Banda Aceh- Kepala Dinas Sosial Aceh atau Kadinsos Aceh
Drs Alhudri MM mengajak dunia usaha untuk menyingkronkan program corporate sosial responsibility (CSR) dengan
program Pemerintah Aceh dalam upaya pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah terisolir
dan terpencil.
“Kami mengajak bapak/ibu semua, ayo sinkronkan
program dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah-daerah terisolir dan
terpencil dengan program pemberdayaan masyarakat,” kata Alhudri saat membuka
kegiatan Singkronisasi Kegiatan Potensi Dunia Usaha Tahun 2019 di salah satu
hotel di Banda Aceh, Rabu (24/4/2019). Kegiatan yang menghadirkan 13 perusahaan
di Aceh tersebut turut menghadirkan Penasehat Khusus Gubernur Aceh Aryos Nivada
MA sebagai pemateri.
Alhudri menuturkan, CSR adalah sebuah
konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung
jawabnya terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan itu berada untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar.
Oleh
karena itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh dan Forum Kesejahteraan
Sosial (Kessos) mengingatkan akan pentingnya pembangunan yang tepat sasaran
sesuai dengan slogan Aceh Hebat. Karena itu, Plt Gubernur Aceh Ir. Nova
Iriansyah, MT ingin menyapa dan
menyentuh langsung masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
“Masyarakat
tersebut saat sekarang butuh perhatian dan bantuan kita dalam bentuk materil
dan immateril sehingga mampu membuat
hidup mereka berubah ke arah yang lebih baik,” ujar Alhudri.
Alhudri
menuturkan, pada awal Maret 2019 lalu, Dinas Sosial Aceh melakukan pemetaan
lokasi untuk penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (
PMKS), kemudian pada akhir Maret Plt Gubernur Aceh beserta 18 Satuan Kerja
Perangkat Aceh (SKPA) dan stakeholder lainnya
mengunjungi Kemukiman Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah untuk
menindaklanjuti kebutuhan masyarakat yang ada di kemukiman itu.
“Di
situ Bapak Plt Gubernur Aceh langsung memerintahkan SKPA dan stakeholder yang
terlibat untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pemerataan
pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dirasakan oleh semua
lapisan masyarakat tanpa ada yang merasa ditinggalkan atau diacuhkan oleh
pemerintah, khususnya pemerintah daerah,” terang Alhudri.
Setelah
sukses dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kemukiman Jamat, Dinas Sosial atas perintah Plt Gubernur Aceh Nova
Iriansyah juga telah melakukan pemetaan PMKS ke Gampong Lapeng, Kecamatan Pulo
Aceh, dan Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar.
“Dalam
waktu dekat, beliau (Nova Iriansyah) juga akan turun ke kedua lokasi tersebut
seperti yang telah kita lakukan di Kemukiman Jamat, Aceh Besar,” jelasnya.
Karena
itu Alhudri mengajak kalangan dunia usaha untuk bisa terlibat langsung dengan
mengunjungi dan memberikan support positif baik dalam bentuk bantuan maupun
pemberdayaan masyarakat. Sebab menurutnya, keterlibatan pihak dunia usaha sangat
dibutuhkan untuk menjadi mitra yang profesional dalam mewujudkan program
kesejahteraan sosial.
“Saya
mengajak saudara – saudara yang mewakili dunia usaha untuk dapat membantu
menyukseskan program Pemerintah Aceh
untuk melakukan pemerataan pembangunan sampai ke daerah terpencil/pedalaman,”
katanya.
Harapannya,
kata Alhudri, dengan keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan
sosial maka program Aceh Hebat tidak hanya menjadi slogan tapi akan menjadi kenyataan. Sehingga, dengan program
tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah kemiskinan di Provinsi Aceh.
“Mudah
– mudahan apa yang menjadi keinginan kita untuk mewujudkan Aceh Hebat dapat
terlaksana dengan baik,” harap Alhudri.
Sementara itu Aryos Nivada
dalam paparannya mengatakan, program CSR perusahaan di Aceh sangat penting
untuk dikelola bersama dan dikoordinasikan dengan pemerintah sehingga tidak tumpang tindih antara kebijakan satu perusahaan dengan lainnya,
termasuk pemerintah.
Sebab, katanya, apabila sinergisitas pengelolaan CSR baik maka akan
melahirkan akselerasi pembangunan yang tepat sasaran, strategis dan efektif.
“Bila
kajian ini komprehensif dan dapat dipraktekkan dengan baik, maka Aceh dapat
menjadi modal dan model bagi wilayah lain di Indonesia,” kata Aryos.
Turut hadir Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial, Iskandar, S.Sos, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,
Isnandar, AKS.,M.Si, dan Komisioner Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh
Firdaus D Nyak Idin.[Rill]
loading...
Post a Comment