Banda Aceh - Kerjasama antara Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh bekerjasama dengan KESBANGPOL Aceh, FRAKSI Pilkada dan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Aceh
Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh bekerjasama dengan KESBANGPOL Aceh, FRAKSI Pilkada dan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Aceh menggelar Dialog Publik yang berjudul “Potensi Radikalisme Paska Pilkada di Aceh dan Upaya Penanggulangannya”. Acara tersebut dilaksanakan pada hari kamis / 09 Maret 2017 di 3 In 1 Coffee, Lt II - Banda Aceh pukul 14.00 - 17.00.
Turut hadir sebagai para narasumber kunci pada kegiatan tersebut : Ketua FKPT Aceh (Prof. Dr. Yusni Sabi, MA), Drs. Miswar Sulaiman (DPW GBN Aceh), Kasubdit Politik Dirintelkam POLDA Aceh (AKBP. Alfian) dan Taufiq Abdullah, MA (Pengamat Politik dan Akademisi Unimal). Dialog Publik tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Ormas (DPW Gerakan Bela Negara Aceh, PD KB - FKPPI Aceh, PD PPM, dan lainnya); OKP (PD KNPI Aceh); Jajaran Polda Aceh; Jajaran KODAM IM; beberapa perwakilan LSM/NGO Lokal; beberapa perwkilan lembaga riset di Aceh; beberapa organisasi kemahasiswaan seperti BEM di Aceh, Himpunan Mahasiwa Islam (HmI), KOHATI da lainnya; para Wartawan/Jurnalis; serta berbagai unsur lainnya. Dialog Publik tersebut dipandu oleh (Candidate Doctor) Saifuddin Bantasyam, S.H., MA (Akademisi Hukum Universitas Syiah Kuala).
Ketua Panitia, Zubaidah Azwan dalam laporannya mengatakan, terlaksananya Dialog Publik ini merupakan wujud manifestasi kepedulian kolektif spontan anak bangsa dalam upaya mendorong terwujudnya suasana damai di Aceh Paska Pilkada. Nasir Zalba (Kaban KESBANGPOL Aceh) dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa semua komponen masyarakat termasuk para stakeholders di Aceh harus mengambil tanggung jawab dan memainkan peranan sepenuhnya dalam upaya mewujudkan suasana damai di Aceh Paska Pilkada.
Menurut Yusni Sabi, “Pelaksanaan Pilkada tahun 2017 di Aceh jauh lebih tertib dan egaliter dibandingkan pelaksanaan Pilkada di Tahun 2012. Berdasarkan amatan beliau beberapa kabupaten/kota di Aceh yang dinilai rawan konflik justru menunjukkan tata laksana Pilkada yang tertib. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi di Aceh semakin mapan dan dewasa. Yusni Sabi sungguh menyayangkan peristiwa tragedi berdarah berupa penembakan terhadap Salah satu pimpinan Timses Paslon yang terjadi di Aceh Timur dan beberapa daerah lainnya di Aceh. Peristiwa berdarah tersebut kiranya telah menodai kesucian demokrasi yang sudah berjalan secara mapan di Aceh. Aceh Paska Pilkada menyimpan beragam potensi pemicu terjadinya radikalisme di Aceh tegas Yusni Sabi.
Adapun AKBP Alfian dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa terwujudnya pelaksanaan Pilkada secara damai di Aceh pra dan pada saat berlangsungnya pemilihan merupakan wujud kerjasama yang harmonis multi pihak antara penyelenggara pemilihan dengan jajaran Kepolisian dengan jajaran TNI didukung dengan segenap tokoh Agama (Toga), tokoh masyarakat (Tomas), Tokoh Adat yang ada di Aceh serta berbagai unsur lainnya di masyarakat. Paska pelaksanaan Pilkada, maka merupakan tanggung bersama dari berbagai komponen untuk menjaga suasana damai. Jajaran Polda menghimba kepada seluruh komponen di masyarakat termasuk para Pasagan Calon (Paslon) dan para Tim Sukses (Timses) kiranya dapat saling bertoleransi satu sama lain. Masyarakat dihimbau untuk tidak ragu ragu melaporkan kepada jajaran aparat keamanan terdekat bilamana menemukan dan/atau mengetahui keberadaan senjata api atau orang yang menggunakan senjata api di Aceh, tegas AKBP Alfian.
Miswar Sulaiman (DPW GBN Aceh) berpandangan bahwa potensi radikalisme di Aceh paska Pilkada sangat berpeluang besar terjadi. Ada banyak variabel penyebab munculnya radikalisme baik aspek ekonomi, sentimen, ideologi dan lainnya. Salah satu wujud indikasi adanya radikalisme di Aceh Paska Pilkada setidaknya ditandai dengan adanya peristiwa penembakan yang terjadi di Aceh Timur dan diikuti beberapa peristiwa berdarah lainnya di Aceh tegas Miswar. Untuk itu anjut Miswar Sulaiman, semua pihak wajib mengambil peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan suasana damai baik pra, sedang maupun khususnya paska pelaksanaan Pilkada.
Menurut Taufiq Abdullah, Aceh Paska Pilkada masih menyimpan potensi terjadinya radikalisme. Untuk itu aparatur keamanan kiranya perlu melakukan deradikalisasi terhadap berbagai potensi pemicu munculnya radikalisme di Aceh Paska Pilkada. Terlaksananya prosesi demokrasi berupa Pilkada secara damai di Aceh merupakan wujud kemerdekaan rakyat Aceh dalam bingkai NKRI. Kemerdekaan dimkasud dalam hal ini adalah kemerdekaan dalam menentukan kehendak batin dalam penentuan pemimpin daerah.
Dialog Publik tersebut juga turut dihadiri oleh Akademisi Hukum Senior yang juga sebagai Pengamat/Pakar Hukum - Mawardi Ismail, S.H., M.Hum. Dalam kesempatan tersebut Mawardi Ismail mengatakan, pelaksanaan Pilkada tahun 2017 di Aceh sudah berjalan sesuai harapan kolektif masyarakat Aceh. Hanya saja yang membedakan pelaksanaan Pilkada di Aceh tahun 2012 dengan Pilkada tahun 2017 adalah diaman Pilkada 2012 berlangsung aman sementara Pelaksanaan Pilkada 2017 selain berlangsung aman juga berlangsung nyaman. Aparatur keamanan kiranya sedini mungkin sudah dapat mengantisipasi terjadinya radikalsime paska Pilkada di Aceh dengan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang dinilai sangat potensial menimbulkan radikalisme tegas Mawardi Ismail.
Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh bekerjasama dengan KESBANGPOL Aceh, FRAKSI Pilkada dan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Aceh menggelar Dialog Publik yang berjudul “Potensi Radikalisme Paska Pilkada di Aceh dan Upaya Penanggulangannya”. Acara tersebut dilaksanakan pada hari kamis / 09 Maret 2017 di 3 In 1 Coffee, Lt II - Banda Aceh pukul 14.00 - 17.00.
Turut hadir sebagai para narasumber kunci pada kegiatan tersebut : Ketua FKPT Aceh (Prof. Dr. Yusni Sabi, MA), Drs. Miswar Sulaiman (DPW GBN Aceh), Kasubdit Politik Dirintelkam POLDA Aceh (AKBP. Alfian) dan Taufiq Abdullah, MA (Pengamat Politik dan Akademisi Unimal). Dialog Publik tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Ormas (DPW Gerakan Bela Negara Aceh, PD KB - FKPPI Aceh, PD PPM, dan lainnya); OKP (PD KNPI Aceh); Jajaran Polda Aceh; Jajaran KODAM IM; beberapa perwakilan LSM/NGO Lokal; beberapa perwkilan lembaga riset di Aceh; beberapa organisasi kemahasiswaan seperti BEM di Aceh, Himpunan Mahasiwa Islam (HmI), KOHATI da lainnya; para Wartawan/Jurnalis; serta berbagai unsur lainnya. Dialog Publik tersebut dipandu oleh (Candidate Doctor) Saifuddin Bantasyam, S.H., MA (Akademisi Hukum Universitas Syiah Kuala).
Ketua Panitia, Zubaidah Azwan dalam laporannya mengatakan, terlaksananya Dialog Publik ini merupakan wujud manifestasi kepedulian kolektif spontan anak bangsa dalam upaya mendorong terwujudnya suasana damai di Aceh Paska Pilkada. Nasir Zalba (Kaban KESBANGPOL Aceh) dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa semua komponen masyarakat termasuk para stakeholders di Aceh harus mengambil tanggung jawab dan memainkan peranan sepenuhnya dalam upaya mewujudkan suasana damai di Aceh Paska Pilkada.
Menurut Yusni Sabi, “Pelaksanaan Pilkada tahun 2017 di Aceh jauh lebih tertib dan egaliter dibandingkan pelaksanaan Pilkada di Tahun 2012. Berdasarkan amatan beliau beberapa kabupaten/kota di Aceh yang dinilai rawan konflik justru menunjukkan tata laksana Pilkada yang tertib. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi di Aceh semakin mapan dan dewasa. Yusni Sabi sungguh menyayangkan peristiwa tragedi berdarah berupa penembakan terhadap Salah satu pimpinan Timses Paslon yang terjadi di Aceh Timur dan beberapa daerah lainnya di Aceh. Peristiwa berdarah tersebut kiranya telah menodai kesucian demokrasi yang sudah berjalan secara mapan di Aceh. Aceh Paska Pilkada menyimpan beragam potensi pemicu terjadinya radikalisme di Aceh tegas Yusni Sabi.
Adapun AKBP Alfian dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa terwujudnya pelaksanaan Pilkada secara damai di Aceh pra dan pada saat berlangsungnya pemilihan merupakan wujud kerjasama yang harmonis multi pihak antara penyelenggara pemilihan dengan jajaran Kepolisian dengan jajaran TNI didukung dengan segenap tokoh Agama (Toga), tokoh masyarakat (Tomas), Tokoh Adat yang ada di Aceh serta berbagai unsur lainnya di masyarakat. Paska pelaksanaan Pilkada, maka merupakan tanggung bersama dari berbagai komponen untuk menjaga suasana damai. Jajaran Polda menghimba kepada seluruh komponen di masyarakat termasuk para Pasagan Calon (Paslon) dan para Tim Sukses (Timses) kiranya dapat saling bertoleransi satu sama lain. Masyarakat dihimbau untuk tidak ragu ragu melaporkan kepada jajaran aparat keamanan terdekat bilamana menemukan dan/atau mengetahui keberadaan senjata api atau orang yang menggunakan senjata api di Aceh, tegas AKBP Alfian.
Miswar Sulaiman (DPW GBN Aceh) berpandangan bahwa potensi radikalisme di Aceh paska Pilkada sangat berpeluang besar terjadi. Ada banyak variabel penyebab munculnya radikalisme baik aspek ekonomi, sentimen, ideologi dan lainnya. Salah satu wujud indikasi adanya radikalisme di Aceh Paska Pilkada setidaknya ditandai dengan adanya peristiwa penembakan yang terjadi di Aceh Timur dan diikuti beberapa peristiwa berdarah lainnya di Aceh tegas Miswar. Untuk itu anjut Miswar Sulaiman, semua pihak wajib mengambil peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan suasana damai baik pra, sedang maupun khususnya paska pelaksanaan Pilkada.
Menurut Taufiq Abdullah, Aceh Paska Pilkada masih menyimpan potensi terjadinya radikalisme. Untuk itu aparatur keamanan kiranya perlu melakukan deradikalisasi terhadap berbagai potensi pemicu munculnya radikalisme di Aceh Paska Pilkada. Terlaksananya prosesi demokrasi berupa Pilkada secara damai di Aceh merupakan wujud kemerdekaan rakyat Aceh dalam bingkai NKRI. Kemerdekaan dimkasud dalam hal ini adalah kemerdekaan dalam menentukan kehendak batin dalam penentuan pemimpin daerah.
Dialog Publik tersebut juga turut dihadiri oleh Akademisi Hukum Senior yang juga sebagai Pengamat/Pakar Hukum - Mawardi Ismail, S.H., M.Hum. Dalam kesempatan tersebut Mawardi Ismail mengatakan, pelaksanaan Pilkada tahun 2017 di Aceh sudah berjalan sesuai harapan kolektif masyarakat Aceh. Hanya saja yang membedakan pelaksanaan Pilkada di Aceh tahun 2012 dengan Pilkada tahun 2017 adalah diaman Pilkada 2012 berlangsung aman sementara Pelaksanaan Pilkada 2017 selain berlangsung aman juga berlangsung nyaman. Aparatur keamanan kiranya sedini mungkin sudah dapat mengantisipasi terjadinya radikalsime paska Pilkada di Aceh dengan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang dinilai sangat potensial menimbulkan radikalisme tegas Mawardi Ismail.
loading...
Post a Comment