Aryos Nivada: “ Pemerintah Harus Revisi Perkap No 23 Tahun 2011 "
 |
| Rumah sulaiman lokasi penangkapan bahraini saat ditangkap densus 88 di desa blangteurakan,Sawang Aceh Utara |
SAWANG- Hingga hari ini,Senin (28/11) masih menyisakan seribu tanda terkait penangkapan dan tudingan Bahraini sebagai teroris,khususnya pihak keluarga.
Meski pihak keluarga mengetahui jika yang melakukan penangkapan bahraini adalah polisi namun hingga detik ini belum mendapat pemberitahuan resmi dari pihak Kepolisian yakni Densus 88 status Bahraini.
Bahkan keluarga juga tidak menerima surat apapun mulai saat ditangkap,penggeledahan rumah hingga saat ini.
“ Waktu bang bahraini ditangkap tidak diberikan surat apapun,surat penangkapan atau surat penggeledahan dan surat apapun sampai sekarang,”ungkap sulaiman.
Sulaiman bersama adik perempuannya yus mengaku tidak tahu harus kemana untuk dapat mendapat penjelasan status abangnya yang ditangkap oleh densus 88 kemarin.
“ Kami tidak tahu harus kemana menanyakan mengapa abang ditangkap dan dituduh teroris,kami ingin tahu sampai dia dituduh teroris tapi kami tidak tahu harus kemana”,ujar Yus adik perempuan bahraini.
 |
| Aryos Nivada |
Sementara itu Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada menyampaikan jika harus diakui jika densus 88 memiliki Kewenang yang luas,dimana membolehkan tidak memberikan surat penangkapan dan penggeledahan dalam melakukan penangkapan maupun penggeledahan.
Ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 23 tahun 2003 pasal 19 te ayat II tentang prosedur penindakan, dimana berbunyi, Dalam situasi tertentu kegiatan penindakan dapat dilakukan tanpa didahului kegiatan negosiasi dan peringatan atas pertimbangan situasi darurat (emergency),berdasarkan tingkat ancaman maupun pertimbangan lainnya.
Walau demikian Menurut Aryos,Perkap ini tidak sesuai dengan semangat profesionalime kepolisian dan Kemanusiaan,dirinya menilai agar Pemerintah harus melakukan revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2011 pasal 19.
“Memang kita akui jika Densus 88 diberi kewenangan luas,termasuk dibenarkan tanpa surat penangkapan,Saya menilai dengan dasar pertimbangan kemanusiaan dan demi profesionalisme aparat penegak hukum Perkap nomor 23 tahun 2011 pasal 19 ini harus dilakukan revisi oleh Pemerintah “,ungka aryos.
Disamping itu dengan pemerintah juga dalam hal ini juga menyantumkan dalam perkap tersebut sebuah mekanisme yang mengatur pendampingan oleh pihak keluarga baik saat ditangkap maupun pemeriksaan.
“ Bukan itu saja,seharusnya untuk kasus terorisme adanya mekanisme yang mengatur pendampingan oleh pihak keluarga saat ditangkap dan dibawa saat menjalani pemeriksaan “,pungkasnya.(TSA)
loading...
Post a Comment