Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar akan melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 22,4 triliun. Pemerintah sendiri menganggarkan dana desa sebesar Rp 72 triliun di tahun 2020.
"Dana desa yang akan terpakai sebesar Rp 22.477.762.000 dari Rp 72 triliun. Itulah arahan Presiden agar seluruh masyarakat mendapatkan fasilitas dan mendapatkan perhatian dari pemerintah," kata Abdul melalui telekonferensi, Selasa (14/4/2020).
Anggaran Rp 21,4 triliun tersebut akan dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000/keluarga selama tiga bulan dan akan diberikan kepada kurang lebih 12 juta keluarga penerima di desa.
"Dana tersebut akan meng-cover 12.487.646 kartu keluarga (KK), keluarga miskin di Indonesia," sebutnya.
Abdul menjelaskan, masyarakat yang berhak mendapatkan BLT dana desa ini ialah kelompok miskin yang kehilangan mata pencaharian imbas COVID-19, namun yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga kartu pra kerja.
"Yang berhak mendapatkan ini kelompok miskin pasti, yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, belum mendapatkan PKH atau BPNT, belum mendapatkan bantuan pangan dan kartu pra kerja," urainya. | detik.com
"Dana desa yang akan terpakai sebesar Rp 22.477.762.000 dari Rp 72 triliun. Itulah arahan Presiden agar seluruh masyarakat mendapatkan fasilitas dan mendapatkan perhatian dari pemerintah," kata Abdul melalui telekonferensi, Selasa (14/4/2020).
Anggaran Rp 21,4 triliun tersebut akan dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000/keluarga selama tiga bulan dan akan diberikan kepada kurang lebih 12 juta keluarga penerima di desa.
"Dana tersebut akan meng-cover 12.487.646 kartu keluarga (KK), keluarga miskin di Indonesia," sebutnya.
Abdul menjelaskan, masyarakat yang berhak mendapatkan BLT dana desa ini ialah kelompok miskin yang kehilangan mata pencaharian imbas COVID-19, namun yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga kartu pra kerja.
"Yang berhak mendapatkan ini kelompok miskin pasti, yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, belum mendapatkan PKH atau BPNT, belum mendapatkan bantuan pangan dan kartu pra kerja," urainya. | detik.com
loading...
Post a Comment