 |
| Asisten II Keistimewaan, Pembagunan dan Ekonomi Setda Aceh, Azhari SE, M.Si menyampaikan sambutan saat membuka acara Rakorda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Aceh Tahun 2016 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Sabtu, (28/5). Humas Setda Aceh/Zulkarnain |
Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan persoalan kependudukan merupakan pilar utama pembangunan bangsa. Jika persoalan kependudukan tak tertangani dengan baik, kata gubernur, semua program pembangunan lain-lain akan sia-sia.
“Pembangunan bangsa harus dimulai dari masalah kependudukan ini,” ujar gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Bidang Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi Sekretaris Daerah Aceh, Azhari Hasan SE. Msi, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Aceh Tahun 2016, di Hotel Grand Nanggroe, Sabtu (28/05).
Gubernur menyebutkan, salah satu visi pemerintah adalah membangun Aceh yang bermatarat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri, berlandaskan Undang-undang pemerintah Pemerinatah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki. Mengatasi persoalan kependudukan, kata gubernur akan adalah salah satu cara mewujudkan visi tersebut. Upaya mewujudkan visi pemerintah tersebut harus juga sejalan dengan visi BKKBN yaitu menjadikan BKKBN sebagai lambaga yang handa dan dipercaya dalam mewujudkann penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
“Hanya dengan pertumbuhan Penduduk yang seimbang dan terkendali , maka pemerinta akan mudah merancang program bagi kesejahteraan rakyat,” ujar gubernur. Pemerintah Aceh, lanjut gubernur bekerjasama dengan BKKBN saat ini tengah mematangkan grand desain pembangunan kependudukan di Aceh.
Persoalan pengendalian penduduk sebenarnya sudah dilakukan sejak masa orde baru—Presiden Soeharto kala itu membuat program transmigrasi. Namun pasca era orde baru fokus pengendalian penduduk tersebut sedikit bergeser. Di era sekarang—masa Pemerintahan Joko Widodo, masalah ini kembali menjadi prioritas pembangunan nasiolnal yang termaktub dalam program nawacita.
Gubernur menyebutkan, ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan terkait persoalan kependudukan. Pertama adalah pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan migrasi penduduk. Jika jumlah penduduk tak dikendalikan akan berdampak pada makin tingginya semua pembiayaan. “Jika itu terjadi akan berdampak pada krisis yang pada akhirnya akan menyebabkan tidak tercukupinya potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia.”
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Drs. M. Natsir Ilyas M.Hum, menyebutkan acara yang digelar setiap tahun itu diikuti oleh 169 peserta. Rakorda tersebut diharapkan bisa mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga nasional tahun 2016.
Natsir menyebutkan, dalam rakorda tersebut akan dibahas arah kebijakan anggaran program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Aceh oleh Setda Pemerintah Aceh, serta dukungan pemerintah gampong.
Kegitaan Sosialisasi KB
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Wendy Hartanto MA, menyebutkan pemerintah sepenuhnya mendukung pelayanan KB mulai dari tingkat gampong. Karena itu, sangat tepat jika gampong KB dibuat di tiap kabupaten di Aceh agar setiap keluarga mudah mendapat akses KB sehingga cita membangun keluara yang berkualitas dapat tercapai.
“KB bermanfaat menurunkan angka kematian ibu. Tidak bisa terlihat dalam waktu singkat. Ini program hulu yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan lainnya,” ujar Wendy. Ia meminta agar BKKBN bisa segera mengefektifkan program pembangunan kampung KB di setiap daerah agar lebih mudah dalam merancang porgram kesejahteraan rakyat.
Gubernur Aceh mengatakan, pembentukan kampung KB dapat meningkatkan kualitas hidup di ingkat gampong. “KB dapat mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas,” ujar gubernur. Gampong KB, ujarnya merupakan miniatur yang perlu digarap bersama lintas sektor. (Rill)
loading...
Post a Comment