Banda Aceh - Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdulah menegaskan, bahwa Pemerintah Aceh akan terus memperjuangkan nasib 823 orang tenaga honorer K2 yang telah lulus sejak tahun 2013, namun hingga saat ini belum mendapatkan SK pengangkatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh pria yang akrab disapa Doto Zaini itu, dihadapan puluhan perwakilan guru Honorer K2, yang beraudiensi dengan Gubernur. Pertemuan yang difasilitasi oleh Asosiasi Guru Nanggroe Aceh Darussalam atau Asgunad itu dipusatkan di Meuligoe Gubernur Aceh, Sabtu (20/8/2016) malam.
"Saya atas nama pribadi dan selaku Kepala Pemerintahan Aceh, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perjuangan Bapak dan Ibu sekalian yang tidak kenal lelah demi memperjuangkan hak saudara-saudara sekalian," kata Gubernur.
Untuk diketahui bersama, pada 8 april 2016, Gubernur Aceh telah menyampaikan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan dan mengangkat 823 honorer K2 Aceh yang telah lulus untuk diangkat sebagai PNS.
Namun dalam surat balasannya, kedua lembaga tersebut menyatakan tidak dapat melakukan pengangkatan dengan alasan 823 tenaga honorer K2 yang dinyatakan telah lulus tersebut penugasannya selama ini tidak di instansi pemerintah.
"Kita sudah sampaikan kepada Kemenpan RB dan BKN, namun sungguh sangat disayangkan setelah kita mendapatkan balasan dari pusat, dalam hal ini Menpan RB dan BKN yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu selama ini tidak bertugas di instansi pemerintah. Padahal, dimanapun para guru mengajar tentu saja mereka memberikan pendidikan kepada murid-murid selaku generasi penerus bangsa. Ini adalah hal yang membuat kita semua terenyuh, seakan-akan Pemerintah Pusat tidak mengingat jasa dan pengabdian para guru selama ini," ujar Doto Zaini.
Oleh karena itu, usai pertemuan malam ini, Gubernur meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait untuk mempersiapkan langkah baru guna menuntut Pemerintah Pusat memperhatikan nasib para guru honorer K2 yang telah lulus ini agar segera diterbitkan SK nya.
"Untuk memperjuangkan ini, akan lebih baik jika kita meminta dukungan pihak legislatif dan berkoordinasi dengan Ombudsman serta semua instansi terkait. Mulai malam ini MPD, BKPP harus mencari langkah-langkah baru. Meskipun telah beberapa kali ditolak, kita akan buat surat lagi, kalau perlu kita tembuskan ke Presiden," tambah Doto Zaini.
Sementara itu, Drs Zulkifli selaku Ketua Asgunad menjelaskan, perjuangan para tenaga honor K2 sudah sangat panjang. Bahkan, tenaga honor K2 se-Indonesia pernah melakukan aksi secara nasional di Jakarta untuk menuntut Pemerintah agar segera melakukan pengangkatan kepada para tenaga honor K2 yang telah lulus ujian.
Dalam pertemuan tersebut, Asgunad dan para guru honorer K2 meminta agar Pemerintah Aceh membantu perjuangan mereka untuk segera mendapatkan SK peggangkatan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh, Zulkifli Ahmad Kepala BKPP Aceh, Laisani, Sekjen Majelis Pendidikan Daerah Aceh, Perakilan dari Dinas Pendidikan Aceh, Muslim Yakob dan Sekjen Asgunad, Cut Aklima. (Rill)
loading...
Post a Comment