StatusAceh.Net - Para pemimpin negara-negara Melanesia menuding Perserikatan Bangsa-Bangsa 'tuli' terhadap kekejaman di Provinsi Papua Barat akibat pelanggaran hak asasi manusia.
Mereka tak bosan mendesak dunia internasional untuk mendukung kampanye kemerdekaan wilayah yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Sidang Tahunan Majelis Tinggi PBB di New York, Amerika Serikat, dua pemimpin dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu meminta Dewan HAM PBB untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat.
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mengatakan bahwa rakyat Papua Barat harus diberi hak untuk menentukan nasib mereka atas terkekang dari kolonialisme.
"Selama setengah abad sekarang masyarakat internasional telah menyaksikan penyiksaan, pembunuhan, eksploitasi, kekerasan seksual di Papua Barat yang dilakukan Indonesia," katanya, dikutip dari laman Theguardian, Minggu, 24 September 2017.
Charlot juga meminta dukungan penduduk dunia untuk mendukung hak legal Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Hal serupa juga dikatakan Pemimpin Solomon, Manasseh Sogavare.
"Sejauh ini belum ada tindakan konkret yang dilakukan PBB mengenai kasus yang dialami Papua Barat," tuturnya. | Viva
Mereka tak bosan mendesak dunia internasional untuk mendukung kampanye kemerdekaan wilayah yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Sidang Tahunan Majelis Tinggi PBB di New York, Amerika Serikat, dua pemimpin dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu meminta Dewan HAM PBB untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat.
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mengatakan bahwa rakyat Papua Barat harus diberi hak untuk menentukan nasib mereka atas terkekang dari kolonialisme.
"Selama setengah abad sekarang masyarakat internasional telah menyaksikan penyiksaan, pembunuhan, eksploitasi, kekerasan seksual di Papua Barat yang dilakukan Indonesia," katanya, dikutip dari laman Theguardian, Minggu, 24 September 2017.
Charlot juga meminta dukungan penduduk dunia untuk mendukung hak legal Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Hal serupa juga dikatakan Pemimpin Solomon, Manasseh Sogavare.
"Sejauh ini belum ada tindakan konkret yang dilakukan PBB mengenai kasus yang dialami Papua Barat," tuturnya. | Viva
loading...
Post a Comment