Ilustrasi |
Jakarta - Semua pihak diminta mewaspadai praktik politik uang dari tim pemenangan calon kepala daerah pada masa tenang pilkada serentak 2017, kata pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono.
"Money politics dan black campaign sering dilakukan oleh tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon pada saat masa tenang karena mendekati pemungutan suara," katanya di Semarang, hari ini.
Masa tenang Pilkada berlangsung selama tiga hari sejak hari ini hingga Selasa 14 Februari mendatang. Sebelumnya para calon kepala daerah melakukan kampanye sejak 28 Oktober sampai 11 Februari kemarin. Pilkada serentak tahun ini digelar di 101 daerah meliputi 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.
Teguh menjelaskan, terkait indikasi ini dia juga meminta para pengawas pilkada secara intensif melakukan pengawasan agar ketika terjadi penyimpangan pilkada bisa segera diantisipasi dan ditindaklanjuti. Menurut Teguh, upaya mengurangi praktik politik uang sebenarnya tidak hanya tugas pengawas, tetapi masyarakat juga diharapkan tidak mau menerima pemberian uang dari tim pemenangan untuk memilih salah satu pasangan calon.
"Tolak berapapun jumlah uang yang diberikan dan jadilah pemilih yang rasional," ujarnya.
Khusus kepada partai politik peserta pilkada serentak 2017 tingkat kabupaten/kota di Jateng, Teguh berharap tim pemenangan tidak melakukan melakukan praktik praktik politik uang untuk memenangkan pasangan calonnya agar tidak mencederai praktik demokrasi.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Jateng Abhan Misbah mengaku sudah menginstruksikan jajaannya memperketat pengawasan agar potensi praktik politik uang bisa diantisipasi.
"Pada 12-14 Februari 2017 merupakan masa tenang pilkada serentak tahun ini, kami akan memperketat pengawasan agar berbagai pelanggaran tahapan pilkada bisa diminimalisasi," katanya.
Tujuh daerah di Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada serentak pada 15 Februari 2017 adalah Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. (Rimanews)
"Money politics dan black campaign sering dilakukan oleh tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon pada saat masa tenang karena mendekati pemungutan suara," katanya di Semarang, hari ini.
Masa tenang Pilkada berlangsung selama tiga hari sejak hari ini hingga Selasa 14 Februari mendatang. Sebelumnya para calon kepala daerah melakukan kampanye sejak 28 Oktober sampai 11 Februari kemarin. Pilkada serentak tahun ini digelar di 101 daerah meliputi 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.
Teguh menjelaskan, terkait indikasi ini dia juga meminta para pengawas pilkada secara intensif melakukan pengawasan agar ketika terjadi penyimpangan pilkada bisa segera diantisipasi dan ditindaklanjuti. Menurut Teguh, upaya mengurangi praktik politik uang sebenarnya tidak hanya tugas pengawas, tetapi masyarakat juga diharapkan tidak mau menerima pemberian uang dari tim pemenangan untuk memilih salah satu pasangan calon.
"Tolak berapapun jumlah uang yang diberikan dan jadilah pemilih yang rasional," ujarnya.
Khusus kepada partai politik peserta pilkada serentak 2017 tingkat kabupaten/kota di Jateng, Teguh berharap tim pemenangan tidak melakukan melakukan praktik praktik politik uang untuk memenangkan pasangan calonnya agar tidak mencederai praktik demokrasi.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Jateng Abhan Misbah mengaku sudah menginstruksikan jajaannya memperketat pengawasan agar potensi praktik politik uang bisa diantisipasi.
"Pada 12-14 Februari 2017 merupakan masa tenang pilkada serentak tahun ini, kami akan memperketat pengawasan agar berbagai pelanggaran tahapan pilkada bisa diminimalisasi," katanya.
Tujuh daerah di Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada serentak pada 15 Februari 2017 adalah Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. (Rimanews)
loading...
Post a Comment