja asing. Harus dimaksimalkan tenaga kerja lokal pada sektor pekerjaan yang bisa dikerjakan. Pekerja asing hanya diberikan pada pekerjaan yang spesifik.

"Kita bukan menolak pekerja asing. Tetapi jangan sampai tenaga cleaning service pun diberikan kepada pekerja asing," tutupnya.| Merdeka.com
loading...
Label: ,

Post a comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.