Jakarta - KPK didirikan pada tahun 2002. Sejak saat itu hingga kini, KPK menjaring ratusan wakil rakyat korup.
Dari data yang didapat detikcom, Selasa (18/9/2018), para wakil rakyat yang diproses hukum KPK berasal dari DPR dan DPRD. Total ada 220 orang yang terdiri dari 74 dari DPR dan 146 dari DPRD.
Terlepas dari itu, KPK memang tengah memberi perhatian lebih pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan wakil rakyat. KPK juga merilis 27 nama mereka yang pernah dijerat KPK dan dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.
Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. KPK mengaku menghormati putusan MA meski bagi KPK wakil rakyat atau pejabat publik yang terbukti korupsi perlu dibatasi haknya seperti hak politik yang memang diatur dalam KUHP.
"Kami berharap hukuman pencabutan hak politik ini dapat menjadi concern bersama penegak hukum, baik dalam mengajukan tuntutan di pengadilan ataupun putusan pengadilan. Jika memungkinkan dijadikan standar dan pembahasan di Mahkamah Agung agar menjadi pedoman bagi seluruh pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi), tentu saja hal tersebut akan berkontribusi mewujudkan politik yang lebih bersih dan berintegritas ke depan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
Berikut datanya:
Total anggota DPRD yang pernah diusut KPK 146 orang dijerat mulai dari awal KPK berdiri hingga bulan September 2018, dengan rincian sebagai berikut:
- Bengkulu 4 orang
- DKI Jakarta 1 orang
- Jambi 1 orang
- Jawa Barat 5 orang
- Jawa Tengah 5 orang
- Jawa Timur 46 orang
- Kalimantan Selatan 2 orang
- Kalimantan Timur 1 orang
- Lampung 3 orang
- Maluku Utara 1 orang
- Riau 13 orang
- Sumatera Selatan 13 orang
- Sumatera Utara 50 orang
Sedangkan untuk anggota DPR, total ada 74 orang dijerat mulai dari awal KPK berdiri hingga bulan September 2018. Berikut datanya:
- 2007: 2 orang
- 2008: 6 orang
- 2009: 8 orang
- 2010: 27 orang
- 2011: 3 orang
- 2012: 5 orang
- 2013: 3 orang
- 2014: 2 orang
- 2015: 4 orang
- 2016: 5 orang
- 2017: 6 orang
- 2018 (hingga bulan September): 3 orang
Sumber: Detik.com
Dari data yang didapat detikcom, Selasa (18/9/2018), para wakil rakyat yang diproses hukum KPK berasal dari DPR dan DPRD. Total ada 220 orang yang terdiri dari 74 dari DPR dan 146 dari DPRD.
Terlepas dari itu, KPK memang tengah memberi perhatian lebih pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan wakil rakyat. KPK juga merilis 27 nama mereka yang pernah dijerat KPK dan dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.
Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. KPK mengaku menghormati putusan MA meski bagi KPK wakil rakyat atau pejabat publik yang terbukti korupsi perlu dibatasi haknya seperti hak politik yang memang diatur dalam KUHP.
"Kami berharap hukuman pencabutan hak politik ini dapat menjadi concern bersama penegak hukum, baik dalam mengajukan tuntutan di pengadilan ataupun putusan pengadilan. Jika memungkinkan dijadikan standar dan pembahasan di Mahkamah Agung agar menjadi pedoman bagi seluruh pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi), tentu saja hal tersebut akan berkontribusi mewujudkan politik yang lebih bersih dan berintegritas ke depan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
Berikut datanya:
Total anggota DPRD yang pernah diusut KPK 146 orang dijerat mulai dari awal KPK berdiri hingga bulan September 2018, dengan rincian sebagai berikut:
- Bengkulu 4 orang
- DKI Jakarta 1 orang
- Jambi 1 orang
- Jawa Barat 5 orang
- Jawa Tengah 5 orang
- Jawa Timur 46 orang
- Kalimantan Selatan 2 orang
- Kalimantan Timur 1 orang
- Lampung 3 orang
- Maluku Utara 1 orang
- Riau 13 orang
- Sumatera Selatan 13 orang
- Sumatera Utara 50 orang
Sedangkan untuk anggota DPR, total ada 74 orang dijerat mulai dari awal KPK berdiri hingga bulan September 2018. Berikut datanya:
- 2007: 2 orang
- 2008: 6 orang
- 2009: 8 orang
- 2010: 27 orang
- 2011: 3 orang
- 2012: 5 orang
- 2013: 3 orang
- 2014: 2 orang
- 2015: 4 orang
- 2016: 5 orang
- 2017: 6 orang
- 2018 (hingga bulan September): 3 orang
Sumber: Detik.com
loading...
Post a Comment