Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Polda Aceh mengusut tuntas kasus proyek Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Krueng Buloh, Aceh Utara, dan Saluran Suplesi (Tambahan) Daerah Irigasi Krueng Nalan, Bireuen.
Koordinator MaTA, Alfian, dalam siaran persnya dikirim kepada StatusAceh.Net menyampaikan pada Tahun 2022, melalui Dinas Pengairan Aceh membangun saluran infrastruktur pengendalian banjir di krueng buloh Aceh Utara dan Krueng Nalan di kabupaten Bireuen.
“Untuk pembangunan krueng buloh dengan nilai kontraknya, 7.680.140.464. kemudian terjadi perubahan kontrak menjadi, 8.448.154.000. yang dikerjakan oleh perusahaan CV. Asfar Raya.
kemudian pembangunan pengendalian banjir Krueng Nalan Kabupaten Bireuen dengan nilai kontrak 6.462.379.000 yang dikerjakan oleh PT. Traya Anggun Permai,” katanya.
Alfian menyebutkan, berdasarkan monitoring kami atas penelusuran dua pembangunan tersebut, kedua pembangunan tersebut dikerjakan oleh orang yang sama dan beda perusahaannya saja. saat ini, pembangunan pengendalian banjir tersebut dalam penyelidikan Polda Aceh.
“Kasus ini sudah masuk lidik selama 8 bulan, pembangunan tersebut potensi terjadi tidak sesuai spek atas pembangunan dan kuat dugaan terjadi korupsi,” ungkapnya.
Lanjutnya, pihak Polda juga sudah pernah menggandeng ahli konstruksi/fisik ke lapangan dan banyak permasalahan yang ditemukan pada saat itu. dan saat ini pihak polda sudah meminta ke BPKP Aceh untuk melakukan audit kerugian atas pembangunan yang di maksud.
Oleh karena itu, MaTA meminta kepada Polda Aceh untuk mengusut kasus pembangunan tersebut secara konsisten sehingga ada kepastian hukum. karena bukan potensi korupsi saja akan tetapi dampak kerugian secara sosial bagi warga sangat besar apabila konstruksi yang dibangun tidak sesuai secara spek, warga merasa lega dan bebas atas ancaman banjir ketika kedua lokasi tersebut dibangun oleh pemerintah, akan tetapi ketika pelaksanaan terjadi pembangunan yang tidak kokoh maka menjadi kecewa karena tidak sesuai tujuan awal perencanaan untuk pengendalian banjir. tapi kalau di bangun hanya untuk kepentingan "tertentu" dan warga hanya dijadikan sebagai objek atas pembangunan tersebut maka kejahatan telah terjadi disana.
“Kami meminta secara tegas kepada BPKP untuk mempercepat hasil audit sehingga pengusutan atas pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai harapan publik. penelusuran kami, polda sudah tiga bulan meminta audit kerugian ke BPKP dan bagaimana perkembangannya,” sebut Alfian.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas atas penanganan kasus ini menjadi penting sehingga ada kepastian hukum dan siapapun yang diduga terlibat atau menerima hasil korupsi atas kejahatan yang telah dilakukan menerima patut negara memberi efek jera.
“MaTA konsisten mengawal pengusutan kasus ini dan kita tidak mau penegakan hukum atas kasus korupsi di cawe cawe tanpa ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi warga penerima manfaat atas pembangunan tersebut,” pungkas Alfian Selasa 26 September 2023.[]
Post a Comment