Jakarta - Sampai saat ini Partai Gerindra belum menentukan sikap usai Pilpres 2019. Partai besutan Prabowo Subianto itu masih menimbang-nimbang akankah berada di luar pemerintahan atau menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi mengklaim, Gerindra telah menjadi harapan dan tempat perjuangan bagi masarakat. Gerindra menjadi tempat masyarakat, khususnya pendukung Prabowo-Sandi, menyalurkan aspirasi. Pendukung pun tak segan-segan memberikan dukungan dalam bentuk materi.
“Karena para pendukung sudah memberikan pengorbanan yang tidak kecil, materi, tenaga bahkan nyawa. Dan elite Gerindra harus menjaga dan menghormati itu,” ujar Mulyadi kepada wartawan, Kamis (4/7).
Mulyadi menyarankan Partai Gerindra bisa menjadi oposisi dan tidak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurut dia, proses bernegara harus berjalan dengan mekanisme yang sehat. Oposisi berperan dalam check and balance dalam penyelengaraan berbangsa dan bernegara yang sesuai konstitusi.
“Partai Gerindra harus mengambil peranan itu sebagai bagian pengabdian dengan cara mengawal proses bernegara,” katanya.
Mulyadi menilai, keinginan koalisi pendukung pemerintah untuk mengajak bergabung Partai Gerindra merupakan strategi untuk mengubur masa depan Partai Gerindra pada 2024. Akan banyak pendukung Gerindra yang kecewa jika menjadi bagian dari koalisi.
“Karena akan hilangnya kepercayaan pendukung militan Pak Prabowo dan Pak Sandi dan Partai Gerindra,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan, langkah politik Gerindra ditentukan melalui pertemuan nasional tingkat elite partai. “Jadi, Prabowo tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Dia pasti meminta pendapat para pakar ahli dan akan memutukan dalam pertemuan nasional internal partai,” ujar Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7).
Namun demikian, anggota Komisi III DPR ini mengklaim, mayoritas kader Partai Gerindra tidak ingin partai berlambang kepala garuda itu menjadi bagian dari pemerintah. “Bahwa kader Partai Gerindra menginginkan Gerindra tetap pada oposisi,” katanya.
Menurut Syafii, pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang dilengkapi dengan kubu oposisi. Dengan begitu ada pihak penyeimbang serta pengkritik yang akan memberikan masukan apabila pemerintah keluar jalur.
“Demokrasi yang sehat menurut saya harus ada check and balance, yaitu selain partai pendukung, harus tetap ada partai oposisi,” katanya. | Jawapos
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi mengklaim, Gerindra telah menjadi harapan dan tempat perjuangan bagi masarakat. Gerindra menjadi tempat masyarakat, khususnya pendukung Prabowo-Sandi, menyalurkan aspirasi. Pendukung pun tak segan-segan memberikan dukungan dalam bentuk materi.
“Karena para pendukung sudah memberikan pengorbanan yang tidak kecil, materi, tenaga bahkan nyawa. Dan elite Gerindra harus menjaga dan menghormati itu,” ujar Mulyadi kepada wartawan, Kamis (4/7).
Mulyadi menyarankan Partai Gerindra bisa menjadi oposisi dan tidak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurut dia, proses bernegara harus berjalan dengan mekanisme yang sehat. Oposisi berperan dalam check and balance dalam penyelengaraan berbangsa dan bernegara yang sesuai konstitusi.
“Partai Gerindra harus mengambil peranan itu sebagai bagian pengabdian dengan cara mengawal proses bernegara,” katanya.
Mulyadi menilai, keinginan koalisi pendukung pemerintah untuk mengajak bergabung Partai Gerindra merupakan strategi untuk mengubur masa depan Partai Gerindra pada 2024. Akan banyak pendukung Gerindra yang kecewa jika menjadi bagian dari koalisi.
“Karena akan hilangnya kepercayaan pendukung militan Pak Prabowo dan Pak Sandi dan Partai Gerindra,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan, langkah politik Gerindra ditentukan melalui pertemuan nasional tingkat elite partai. “Jadi, Prabowo tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Dia pasti meminta pendapat para pakar ahli dan akan memutukan dalam pertemuan nasional internal partai,” ujar Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7).
Namun demikian, anggota Komisi III DPR ini mengklaim, mayoritas kader Partai Gerindra tidak ingin partai berlambang kepala garuda itu menjadi bagian dari pemerintah. “Bahwa kader Partai Gerindra menginginkan Gerindra tetap pada oposisi,” katanya.
Menurut Syafii, pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang dilengkapi dengan kubu oposisi. Dengan begitu ada pihak penyeimbang serta pengkritik yang akan memberikan masukan apabila pemerintah keluar jalur.
“Demokrasi yang sehat menurut saya harus ada check and balance, yaitu selain partai pendukung, harus tetap ada partai oposisi,” katanya. | Jawapos
loading...
Post a Comment