StatusAceh.Net - Hal pertama yang diucapkan Presiden Joko Widodo setelah kerusuhan di Manokwari dan beberapa kota lain, Senin (19/8/2019) kemarin, adalah meminta warga Papua memaafkan pelaku rasis di Surabaya.
Saat itu, Jokowi tak meminta aparat mengerahkan kekuatan lebih besar untuk meredam kerusuhan. Sehari berselang, pemerintah lewat Menko Polhukam Wiranto menerangkan pemerintah menambah jumlah personel Polri ke Papua untuk "mengamankan objek vital".
Salah satu yang ditugaskan adalah Brimob dari Polda Sulawesi Selatan yang berjumlah dua kompi—setara 200 orang. Penambahan ini pun seolah menjadikan permintaan Jokowi agar masyarakat Papua memaafkan pelaku rasis seperti angin lalu. Penilaian ini disampaikan Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute, lembaga nirlaba yang fokus melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia, Rabu (21/8/2019).
Menurut Ismail "anjuran bersabar dan saling memaafkan bisa saja mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua", akan tetapi kebijakan penambahan adalah "kekeliruan pemerintah dalam memahami Papua." Penambahan aparat juga "berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif," lanjutnya dalam keterangan tertulisnya.
loading...
Post a Comment